Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 738/Pid.B/2018/PN Smg pada perbuatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang tidak menuntaskan pengurusan pembayaran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah dititipkan oleh klien. Hal ini berujung kepada tindak pidana penggelapan uang pajak yang dilakukan oleh PPAT sehingga klien mengalami kerugian. Adapun Permasalahan yang diangkat adalah mengenai kewenangan PPAT dalam penerimaan penitipan pembayaran pajak BPHTB dan tanggungjawab PPAT dalam penggelapan pajak BPHTB pada transaksi jual beli hak atas tanah dan bangunan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian yang digunakan adalah preskriptif. Hasil analisa adalah bahwa titipan pembayaran BPHTB bukan merupakan kewenangan PPAT melainkan kewajiban dari wajib pajak. Penerimaan titipan pembayaran BPHTB berdasarkan kebiasaan yang dituangkan dalam konsep pemberian kuasa. Adanya titipan pembayaran BPHTB yang diterima oleh PPAT, melahirkan tanggung jawab bagi PPAT baik secara pidana, perdata, administrasi maupun kode etik. Perbuatan penggelapan pajak BPHTB yang dilakukan PPAT AN melanggar hukum sehingga PPAT harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana karena melanggar Pasal 374 KUHP dan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK, dapat digugat untuk mengganti kerugian secara perdata karena memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dari aspek administrasi dapat dikenakan sanksi administrasi dalam Pasal 26 ayat (1) UU BPHTB, dan pelanggaran kode etik jabatan PPAT dengan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan IPPAT sebagaimana dalam Pasal 6 Kode Etik PPAT.

---

This research discusses the case study of the Semarang District Court Decision Number 738/Pid.B/2018/PN SMG on the actions of the Land Deed Making Official (PPAT) who did not complete the processing of the payment of the Tax for the Acquisition of Rights on Land and Buildings (BPHTB) which had been entrusted by the client. This led to the criminal act of embezzlement of tax money committed by PPAT so that the client suffered a loss. The issues raised are regarding the authority of the PPAT in receiving the deposit of BPHTB tax payments and the responsibility of the PPAT in evading BPHTB taxes in the sale and purchase transactions of land and building rights. To answer these problems, normative juridical research methods are used, the research typology used is prescriptive. The result of the analysis is that the deposit of BPHTB payments is not the authority of the PPAT but the obligation of the taxpayer. Acceptance of deposited BPHTB payments based on regular practices as outlined in the concept of power of attorney. The existence of a deposit of BPHTB payments received by PPAT creates responsibility for PPAT both in criminal, civil administration and code of ethics. The act of tax evasion of BPHTB by PPAT AN violates the law so that PPAT must be held criminally responsible for his actions for violating Article 374 of the Criminal Code and Article 2 Paragraph (1) of the PTPK Law, can be sued for civil compensation for fulfilling the elements of an unlawful act in Article 1365 of the Civil Code, from the administrative aspect, administrative sanctions can be imposed in Article 26 paragraph (1) of the BPHTB Law, and violations of the PPAT position code of ethics with a sanction in the form of dishonorable discharge from membership of the IPPAT association as stipulated in Article 6 of the PPAT Code of Ethics."

"ABSTRAKTesis ini membahas kasus penggelapan BPHTB yang dilakukan olehnotaris/PPAT ASD. Pokok permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimanatanggung jawab hukum notaris/PPAT ASD yang melakukan penggelapan BPHTBditinjau dari hukum pidana dan kode etik PPAT serta apakah penggelapanBPHTB yang dilakukan oleh notaris/PPAT ASD dapat dikategorikan sebagaipelanggaran kode etik ataukah hanya pelanggaran pidana. Dari sudut pandanghukum pidana, sanksi bagi notaris/PPAT ASD yang melakukan penggelapanBPHTB diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)sedangkan dari sudut pandang kode etik, penulis mengkategorikan penggelapanBPHTB sebagai pelanggaran kode etik PPAT karena penggelapan BPHTB telahmelanggar prinsip kejujuran dan prinsip bertanggung jawab yang harus dimilikioleh notaris/PPAT serta melanggar isi sumpah jabatan PPAT terkait denganpelecehan terhadap martabat PPAT. Pada intinya, kode etik dan hukum salingterkait. Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik maka sepanjang pelanggaran yangdilakukan tersebut juga menyangkut pelanggaran terhadap hukum negara, makanotaris/PPAT yang bersangkutan juga dapat dikenakan sanksi pidana.Penulisan tesis ini memakai metode yuridis normatif dimana penulis akanmembahas semua permasalahan yang ada dengan cara menganalisis kasus danmengkaitkannya dengan peraturan perundangan sedangkan kesimpulan diambildengan menggunakan pola pikir induktif.

---

ABSTRACTThis thesis discussed about the embezzlement case of BPHTB1 by a notarypublic/PPAT2, ASD3. The core issues of this thesis are to observe how the notary,who carried out BPHTB embezzlement, be held responsible by law and PPAT’scode of ethics. The other one will be: should the BPHTB embezzlement becategorized as violating the PPAT’s code of ethics or is it only a matter ofcriminal law violation. From criminal law point of view, the penalty for notarywho embezzles BPHTB is regulated on Article 372 Criminal Code. While frompoint of view of ethical code, researcher categorizes the BPHTB embezzlement asviolation of PPAT ethical code. Since the act of BPHTB embezzlement violatesthe principles of honesty and responsibility, which all notaries ought to have, alsoit violates the oath of PPAT regarding the abuse of PPAT’s values. The code ofethic and law are mutually bound. If an ethical code violation was to happen, thenas long as all following violations relate to the state law violation, then theconcerned notary/PPAT is to be penalized to criminal sanctions. Researcherapplies the normative judicial method in this thesis where research questions areexplored, discussed and analyzed through case study in relation to relevant laws.Conclusion of the thesis is presented through inductive method."