Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLahirnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor1062/KMK.001/1988, tanggal 27 Oktober 1988, menyebabkanpertumbuhan perbankan begitu pesat, dan diikuti semakinbanyak produk-produk tabungan yang ditawarkan oleh bankbankbahkan dengan iming-iming hadiah, hal ini terkadangmenimbulkan kebingungan para nasabah. Dari pengaduan yangmasuk kepada Yayasan lembaga Konsumen Indonesia terhadapbidang perbankan yang paling banyak mengenai keluhantentang pelayanan yang diberikan oleh bank kepadanasabahnya, diantaranya masalah yang berkenaan dengantabungan, Automatic Teller Machine (ATM), dan kartu kredit.Keluhan-keluhan tersebut akibat dari kedudukan yang tidakseimbang antara bank dan nasabah akibat dari perjanjianbaku yang dibuat sepihak oleh pihak bank. Hal ini dapatterlihat dari awal pengikatan perjanjian pada waktupembukaan rekening tabungan, nasabah sudah diberikanformulir yang telah dibuat sepihak oleh bank untuk siap diisi dan ditandatangani, bahkan terkadang tanpa mendapatpenjelasan mengenai klausul-klausul yang berupa syaratsyaratmenabung, nasabah dianggap membaca dan memahaminya, padahal belum tentu nasabah memahami klausul-klausul yangada dalam formulir tersebut yang terkadang panjang dansulit dipahami. Sepanjang pengamatan penulis terhadapbeberapa formulir pada beberapa bank di Jakarta terdapatbeberapa klausul yang memberatkan nasabah penyimpan danatabungan tersebut yang antara lain menyebutkan "bank berhakmengadakan perubahan-perubahan pada syarat-syarat umum initanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penabung.Perubahan tersebut mulai mengikat penabung sejak saatdiadakannya perubahan syarat-syarat umum walaupunpemberitahuan belum diterima oleh penabung." Denganlahirnya Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen, membantu nasabah untuk mendapatkanperlindungan dan upaya hukum, dan bagi pengusaha bankdibatasi dengan adanya larangan pencantuman klausul bakuyang memberatkan nasabah penyimpan dana tabungan."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan nasabah yang mengalami keterlambatan dan kesalahan dalam hal transfer dana elektronik yang disebabkan oleh kerusakan atau gangguan sistem software dan hardware computer. Dalam hal ini bank mengalami ketidakmampuan terhadap penyediaan akses data (availability data) yang seharusnya akses data tersebut dapat diakses oleh nasabah selama 24 jam. Hal tersebut merupakan risiko operasional bank yang dapat mengakibatkan efek domino bagi kegiatan bank, misalnya risiko operasional risiko hukum dan risiko reputasi. Dalam menjalankan produk internet banking, beberapa bank tersebut memakai pihak ketiga sebagai penyedia server yang notabene bank berskala kecil dan menengah, akan tetapi dengan memakai pihak ketiga sebagai penyedia server internet banking, hal ini tidak membebaskan bank tersebut dari peralihan pertanggung jawaban terhadap perlindungan nasabah. Alasan bank memakai pihak ketiga adalah keterbatasan dana untuk memperoleh hardware dan software serta staf teknis yang ahli dan berpengalaman serta menekan biaya investasi bidang teknologi yang sangat besar dalam pengadaan sistem internet banking. Penelitian ini penelitian yang mengacu kepada pendekatan yuridis normatif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, kemudian sifat penelitian ini adalah dekriptif analisis, dengan menggunakan analisa kualitatif. Melihat risiko yang dialami bank tentu nasabah sangat dirugikan. Dalam penyediaan akses data internet banking perlindungan nasabah mencakup dua aspek yang harus diperhatikan yaitu jika kegagalan transfer terjadi pada saat nasabah belum melakukan pengaksepan transfer (mengalami non availability data), maka nasabah tersebut memiliki hak komplain kepada bank tersebut. Tetapi jika kegagalan transfer yang terjadi pada saat nasabah sudah melakukan pengaksepan yang disebabkan karena bencana alam, keadaan bahaya, huru-hara, konflik bersenjata, dan/atau keadaan darurat lain yang ditetapkan oleh pemerintah yang terjadi di daerah atau lokasi Penyelenggara Pengirim Asal yang sedang melaksanakan Perintah Transfer Dana, kerusakan pada sistem infrastruktur elektronik atau non elektronik yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Perintah Transfer Dana yang tidak dapat dikontrol oleh Penyelenggara Pengirim Asal, kegagalan sistem kliring atau Sistem Transfer Dana. Maka penyelenggara pengirim asal bertanggung jawab kepada pengirim asal. ......The thesis discusses customer protection suffering from retardation and errors in the matter of electronic fund transfer caused by software system and computer hardware damage or malfunction. In this case, the bank suffers from incapability to data availability, where the customers should be able to access the data for 24 hours. This is a bank operational risk which can cause a domino effect for bank activities, such as operational risks, legal risks, and reputational risks. In carrying out an internet banking product, several banks hire the third party as a server provider which is a small and medium scaled bank; however, by hiring the third party as the server provider of internet banking, this does not free the bank from the responsibility towards customer protection. The reason the bank hires the third party is the fund limitation to obtain hardware and software, expert and experienced technical staff, and to reduce a very big technological investment cost in the procurement of internet banking system. This research refers to a normative judicial approach. The data used are primary and secondary data. The research is descriptive analysis by using qualitative analysis. By observing the risks suffered by a bank, it is of course very detrimental for customers. In the internet banking data availability, the customer protection covers two aspects which have to be noticed. First, if transfer failure occurs when a customer has not accessed transfer (suffers from non data availability), the customer has the right to complain to the bank. However, if the transfer failure occurs after the customer has accessed transfer due to natural disaster, harmful situations, riots, armed conflicts, and/or other emergency conditions determined by the government happening in a region or a location of the Original Sending Holder which is executing Fund Transfer Order, the damage in the electronic or non-electronic infrastructure system having direct influence to the execution of Fund Transfer Order which cannot be controlled by the Original Sending Holder, or clearing system of Fund Transfer System failure, then the original sending holder is responsible to the original sender."

