Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Bank Indonesia menerapkan kebijakan di bidang sistem pembayaran yang dikenal dengan Gerbang Pembayaran Nasional. Kebijakan yang bertujuan sebagai tulang punggung transaksi pembayaran domestik ini akan menciptakan interkoneksi dan interoperabilitas instrumen dan kanal pembayaran sehingga akan menambah efisiensi dalam sistem pembayaran di Indonesia. Gerbang Pembayaran Nasional sebagai suatu sistem pembayaran pastinya juga memiliki risiko-risiko yang perlu ditinjau dan diminimalisir. Oleh sebab itu perlu diketahui risiko apa saja yang ada dalam implementasi kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum dengan bentuk yuridis normatif yaitu dengan menekankan pada penggunaan norma-norma hukum tertulis yang didukung dengan studi pustaka dan wawancara narasumber. Hasil dari penelitian ini memberikan catatan bagi penyelenggara kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional yang dapat dijadikan masukkan kedepannya untuk menjadikan Gerbang Pembayaran Nasional dapat dipercaya dan semakin berkembang.

---

Bank Indonesia applied their policy on payment system called Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). This policy will be the backbone of indonesia domestic payment network which can provide interconnection and interoperability between payment instruments and channels. This policy also can create efficiency in indonesias domestic payment system. In this study, legal research methods are used with a normative juridical form, namely by emphasizing the use of written legal norms that are supported by literature studies and interview interviews. Gerbang Pembayaran Nasional as a payment system must have several risks that needs to be manage and mitigate. Before the risk can be manage, first it needs to be analyze, in order to analyze the risk researcher needs to find a problems regarding the implementation of National Payment Gateway. Therefore on this research, the writer will be mentioning about how the implementation of Gerbang Pembayaran Nasional affect user and merchant. Also through the risk analyze, this research will provide solution and recommendation about the Implementation of National Payment Gateway.

Abstrak :
ABSTRAK
Permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai keteraturan sosial dalam kehidupan pedagang buah-buahan di Pasar Induk Kramat Jati dalam upaya memperoleh keuntungan yang sebesarbesarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan usahanya.

Fokus dalam tesis ini adalah mengenai corak keteraturan sosial dalam kehidupan pedagangn buah-buahan dan pedoman-pedoman yang mereka gunakan dalam upaya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan guna pemenuhan kebutuhan hidup serta mengembangkan usahanya. Keteraturan sosial yang ada pada kehidupan mereka dapat dilihat dari tindakan-tindakan berpola para pedagang tersebut dalam melakukan aktivitas-aktivitas perdagangannya sehari-hari sebagai sumber nafkah. Dimana keuntungan dari usaha perdagangan tersebut dipergunakan utuk pemenuhan kebutuhan hidupnya maupun pengembangan usahanya.

Abstrak :
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian dari utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Permasalahan dalam tesis ini adalah Penggugat yang membuat gugatan wanprestasi terhadap pemberi fasilitas Kredit Pemilikan Rumah karena sertifikat rumahnya yang tidak kunjung diberikan setelah lunasnya pembayaran Kredit Pemilikan Rumah tersebut. Akan tetapi, gugatan tersebut tidak diterima karena telah adanya putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang telah berakhir dengan perjanjian perdamaian (homologasi). Untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Alasan majelis hakim memutuskan tidak menerima gugatan tersebut dikarenakan telah adanya putusan perjanjian perdamaian (homologasi) Nomor 118/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Berdasarkan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, rencana perdamaian (homologasi) yang telah berkekuatan hukum tetap telah menggantikan perjanjian yang lama. ......Suspension of Paymentt is a period given by law through a decision of the Commercial Court judge during which time the creditors and debtors are given the opportunity to deliberate on ways of paying their debts by providing a plan to pay all or part of their debts, including if necessary to restructuring the debt. The problem in this thesis is that the Plaintiff made a default suit against the provider of the Home Ownership Credit facility because the house certificate was not issued after the payment of the Mortgage was paid. However, the lawsuit was not accepted because there was a decision on Postponement of Debt Payment Obligations which ended in a peace agreement (homologation). To answer the problems in this thesis using normative legal research and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. For data collection, it is done by using library research. The reason the panel of judges decided not to accept the lawsuit was due to the decision of the peace agreement (homologation) Number 118 / Pdt.Sus / PKPU / 2018 / PN.Niaga.Jkt.Pst. Based on Article 288 of Law Number 37 Year 2004, the peace plan (homologation) which has legal force has replaced the old agreement.

