Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perlindungan konsumen pada sektor perdagangan melalui sistem elektronik merupakan salah satu hal yang fundamental. Pelaksanaan kegiatan pokok usaha perdagangan tersebut pastinya akan menghasilkan interaksi yang menimbulkan atau berpotensi memunculkan berbagai isu yang menyebabkan terlanggarnya hak-hak konsumen selaku pembeli. Salah satu ketentuan yang ada di dalam kegiatan usaha perdagangan melalui sistem elektronik adalah penetapan ketentuan mengenai syarat dan ketentuan. Peran peraturan pelaksana dalam mengatur dan mengawasi syarat dan ketentuan terutama terhadap syarat dan ketentuan biaya layanan ditujukan untuk melakukan implementasi secara maksimal terhadap peraturan utama supaya dapat ditetapkan secara penuh dan spesifik. Peraturan pelaksana yang mengatur sektor perdagangan melalui sistem elektronik dirasa kurang lengkap dan kurang spesifik dalam mengimplementasikan ketentuan mengenai perlindungan konsumen. Terdapat peraturan lainnya yang dirasa lebih lengkap dan spesifik serta serupa dengan sektor perdagangan melalui sistem elektronik, dalam hal ini adalah ketentuan sektor jasa pembayaran dan jasa keuangan yang memiliki skema dalam melakukan implementasi sebagai amanat dari undang-undang mengenai perlindungan konsumen secara keseluruhan. Adanya metode perubahan ketentuan berupa persetujuan aktif dan pasif dimiliki oleh ketentuan sektor jasa pembayaran dan jasa keuangan, dinilai lebih efektif untuk mengimplementasikan nilai-nilai perlindungan konsumen serta tidak mengganggu kepentingan-kepentingan bisnis lainnya. ......Consumer protection in the trade sector through electronic systems is one of the fundamental aspects. The implementation of core trading activities will inevitably generate interactions that may give rise to various issues, potentially violating consumer rights as buyers. One provision within electronic trading activities is the establishment of terms and conditions. The role of implementing regulations in governing and supervising terms and conditions, particularly regarding service fees, aims to ensure maximum compliance with the main regulations, enabling them to be fully and specifically implemented. The implementing regulations governing the electronic trading sector are deemed incomplete and insufficiently specific in implementing consumer protection provisions. There are other regulations that are considered more comprehensive, specific, and similar to the electronic trading sector, such as provisions in the payment services and financial services sectors, which have schemes for implementing consumer protection as mandated by consumer protection laws as a whole. The method of changing provisions through active and passive consent, possessed by the payment services and financial services sectors, is considered more effective in implementing consumer protection values while not disrupting other business interests.

Abstrak :

ABSTRAK
Pada era perkembangan komputer khususaya dalam teknologi informasi, internet merupakan sebuah fenomena tersendiri dengan sifatnya yang fleksibel, mudah dipakai dan relatif murah. Internet telah menjadi suatu perangkat teknologi informasi yang dapat menjangkau pengguna internet di seluruh dunia.

Globalisasi yang melanda dunia membuat kompetisi pads bidang bisnis semakin ketat, Ini mendorong kalangan bisnis untuk mencari berbagai terobosan untuk memperkuat daya saing terhadap yang lain. Internet adalah salah satu wahana alternatif dan merupakan suatu pasar bisnis berskala besar yang sedang dan terus berkembang. Hal ini membuat pars kalangan bisnis untuk melakukan suatu perdagangan atau transaksi melalui inter-net, atau yang disebut dengan perdagangan elekronik.

Dalam Skripsi ini akan dijelankan mengenai cara melakukan perdagangan atau transaksi bisnis melalui internet, yaitu dengan mengimplementasikan program aplikasi Net.Commerce yang merupakan salah sate produk dari IBM untuk mewujudkan suatu perdagangan elektronik berbasis internet dengan mendirikan toko elektronik. Sistem perdagangan tersebut dibuat dan uji cobs dilakukan di perusahaan PT.USI JAYA / IBM melalui jaringannya yang ada.

