Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penulisan hukum ini menggunakan metode penulisan Yuridis- Normatif, dengan sumber-sumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan makalah. Penulisan ini bertujuan untuk melihat efektivitas dan peran pidana denda dalam PJN jika dibandingkan dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Latar belakang penulisan ini karena Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat suatu akta atau perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum. Sifat dari akta atau perjanjian yang dibuat oleh atau dihadapan notaris adalah kuat. Selain mempunyai kewenangan yang besar untuk membuat akta otentik, juga mempunyai tanggung jawab yang besar. Hal ini dikarenakan peran notaris adalah untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Besarnya tanggung jawab notaris menjadikan notaris harus berhati-hati dan seksama dalam membuat suatu akta. Hal ini tidak luput dari perhatian pembuat UndangUndang. Peraturan yang mengatur tentang notaris adalah Peraturan Jabatan Notaris(PJN), didalamnya terdapat sanksi yang akan dijatuhkan jika terjadi pelanggaran oleh notaris. Salah satunya adalah sanksi denda, yang juga merupakan sanksi pidana pokok dalam Hukum Pidana. Sanksi pidana dalam PJN sangat jarang digunakan, hal ini disebabkan oleh kurang efektifnya pengawasan oleh Pengadilan Negeri kepada notaris, dan kurang pentingnya kedudukan pidana denda di masyarakat karena dianggap tidak dapat memenuhi rasa keadilan. Perkembangan yang terjadi adalah pidana denda mulai dilirik sebagai pidana yang dapat memberikan suatu hukuman kepada pelanggar peraturan, dengan ketentuan besarnya denda disesuaikan dengan perkembangan perekonomian masyarakat Indonesia. Hal ini akan berpengaruh pada PJN, PJN diharapkan akan dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.

Abstrak :
Notaris merupakan salah satu profesi yang sedang berkambang pesat dalam era globalisasi yang turut andil dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Banyaknya kesempatan dan pekerjaan yang dapat dikerjakan Notaris mengakibatkan dalam pelaksanaan jabatannya sering terjadi pelanggaran. Tesis ini membahas tentang Notaris yang merangkap jabatan sebagai Ketua Koperasi dimana Akta yang dihasilkan dalam Koperasi tersebut Notaris itu sendiri yang membuatnya sehingga terjadi benturan kepentingan serta melanggar Pasal 16 ayat 1 Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Larangan mengenai rangkap jabatan sudah dijelaskan pada Pasal 17 Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 namun batasan profesi yang dipaparkan Pasal 17 tersebut tidak lengkap penjelasan mengenai apakah profesi Ketua Koperasi diperbolehkan atau tidak. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris juga terkesan lemah ditambah dengan peraturan yang tidak tegas membuat Notaris mudah melakukan pelanggaran terutama dalam hal rangkap jabatan. Oleh karena itu seharusnya produk peraturan yang nantinya mengatur Undang-Undang Jabatan Notaris selanjutnya harus lebih jelas, lebih tegas dalam penindakannya sehingga tidak terjadi kebingungan dan ketidak tegasan aturan. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif yang berasal dari data sekunder yaitu berupa studi dokumen yang kemudian di kaitkan dengan permasalahan yang diambil oleh penulis. ......Notary is one of profession that rapidly growing in globalism now day. Notary participate in Indonesian economic development. Many opportunities and jobs make Notary take a wrong way to take them duty. This Thesis examines about double occupation of Notary that concurrent position to Koperasi's Principal means he made him Notary Deed for him self, that contravene article 16 clause 1 of The Occupation of Notary Law Number 2 Year 2014. Double Occupation's prohibition has been described in article 17 of The Occupation of Notary Law Number 2 Year 2014, but article 17 wasn't describe about profession were not allowed therefore article 17 is wasn't complete. Irresolution of Notary's Supervision Council made Notary Law weakened, because there is no punishment that made notaries afraid of. Therefore the next Occupation of Notary Law future Occupation of Notary Law must be clear and bold so that wasn't make a double assumption and confusion. This research method used yuridis normative method, derived from secondary data in the form of studies document that conected with problems taken by the author.