Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai aspek hukum dan implementasi kebijakan kepemilikan tunggal atau single presence policy pada perbankan sebagaimana yang diatur dalam PBI Nomor 8/16/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/32/DPNP, tanggal 12 Desember 2007, tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana proses akuisisi yang terjadi pada saham BII oleh Maybank sehingga menyebabkan terjadinya perubahan kepemilikan dan apakah tindak akuisisi saham BII oleh Maybank sudah sesuai dengan Kebijakan Kepemilikan Tunggal (Single Presence Policy) yang diatur dalam Peraturan BI No. 8/16/PBI/2006. Penelitian di dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif analitis. Secara umum, penulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kebijakan kepemilikan tunggal yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui PBI No. 8/16/PBI/2006 dan implementasi peraturan tersebut dalam industri perbankan Indonesia, salah satunya adalah lewat studi kasus akuisisi PT. BII, Tbk. oleh Maybank. Hasil penelitian ini adalah tindak akuisisi saham BII oleh Maybank sudah sesuai dengan Kebijakan Kepemilikan Tunggal yang diatur dalam PBI dimana aturan ini mewajibkan kepada semua pemilik bank khususnya pemegang saham pengendali untuk mengonsolidasikan kepemilikannya di bank-bank yang dalam satu grup usahanya dengan batas waktu hingga tahun 2010. ......This thesis discusses the legal aspects and implementation single presence policy in banking as stipulated in PBI No. 8/16/PBI/2006 and Bank Indonesia Circular Letter No. 9/32/DPNP, dated December 12, 2007, of the Single Presence Policy in Indonesia Banking. The main problems in this study is about how the acquisition process occurs on BII shares by Maybank and causes the change of ownership and whether the act of acquisition by Maybank in BII shares was in accordance with Single Presence Policy which is regulated in BI Regulation No.8/16/PBI 2006. Research in this thesis is a qualitative study using a normative juridical approach method that is descriptive and prescriptive analytical. In general, the writing is intended to provide an explanation of Single Presence Policy issued by Bank Indonesia through PBI No.8/16/PBI/2006 and implementation of these regulations in the Indonesian banking industry, one of them is through the acquisition of case studies of PT. BII, Tbk. by Maybank. The results of this study is to follow the acquisition by Maybank in BII shares was in accordance with Single Presence Policy PBI regulated in this rule which requires all owners, especially banks controlling shareholders to consolidate ownership in banks in a business group with a time limit until the year 2010 .

Abstrak :
Tesis ini membahas alasan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan Bank Indonesia kepada Pemegang Saham Pengendali dan soal teknis dalam menentukan pengendalian oleh badan hokum yang dinyatakan sebagai Ultimate Shareholder, serta legalitas dalam hal perwakilan saham dalam perbankan (nominee shareholder). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan mencoba mencari pemecahan masalah dalam permasalah hokum yang ada. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penilaian kemampuan dan kepatutan Pemegang Saham Pengendali sangatlah penting karena peran dan kedudukannya dalam suatu Bank; menentukan Ultimate Shareholder pada Badan Hukum dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu dengan cara mencari orang-perseorangan yang menjadi pengendali dari badan hukum tersebut, jika badan hukum tersebut berbentuk perseroan terbatas, atau menjadikan Badan Hukum tersebut yang harus dinilai kemampuan dan kepatutan, jika badan hukum itu bukan berbentuk perseroan terbatas. Sedangkan, kepemilikan Pemegang Saham Perwakilan Bank tetap dinilai kemampuan dan kepatutannya. Namun, pemilik modal sesungguhnya dari saham tersebut pada dasarnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat dalam hukum Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Bank Indonesia menyediakan sarana dalam berinvestasi dengan modal besar di dunia perbankan, yaitu dengan membentuk Bank Holdings Company. ......The focus of this study is the reasons for fit and propert test Bank’s Controlling Shareholder and technical problems in determining the legal control by the right person as Ultimate Shareholder, and the legality nominee shareholder. The purpose of this study concluded that fit and proper test Bank’s Controlling Shareholder is important because the role and position in a Bank; Ultimate Shareholder determine the Corporation may be adopted with 2 ways, with how tofind those individuals who became leader of a legal entity, if shaped body of law is limited, or the Corporation's ability to be fit and prospered tested, if it is not a legal form (right person) of limited company. Meanwhile, ownership of the Bank Shareholders Representative fixed fit and proper test. However, surely the owners of capital stock is basically not have force of law is strong in Indonesian law. Based on that, Bank Indonesia Regulations provide a means to invest in the big capital of the bank, namely the shape of Bank Holdings Company. This research is a qualitative research design with descriptive and try tofind the problem-solving in the existing legal.

