Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembiayaan infrastruktur selama ini berasal dari APBN. Obligasi Negara merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur. Untuk mengetahui potensi obligasi negara menggunakan metode SWOT dan kendalanya menggunakan metode Analytic Network Process (ANP). Selain itu, analisa kelayakan obligasi negara pada pengembangan Bandara Mutiara - Palu.Hasil penelitian yaitu dari potensi yang ada muncul strategi dengan memanfaatkan jumlah peminat obligasi negara yang sudah ada dan menerbitkan obligasi khusus infrastruktur sedangkan untuk kendala yang paling dominan adalah kendala regulasi (0,302240) dengan rater agrrement sebesar 0,8720. Untuk kelayakan pengembangan Bandara Mutiara - Palu nilai NPV = 142.436.462.579, IRR = 11,11% dan Payback Period selama 15 tahun 6 bulan.

---

Infrastructure financing usually comes from the state budget. Government Bonds is one of the sources of financing infrastructure development. To find out the potential for government bonds using SWOT and constraints using the method of Analytic Network Process (ANP). In addition, the feasibility analysis on developing Mutiara - Palu airport with government bonds.

The results is potential that have emerged strategies to use the existing interest of goverment bonds and issuing infrastructure bonds, while for the most dominant constraint is regulatory (0.302240) with rater agrrement of 0.8720. For development feasibility Mutiara - Palu airport value NPV = 142 436 462 579, IRR = 11.11% and Payback Period for 15 years and 6 months."

"jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 pembukaan menyebutkan untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. sebagai salah satu prasarana transportasi dalam kehidupan berbangsa, kedudukan dan peranan jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang banyak."

"ABSTRACTDalam membangun infrastruktur, pemerintah belum bisa banyak mengalokasikan pembangunan infrastruktur karena keterbatasan anggaran negara. Pemerintah hanya mampu membiayai sebesar 41,3 saja dari kebutuhan biaya pembangunan periode 2015-2019 di seluruh Indonesia Bappenas 2016b. Oleh karena itu, dalam membiayai pembangunan infrastruktur dibutuhkan skema pembiayaan lain diluar APBN dan APBD yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu opsi pembiayaan yang bisa digunakan adalah pembiayaan berbasis syariah Rarasati 2014. Pembiayaan infrastruktur dapat dibiayai secara syariah karena di dalamnya tidak mengandung hal-hal yang dilarang di dalam prinsip syariah Rarasati, Trigunarsyah, dan Too 2014. Dengan dipelajarinya metode alternatif dalam pembiayaan infrastruktur khususnya bagi infrastruktur perdesaan di Batang, diharapkan dapat mengurangi salah satu faktor penghambat dalam pembangunan infrastruktur Antara News 2015a untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur. Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara terstruktur terhadap penduduk di kecamatan Subah. Dari hasil wawancara terstruktur tersebut, data dapat diproyeksikan untuk tingkat Kabupaten Batang untuk jenis infrastruktur yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, potensi dana donasi dan pemberian modal untuk pembangunan infrastruktur, hingga siapa yang paling dipercaya masyarakat sekitar untuk mengelola pembiayaannya. Dari penelitian ini, didapatkan bahwa infrastruktur yang paling dibutuhkan oleh penduduk kecamatan subah adalah infrastruktur pengolahan sampah, dibiayai dengan skema donasi maupun musyarakah yang dikelola oleh organisasi masyarakat setempat.

---

ABSTRACTIn building infrastructure, the government has not been able to allocate the exact needed fund for infrastructure development due to the limited state budget. The government is only able to provide 41.3 of the development cost needs for the period 2015 2019 throughout Indonesia Bappenas 2016b . Therefore, in financing infrastructure development, other financing schemes are required outside the state budget APBN and the regional budget APBD in order to meet those needs. One of the financing options that can be used is syariah based financing Rarasati 2014. Infrastructure financing is able to be fund by sharia since it contains nothing that is prohibited in sharia principles Rarasati, Trigunarsyah, and Too 2014. With the study of alternative methods of infrastructure financing, especially for rural infrastructure in Batang, it is expected to reduce one of the obstacles in infrastructure development Antara News 2015a to catch up with the development itself. This study was held by conducting structured interviews to the community in Kecamatan Subah. From these structured interviews, the data can be projected at the Batang District level as the type of infrastructure which most needed by the community, the potential of donation fund, and the provision of capital for infrastructure development, to whom the community trusts most to manage its financing. From this research, it is found that most infrastructure needed by sub districts is waste processing infrastructure, can be funded by donation scheme or musharaka and managed by local community organization. "