"Perlindungan dan pemberdayaan konsumen pada industri perbankan di Indonesia relatif masih tertinggal dibandingkan dengan industri lainnya. Banyaknya publikasi negatif pengaduan nasabah pada media massa berdampak langsung terhadap kredibilitas bank sebagai lembaga kepercayaan. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, maka Bank Indonesia berkepentingan untuk meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan nasabah salah satunya melalui PBI Mediasi Perbankan. Penyelesaian sengketa perbankan melalui mediasi dinilai dapat menjaga kepercayaan publik, sekaligus melindungi nasabah dalam penyelesaian sengketa. Suatu mediasi akan berhasil apabila para pihak yang bersengketa mempunyai kedudukan yang seimbang dan untuk itu semangat PBI Nomor 10/1/PBI/2008 ini adalah untuk meningkatkan perlindungan nasabah melalui penjaminan hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan bank serta mendukung kesetaraan hubungan antara bank dengan nasabah. Namun demikian berdasarkan studi kepustakaan serta wawancara narasumber terkait sebagai data pendukung mendapatkan suatu bahwa pelaksanaan mediasi perbankan belum dapat berjalan optimal, dimana dari banyaknya kasus pengaduan nasabah yang ada di bank-bank di Indonesia hanya sedikit yang masuk ke lembaga mediasi perbankan. Keberhasilan dan penyelesaian sengketa perbankan melalui mediasi sangat bergantung pada adanya itikad baik dari para pihak yang bersengketa. Kesepakatan mediasi perbankan bersifat final dan mengikat bagi Nasabah maupun Bank. Perlu atau tidaknya pendaftaran suatu kesepakatan mediasi tergantung dari para pihak dalam sengketa. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa mengedepankan itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketanya. Oleh sebab itu, para pihak dalam sengketa sendiri yang seharusnya berinisiatif menerima dan melaksanakan hasil penyelesaian sengketa sebagai sebuah kesepakatan yang harus ditaati. Mediasi perbankan merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang tepat mengingat perbankan adalah bisnis kepercayaan. Untuk itu, lembaga mediasi perbankan independen harus segera dibentuk dan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara konsisten dan terintegrasi. ......Consumer protection and empowerment in Indonesia's Banking industry is still overdue than others. In handling this situation, Bank Of Indonesia, as banking supervisor and regulator is to be obliged to improve consumer's protection. One of the solutions is banking mediation. Banking mediation, as alternative disputes resolution is valued to maintained public's trust, all at once to protect consumer in disputes resolution. Mediation will be success if parties in dispute have an equal position. Banking mediation regulation's spirit is to improve consumer's protection through consumer's right legal security in relation with banking industry and also to support equal relationship between banking and consumer. Unfortunately, according to bibliography research and supported by interview with related parties, in conclusion, the realization of banking mediation has not come to optimal result, whereares many cases of consumer's complain has not handling successful in banking customer care unit, but only a little that can link to the banking mediation. Successful dispute resolution through banking mediation is depends on good faith of the parties. Registration of deed is also depends on parties in dispute. Mediation as alternative dispute resolution to attach importance good faith of the parties to settle a dispute. Because of that, parties in dispute supposed to have an inisiative to accept and accomplish the result of mediation as an Agreement. Mediation Agreement is final and binding. Banking mediation is a suitable alternative dispute resolution to settle dispute between bank and consumer. Banking is a trust business and banking have to taking care of public's trust, included in banking mediation. Banking association have to speeding up the establishment of independent banking mediation. Education and socialization program about banking mediation need to do in consistency and integrated."