Pada Skripsi ini akan dibahas mengenai aplikasi Net.Commerce itu sendiri dan beberapa tahapan proses. Diantaranya adalah yang pertama yaitu proses instaiasi, lalu dilanjutkan dengan proses penggunaan dan implementasi, yang terakhir adalah mengenai cara pembuatan toko dengan uji coba melakukan perdagangan elektronik melalui internet yang menggunakan sistem Net.Commerce. Perangkat keras yang digunakan adalah RISC System/6000 sebagai server, dan ThinkPad sebagai client, sedangkan perangkat iunaknya berupa internet browser seperti Netscape Navigator 3.0 dan sistem dari Net.Commerce yang mengandung IBM DB2 Versi 2.I.2 atau diatasnya dan IBM Internet Connection Secure Server (ICSS) Versi 4.1.1. Dan sistem operasi yang dipergunakan adalah AIX 4. I.5.

Setelah sistem dapat dijalankan, maka proses perdagangan melalui internet, yaitu dengan mengunjungi sites sebagai toko elcktronik yang menawarkan berbagai produknya dan melakukan pembelian atas produk tersebut dapat terlaksana.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengaturan penyelesaian sengketa secara daring (online dispute resolution-ODR) sudah diterapkan di beberapa negara, namun Indonesia belum memiliki pengaturan tersebut. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaturan tentang penyelesaian sengketa secara daring (ODR) di Cina, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Secara khusus, skripsi ini menjelaskan mengenai tinjauan umum electronic commerce (e-commerce), keterlibatan UMKM sebagai pelaku usaha dalam e- commerce, mekanisme jual-beli dalam e-commerce menurut UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, pengaturan e-commerce di Indonesia, alasan-alasan Indonesia memerlukan penyelesaian sengketa secara online, dan ketentuan yang perlu diatur Indonesia apabila Indonesia akan membentuk pengaturan penyelesaikan sengketa secara daring (ODR). Berdasarkan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perbandingan, skripsi ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu memiliki pengaturan tentang penyelesaian sengketa secara daring (ODR). Skripsi ini menyarankan agar Pemerintah Indonesia harus membentuk pengaturan yang secara khusus mengatur tentang penyelesaian sengketa secara daring (ODR).

---

ABSTRACT
Online dispute resolution regulations have been implemented in several countries but Indonesia does not yet have such regulations. This thesis discusses online dispute resolution (ODR) regulations in China, the United States, and the European Union. In particular, this thesis describes an overview of electronic commerce (e- commerce), the involvement of MSMEs in e-commerce, the mechanism of buying and selling in e-commerce according to the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, e-commerce regulations in Indonesia, reasons Indonesia needs an online dispute resolution regulation, and what provisions need to be regulated by Indonesia if Indonesia will establish an online dispute resolution(ODR) regulation. Based on normative juridical research, using a comparative approach, this thesis concludes that Indonesia needs to have an arrangement on online dispute resolution (ODR). This thesis suggests that the Indonesian Government must create regulation that specifically regulate online dispute resolution (ODR).