"ABSTRAKSukuk adalah salah satu instrumen keuangan syariah yang dimanfaatkan untuk pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Tetapi sejak 2013 sampai 2018, penerbitan sukuk untuk pembiayaan infrastruktur masih rendah dibanding nilai underlying asset yang tersedia yakni nilai investasi infrastruktur yang dibutuhkan dan aset BMN yang dimiliki negara. Melihat hal itu, maka dibutuhkan evaluasi guna mengoptimalkan implementasi sukuk negara untuk pembiayaan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk melihat masalah implementasi sukuk negara untuk pembiayaan infrastruktur di Indonesia dan mengusulkan solusi serta strateginya dengan metode Analityc Network Process. Hasilnya menunjukan bahwa prioritas masalah aspek obligor adalah risiko, prioritas masalah aspek inisiator adalah proyek, prioritas masalah aspek investor adalah pengetahuan produk. Prioritas solusi aspek obligor adalah risiko, prioritas solusi aspek inisiator adalah proyek, prioritas solusi aspek investor adalah pengetahuan produk. Setiap kriteria masalah dan solusi memiliki sub kriteria rinci untuk dipertimbangkan. Prioritas strategi yang ditawarkan 1. Sinergi 2. Inovasi dan 3. optimalisasi penggunaan TI.

---

ABSTRACTSukuk is one of the sharia financial instruments used to finance infrastructure in Indonesia. But from 2013 to 2018, the issuance of sukuk for infrastructure financing was still low compared to the value of available underlying assets, the value of infrastructure investment needed and BMN assets owned by the state. Seeing this, an evaluation is needed to optimize the implementation of state sukuk for infrastructure financing. This study aims to look at the problem of implementing state sukuk for infrastructure financing in Indonesia and propose solutions and strategies using the Analytical Network Process method. The results show that the priority problem of the obligor aspect is risk, the priority problem of the initiator aspect is the project, the priority problem of the investor aspect is product knowledge. The priority solution of the obligor aspect is risk, the priority solution of the initiator aspect is the project, the priority solution of the investor aspect is the product knowledge. Each problem criterion and solution has a detailed sub criteria to consider. Strategy priorities offered 1. Synergy 2. Innovation and 3. optimizing the use of IT."

"Tesis ini mengkaji tentang peluang pembiayaan infrastruktur Pendidikan tinggi dengan menggunakan skema project finance di PTN BH. Penelitian ini mengangkat tiga permasalahan utama tentang: (1) pemodelan pembiayaan yang bisa diimplementasikan untuk infrastruktur Pendidikan tinggi, (2) pembiayaan yang bisa menggunakan project finance dan tidak bisa menggunakan project finance, (3) bagaimana strategi yang tepat dalam investasi di infrastruktur Pendidikan tinggi. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu teori implementasi Van Meter & Van Horn, serta menggunakan metode analisis konten sebagai metode untuk mengupas tiga permasalahan di atas. Sementara pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara mendalam, observasi data primer dan sekunder, kemudian dianalisis menggunakan Teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) regulasi yang mengatur PTN BH termuat dalam statuta Peraturan Pemerintah (PP). Aturan turunan yang belum diatur kemudian dibuat dalam Peraturan Menteri (Permen) dan Peraturan Rektor. (2) Implementasi pembiayaan menggunakan skema project finance dapat didukung melalui regulasi tentang kerjasama, penelitian, dan keuangan. Tetapi masih membutuhkan peningkatan dari beberapa faktor dalam teori Van Meter dan Van Horn. Adapun saran dari peneliti sebagai rekomendasi, pertama, dibutuhkan dibutuhkan peraturan yang rigid untuk mengatur tentang pembiayaan di PTN BH. Kedua, dibutuhkan komunikasi lebih lanjut untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara PTN BH dan Kementerian yang menaunginya. Ketiga, diperlukan terobosan untuk meningkatkan sense of business SDM akademisi di lingkungan civitas academica PTN BH.