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan nasabah dalam industri perdagangan berjangka, mengapa diperlukan perlindungan hukum bagi nasabah dalam perdagangan berjangka, peraturan-peraturan apa saja di bidang perdagangan berjangka yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pada perdagangan berjangka, dan efektifitas aturan-aturan di bidang perdagangan berjangka yang berlaku saat ini dalam memberikan perlindungan bagi nasabah. Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisis data.Hasil dari penelitian ini adalah karena perdagangan berjangka memiliki sifat high risk high return dimana nasabah berpeluang untuk mendapat keuntungan di satu sisi dan kerugian di sisi lain maka nasabah di bidang perdagangan berjangka perlu mendapatkan perlindungan, pemerintah telah membuat seperangkat peraturan untuk memberikan perlindungan kepada nasabah, akan tetapi dalam prakteknya aturan-aturan tersebut belum dapat dikatakan berlaku secara efisien dan efektif.Penelitian ini menyarankan bahwa perlu dilakukan upaya preventif untuk meminimalisir kemungkinan pelanggaran, evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka, sosialisasi, dan koordinasi diantara para stakeholder perdagangan berjangka agar hak-hak nasabah terlindungi. ......The focus of this study is the customer protection in futures and commodity trading, why customer protection is needed in futures and commodity trading, the rules and regulations related customer protection in futures and commodity trading, and effectiveness of rules and regulations related customer protection in futures and commodity trading. This research is a normative legal research and use qualitative approach in analyzing data.The results of the research are that the futures and commodity trading is a high risk high return investment where the customer has the possibility to gain profit in one side but also has the possibility to get loss in large amount in the other side, the government has make rules and regulations to protect the customer but in practice the rules and regulations have not been run efficiently and effectively.The researcher suggests that the preventive measures are needed to minimize the violation of the futures trading rules and regulations, the rules and regulations in futures trading should be evaluated regularly, the stakeholders in futures trading should coordinate with each other and socialize the rules and regulations in futures trading to customer."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah pengguna layanan internet banking sebagai salah satu terobosan bagi dunia perbankan. Di sisi lain, penyelenggaraan layanan internet banking tidak terlepas dari berbagai resiko yang pada akhirnya dapat merugikan nasabah pengguna selaku pihak yang lemah. Perlindungan nasabah menjadi hal yang penting demi terciptanya hubungan antara bank dan nasabah yang sehat. Dalam hal ini, dibutuhkan pengaturan dan pengawasan yang ketat atas penyelenggaraan layanan internet banking, terutama yang terkait dengan perlindungan nasabah penggunanya. Pengaturan tersebut terwujud baik dalam bentuk perjanjian layanan internet banking antara bank dan nasabah maupun dalam bentuk berbagai peraturan yang secara tidak langsung mengatur mengenai internet banking terbitan pemerintah, sedangkan pengawasan dilakukan secara sinergis oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Selanjutnya, penulis menganalisis sejauh mana penerapan peraturan-peraturan tersebut pada sebuah kasus pembobolan rekening seorang nasabah pengguna layanan internet banking.Berdasarkan hasil analisis penulis, bank belum menerapkan perlindungan nasabah secara maksimal. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia diharapkan segera mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai internet banking secara spesifik demi semakin terwujudnaya kepastian hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji aspek perlindungan nasabah pengguna layanan internet banking berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menganalisis penerapannya pada kasus. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