Abstrak :
Seringkali di masa yang serba dinamis sekarang manusia perlu meminimalkan yang seharusnya dilakukan. Hal tersebut terjadi karena dimungkinnya menghilangkan batas-batas fisik seperti berbelanja. Sebelum adanya internet manusia jika menginginkan sesuatu mereka perlu datang ke toko yang menyediakan komoditas yang diinginkannya. Tetapi setelah adanya internet batas antara penjual dan pembeli dapat dihilangkan sehingga pembeli tidak perlu datang ke toko secara langsung. Namun, dengan adanya Perdagangan Elektronik menimbulkan masalah baru yaitu besarnya risiko ketika berbelanja atau berjualan di Perdagangan Elektronik. Risiko tersebut antara lain pada pembeli, komoditas, penjual, dan bahkan sistem Perdagangan Elektronik itu sendiri. Dengan demikian dari itu Perdagangan Elektronik perlu memecahkan masalah demikian dengan cara membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli, penjual dan Perdagangan Elektronik, dan pembeli dan Perdagangan Elektronik. Strategi yang digunakan dalam tujuan membangun kepercayaan, Perdagangan Elektronik melakukannya dengan cara memperlihatkan bentuk kesaksian dari orang-orang yang pernah bertemu secara langsung dengan komoditas terkait. Tetapi sebagai konsumen, manusia tidak dapat serta merta larut dalam permainan pemasaran yang terjadi di media atau secara langsung. Perlu adanya sikap kritis dalam menerima kesaksian dari seseorang dalam upaya mendapatkan pembenaran dari apa yang dijelaskan bukan hanya omong kosong yang menimbulkan risiko berbelanja di Perdagangan Elektronik. ......Often in today's dynamic times, humans need to minimize what they should do. This happens because it is possible to eliminate physical boundaries such as shopping. Before the internet, humans wanted something they needed to come to a store that provided the commodity they wanted. But after the internet the boundaries between sellers and buyers can be expanded so that buyers do not have to come to the store in person. However, the existence of Electronic Commerce creates a new problem, namely the magnitude of the risk when shopping or selling in Electronic Trading. These risks include buyers, commodities, sellers, and even the Electronic Commerce system itself. Therefore, Electronic Commerce needs to solve such problems by building trust between sellers and buyers, sellers and Electronic Commerce, and buyers and Electronic Commerce. The strategy used for the purpose of building trust, Electronic Commerce does this by showing the form of testimonies from people who have met directly with the related commodity. But as consumers, humans can not necessarily get involved in the marketing game that occurs in the media or in person. There needs to be a critical attitude in receiving testimony from someone in an effort to get justification for what is explained not just nonsense that poses the risk of shopping in Electronic Commerce.

Abstrak :
Keberadaan sektor informal memberikan lebih banyak kerugian dalam perkembangan ekonomi sebuah negara, dan individu yang berkerja pada sektor ini lebih rentan terhadap kemiskinan. Tetapi, teknologi berperan penting dalam menekan jumlah orang yang bekerja pada sektor informal dan meningkatkan produktivitas kerja. Studi ini bertujuan untuk meneliti seberapa jauh penggunaan internet pada aktivitas pekerjaan wirausahawan di sektor informal dapat meningkatkan pendapatan mereka. Penelitian ini menggunakan data dari Survei Angkatan Kerja Nasional 2019 dan 2020. Hasilnya mengungkap bahwa penggunaan internet secara signifikan berkorelasi terhadap kenaikan pendapatan sebesar 11.8%. Pengaruh ini 12% lebih besar untuk wirausahawan di wilayah non-Jawa, dan wirausahawan laki-laki menikmati keuntungan 14% lebih tinggi dari perempuan. Selain itu, penggunaan media perdagangan elektronik formal berkontribusi 6.7% terhadap kenaikan pendapatan daripada penggunaan media non-formal, dan penggunaan media formal dan non-formal secara sekaligus memberikan efek kenaikan dua kali lipat. Hasil-hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penggunakan internet pada bisnis di sektor informal sangat penting, oleh karena itu disarankan bahwa pemerintah dapat mengurangi hambatan dalam mengakses internet dan mendukung perkembangan wirausaha di sektor informal. ......The presence of the informal sector gives rise to more disadvantages in the economic development of a country, and individuals working in this sector are more vulnerable to poverty. However, technology plays an essential role in decreasing the extent of informality and increasing work productivity. This study was conducted to examine the extent to which the use of the Internet in the main job activity of entrepreneurs in the informal sector could increase their income. Accordingly, data from the Indonesian Labor Force Survey 2019–2020 was used. This study reveals that the use of the Internet significantly correlates with an increase in income by 11.8%. The effect was found to be 12% higher among entrepreneurs in the non-Java region, and male entrepreneurs were noted enjoy a 14% greater benefit than female ones. Meanwhile, the use of formal e-commerce platforms contributes to a 6.7% increase in earnings rather than the use of single non-formal platforms, and the using both platforms more than doubles the effect. The findings indicate that the use of the Internet for business in the informal sector is vital; therefore, it is suggested that the government reduce barriers to Internet access and support the development of digital entrepreneurship.

