Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBlockchain ternyata memiliki potensi untuk dikembangkan di sektor lain salah satunya adalah dalam proses pengiriman barang di sektor logistik. Logistik adalah kunci penggerak perekonomian karena berkaitan erat dengan distribusi barang dan pemerataan.   Infrastruktur dan kualitas layanan adalah salah satu faktor penting dalam distribusi barang. Kedua hal tersebut berpengaruh terhadap proses dan biaya logistik. Proses logistik merupakan sebuah proses kompleks yang melibatkan beberapa pihak seperti perusahaan transportasi pengangkutan, pergudangan, dan pengiriman last-mile. Sementara biaya logistik sangat berkaitan erat dengan proses logistik. Pilihan armada yang digunakan, rute perjalanan, proses bongkar muat, hingga perjanjian kerjasama pengiriman barang sangat mempengaruhi proses dan biaya logistik. Blockchain menjadi sistem yang mampu menawarkan real-time location tracking, pembagian pekerjaan, invoice, bukti pengiriman digital, dan sistem pembayaran yang terintegrasi yang mampu membantu pelaku dan penyedia jasa logistik untuk memangkas proses logistik yang tidak perlu dan menghemat biaya. Untuk mendapatkan gambaran riil dari penerapan blockchain di sektor logistik, serta manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan tersebut, peneliti akan menggunakan metode benchmarking. Benchmarking dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai perusahaan logistik yang sudah terlebih dahulu menggunakan blockchain dalam aktivitas bisnisnya. Berdasarkan hasil benchmarking, akan diperoleh gambaran mengenai fungsi, fitur, serta keuntungan dari penggunaan blockchain untuk proses logistik. Setelah itu, dilakukan analisis potensi dan pengembangan model penerapan blockchain sesuai dengan kebutuhan sektor logistik di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan beberapa kharateristik blockchain yang bisa diterapkan di Indonesia. Karakteristik pertama adalah kolaborasi antar pelaku logistik, penyedia jasa logistik, pihak-pihak lain yang dituangkan dalam sebuah konsorsium blockchain. Karakteristik kedua adalah private blockchain yang dilengkapi dengan kriptografi untuk menjamin keamanan data dan komunikasi user didalam sistem blockchain. Karakteristik terakhir adalah efisiensi logistik dan fitur smart-contract yang menjadi tujuan utama dari pembuatan model ini. Pembuatan dan negosisasi kontrak, perjanjian kerjasama, dan dokumen pembayara  n dapat dilakukan dengan mudah dan cepat sehingga dapat meningkatkan transparansi dan menekan biaya pihak ketiga dalam pembuatan kontrak.

---

ABSTRACTBlockchain apparently has the potential to be developed in other sectors, one of which is in the process of shipping goods in the logistics sector. Logistics is the key driver of the economy because it is closely related to the distribution of goods and equity. Infrastructure and service quality are important factors in the distribution of goods. Both of these affect the logistics process and costs. The logistics process is a complex process involving several parties such as freight transportation, warehousing and last-mile shipping companies. While logistics costs are very closely related to the logistics process. The choice of the fleet used, the route of travel, the process of loading and unloading, to the cooperation agreement on the shipment of goods greatly affects the process and logistics costs. Blockchain is a system that is able to offer real-time location tracking, division of work, invoices, proof of digital shipments, and an integrated payment system that is able to help actors and logistics service providers to cut unnecessary logistics processes and save costs.To get a real picture of the application of the blockchain in the logistics sector, as well as the benefits that can be obtained from the application, researchers will use the benchmarking method. Benchmarking is done by gathering information about logistics companies that have used blockchain in their business activities. Based on the results of benchmarking, an overview will be obtained of the functions, features, and advantages of using the blockchain for the logistics process. After that, an analysis of the potential and development of a blockchain implementation model is in accordance with the needs of the logistics sector in Indonesia.Based on the results of the study, obtained several characteristics of the blockchain that can be applied in Indonesia. The first characteristic is collaboration between logisticians, logistics service providers, other parties as outlined in a blockchain consortium. The second characteristic is the private blockchain which is equipped with cryptography to ensure data security and user communication within the blockchain system. The final characteristic is logistical efficiency and smart-contract features which are the main objectives of making this model. Making and negotiating contracts, cooperation agreements, and payment documents can be done easily and quickly so as to increase transparency and reduce the cost of third parties in making contracts."