---

This thesis examines the opportunities for financing higher education infrastructure using project finance schemes in PTN BH. This research raises three main issues about: (1) financing modelling that can be implemented for higher education infrastructure, (2) financing that can use project finance and cannot use project finance, (3) how the right strategy in investing in higher education infrastructure. The theory used as an analysis knife is the implementation theory of Van Meter & Van Horn and uses the content analysis method as a method to explore the three problems above. While data collection uses in-depth interview techniques, observation of primary and secondary data, then analyzed using descriptive analysis techniques. The results of this study indicate that (1) regulations governing PTN BH are contained in the statute of the Government Regulation (PP). Derivative rules that have not been regulated are then made in Ministerial Regulations (Permen) and Rector Regulations. (2) The implementation of financing using project finance schemes can be supported through regulations on cooperation, research, and finance. But it still requires improvement from several factors in Van Meter and Van Horn's theory. The suggestions from researchers as recommendations, first, rigid regulations are needed to regulate financing in PTN BH. Second, further communication is needed to strengthen synergy and collaboration between PTN BH and the Ministry that oversees it. Third, a breakthrough is needed to increase the sense of business of academic human resources within the PTN BH academic community."

"Kondisi dilematis Infrastruktur Indonesia akibat keterbatasan kemampuan keuangan negara. Salah satu upaya Pemerintah adalah pembiayaan proyek infrastuktur melalui SBSN. Tesis ini bertujuan mengidentifikasi kendala pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN dengan Analytic Network Process dan menganalisa kelayakan finansialnya. Berdasarkan ANP, kendala pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN yaitu kendala aspek penunjang (0,471; W=0,36). Kendala yang paling dominan pada masing-masing aspek adalah: 1) aspek produk, Batas maksimal nilai (0,271; W=0,55); 2) aspek penunjang, kriteria kesiapan (0,33; W=0,37); 3) aspek pasar, pengetahuan pelaku pasar (0,343; W=0,28). Kendala tanggung jawab adalah DJPU-Bapepam (0,44; W=0,19) dan Kendala aturan adalah Peraturan lainnya (0,553; W=0,86). Berdasarkan analisis kelayakan finansial, NPV lebih besar adalah metode pembiayaan konvensional, IRR lebih besar dan Payback Period lebih baik adalah SBSN akhir periode. Sedangkan imbal hasil lebih besar adalah metode pembiayaan SBSN.

---

Condition of the infrastructure dilemma Indonesia due to limited financial capacity of the state. One of the efforts of the government is financing infrastructure projects through SBSN. This thesis aims at identifying the constraints of financing infrastructure projects through SBSN by Analytic Network Process and analyze the financial feasibility. According to ANP, the constraints of financing infrastructure projects through SBSN such as aspect support constraints (0,471; W=0.36).

The most dominant constraint in each aspect is: Produk aspect, maximal limit value (0,271; W=0,55); 2) Support aspect, readiness criteria (0,33; W=0,37); 3) Market aspect, knowledge of market participants (0,343; W=0,28). Liability constraint is DJPU-Bappepam (0,44; W=0,19) and constraint rules is another regulations (0,553; W=0,86). Based on the financial feasibility analysis, the biggest NPV is conventional financing, the biggest value of IRR and Payback Period that show a better return is maturity of the SBSN period. Whereas the value for greater results is financing metode sovereign syariah securities."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai skema pembiayaan yang dilakukan olehpemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam melakukanpembiayaan penyediaan infrastruktur transportasi Mass Rapid Transit (MRT)Jakarta. Sumber pendanaan dalam penyediaan infrastruktur transportasi MRTJakarta diperoleh dari pinjaman luar negeri yang berasal dari Japan InternationalCooperation Agency (JICA) berupa Official Development Assistance (ODA).Penanggung jawab proyek MRT Jakarta adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.Skema pemberian pinjaman tersebut menggunakan skema penerusan pinjamandikarenakan kementerian/ lembaga/ daerah/ badan usaha milik negara dilarangmelakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajibanuntuk melakukan pinjaman luar negeri. Rumusan masalah yang dibahas dalamtesis ini adalah bagaimana kerangka hukum pinjaman luar negeri danpengembaliannya sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur MRT Jakarta, danmelihat apakah pembentukan dan penugasan PT MRT Jakarta sebagai badanusaha milik daerah penyedia MRT telah sesuai ketentuan perundang-undangandan tepat. Tesis ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif sehinggadiperoleh data-data yang bersifat deskriptif analitis. Peraturan perundangundanganpinjaman luar negeri di Indonesia masih perlu dilengkapi denganpedoman-pedoman teknis yang dikeluarkan oleh menteri terkait. Undang-undangBUMD mutlak diperlukan, sehingga tata cara penugasan terhadap BUMDmenjadi jelas.