Abstrak :
Penelitian ini menelaah peristiwa hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memutuskan penilaian kembali pemegang saham pengendali PT XYZ Corporindo tersebut terlambat dan tidak sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang justru berakibat semakin memburuknya kondisi keuangan PT Bank ABC, Tbk. Masalah yang dikaji adalah mengenai pertimbangan OJK dalam memutuskan penilaian kembali dan akibat hukum terhadap divestasi saham PT XYZ Corporindo pada PT Bank ABC Tbk berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner tersebut. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum doktrinal dengan tipologi evaluatif Alat pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pertimbangan OJK melakukan penilaian kembali PSP PT XYZ Corporindo pada PT Bank ABC, Tbk belum sesuai tahapan dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama LJK. Catatan lain yaitu konsekuensi hukum dari predikat tidak lulus dalam penilaian kembali pemegang saham pengendali tersebut berupa larangan menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kourum RUPS hal tersebut sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya. Dampak hukum divestasi saham tersebut bagi PT XYZ Corporindo yaitu terhindar dari sanksi tambahan dari OJK, larangan menjalankan hak sebagai pemegang saham dan sanksi pidana. ......This study is examining legal event conducted by the Financial Services Authority (OJK) in  reassess of PT XYZ Corporindo as the controlling was late and not in accordance with the prevailing laws and regulations which actually resulted in worsening of the financial condition of PT Bank ABC, Tbk. The problem under this study are regarding the OJK's considerations in deciding the revaluation and legal consequences for the divestment of PT XYZ Corporindo's shares in PT Bank ABC Tbk based on the Board of Commissioners' decision. The research method used is doctrinal legal research with an evaluative typology. The data collection tool used is a document study with a qualitative analysis method. The results of this study are the OJK's consideration of re-assessing PT XYZ Corporindo's PSP at PT Bank ABC, Tbk not according to the mechanism in OJK Regulation No. 34/POJK.03/2018 Concerning Revaluation for Main Parties of FSI. Other note is the legal consequences of the title of not passing the reassessment of the controlling shareholder are in the form of a prohibition to exercise rights as a shareholder and the shares are not counted in the quorum of the GMS is contrary to the the laws and regulations above. The legal impact of the divestment of shares of PT XYZ Corporindo are to avoid additional legal sanctions, prohibition of exercising rights as  a shareholder and criminal sanctions.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memberi bukti empiris pengaruh efek entrenchment dan efek alignment pemegang saham pengendali akhir terhadap pemilihan utang bank dan pengaruh risiko kebangkrutan dan kepemilikan keluarga terhadap hubungan efek entrenchment dan pemilihan utang bank pada perusahaan publik manufaktur di Indonesia tahun 2008-2012. Penelitian dilakukan dengan menggunakan regresi tobit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efek entrenchment pemegang saham pengendali akhir berpengaruh positif signifikan terhadap proporsi utang bank. Risiko kebangkrutan tidak mampu menjelaskan hubungan efek entrenchment pemegang saham pengendali akhir terhadap proporsi utang bank. Kepemilikan keluarga memperkuat hubungan negatif efek entrenchment dan pemilihan utang bank. Efek alignment pemegang saham pengendali akhir berpengaruh negatif terhadap proporsi utang bank.

---

ABSTRACT
This thesis examines the effect of entrenchment effect and alignment effect of ultimate owner on choice of bank debt and the effect of financial distress risk and family ownership on relationship between entrenchment effect and bank debt in Indonesian Public Manufacturing Company from 2008 to 2012. This research use tobit regression model. The result show us that ultimate owner entrenchment effect positively affect firm’s bank debt proportion. Financial distress risk can not explain the relationship between ultimate owner entrenchment incentive and bank debt proportion. Family ownership strengthens negative relationship of entrenchment effect and bank debt proportion. Alignment effect of ultimate owner affects bank debt proportion negatively significant.