"Pengiriman paket melalui marketplace dengan metode Cash On Delivery COD tanpa persetujuan konsumen sering terjadi dalam transaksi marketplace di Indonesia. Konsumen menerima paket barang yang tidak pernah dipesan melalui marketplace, yang seringkali tidak sesuai dengan keinginan atau kebutuhan mereka. Praktik ini merugikan konsumen secara finansial dan mengancam privasi data mereka. Penjual melakukan praktik ini untuk meningkatkan penjualan atau menawarkan barang menarik. Pelindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi marketplace di Indonesia telah diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah, termasuk Undang- Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Meskipun demikian, masih terjadi banyak pelanggaran yang merugikan konsumen di marketplace. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 secara khusus mengatur masalah pengiriman barang tanpa persetujuan konsumen, yang melarang pelaku usaha membebankan kewajiban pembayaran atas barang yang dikirim tanpa dasar kontrak. Namun, walaupun sudah ada regulasi-regulasi yang mengatur masih banyak terjadi kasus pelanggaran dalam marketplace mengenai pengiriman barang melalui marketplace dengan metode Cash On Delivery (COD) tanpa persetujuan konsumen yang dapat merugikan konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif tulisan ini akan menganalisis mengenai bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen, metode pembayaran Cash On Delivery (COD) , dan perjanjian jual beli secara umum serta bagaimana tanggung jawab para pelaku usaha terkait kerugian yang ditimbulkan pada konsumen.

---

The delivery of packages through marketplaces using the Cash On Delivery (COD) method without consumer consent is common in e-commerce transactions in Indonesia. Consumers receive unsolicited packages that often do not meet their preferences or needs. This practice financially harms consumers and threatens their data privacy. Sellers engage in such practices to boost sales or offer attractive products. Legal protection for consumers in marketplace transactions in Indonesia is regulated by various laws and government regulations, including the Consumer Protection Act, the Information and Electronic Transactions Act, Government Regulation No. 71/2019 on the Organization of Electronic Systems and Transactions, and Government Regulation No. 80/2019 on Trade through Electronic Systems. However, despite these regulations, many violations that harm consumers still occur in marketplaces. Specifically, Government Regulation No. 80/2019 addresses the issue of unsolicited package delivery, prohibiting businesses from imposing payment obligations for goods sent without a contractual basis. Nevertheless, numerous cases of violations regarding the delivery of goods through marketplaces with the Cash On Delivery (COD) method without consumer consent continue to harm consumers. Using a normative juridical research method, this paper will analyze the legal protection for consumers, the Cash On Delivery (COD) payment method, general sales and purchase agreements, as well as the responsibility of business entities regarding the losses incurred by consumers."

"Pemanfaatan sistem pesawat tanpa awak berupa drone kini telah berkembang di berbagai bidang, salah satunya bidang komersial yaitu penggunaan drone dalam kegiatan pengiriman barang. Beberapa negara di dunia telah membuat drone yang dapat digunakan secara eksplisit dalam kegiatan pengiriman barang ini dan telah mengaturnya dalam undang-undang nasional negara masing-masing. Hal ini mendorong ICAO sebagai organisasi penerbangan sipil internasional untuk berperan dalam memberikan regulasi terkait hal tersebut dan menyelaraskan aturan yang ada di beberapa negara agar tidak melanggar aturan mengenai keselamatan dan keamanan penerbangan secara umum. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa drone tidak terbatas pada bidang militer dan rekreasi. Drone telah berkembang menjadi sarana pengiriman barang di berbagai negara. Hal ini dikarenakan drone memiliki poin lebih dibandingkan bentuk transportasi lainnya. Namun, selain beberapa kelebihan yang ada, drone memunculkan beberapa permasalahan hukum terkait pengoperasian drone sebagai sarana pengiriman barang, yaitu terkait dengan keamanan dan keselamatan penerbangan secara umum. Sebagai otoritas tinggi yang mengatur penerbangan sipil dunia dan mengakomodasi perkembangan teknologi penerbangan yang semakin pesat berkembang menjadi komersial, ICAO telah memberikan model regulasi yang dapat digunakan negara-negara anggota sebagai acuan dalam penyusunan peraturan terkait hal ini di negaranya masing-masing. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ICAO telah memiliki beberapa peraturan terkait pengoperasian sistem drone melalui beberapa undang-undang dan peraturan menteri terkait. Namun, Indonesia belum memiliki aturan yang komprehensif terkait pengiriman barang dengan menggunakan drone.