---

ABSTRACTThis thesis is discusses on infrastructure financing scheme that conducted bycentral government of Republic of Indonesia together with ProvincialGovernment of DKI Jakarta in providing transportation infrastructure of MassRapid Transit (MRT) Jakarta. The source of fund in provision of transportationinfrastructure of MRT Jakarta is foreign loan from Japan InternationalCooperation Agency (JICA), in the form of Official Development Assistance(ODA). The government, which responsible to the MRT Jakarta, is ProvincialGovernment of DKI Jakarta. The loan scheme for financing is using on-lendingscheme due to prohibition for ministry/agency/regional government/state ownedenterprise to conduct engagement in whatsoever form, in which the engagementcan raise obligation for government to make foreign loan (direct lending). Theissues are how the legal framework of foreign loan and the repayment of it as thealternative of infrastructure financing of MRT Jakarta, and to assess theestablishment and assignment of PT MRT Jakarta as regional owned enterprisewith the applicability of current laws and regulations. This thesis is prepared bythe method of normative legal writing to produce descriptive analytical data. Lawsand regulations on foreign loan by government required technical guidelinesissued by related ministries. Law on regional owned enterprise is absolutelyrequired, so then the procedure of assignment to regional owned enterprise will beclearer."

"Transaksi pembiayaan infrastruktur MRT Jakarta bersumber dari pinjaman luar negeri Jepang melalui Japanese International Cooperation Agency (JICA). Skema transaksi pembiayaan menimbulkan pengaturan hukum perjanjian antara PT MRT Jakarta dengan penyedia barang/jasa menggunakan FIDIC Yellow Book 1999 dan FIDIC Silver Book 1999 serta JICA’s Procurement Guidelines dengan kontrak lump sum. Di saat yang sama terdapat ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 yang mengatur kontrak lump sum. Pada pelaksanaan konstruksi, terjadi perubahan peraturan/desain dan klaim kontraktor yang mengakibatkan dilakukannya pekerjaan tambah/kurang (variation order). Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) nilai maksimum perubahan adalah 10% dari harga awal kontrak. Apabila nilai perubahan tidak dapat melebihi 10% maka proyek konstruksi akan terhambat akibat kekurangan pembiayaan. Permasalahan yang akan dianalisis adalah bagaimana pengaturan hukum transaksi pembiayaan infrastruktur dan mitigasi/pengaturan hukum pekerjaan tambah/kurang (variation order). Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan cara menganalisis bahan atau sumber pustaka dan wawancara. Hasil temuan dari penelitian adalah ketentuan pengadaan barang/jasa dan standar kondisi kontrak FIDIC Yellow Book dan FIDIC Silver Book tidak bertentangan dengan peraturan pengadaan barang/jasa Pemerintah karena berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Perpes No. 54 Tahun 2010 dan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 10 Tahun 2011 dimungkinkan untuk menyepakati ketentuan pengadaan barang/jasa. Terkait aspek hukum pekerjaan tambah/kurang, berdasarkan memorandum antara LKPP dan JICA disimpulkan ketentuan pengaturan pengadaan barang/jasa yang bersifat International Competitive Bidding (ICB) menggunakan ketentuan pengadaan barang/jasa dari JICA, sedangkan bagi pengadaan barang/jasa bersifat Local Competitive Bidding (LCB) mengacu pada Perpes No. 54 Tahun 2010.

---

MRT Jakarta financed by JICA Japanese ODA loans. The financing scheme has legal implications since PT MRT Jakarta and contactors use lump sum contract based on the FIDIC standard and JICA’s Procurement Guidelines. Meanwhile Presidential Decree No. 54 of 2010 (Perpes) governing lump sum contracts. During construction, changes in regulations and contractor claims resulted in variations orders. Based on Article 87 paragraph (1) and paragraph (2) Perpes), the maximum change is 10% of the contract initial price. If it can not exceed 10%, the construction project will be hampered. The problem to be analyzed is how legal regulation of infrastructure financing transactions and the mitigation of variation order. The research method is normative juridical by means of analyzing sources of literature and interviews. The findings of the study are the provisions of the procurement of goods/services and the FIDIC Yellow Book and the FIDIC Silver Book are not in conflict with the Government's procurement of goods/services due to based on Article 2 paragraph (4) of Regulation No. 54 of 2010 and Article 75 paragraph (1) and paragraph (2) PP No. 10 of 2011 it is possible to agree on provisions for the procurement of goods/services. Related to the legal aspects of variation order, based on a memorandum between LKPP and JICA, it is concluded that the provisions on procurement of goods/services for International Competitive Bidding (ICB) shall use the provisions of procurement of goods/services from JICA, while for Local Competitive Bidding (LCB) shall use Perpes No. 54 of 2010."