Abstrak :
Skripsi ini membahas Single Presence Policy (SPP) yang berlaku di perasuransian Indonesia dengan studi kasus PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI), dengan pokok permasalahan (1) bagaimana peraturan perundangan perasuransian yang mengatur pengambilalihan dan penggabungan perusahaan asuransi untuk pelaksanaan ketentuan SPP, (2) apakah aksi korporasi pengambilalihan PT Asuransi AXA Indonesia oleh PT Mandiri Axa General Insurance sudah memenuhi ketentuan SPP, (3) bagaimana dampak pengambilalihan PT Asuransi AXA Indonesia oleh PT Mandiri Axa General Insurance terhadap hak-hak dan kewajiban tertanggung dan pemegang polis dari PT Asuransi AXA Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan tipologi penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 mengatur tentang SPP yang disebutkan sebagai Pemilik Saham Pengendali yang diatur lebih lanjut di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 67/POJK.05/2016, (2) Pada tanggal 1 Agustus 2019 OJK mengeluarkan surat keputusan dengan nomor S-111/NB.1/2019 tentang persetujuan pengambilalihan oleh MAGI terhadap kepemilikan saham AGI. Lalu berikutnya MAGI mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor surat AHU-AH.01.10-0010347 dan OJK dengan surat keputusan Nomor S-32/D.05/20019. Selain itu asas publisitas juga sudah terpenuhi dengan di website MAGI dan AGI, sehingga penggabungan MAGI sudah sesuai dengan ketentuan PSP, (3) Penggabungan MAGI tidak menyebabkan dampak terhadap hak dan kewajiban pemegang polis sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) huruf a POJK No. 67/POJK.05/2016.

---

This Thesis analyzes Single Presence Policy (SPP) of insurance company with case study PT Mandiri AXA General Insurance with research questions (1) how is insurance company law regulation regulated acquisition and merger based on Single Presence Policy, (2) Is acquisition and merger of PT Mandiri AXA General Insurance has been qualified the conditions of SPP, (3) How is the acquisition and merger impact of MAGI to policyholder rights and obligations of PT Asuransi AXA Indonesia (AGI). This research is a library research conducted using normative juridicial researcg typology. The results of this research are (1) Law No. 40 of 2014 regulated of SPP which called as controlling shareholder and further regulated in OJK regulation POJK No. 67/POJK.05/2016, (2) At the date of 1st August 2019 OJK released Letter of Decree No. S-111/NB.1/2019 about the approval of acquisition by MAGI to AGI shareholding. Then MAGI gets approval from Ministry of Law and Human Rights with the number of letter S-32/D.05/20019. Beside that, about the principle of publicity has been fulfilled with the information in MAGI and AGI website, so that merger of MAGI has been according fulfilled to SPP provisions, (3) The merger between MAGI and AGI doesn't cause impact to rights and obligations of policyholder based on Article 82 paragraph (2) letter a POJK No. 67/POJK.05/2016.