---

The use of unmanned aircraft systems in the form of drones has now developed in various fields, one of which is the commercial field, namely the use of drones in goods delivery activities. Several countries in the world have made drones that can be explicitly used in this goods delivery activity and have regulated this in the national laws of their respective countries. This has encouraged ICAO as an international civil aviation organization to play a role in providing regulations related to this matter and to harmonize existing rules in several countries so that they do not violate the rules regarding aviation safety and security in general. Based on the research that has been done, the authors found that drones are not limited to the military and recreational fields. Drones have developed into a means of shipping goods in various countries. This is because drones have more points than other forms of transportation. However, in addition to some of the existing pluses, drones raise several legal problems related to the operation of drones as a means of delivering goods, which are related to aviation security and safety in general. As the high authority that regulates world civil aviation and accommodates the development of aviation technology which is increasingly rapidly expanding into commercial, ICAO has provided a regulatory model that member countries can use as a reference in drafting regulations related to this matter in their respective countries. Indonesia, as one of the ICAO member countries, already has several regulations related to the operation of drone systems through several laws and related ministerial regulations. However, Indonesia does not yet have comprehensive rules regarding drones delivering goods."

"Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi hidup seluruh orang di dunia secara signifikan dan telah menciptakan kebiasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya yaitu banyak orang berdiam diri di rumah sehingga toko daring menjadi salah satu pilihan tempat untuk berbelanja. Sebelum adanya pandemi COVID-19, konsumen melakukan kegiatan belanja dengan 2 metode yaitu belanja konvensional (perjalanan ke toko) dan metode belanja daring dimana perjalanan belanja konsumen ke toko digantikan dengan perjalanan kurir pengiriman barang ke rumah konsumen. Perubahan ini mempengaruhi sektor transportasi sehingga diperlukan penelitian tentang perubahan pola perjalanan belanja konsumen akibat COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan pola perjalanan belanja konsumen akibat pandemi COVID-19 yaitu pada kemunculan pandemi COVID-19, potensi berakhirnya COVID-19, dan potensi efek dari intervensi COVID-19 (sebelum, selama dan setelah COVID-19 berakhir) dengan cara mengumpulkan data dari 294 konsumen yang berdomisili di Jabodetabek melalui kuesioner dilanjutkan dengan melakukan analisis uji kesamaan pada ketiga rentang waktu tersebut untuk 2 komoditas belanja yaitu grocery dan fashion. Hasil dari penelitian menunjukkan pandemi COVID-19 memberikan dampak pada perubahan pola perjalanan belanja konsumen pada tiap aspek yakni frekuensi perjalanan belanja konvensional, moda perjalanan, jenis perjalanan dan frekuensi belanja daring konsumen namun dengan perbedaan signifikansi untuk tiap kelompok karakteristik konsumen yakni jumlah penghasilan per bulan, tingkat pendidikan terakhir, jenis kelamin, dan usia konsumen. Untuk mengantisipasi perubahan pola perjalanan belanja konsumen pasca pandemi COVID-19, otoritas transportasi kota sebaiknya menyesuaikan perencanaan transportasi kota dalam pemodelannya agar lebih akurat terutama pada perencanaan yang terkait dengan kendaraan last-mile delivery dan logistik kota. Agar penelitian terkait perubahan pola perjalanan belanja konsumen akibat pandemi COVID-19 lebih valid, sebaiknya dilakukan pengumpulan data pada saat pandemi COVID-19 benar-benar telah hilang.

