Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas manajemen pengamanan Departemen Hukum dan Ham terhadap salah satu unit eselon satu Badan Pembinaan Hukum Nasional. Perhatian utama tesis ini menyangkut Pelaksanaan manajemen pengamanan yang menitikberatkan pada kewenangan Bagian Keamanan Departemen Hukum dan Ham dalam pelaksanaan pengamanan di Badan Pembinaan Hukum Nasional yang memiliki lokasi yang berbeda. Seperti diketahui suatu pelaksanaan pengamanan yang baik memiliki keterkaitan antara manajemen, sumber daya manusia, anggaran yang tersedia serta sarana dan prasarana sebagai materialnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, untuk mengungkap dan menjelaskan terjadinya proses-proses yang berlangsung mengenai perilaku dan aturan / pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan manajemen pengamanan BPHN Depkumham. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan atau observasi, wawancara dan kajian dokumen. Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat diungkap bahwa manajemen pengamanan di BPHN dilaksanakan oleh Bagian Pengamanan dengan segala konsekwensi bahwa segala kebijakan dan implementasi fungsi-fungsi manajemen dan pengerahan sumber daya yang ditentukan dan dikendalikan merupakan kewenangan pimpinan pengelola petugas keamanan yang berada pada Bagian Pengamanan Biro Umum Sekretariat Jenderal di Depkumham Kuningan Jakarta Selatan, hai tersebut mengakibatkan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Bagian Pengamanan itu sendiri, baik pelaksanaan pengamanan maupun terhadap petugas keamanannya. Lemahnya pengawasan tersebut mengakibatkan masih terjadinya gangguan keamanan di Badan Pembinaan Hukum Nasional. Oleh sebab itu diperlukan kewenangan yang terintegrasi pada lingkup Badan Pembinaan Hukum Nasional, serta perlunya peningkatan pengelolaan manajemen pengamanan yang dilakukan oleh Bagian Pengamanan Departemen Hukum dan Ham terhadap unit-unit eselon satu sebagai pengguna petugas keamanan. ......This thesis discusses the security management of the Department of Law and Human Rights RI toward a first echelon unit named National Law Development Agency (Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)). The main concern of this thesis is the security management implementation that focuses on the authority of the Department of Law and Human Rights’s Security Section in the implementation of safeguards in the BPHN which is located in a different location. As we all know a good security implementation has a link between management, human resources, the available budget andfacilities as the material. This study used a qualitative approach and case study methods, to uncover and explain the processes that take place on the behaviors and rules / guidelines used in the implementation of BPHN's security management. Techniques of data collection are carried out through observation, interviews and document review. The research findings reveals that the security management in BPHN conducted by Security Section with the consequences that all policies and implementation of management functions and resource mobilization which is determined and controlled belongs to the authority of security personnel manager at the Bureau of Public Security Section of the Secretariat General of Department of Law and Human Rights RI in South Jakarta. It results in weak supervision by the Security section, both on the implementation of security and safety officers. Weak supervision results in a security disturbance which still occurs in BPHN. Therefore it requires an integrated authority on the scope of the National Law Development Agency, and it needs to increase the security management by the Security Section of Department of Law and Human Rights towards the echelon units as a user of the security officer.

Abstrak :
ABSTRAK
Petugas pengamanan LAPAS Kls. I Sukamiskin Bandung sebagai pelaksana teknis lapangan mempunyai tugas mencegah terjadinya pelarian, gangguan kamtib seperti perkelahian,kericuhan, pemberontakan warga binaan. Selain itu juga bertanggung jawab atas terwujudnya tertib kehidupan penghuni LAPAS dan keamanan gedung serta seisinya terutama setelah kantor di tutup. Petugas pengamanan pads umumnya masih memiliki motivasi kerja yang rendah dalam melaksanakan tugas dan fimgsinya. Hal ini antara lain karena banyak petugas yang tidak memahami TUPOKSI pengamanan.

Program intervensi bagi Petugas pengamanan dilakukan melalui Program Pelatihan Peningkatan Motivasi Kerja yaitu program yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan petugas pengamanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagai upaya meningkatkan motivasi dan sikap kerja petugas pengamanan terhadap tugas dan fungsinya. Pelatihan dirancang mulai dari tahap persiapan,pelaksanaan dan evaluasi. Materi dan metode pelatihan menggunakan konsep metode belajar untuk orang dewasa dan mempergunakan teori motivasi dua faktor dari Frederick Herzberg. Melalui pelatihan peningkatan motivasi kerja diharapkan petugas regu pengamanan dapat meningkat motivasi kerjanya dan semakin menguasai TUPOKSI-nya. Agar pelatihan dan hasilnya lebih efektif maka perlu dibuat tata tertib untuk WBP dan petugas, mengadakan pembinaan dan bimbingan, penempatan petugas sesuai dengan kemampuan serta lcoordinasi pasca pelatihan.