Abstrak :
Penerapan stewardship code telah mendapatkan momentum global dalam mempromosikan kepemilikan bertanggungjawab, terutama dikalangan investor institusional. Belakangan, telah terjadi pergeseran fokus stewardship code untuk mempromosikan agenda lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dan memberikan insentif kepada pemegang saham pengendali untuk mengelola perusahaan dengan cara yang memaksimalkan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, teoritis, dan komparatif serta metode kualitatif, skripsi ini meneliti urgensi dan unsur yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan stewardship code guna meningkatkan kinerja LST dalam lanskap kepemilikan terkonsentrasi perusahaan terbuka di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini menyoroti beberapa faktor yang menegaskan urgensi penerapan tersebut. Pertama, untuk mengatasi masalah tata kelola perusahaan yang berakar dari struktur kepemilikan terkonsentrasi. Kedua, untuk melengkapi penerapan standar tata kelola perusahaan nasional dan internasional, termasuk prinsip-prinsip keberlanjutan yang telah diadopsi belakangan ini. Ketiga, untuk menarik investasi LST dan mendorong perkembangan jangka panjang pasar modal Indonesia. Keempat, untuk meningkatkan kinerja LST Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga ASEAN lainnya. Terakhir, untuk mendorong kepatuhan perusahaan terbuka terhadap kewajiban LST melalui keterlibatan pemegang saham. Di sisi lain, unsur yang perlu dipertimbangkan dalam mengadopsi stewardship code meliputi definisi stewardship pemegang saham, pihak, prinsip dan pedoman, tingkat kepatuhan, dan badan pengatur. Pertama, stewardship pemegang saham perlu didefinisikan secara spesifik dengan menyertakan LST secara eksplisit. Kedua, pemegang saham pengendali perusahaan terbuka perlu ditetapkan terlepas dari jenis kepemilikannya, dengan menerapkan mekanisme signatory dan sistem tiering. Ketiga, prinsip dan pedoman perlu menekankan pengungkapan komprehensif tentang tanggung jawab stewardship pemegang saham dan pertimbangan LST. Keempat, tingkat kepatuhan yang dite perlu menggunakan pendekatan “terapkan dan jelaskan” untuk menekankan fokus pada implementasi dan hasil. Terakhir, badan pengatur harus merupakan badan berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan. ......Penerapan stewardship code telah mendapatkan momentum global dalam mempromosikan kepemilikan bertanggungjawab, terutama dikalangan investor institusional. Belakangan, telah terjadi pergeseran fokus stewardship code untuk mempromosikan agenda lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dan memberikan insentif kepada pemegang saham pengendali untuk mengelola perusahaan dengan cara yang memaksimalkan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, teoritis, dan komparatif serta metode kualitatif, skripsi ini meneliti urgensi dan unsur yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan stewardship code guna meningkatkan kinerja LST dalam lanskap kepemilikan terkonsentrasi perusahaan terbuka di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini menyoroti beberapa faktor yang menegaskan urgensi penerapan tersebut. Pertama, untuk mengatasi masalah tata kelola perusahaan yang berakar dari struktur kepemilikan terkonsentrasi. Kedua, untuk melengkapi penerapan standar tata kelola perusahaan nasional dan internasional, termasuk prinsip-prinsip keberlanjutan yang telah diadopsi belakangan ini. Ketiga, untuk menarik investasi LST dan mendorong perkembangan jangka panjang pasar modal Indonesia. Keempat, untuk meningkatkan kinerja LST Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga ASEAN lainnya. Terakhir, untuk mendorong kepatuhan perusahaan terbuka terhadap kewajiban LST melalui keterlibatan pemegang saham. Di sisi lain, unsur yang perlu dipertimbangkan dalam mengadopsi stewardship code meliputi definisi stewardship pemegang saham, pihak, prinsip dan pedoman, tingkat kepatuhan, dan badan pengatur. Pertama, stewardship pemegang saham perlu didefinisikan secara spesifik dengan menyertakan LST secara eksplisit. Kedua, pemegang saham pengendali perusahaan terbuka perlu ditetapkan terlepas dari jenis kepemilikannya, dengan menerapkan mekanisme signatory dan sistem tiering. Ketiga, prinsip dan pedoman perlu menekankan pengungkapan komprehensif tentang tanggung jawab stewardship pemegang saham dan pertimbangan LST. Keempat, tingkat kepatuhan yang dite perlu menggunakan pendekatan “terapkan dan jelaskan” untuk menekankan fokus pada implementasi dan hasil. Terakhir, badan pengatur harus merupakan badan berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan.