Abstrak :
"As is" merupakan terminologi untuk menggambarkan keputusan yang diambil penerima tugas dalam memulai pekerjaan tanpa menunggu project charter. Proyek dengan pendekatan As is berisiko besar pada kontraktor, terutama mengenai pembayaran. Kontrak yang terlambat dikeluarkan berdampak pada kesulitan kontraktor untuk mengajukan permintaan pembayaran. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi risiko pembayaran akibat penerapan As is, menganalisis dampak, penyebab, dan penanganan risikonya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Tiga risiko terbesar adalah pekerjaan tambahkurang, proses negosiasi dan persetujuan kontrak, dan proses perhitungan eskalasi biaya proyek.

---

"As is" was a terminology to describe the decision to start project without project charter. As is project has accounted a higher risk to the contractor, especially in payment. The delays of contract document have implicated contractor's ability to propose the payment. The objective of this research is to identify the potential risk resulted by As is, to analyze its effect and causes, and to confirm any responses. A case-study approach will be used in this research. The three major risks influenced the payment are change order, negotiation and contract-approval process, and the estimation of cost escalation.

Abstrak :
Data historis Heraea Pembayaran Indonesia (NPI) selama periode 1969 - 1990 menunjukkan pola surplus yang persisten dalam transaksi modal dan defisit yang juga persisten kecuali untuk tiga tahun tertentu dalam transaksi berjalan. Ada berbagai pendapat yang berbeda-beda di antara para ekonom mengenai interprestasi teoritis dari signifikansi dari pola neraea pembayaran seperti itu menurut penulis. inti dari perbedaan pendapat tersebut adalah ketidaksetujuan mengenai hal yang mendasar, yakni menyangkut hubungan kaus alitas antara transaksi berjalan dan transaksi modal. Untuk mengungkapkan hal tersebut, penelitian skripsi ini mengidentifikasikan serta membahas tiga kemungkinan secara teoritis bentuk hubungan kausalitas antara transaksi berjalan dan transaksi modal. Yaitu, pertama, transaksi berjalan "Menyebabkan" transaksi modal; kedua, transaksi modal "menyebabkan" transaksi berjalan; dan ketiga, hubungan timbal balik (dua arah) antara transaksi berjalan dan transaksi modal. Selanjutnya, dilakukan penyelidikan secara empiris data-data HPI periode 1969 - 1990 . Ada dua teknik yang terhadap dipakai untuk mengungkapkan bentuk hubungan kausalitaa antara transaksi berjalan dan transaksi modal dalam struktur HPI. Pertama, kausalitas bivariat Granger yang diikuti dengan pengecekan Akaikes Final Prediction Error . Kedua. Vector Autoregression (VAR) yang merupakan generalisasi dari kausalitas bivariat Granger ke kasus kausalitas multivariat. Teknik VAR ini kemudian diikuti dengan analisis impulse responsif function dan variance decomposition Hasil penelitian dengan kedua teknik ini mengungkapkan hal yang sama, yakni bentuk hubungan kausalitas antsra transaksi berjalan dan transaksi modal dalam struktur HPI adalah searah dari transaksi berjalan ke transaksi modal. Artinya transaksi berjalan kata lain "menyebabkan" pemasukan modal luar negeri, atau aliran modal asing (surplus dalam transaksi dengan modal) diperlukan untuk membiayai defisit yang terjadi dalam transaksi berjalan. Dengan diketahuinya bentuk hubungan kausalitas yang searah dari transaksi berjalan ke transaksi modal tersebut, maka penanganan masalah HPI ysng selama ini menggunakan konsep overall balance, dimana cadangan devisa yang dipegang pemerintah dapat tetap stabil pada saat terjadi defisit transaksi ditutup dengsn pinjaman luar negeri, kini perlu berjalan yang dialihkan dan ditekankan kepada konsep current account balance. Artinya, dalam periode-perode mendatang Indonesia harus dapat membiayai kebutuhan impornya dari hasil ekspor barang dan jasanya . Penggunaan data kuartalan dengan periode yang lebih panjang, dan pembagian periode menjadi beberapa periode pengujian, serta dimasukkannya beberapa variabel dalam negeri lainnya maupun variabel-variabel luar negeri yang relevan, diyakini dapat menghasilkan temuan-temuan yang menarik yang mungkin saja berbeda dari apa yang ditemukan dalam skripsi ini.