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan perkembangan teknologi informasi msaat ini, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang bisnis yang baru di mana transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronik. sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan perbuatan hukum seperti misalnya melakukan jual beli. Perkembangan internet memang cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan. Adapun maraknya transaksi elektronik tersebut bernama e commerce. Dikarenakan transaksi tersebut tidak mempertemukan atau memperlihatkan para pihak ssat melakukan kesepakatan, maka dipertanyakan legalitas dari perjanjian yang mereka sepakati dan pembuktian pada saat salah satu pihak melakukan wanprestasi serta hukum mana yang dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Abstrak :
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia sudah seharusnya dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam rangka memperkecil kehilangan potensi penerimaan negara dan juga untuk menciptakan netralitas antara kegiatan perdagangan konvensional dan perdagangan PMSE atau yang lebih dikenal dengan e-commerce. Sejauh ini Pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi PPN atas kegiatan PMSE, khususnya terkait PMSE atas jasa oleh pelaku di luar negeri. Pemerintah terlihat fokus terhadap pemungutan PPN kepada pedangang PMSE luar negeri. Peraturan PPN atas PMSE di dalam negeri yang telah dicabut tidak diterbitkan kembali dengan alasan peraturan PPN yang berlaku umum daapt diterapkan dalam PMSE. Hal ini tidak menciptakan netralitas antara pengusaha konvensional dengan e-commerce dalam negeri. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlakuan pemajakan atas kegiatan e-commerce khususnya untuk PPN ditinjau dari netralitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma postpositivist. Hasil penelitian ini pemenuhan netralitas dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu antara kegiatan PMSE dengan pedagang konvensional dalam negeri dan antara kegiatan PMSE dalam negeri dengan PMSE luar negeri. Dikarenakan belum adanya implementasi atas pemungutan PPN PMSE platform e-commerce dalam negeri menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda antara pedagang konvensional dengan e-commerce dalam negeri. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan dari netralitas belum tercapai meskipun telah ada upaya dari pemerintah untuk mencapai netralitas. ......Taxes on e-commerce activities in Indonesia should be levied to minimize the potential loss of state revenue and create equality between conventional trading activities and e-commerce. So far, the government has issued several regulations regarding the taxation of PMSE activities, especially on the VAT aspect. With these regulations, the government seems to be too focused on collecting taxes for foreign PMSE traders, so it does not create a level playing field between conventional entrepreneurs and domestic e-commerce. So far, the government has issued several regulations regarding the taxation of PMSE activities, especially on the VAT aspect. The purpose this article is to analyze how the VAT treatment of e-commerce activities is viewed neutrality principle. This study uses a quantitative approach with postpositivist paradigm. Based on the results of this study, the fulfillment of neutrality can be seen from two perspectives, namely, between PMSE activities and conventional domestic traders and between domestic PMSE activities and foreign PMSE. Due to the absence of implementation of the PMSE VAT collection on domestic e-commerce platforms, there is a different treatment between conventional traders and domestic e-commerce. So based on this it can be said that the goal of neutrality has not been achieved even though there have been efforts from the government to achieve neutrality.