---

This thesis analyzes the legal protection for users of internet banking services as one of the breakthroughts for the banking world. On the other hand, the implementation of internet banking services can not be separated from various risks that ultimately can harm the user rsquo s customers as the weak party. Customer protection is important in order to create a healthy relationship between banks and customers. In this case, strict regulation and supervision of internet banking services, especially those that are related to the protection of it rsquo s customers, are needed. The regulations are realized both in the form of internet banking service agreements between banks and customers as well as in the form regulations that indirectly regulate internet banking publications, while supervision is conducted synergistically by Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia.

Furthermore, the authors analyzed the extent to which the application of these regulations in a case of account breaking of a customer using internet banking services. Based on the analysis, the bank has not implemented the customer protection throughoutly. On the other hand, Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia are expected to immediately issue regulations governing internet banking specifically for the realization of legal certainity. The purpose of this study is to examine the customer protection aspects of the internet banking service users based on applicable laws and regulations and analyze their application to the case. In this thesis, the authors use the normative juridical research method."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis aspek hukum perlindungan konsumen sektor jasa perbankan dalam kasus antara Bank X dengan Y yang dimediasi oleh LAPSPI. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan terkait Perlindungan Nasabah Perbankan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana penerapannya dalam kasus antara Bank X dengan Y. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan.Hasil penelitian terhadap pengaturan terkait Perlindungan Nasabah Perbankan, ditemukan bahwa terdapat peraturan-peraturan yang menjamin hak-hak Nasabah Perbankan, antara lain UndangUndang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.Penyelesaian sengketa antara Bank X dengan Y melalui mediasi oleh LAPSPI telah memenuhi persyaratan berupa dipenuhinya kriteria sengketa dan sudah sesuai dengan peraturan Perlindungan Nasabah Perbankan khususnya peraturan yang mengatur terkait penyelesaian pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah. Dimana dalam kasus ini sengketa tersebut telah diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah terlebih dahulu secara internal antara Bank X dengan Y. Dan setelah upaya penyelesaian secara internal tidak berhasil, Bank X dan Y sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui proses mediasi di LAPSPI, dengan adanya kesepakatan untuk melaksanakan mediasi antara kedua belah pihak.

---

This research is purposed to describe and analyze the legal aspect of Consumer Protection in Banking Sector in the case of X Bank against Y that was mediated by LAPSPI. The main issue in this research is about the regulations related to the Protection of Banking Customer according to Indonesian Law and how it is implemented in the case between X Bank and Y. The method used in this research is normative law research with literature study.

