Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Keragaan ekonomi merupakan suatu gambaran secara detail usaha perikanan, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha untuk mencari keuntungan, dengan menganalisis secara ekonomi dan finansial, serta kestabilan usaha penangkapan ikan tersebut terhadap risiko alam dan kedinamisan perubahan ekonomi dan teknis usaha. Tujuan dari penelitian ini yakni menganalisis keragaan ekonomi usaha penangkapan ikan oleh nelayan kapal motor Tanjung Luar Kabupaten Lombok Timur. Analisis data yang dilakukan berupa analisis keragaan ekonomi usaha penangkapan ikan pada kapal motor. Parameter analisis keragaan ekonomi usaha penangkapan ikan menggunakan 3 kriteria utama dan 2 kriteria tambahan, ketiga kriteria utama investasi tersebut adalah Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Net Benefit/Cost Ratio (N B/C R), sedangkan 2 kriteria tambahan adalah Payback Period (PP) dan Profitability Ratio (PR). Hasil dari penelitian ini yakni usaha penangkapan ikan berdasarkan hasil kriteria keragaan ekonomi seperti (NPV, IRR, net B/C ratio, profitability ratio dan payback period) dan sensitivitas usaha secara finansial, usaha penangkapan ikan oleh nelayan kapal motor masih layak dikembangkan, dan untuk mendapatkan keuntungan yang optimal, maka nelayan diharapkan untuk menambah ukuran kapal, teknologi, SDM yang profesional dan penambahan kekuatan mesin yang dipergunakan, agar nelayan dapat beroperasi dengan layak di perairan ZEE yang lebih jauh dan lebih dalam. Rekomendasi dari kegiatan upaya penangkapan tersebut di atas, perlu dukungan dari aspek lainnya seperti aspek legalitas, tataniaga ikan yang menguntungkan nelayan, kebijakan teknis dari pemerintah setempat serta tercapainya kondisi optimum pada berbagai alokasi.

Abstrak :
Tulisan yang berjudul nelayan, toke motor, dan toke ikan ini merupakan suatu deskripsi mengenai hubungan kerja nelayan. Pendeskripsian ini menggambarkan hubungan kerja dalam aktivitas produksi, pemasaran, dan bagi hasil. Yang ingin diketahui dalam pendeskripsian ini adalah bagaimana pola hubungan kerja nelayan. Penelitian ini dilakukan di desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam pada 39 informan dan partisipasi observasi dalam kegiatan produksi, pemasaran dan bagi hasil. Pengumpulan data didasarkan pada pemahaman pengetahuan masyarakat lokal dalam merumuskan realita kehidupannya, yang kemudian diinterpretasi melalui proses dialog antara peneliti dengan informan dalam menafsirkan arti suatu gejala. Hubungan kerja yang selalu terjalin diantara ketiga pelaku ini secara struktural menempatkan toke ikan (agen) pada posisi yang lebih tinggi dan lebih memegang peranan yang dominan dalam mengendalikan hubungan kerja baik dalam kegiatan produksi maupun pemasaran. Demikian Pula praktek pola hubungan yang berbau ijon terhadap nelayan, kolusi dan oligopoli lebih mewarnai aktivitas pemasaran, sehingga pelaksanaan praktek lelang terbuka tidak pernah terwujud. Dalam keberlangsungan hubungan kerja ini, konflik merupakan suatu gejala yang selalu muncul walau masih sebatas konflik yang bersifat tertutup diantara para pelaku hubungan kerja. Munculnya konflik yang bersifat tertutup ini menandakan adanya perbedaan kepentingan diantara pelaku hubungan kerja, namun konflik yang terjadi masih disikapi sebagai konflik individu bukan sebagai konflik antar kelas dalam masyarakat nelayan. Selain itu konflik yang bersifat tertutup ini juga merupakan suatu pertanda masih ada upaya pemeliharaan sikap harmoni pada masyarakat nelayan, dan sekaligus penggambaran adanya sikap pasrah dan nerima dikalangan nelayan (pekerja) dalam menyadari keberadaannya pada posisi yang lemah dan tidak berdaya. Kepasrahan dan ketidakberdayaan nelayan (pekerja) juga tergambar dalam sistem bagi hasil yang diterapkan yang menempatkan penghasilan nelayan jauh lebih kecil dari yang diterima oleh toke motor maupun toke ikan, dan kepasrahan dalam menerima ketentuan harga. Guna mengangkat kesejahteraan hidup para nelayan kearah kesejahteraan yang agak berimbang dengan mitra kerjanya perlu pengaturan dan campurtangan pemerintah berkenaan dengan masalah bagi hasil, perlindungan kerja, dan penyempurnaan sistem pemasaran.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji ulang tentang otoritas publik milik pemerintah Indonesia yang mulai ditantang oleh otoritas privat aktor non-negara. Untuk mengkaji ulang mengenai hal tersebut, penulis akan melihat contoh kasus keterlibatan P.T. Pusaka Benjina Resources (P.T. PBR) dalam jejaring penangkapan ikan ilegal yang ada di Indonesia, melalui framework dari konsep otoritas privat, khususnya konsep illicit authority, serta konsep network analysis (analisis jejaring). Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik process-tracing. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelaahan tentang bagaimana aktor-aktor yang terlibat dalam jejaring penangkapan ikan ilegal ini dapat memanfaatkan jejaring yang mereka miliki untuk melanggengkan otoritas privat dan illicit authority mereka, dan pada akhirnya dapat menentang otoritas publik milik pemerintah Indonesia.