Abstrak :
Penulisan ini membahas mengenai wanprestasi dalam kontrak jual beli secara elektronik dengan melakukan studi perbandingan antara Indonesia dengan Inggris, yang disertai dengan perbandingan situs komersial Lazada.co.id di Indonesia dan Asos.co.uk di Inggris. Perkembangan penggunaan internet untuk melakukan jual beli secara elektronik yang semakin pesat di Indonesia belum diiringi dengan pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai jual beli secara elektronik, khususnya dalam hal terjadinya wanprestasi dalam jual beli secara elektronik. Untuk itu, perlu dilakukan perbandingan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai wanprestasi dalam perjanjian jual beli secara konvensional maupun elektronik menurut sistem hukum di Inggris, dan juga pengaturan mengenai hak pengembalian barang dan hak pengembalian uang dalam hal terjadinya wanprestasi dalam jual beli secara elektronik di Inggris. Skripsi ini juga disertai dengan perbandingan mengenai penerapan peraturan yang berlaku di masing-masing negara dalam situs komersial ang dimilikinya. Perbandingan dengan Inggris ini bertujuan untuk dapat menjadi gambaran bagi Indonesia dalam pembentukan peraturan yang mengatur tentang wanprestasi dalam jual beli secara elektronik. ......The focus of this study is about breach of electronic contract in Indonesia in comparison with The United Kingdom, including the comparison of Lazada.co.id?s commercial site in Indonesia and Asos.co.uk?s commercial site in The United Kingdom. The rapid growth of internet usage for online selling in Indonesia is not yet accommodate with the regulations about online selling, especially about breach of electronic contract. Therefore, a comparative study is needed to learn about the regulations for breach of electronic sales contract according to The United Kingdom?s law system and the regulations of the right to return of goods and the right to have a refund in case of breach of electronic contract. This study is also explain about the comparison of the applications of the regulations in both countries on both commercial site. This comparison is aimed to give example for Indonesia in establishing the regulation for breach of electronic contract.

Abstrak :
Peradaban dewasa ini membawa kemajuan teknologi terhadap bidang ekonomi dan bidang hukum. Perkembangan ekonomi kini berbasis teknologi yang ditandai dengan munculnya perdagangan elektronik yang membawa dampak yang sangat besar. Hal lain yang ikut terdampak yakni bidang hukum perikatan dan perjanjian dimana terciptanya suatu kontrak elektronik sebagai bentuk perkembangan di bidang hukum kontrak atau perjanjian. Tingginya persentase transaksi perdagangan secara online tentunya tidak lepas dari penggunaan kontrak elektronik yang juga banyak digunakan baik di Indonesia maupun di India. Penggunaan kontrak elektronik perlu memahami terkait bagaimana pengaturan keabsahan dari kontrak elektronik. Penggunaan kontrak elektronik yang tidak melihat dan mematuhi peraturan terkait keabsahannya seperti tidak memenuhi syarat sah dapat menyebabkan kontrak tersebut batal demi hukum/dapat dibatalkan. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan perbandingan kontrak elektronik Indonesia dengan India termasuk mengenai keabsahannya serta melakukan perbandingan keabsahan kontrak elektronik Indonesia dengan India khususnya terkait kontrak elektronik dalam perjanjian bisnis atau perdagangan elektronik mengingat kedua negara tersebut memiliki sistem hukum yang berbeda sehingga dapat dimungkinkan terdapat pengaturan yang berbeda pula. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan metode perbandingan hukum. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian, ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan keabsahan kontrak elektronik Indonesia dengan India. Diketahui bahwa Indonesia dan India sama-sama mengakui keabsahan dari kontrak elektronik. Namun, Indonesia masih belum mengatur mengenai keabsahan atau kekuatan sebagai alat bukti suatu Kontrak/Perjanjian elektronik terkait Jual Beli Benda Tidak Bergerak yang termasuk dalam jenis surat/dokumen yang harus dibuat oleh PPAT atau akta notariil. Sedangkan, di India sudah mengikuti perkembangan teknologi dimana Kontrak/Perjanjian elektronik terkait Jual Beli Benda Tidak Bergerak dapat berbentuk elektronik dan memiliki keabsahan atau kekuatan sebagai alat bukti. ......Today's civilization brings technological advances to the economic and legal fields. Today's technology-based economic development is marked by the emergence of e-commerce which has a huge impact. Another thing that is affected is the field of contract law and agreements where an e-contract is created as a form of development in the field of contract or agreement law. The high percentage of online trading transactions cannot be separated from the use of e-contracts which are also widely used in both Indonesia and India. The use of e-contracts requires an understanding of how the validity of e-contracts is regulated. The use of e-contracts that do not see and comply with regulations related to their validity, such as not fulfilling legal requirements, can cause the contract to be null and void/can be canceled. This paper aims to compare Indonesia's e-contracts with India, including their validity and compare the validity of Indonesia's e-contracts with India, especially regarding e-contracts in business agreements or e-commerce, considering that the two countries have different legal systems so it’s possible to have different arrangements. The research method used is juridical-normative with a legal comparison method. This study uses secondary data which is analyzed qualitatively. Based on the research, several similarities and differences were found in the validity of Indonesia's electronic contracts with India. It is known that both country recognize the validity of e-contracts. However, Indonesia still has not regulated the validity or strength as evidence of an e- Contract/Agreement related to the Sale and Purchase of Immovable Objects which are included in the types of letters/documents that must be made by a PPAT or notarized deed. Meanwhile, India has followed technological developments in which e-Contracts/Agreements related to the Sale and Purchase of Immovable Property can be in electronic form and have validity or strength as evidence.