---

The COVID-19 pandemic has significantly affected the lives of all people in the world and has created an unprecedented habit of many people staying at home so that online stores are becoming one of the places of choice for shopping. Before the COVID-19 pandemic, consumers carried out shopping activities with 2 methods, conventional shopping (trips to stores) and online shopping methods where the consumer's shopping trip to the store was replaced by a courier trip to deliver goods to the consumer's home. This change affects the transportation sector so research is needed on changes in consumer’s shopping trip patterns due to COVID-19. This study aims to analyze changes in consumer’s shopping trip patterns due to the COVID-19 pandemic, as the time when the emergence of the COVID-19 pandemic, the potential end of COVID-19, and the potential effects of COVID-19 interventions (before, during, and after COVID-19 ends) by collecting data from 294 consumers who live in Jabodetabek through questionnaires followed by an analysis of the similarity test on the three timescales for 2 shopping commodities, which are grocery and fashion. The results of the study show that the COVID-19 pandemic has had an impact on changes in consumer shopping trip patterns in each aspect, those are the frequency of conventional shopping trips, modes of trip, types of trip, and the frequency of consumer online shopping, but with significance differences for each group of consumer characteristics, those are the amount of income per month, last education level, gender, and age of consumers. To anticipate changes in consumer’s shopping trip patterns after the COVID-19 pandemic, city transportation authorities should adjust urban transportation planning in its modeling to be more accurate, especially in planning related to last-mile delivery vehicles and city logistics. In order for research related to changes in consumer’s shopping trip patterns due to the COVID-19 pandemic to be more valid, it is better to collect data when the COVID-19 pandemic has completely disappeared."

"Pengiriman barang merupakan salah satu faktor panting di dalam perusahaan. Suatu sislem pengiriman barang dapat dikatakan baik apabila permintaan/pesanan dari konsumen dapat terpenuhi tepat waktu. Selain itu faktor biaya dari pengiriman tersebut juga perlu diperhatikan. Karena faktor pengiriman (delivery) sangat penling untuk menunjukkan kinerja perusahaan di mate konsumen dan berhubungan dengan biaya yang cukup besar. pengkajian yang mendalam mengenai pengiriman produk perlu dilakukan. Dalam penelitian ini dibahas pengiriman produk dari PT MSP ke PT Inti. PT MSP langsung melakukan pengiriman ke cabang-cabang PT Inti di daerah. Disini pihak PT Inti adalah konsumen dari proses pengiriman tersebut. Dalam mengirimkan produk-produknya PT MSP selain menggunakan armada sendiri unluk cabang utama PT Inti di daerah Jakarta, Tangerang, Bekasi, PT MSP juga menggunakan jasa perusahaan jasa transportasi unluk mengirirnkan produknya ke cabang di Iuar Jakarta, Tangarang, Bekasi. Pemilihan perusahaan jasa transportasi harus berdasarkan performa yang ditampilkan oleh perusahaan tersebut. Metode yang digunakan adalah weighted point plan, dimana penilaian berdasarkan faktor ketepatan waktu, faktor harga, dan faktor keadaan barang yang diberi bobot secara relatif menurut tingkat kepentingannya. Berdasarkan keperluan PT MSP dan PT Inti, maka tingkat kepentingan untuk faktor ketepatan waktu adalah 50%, faktor harga adalan 30%, faktor keadaan muatan adalah 20%. Dengan metode ini penilaian akan menjadi lebih obyektif karma didasarkan olen data-data kuantitatif dan tidak berdasarkan sudut pandang individu yang dapat menjadi bias. Hasil akhir dari skripsi ini adalah analisis dari performa masing-masing perusahaan jasa transportasi, dan pemilihan perusahaan-perusahaan jasa transportasi yang Iayak digunakan jasanya. Hasil penelitian ini menunjukkan dari 6 perusahaan jasa transportasi yang dianalisa, PT Bentoel merupakan perusahaan jasa transportasi yang paling Iayak digunakan, selain itu PT Mahendra dan CV Rapi merupakan pilihan alternatif utama untukjalur yang tidak dapat dilayani PT Bentoel."