Penelitian ini sendiri berkesimpulan bahwa P.T. PBR dapat bersaing dengan otoritas publik pemerintah Indonesia, khususnya bersaing dalam sektor perikanan, karena P.T. PBR dapat memanfaatkan social capital serta material goods yang diperoleh dari keterlibatannya dalam jejaring penangkapan ikan ilegal. Lebih dari itu, P.T. PBR, sebagai aktor privat, dapat bersaing dengan otoritas publik pemerintah Indonesia, sebab pemerintah Indonesia itu sendiri kurang turut berperan menyediakan public goods, sehingga dapat menimbulkan capacity gaps dan functional holes, kemudian memunculkan suatu power-vacuum, yang dapat dimanfaatkan oleh aktor non-negara untuk meningkatkan otoritas privat miliknya.

---

ABSTRACT
This research reanalyze on the issue of the public authority of Indonesian governnment that is begin to be challenged by the private authority of non-state actors. To reanalyze on that issue, this research will and observe the case study of the involvement of P.T. Pusaka Benjina Resources (P.T. PBR) in the existing illegal fishing networks, through the framework of the concept of private authority, especially the concept of illicit authority, and also the concept of network analysis. The method that is used in this research is the process-tracing technique. This research aims to undertand how the actors that are involved in the illegal fishing networks could use the networks to preserve their private and illicit authority, and in the end could challenge the public authority of the Indonesian government

The research itself concludes that P.T. PBR could compete with the public authority of the Indonesian government, especially to compete in the sector of fisheries, because P.T PBR could use the social capitals and the material goods that is acquired from its involvement in the illegal fishing networks. Moreover, P.T. PBR, as a non-state actor, could compete with the public authority of the Indonesian government, because the Indonesian government itself is lack in its role to provide the public goods, so it could rises up the capacity gaps and functional holes, and turns up a power-vacuum, which the non-state actors could benefit from to improve their private authorities.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai bentuk-bentuk penyelundupan pajak yang terjadi pada industri perikanan tangkap yang berada dalam KPP Pratama Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan bentuk-bentuk penyelundupan pajak pada industri perikanan tangkap dan menjelaskan kendala yang dihadapi fiskus dalam rangka melakukan pemungutan pajak atas sektor perikanan (studi kasus KPP Pratama Cirebon). Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk penyelundupan pajak atas industri perikanan tangkap yang terjadi pada KPP Pratama Cirebon, yakni merendahkan Laporan Hasil Tangkapan ikan, tidak terdapat pajak penghasilan atas sewa kapal perikanan dan tidak melaporkan penghasilan atas usaha perikanan. Selain itu kendala yang dihadapi fiskus dalam rangka melakukan pemungutan pajak atas industri perikanan adalah keterbatasan dan minimnya data, lemahnya pengawasan dan penegakan, dan adanya pungutan liar. ......This study discusses about income tax evasion that occur on fishing industry in the KPP Pratama Cirebon. This study aimed to describe the form income tax evasion on fishing industry and explain the constraints faced by tax authorities in order to conduct tax on the fisheries sector (the study of the KPP Pratama Cirebon). This research approach is qualitative data collection through field studies and literature. Results from the study indicate that there are three forms of income tax evasion on industrial fishing is going on KPP Pratama Cirebon, namely degrading Report Catch fish, there are no income tax on the rental of fishing boats and failed to report on fishing effort. Besides the constraints faced by tax authorities in order to conduct tax on the fishing industry is limited and the lack of data, lack of supervision and law enforcement, and the presence of illegal levies.