Abstrak :
Perkembangan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang menjadikan keberlangsungan aktivitas masyarakat berlangsung melalui internet. Kemudahan internet berdampak pada bidang ekonomi melalui transaksi perdagangan elektronik. Perkembangan transaksi perdagangan elektronik yang tinggi sejalan dengan pertumbuhan skema penjualan dropship dimana skema tersebut cocok digunakan bagi masyarakat yang ingin membuka bisnis dengan modal yang tidak begitu besar. Seperti halnya transaksi perdagangan elektronik pada umumnya yang dikenakan pajak, transaksi ini juga dikenakan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis administrasi pemungutan PPN yang berlaku atas skema penjualan dropship dan menganalisis perbandingan administrasi pemungutan PPN atas transaksi tersebut di Indonesia, Australia dan Singapura. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam administrasi PPN atas skema dropship terdapat pemenuhan dari karakter legal PPN. Transaksi skema dropship juga memenuhi asas kepastian dalam pemungutan PPN. Adanya pemenuhan tersebut apabila dikaitkan dengan administrasi PPN atas skema dropship di Indonesia, Australia dan Singapura adalah belum terdapatnya ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai skema dropship. Indonesia dapat memetik pelajaran dari negara Australia dan Singapura atas administrasi pemungutan PPN yang berlangsung di kedua negara tersebut. Dalam melihat potensi pengenaan PPN yang timbul atas skema tersebut, maka perlu adanya regulasi yang mencakup di dalamnya mengenai transaksi ini dari pihak Direktorat Jenderal Pajak atas pelaku usaha yang melangsungkan bisnisnya dengan skema ini agar dapat diketahui pelaku usaha yang telah atau memiliki kewajiban untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di bawah ketentuan UU PPN. ......The development of information technology has an influence on people's lives which makes the continuity of community activities take place through the internet. The ease of the internet has an impact on the economy through electronic commerce transactions. The high development of electronic commerce transactions is in line with the growth of dropshipping sales schemes where the scheme is suitable for people who want to open a business with a small capital. Just as electronic commerce transactions in general are subject to tax, this transaction is also subject to tax. This study aims to analyze the administration of VAT collection that applies to dropshipping sales schemes and analyze the comparison of VAT collection administration on these transactions in Indonesia, Australia and Singapore. The research was conducted with a qualitative descriptive approach. The results of the study indicate that in the administration of VAT on the dropship scheme there is fulfillment of the legal character of VAT. Dropshipping scheme transactions also fulfill the principle of certainty in collecting VAT. The existence of this fulfillment when it is associated with the administration of VAT on dropship schemes in Indonesia, Australia and Singapore is that there are no provisions that specifically regulate dropship schemes. Indonesia can learn from Australia and Singapore on the administration of VAT collection that takes place in these two countries. In looking at the potential for imposition of VAT arising from the scheme, it is necessary to have regulations that include this transaction from the Directorate General of Taxes on business actors who carry out their business under this scheme so that business actors who have or have the obligation to be confirmed as entrepreneurs can be identified as taxable person under the provisions of the VAT Law.