Abstrak :

---

ABSTRACT
In increasing of crime and narcotic abuse, there is also an increasing in prisoner of narcotics case. To stand attention in this case, it is needed to establish Correctional Institution for Narcotics case. It is because handling prisoners or narcotics' prisoners need different handling and building than other cases' prisoners.

Narcotics Correctional Institution Jakarta is developed either to perform building toward narcotics prisoners or to disconnect narcotics distribution chain, which is more increase nowadays. It is also meant to anticipate distribution and abuse of narcotics in prisoner circles as the kind of violation about security and orderliness.

Violation of security and orderliness is meant beside distribution or abuse of narcotics in prisoners' circle, it is also in the kind of the use of prohibited material, which can disturb security and orderliness, as well as the use of other communication tools, of course, including escape. In this research, it is tried to give explanation about how security system implementation in Narcotics Correctional Institution Jakarta in order to prevent and handle violation of security and orderliness, either escape, narcotics abuse, prohibited material abuse, and other related to condition of facilities, infrastructures, security, security employee, and general conditions in Narcotics Correctional Institution Jakarta, as well as obstacles faced concerning those matters.

Therefore in order to know the effectiveness of the security system existed in Narcotics Correctional Institution Jakarta, the writer tried to analyze it by using 16 techniques of criminal acts opportunity prevention by using situational approach by Ronald V. Clarke and from the results of research indicate that there is security and orderliness disturbance in Narcotics Correctional Institution Jakarta, in which escape, narcotics abuse in prisoner circle, the ownership and use of communication tools like mobile phone and laptop, as well as the ownership of other prohibited materials. These indicate that there are deviations performed by employee and careless employee in performing their security duty as well as available security systems and facilities not run effectively at Narcotics Correctional Institution Jakarta.

Abstrak :
Salah satu bentuk ancaman nyata yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ancaman asimetris. Dalam hal ini, ancaman asimetris merupakan ancaman yang bersifat non tradisional dan bersifat nyata terhadap keselamatan Kepala dan Wakil Kepala Negara.Terkait pengamanan VVIP khususnya pada pengamanan instalasi di lingkungan Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia dilakukan oleh Paspampres. Namun pada pelaksanaannya Paspampres tidak bekerja sendiri melainkan bersama Kementerian/Lembaga lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan sistem pengamanan VVIP serta kendala yang dihadapi dalam upaya menghadapi potensi ancaman asimetris di lingkungan Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia.. Tidak hanya dalam penindakan, pihak – pihak yang menjadi operator dan first responder yang terkait dalam penanganan ancaman asimetrisjuga melakukan pencegahan melalui kegiatan intelijen. Melalui penanganan yang kolaboratif dari semua pihak diharapkan dapat meminimalisisr potensi ancaman asimetrissecara komprehensif dan propfesional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara terhadap beberapa pihak – pihak yang berkompeten di bidang pengamanan VVIP ......One form of real threat that threatens the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia is the asymmetric threat. In this case, asymmetric threats are non-traditional and real threats to the safety of the Head and Deputy Head of State. Regarding the security of VVIP, especially in securing installations within the Presidential Institution of the Republic of Indonesia, Paspampres is carried out. However, in its implementation Paspampres does not work alone but with other Ministries/Institutions. This study aims to analyze the VVIP security strategy and system as well as the obstacles faced in an effort to deal with potential asymmetric threats within the Presidential Institution of the Republic of Indonesia. Not only in taking action, the parties who are the operators and first responders involved in handling asymmetric threats also carry out prevention through intelligence activities. Through collaborative handling from all parties, it is expected to minimize potential asymmetric threats in a comprehensive and professional manner. This study uses qualitative research methods with interview data collection techniques to several competent parties in the field of VVIP security.