Abstrak :
Pada awal tahun 2020, PT Bank Bukopin Tbk. dilanda krisis finansial, tepatnya kesulitan likuiditas akibat adanya fenomena rush money. Bosowa selaku Pemegang Saham Pengendali saat itu bersama Otoritas Jasa Keuangan berupaya untuk melakukan penyelamatan Bank melalui rights issue (PUT ke-V) dengan KB Kookmin sebagai Standby Buyer. Hanya saja Bosowa ditemukan menimbulkan banyak permasalahan dan pada akhirnya OJK mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 64/KDK.03/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa Bosowa tidak lulus rangkaian penilaian kembali oleh OJK (fit and proper test) dan kehilangan hak suaranya pada RUPSLB dimana KB Kookmin berhasil meloloskan agenda private placement dan menjadi Pemegang Saham Pengendali baru. Metode penelitian yang peneliti gunakan pada Skripsi ini adalah Yuridis Normatif, Yuridis berarti penelitian ini adalah penelitian hukum dan normatif berarti penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengambilan, pengolahan serta analisis data sekunder, selain itu juga berarti bahwa analisis dalam penelitian ini akan difokuskan kepada hubungan-hubungan hukum antar peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam kasus tersebut, dibuktikan bahwa Management Entrenchment Hypothesis terjadi dimana manajemen melakukan anti-takeover measures dan hampir merugikan pemegang saham lainnya. Selain itu, pengaturan mengenai hostile takeover di Indonesia sendiri belum memadai, bahkan sama sekali tidak diatur, oleh karena itu baiknya apabila Pemerintah maupun OJK memperkaya peraturan perundang-undangan dengan ketentuan mengenai hostile takeover. ......In early 2020, PT Bank Bukopin Tbk. was hit by a financial crisis, specifically liquidity difficulties due to the money rush phenomenon. Bosowa as the Controlling Shareholder at that time together with Otoritas Jasa Keuangan attempted to rescue the Bank through a rights issue (Vth LPO) with KB Kookmin as the Standby Buyer. It's just that Bosowa was found to be causing many problems and in the end OJK issued a Decree of the OJK Board of Commissioners Number 64/KDK.03/2020 dated August 24, 2020 which stated that Bosowa did not pass the OJK reassessment series (fit and proper test) and lost its voting rights. at the EGMS where KB Kookmin successfully passed the private placement agenda and became the new Controlling Shareholder. The research method that the researcher uses in this thesis is normative juridical, juridical means this research is legal research and normative means this research is carried out by taking, processing and analyzing secondary data, but it also means that the analysis in this study will focus on relationships law between the relevant laws and regulations. In this case, it is proven that the Management Entrenchment Hypothesis occurs where management takes anti-takeover measures and almost harms other shareholders. In addition, the regulation regarding hostile takeover in Indonesia itself is not adequate, in fact it is not regulated at all, therefore it is better if the Government and OJK enrich the legislation with provisions regarding hostile takeover.

Abstrak :
Tesis ini membahas alasan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan Bank Indonesia kepada Pemegang Saham Pengendali dan soal teknis dalam menentukan pengendalian oleh badan hokum yang dinyatakan sebagai Ultimate Shareholder, serta legalitas dalam hal perwakilan saham dalam perbankan (nominee shareholder). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan mencoba mencari pemecahan masalah dalam permasalah hokum yang ada. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penilaian kemampuan dan kepatutan Pemegang Saham Pengendali sangatlah penting karena peran dan kedudukannya dalam suatu Bank; menentukan Ultimate Shareholder pada Badan Hukum dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu dengan cara mencari orang-perseorangan yang menjadi pengendali dari badan hukum tersebut, jika badan hukum tersebut berbentuk perseroan terbatas, atau menjadikan Badan Hukum tersebut yang harus dinilai kemampuan dan kepatutan, jika badan hukum itu bukan berbentuk perseroan terbatas. Sedangkan, kepemilikan Pemegang Saham Perwakilan Bank tetap dinilai kemampuan dan kepatutannya. Namun, pemilik modal sesungguhnya dari saham tersebut pada dasarnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat dalam hukum Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Bank Indonesia menyediakan sarana dalam berinvestasi dengan modal besar di dunia perbankan, yaitu dengan membentuk Bank Holdings Company. ......The focus of this study is the reasons for fit and propert test Bank’s Controlling Shareholder and technical problems in determining the legal control by the right person as Ultimate Shareholder, and the legality nominee shareholder. The purpose of this study concluded that fit and proper test Bank’s Controlling Shareholder is important because the role and position in a Bank; Ultimate Shareholder determine the Corporation may be adopted with 2 ways, with how to find those individuals who became leader of a legal entity, if shaped body of law is limited, or the Corporation’s ability to be fit and prospered tested, if it is not a legal form (right person) of limited company. Meanwhile, ownership of the Bank Shareholders Representative fixed fit and proper test. However, surely the owners of Capital stock is basically not have force of law is strong in Indonesian law, Based on that, Bank Indonesia Regulations provide a means to invest in the big Capital of the bank, namely the shape of Bank Holdings Company. This research is a qualitative research design with descriptive and try to find the problem-solving in the existing legal.