"PT Alfa Trans Raya merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bagian pelayanan pengiriman barang. Sebagai salah satu perusahaan pelayanan terdapat berbagai faktor yang berpotensi menyebabkan stres kerja pada pekerjanya, seperti pekerjaan yang monoton, hubungan interpersonal dengan rekan kerja dan atasan yang kurang baik, tidak memiliki peran dalam perusahaan, dan koordinasi yang sulit. Selain itu, berdasarkan hasil Employee Opinion Survey (EOS) yang dilakukan di ATR mengenai kepuasan pekerja terdapat tiga faktor yang di bawah target, yaitu sistem penghargaan, kepuasan kerja, dan pengelolaan kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran stres kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi stres kerja di PT Alfa Trans Raya tahun 2014. Desain penelitian adalah cross sectional menggunakan kuesioner, wawancara mendalam, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan pekerja PT Alfa Trans Raya dikategorikan stres, teridentifikasi beban kerja, peranan dalam organisasi, dan struktur dan iklim dalam organisasi yang berhubungan signifikan dengan stres kerja.

---

PT Alfa Trans Raya is one company that runs in shipping service section. As one of the service company, there are various factors that could potentially lead to job stress on employees, such as monotonous work, interpersonal relationships with colleagues and supervisors are not good, do not have a role in the company, and coordination difficult. In addition, based on the results of the Employee Opinion Survey (EOS) is performed on the ATR on employee satisfaction, there are three factors below target, ie the reward system, job satisfaction, and performance management.

This study aims to describe the stress of work and the factors that influence job stress in PT Alfa Trans Raya 2014. The research design is cross sectional using questionnaires, in-depth interviews, and observation. The results showed the employees of PT Alfa Trans Raya categorized stress, identified work load, role in organization, and organizational structure and climate significant related with job stres."

"Tesis ini membahas mengenai penerapan klausula baku dan tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian pengiriman barang. Tesis ini bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai bagaimana penggunaan perjanjian baku dalam pelaksanaan pengiriman barang dan untuk mengetahui mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam melaksanakan perjanjian pengiriman barang serta pengaturan mengenai pemberian ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen jasa pengiriman barang apabila terjadi kehilangan, kerusakan atau keterlambatan penyampaian barang kiriman. Perjanjian pengiriman barang yang dibuat dengan format baku yang telah dipersiapkan oleh pelaku usaha, menimbulkan hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang berbeda dari masing-masing pihak. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini harus dipenuhi sebaik baiknya oleh masing-masing pihak. Apabila terjadi suatu kelalaian atau wanprestasi yang mengakibatkan suatu kerugian bagi konsumen, maka konsumen berhak menuntut ganti rugi dan pelaku usaha harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen. Dalam menentukan besaran pemberian ganti rugi kepada konsumen, belum ada dasar hukum yang jelas yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi konsumen maupun pelaku usaha. Penetapan pemberian ganti rugi masih didasarkan atas kesepakatan para pihak melalui proses negosiasi yang memerlukan waktu sehingga baik konsumen maupun pelaku usaha sama-sama dirugikan dengan terbuangnya waktu untuk proses negosiasi. Proses negosiasi yang berkepanjangan, pada umumnya terjadi pada kasus kehilangan barang kiriman berupa dokumen, sehingga baik konsumen maupun pelaku usaha kesulitan dalam menetukan nilai dokumen yang hilang. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, yang mengumpulkan data primernya dilakukan dengan cara studi pustaka dan wawancara.

---

This thesis discusses the application of standard clause and business actor?s responsibilities in the shipping agreement. This thesis aims to increase knowledge on how to use the standard agreement in the shipping implementation and to know about the business actor?s responsibilities in implementing the shipping agreement and the arrangement for indemnity granted by business actor to shipping customer in the event of loss, damage, and delay in the delivery of goods. The shipping agreement made in standard format which has been prepared by business actor creates the different rights, obligations and responsibilities to each party. Those rights, obligations and responsibilities shall be met as well as possible by each party. In case of negligence or breach of contract that resulted in a loss for consumer, therefore the consumer is entitled to demand compensation and the business actor shall be responsible to provide compensation to consumer. In determining the amount of compensation to consumer there is no clear legal basis yet which can be used as a reference for both consumer and business actor. Determination of compensation is still based on agreement between the parties through negotiation process that requires time so that both consumer and business actor experienced the waste of time during the negotiation process. Prolonged negotiation process generally occurs in the case of loss of shipment in the form of document, so that both consumer and business feel the difficulty in determining the value of missing document. As for the research method, researcher uses the approach of juridical-empirical method that the data collection is conducted primary by literature study and interview."