Abstrak :
Tesis ini berfokus mengenai Strategi Pengamanan dan Pencegahan Konflik Antar Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kias I Cipinang Jakarta. Penelitian di dalam tesis ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penggalian informasi yang relevan dengan topik yang diteliti dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara mendalam kepada informan yang memahami permasalahan yang sedang diteliti ataupun informan yang mengalami langsung situasi konfik di Lapas Kias I Cipinang. Informan penelitian yang dimaksud adalah warga binaan serta petugas Lapas. Dari hasil temuan lapangan didapatkan bahwa terjadi sistem pengelompokan antar warga binaan berdasarkan etnis atau kesukuan merupakan potensi yang sangat rawan untuk terjadinya konflik. Pertentangan antar kelompok yang dikarenakan perebutan kekuasaan serta keinginan untuk mendominasi menyebabkan terjadinya gesekan-gesekan yang jika tidak diantisipasi akan memicu terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Faktor-faktor yang turut menjadi penentu terjadinya konflik antar warga binaan antara lain kondisi kelebihan daya tampung, terbentuknya kelompok-kelompok dalam Lapas, keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan penghuni, serta interaksi antara petugas dan penghuni. Perumusan strategi yang efektif akan sangat membantu petugas dalam pelaksanaan tugas pengamanan. Strategi pengamanan yang ada di Lapas Kias I Cipinang cenderung melakukan reactive policing, dimana tindakan pengamanan baru dilakukan setelah terjadi pelanggaran.Selain reactive policing strategi pengamanan yang dilakukan adalah proactive policing, dimana petugas pengamanan memiliki mata-mata yang berasal dari narapidana sendiri yang selalu memantau seluruh kegiatan narapidana di blok dan melaporkannya kepada petugas. Untuk mengatasi konflik Lapas hendaknya dapat melakukan pembenahan terhadap strategi pengamanan dan penanganan konflik, dimana tindakan pengamanan tidak hanya dilakukan setelah terjadinya pelanggaran melainkan dilakukan langkah-langkah antisipasi terhadap timbulnya konflik. Antisipasi dapat dilakukan dengan merencanakan kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan konflik, pengorganisasian kelompok-kelompok warga binaan, pengawasan terhadap seluruh kegiatan warga binaan, serta pengendalian terhadap seluruh kegiatan kelompok antar warga binaan. ......This thesis focuses on how the Security Strategy and Conflict Prevention Among The Citizens in Prisons Penitentiary Built Class I Cipinang Jakarta. Research in this thesis is done with qualitative research methods with a descriptive design. Extracting information relevant to the topic under study is carried out through literature study, observation and depth interviews to informants who understand the issues being studied or informants who experienced the conflict situation in prisons Class I Cipinang. Informants referred to research that is a Citizen of the built and prison officers. From the field findings can be concluded that the grouping system built among citizens based on ethnicity or tribalism is the most vulnerable potential for conflict. Conflicts between groups are due to power struggles and the desire to dominate the friction-causing friction that otherwise would trigger the occurrence of anticipated disturbances and order. Factors that contribute to determining the occurrence of conflicts among people, among others built excess capacity conditions, the formation of groups in Prison, limitations in fulfilling the needs of residents, and interacrion between staff and residents. Formulation of effective strategies will greatly assist officers in the implementation of security tasks. Security strategy is in prison Class I Cipinang tend to reactive policing, in which new security measures carried out after the reactive policing security strategy taken is proactive policing, where security officials have a spy who came from the prisoners themselves who constantly monitor the whole inmate activities in the block, and report it to the officer. To resolve the conflict prisons should be to make corrections to the security strategy and the handling of conflicts, where security measures are not only done after the offense but do anticipate steps toward conflict. Anticipation can be done by planning activities related to conflict prevention, organizing Citizen groups built, supervision of all activities of citizens built. and control of all inter-group activities citizens built.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan karena adanya tindak pidana pencurian yang berulangkali di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, yang merupakan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar bagi pegawai Departemen Hukum dan HAM. Bahkan telah terjadi percobaan perkosaan terhadap salah seorang peserta pendidikan, hal tersebut menunjukkan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki manajemen sekuriti yang masih buruk dan rentan terhadap tindak kejahatan. Kondisi tersebut didukung dengan kondisi dimana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia belum memiliki kebijakan khusus terkait dengan sekuriti (pengamanan). Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan manajemen sekuriti saat ini, serta yang tepat untuk diterapkan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan tentang pelaksanaan manajemen sekuriti saat ini serta mengetahui faktor yang menghambat dan manajemen sekuriti yang tepat untuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, ditinjau dari aspek kebijakan sekuriti, personil, dan pengukuran sekuriti. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan manajerial, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada 5 (lima) informan dan observasi lapangan, serta dokumen terkait. Teori yang digunakan adalah teori manajemen sekuriti yang efektif (Effective Security) dari Butterworths dan 16 (enam belas) teknik pengurangan kesempatan milik Ronald V. Clarke. Serta dikombinasikan dengan analisa SWOT (Strenght, Weekness, Opporlunfry, Threath) untuk menemukan manajemen sekuriti ideal bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah manajemen sekuriti yang diterapkan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia belum mandiri dan cenderung bersifat kuratif, belum memiliki kebijakan sekuriti, dengan personil di luar organisasi, serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya sekuriti yang belum maksimal. Manajemen sekuriti yang sesuai untuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah manajemen sekuriti mandiri dan mendayagunakan peran komunitas melalui tanggung jawab bersama terhadap keamanan lingkungan (mengarah pada corporate social responsibility atau CSR). Untuk menjalankan manajemen sekuriti mandiri dan optimalisasi peran komunitas, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM perlu memiliki kebijakan pengamanan yang disesuaikan dengan tujuan organisasi dan kewenangan yang mandiri, serta melakukan peningkatan pengawasan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan dan peningkatan kedisiplinan seluruh komunitas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. ......This research is conducted because Human Resources Development Agency of Law and Human Rights, a place where the employees of the Department of Law and Human Rights get through the teaching-leaming process, has many times faced crimes, especially stealing. Even a rape also almost happened in this agency. These problems show that Human Resources Development Agency of Law and Human Rights has a lack of security management that easily leads to crimes. The cause of such condition is Human Resources Development Agency of Law and Human Rights has not had a certain policy related to security. Therefore, the researcher is interested in figuring out the method of the security management applied today and finding the appropriate security management for Human Resources Development Agency of Law and Human Rights. The aim of this research is to describe the application of security management today, to know factors that block the application, and to find the appropriate security management for Human Resources Development Agency of Law and Human Rights, on the basis of several aspects, namely a security policy, personnel, and security assessment. This research is qualitative with a managerial approach. Data is collected through interviews with five informants and from a field observation and related documents. Theories used in this research are a theory of effective security management by Butterworths and 16 techniques of opportunity elimination by Ronald V. Clarke, combined with an analysis of SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat) in order to find the ideal security management for Human Resources Development Agency of Law and Human Rights. This research ends with a conclusion that the security management applied in Human Resources Development Agency of Law and Human Rights is not independent and tends to be curative. Moreover, the agency does not have a security policy, with personnel outside the organization. In addition, the use and the management of security resource is not maximum. Then, the appropriate security management for Human Resources Development Agency of Law and Human Rights is the one which is independent and enable to empower a society’s role by giving responsibility for an environment security (directs to Corporate Social Responsibility or CSR). In order to obtain the independent security management and to maximize the society’s role, Human Resources Development Agency of Law and Human Rights needs to have the security policy in line with the organization’s goals and an independent authority, also to improve supervision through betterment of quality and quantity of security officers and discipline improvement of the whole community Human Resources Development Agency of Law and Human Rights.