"ABSTRAKInvestasi di bidang Teknologi Informasi akan dihubungkan dengan biaya yang akan dikeluarkan dan keuntungan yang akan didapatkan dari investasi Teknologi Informasi itu. Biaya dapat dengan mudah dihitung sebaliknya keuntungan, khususnya yang tidak nampak (intangible) susah untuk dihitung. Dengan memfokuskan perhitungan pada keuntungan yang nampak (tangible) saja dan mengesampingkan keuntungan yang tidak nampak (intangible) tentu akan menurunkan nilai ekonomis investasi Teknologi lnformasi suatu perusahaan.PT. Oto Multiartha secara bertahap, mengembangkan infrastruktur Wide Area Network (WAN) yang akan menghubungkan semua kantor cabang dengan pusat. Pengembangan WAN tentu akan menghasilkan beberapa manfaat yang dapat diidentifikasikan, tetapi sejalan dengan berkembangnya waktu, dampak sebenamya dari pengembangan WAN itu akan muncul dan ini yang sering tidak dapat diprediksi. (bagaiman kesan orang yang memakai sistem itu dalam organinsasi ?) Penulis melakukan justifikasi dengan menggunakan pendekatan Information Economis (fokus pada pendekatan finansial dan non-finansial) terhadap investasi infrastruktur WAN pada PT. Oto Multiartha dan mendapatkan hasil perhitungan ROI sederhana sebesar 107, 7 5. Karena proyek ini proyek tunggal, maka hasil tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen terhadap investasi yang telah dilakukan dengan memperhatikan hasil perhitungan masing-masing value dalam metodologi ini. Perhitungan menggunakan metodologi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomis dari investasi tersebut dan pada akhirnya akan meningkatkan keunggulan bersaing.

---

ABSTRACTCost and revenue will be always considered in all kind of investments, including investment in Information Technology. The cost can be easy to calculated, but not for revenue, especially the intangible revenue. Focusing only on tangible revenue caused the decrease of the economic value of a company investment on Information Technology. PT. Oto Multiartha develops the infrastructure of WAN that connecting all the branch offices with head office. The development will raise identified advantages, but on the other side, it will give unidentified effects that unpredictable. (what do the people think using the system in their organization ?) Writer here doing justification using Information Economics methodology (focusing on financial and non-financial affinity) to the infrastructure investment of WAN on PT. Oto Multiartha and get the result of simple ROI about 107.75. This is a single project, so that the result can be useful for the management as a consideration on investment by giving notice on the result of every values. Using this methodology hopefully could increased the economic value from the investment and raised the competition."

"ABSTRAKDesain Konseptual Jalan Tol Trans Sumatera terdiri dari fungsi fiber optic, dry port,pariwisata, rest area, jalan tol sepeda motor, dan jalan tol utama yang membentangdari Bakaheuni ke Banda Aceh dengan biaya investasi sebesar Rp 333 T. penelitia nini bertujuan menaikkan nilai IRR Proyek. Analisis kelayakan dilakukan denganskema pembiayaan pemerintah swasta yang dilanjutkan dengan analisis skemakelembagaan aliansi strategis kerjasama pemerintah swasta Penelitian inimenghasilkan kenaikan nilai IRR menajdi 12.76%. sehingga dapat disimpulka nbahwa aliansi strategis kerjasama pemerintah swasta dapat meningkatkan nilaikelayakan ekonomi dari Desain Konseptual Jalan Tol Trans Sumatera

---

ABSTRACTConceptual desaign of Trans Sumatera Toll Road consists of multiple additionalfunction such as fiber optic, dry port, recreation area, rest area, motorcycle highwa y,and main toll road that cost Rp 333 Trillion. The research goal is to increase IRRof this project. Feasibility analysis done by financial scheme between public andprivate entities continued by strategic alliance public private partnershiporganizational scheme. This research result increasing IRR to 12.76%. theconclusion is strategic alliance public private partnership increase economicfeasibility of Conceptual Design of Trans Sumatera Toll Road"