Abstrak :
ABSTRAK
Bank sebagai lembaga keuangan tidak lepas dari usaha perkreditan. Salah satu aktivitas usaha tersebut adalah penyediaan fasilitas Kredit Investasi Kecil dan Kredit Modal Kerja Permanen bagi pengusaha - pengusaha kecil pribumi yaitu yang termasuk golongan ekonomi lemah, dalam rangka pemerataan kesempatan berusaha seperti yang telah diprogramkan oleh Pemerintah. Aktivitas usaha kredit yang dimaksud mengandung risiko kerugian. Bank sebagai pemberi kredit menanggung risiko tersebut sebagai akibat dari kemacetan dalam pengembalian kredit, dan hal ini mengakibatkan perlunya pengamanan risiko dan upaya penyelamatan dana kredit apabila risiko kemacetan terjadi. Evaluasi atas pelaksanaan pengamanan risiko kredit tersebut berdasarkan kerangka berpikir Manajemen Risiko. Dari hasil penelitian dan pengumpulan data ternyata sumber risiko berasal dari intern bank itu sendiri, usaha debitur dan lingkungan makro ekonomis. Dalam pelaksanaannya, kantor cabang X BNI 1946 menggunakan empat teknik pengamanan, yaitu : 1. Avoiding of Risk 2. Risk Prevention 3. Risk Retention 4. Transfer of Risk Teknik pengamanan tersebut tidak dilaksanakan oleh unit tersendiri tetapi dilaksanakan oleh unit unit yang terkait dalam proses pengelolaan kredit. Dengan pengamanan tersebut hasil yang diperoleh ternyata cukup memuaskan karena Credit Risk Ratio pada tahun 1988 hanya sebesar 4,68% dan terjadi penurunan pada tahun 1989 menjadi sebesar 3,92%. Atas dasar hasil penelitian tersebut penulis memberikan saran - saran diantaranya adalah peningkatan fungsi kontrol internal dari BNI . Peningkatan fungsi dari Internal Control Unit diharapkan mininimal dapat mengatasi hazards yang disebabkan oleh intern BNI sendiri.