Research on the regulation related to Protection of Banking Customer, shows that there are regulations that guarantee the rights of Banking Customers, including the Banking Act, the Consumer Protection Act, the Law of the Financial Services Authority, the Regulation of the Financial Services Authority on Consumer Protection Financial Service Sector, and Bank Indonesia Regulation on Consumer Protection of Payment System Services.

The settlement of disputes between X Bank and Y through mediation by LAPSPI has met the requirements that is the compliance of the criteria of disputes and is in compliance with the Banking Customer Protection regulations in particular the regulations related to the settlement of customer complaints and dispute resolution between the bank and the customer. In this case both parties tried to settle this dispute internally. And after the internal settlement efforts are unsuccessful, Bank X and Y agree to resolve this dispute through mediation process at LAPSPI, with the requirements of agreement to mediate between the two sides was made."

"ABSTRAKTransaksi derivatif di Indonesia cukup berkembang sejalan dengan peningkatan kegiatan usaha yang mengandung risiko nilai tukar mata uang asing, risiko suku bunga, risikofluktuasi harga saham atau risiko fluktuasi harga komoditas. Transaksi derivatif memiliki sisi positif yaitu berpihak pada. Namun di sisi lain, ada risiko kerugian juga cukup tinggi. Oleh karena itu, skripsi ini mengkaji perlindungan bagi nasabah dan bank dalam transaksi derivatif, dalam bentukpenelitian yuridis normatif, dengan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Transaksi derivatif diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 31/7 / PBI / 2005 tentang Transaksi Derivatif jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/38 / PBI / 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31 / PBI / 2005 tentang Transaksi Derivatif. Pada tahun 2008, ketika terjadi krisis ekonomi, Ada banyak masalah yang muncul terkait dengan transaksi derivatif. Menjadi sebuah pertanyaannya adalah bagaimana melindungi nasabah dan bank sebagai pelakutransaksi derivatif. Salah satu pihak yang bersengketa adalah PT. Industri Toba Surimi melawan HSBC. Sengketa ini menekankan pentingnya transaksi derivatif sebagai kontrak. Kontrak merupakan salah satu pengaman bagi pelaku transaksi derivatif. Prinsip kontrak penting dalam perjanjian derivatif. Beberapa regulasi yang mewadahi perlindungan bagi nasabah dan bank dalam bertransaksi derivatif, termasuk Ketentuan Bank Indonesia tentang Perubahan Ketentuan.Bank Indonesia Nomor 7/31 / PBI / 2005 tentang Transaksi Derivatif. Jumlah: 10/38 / PBI / 2008, POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Nomor, POJK No.18 /POJK.03/2016, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan Produk Terstruktur untuk Bank Umum. Menurut pembahasan penulis, pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa PT. Coba dengan HSBC harus tetap berpegang pada persetujuan. Sehingga meski regulasi sudah berubah, itu karena prinsip kontrak, kemudian menjadi aturan yang mengikat bagi para pihak dan harus tetap dilakukan selama tidak melanggar hukum.

---

ABSTRACTDerivative transactions in Indonesia have developed sufficiently in line with the increase in business activities that carry foreign exchange rate risk, interest rate risk, and riskstock price fluctuation or the risk of commodity price fluctuation. Derivative transactions have a positive side, namely in favor of. But on the other hand, there is also a high risk of loss. Therefore, this thesis examines the protection for customers and banks in derivative transactions, in the form of normative juridical research, with the library research method using secondary data. Derivative transactions are regulated in Bank Indonesia Regulation Number: 31/7 / PBI / 2005 concerning Derivative Transactions jo. Bank Indonesia Regulation Number 10/38 / PBI / 2008 concerning Amendments to Bank Indonesia Regulation Number 7/31 / PBI / 2005 concerning Derivative Transactions. In 2008, when there was an economic crisis, there were many problems related to derivative transactions. The question is how to protect customers and banks as actors derivative transactions. One of the disputing parties is PT. The Toba Surimi Industry against HSBC. This dispute emphasizes the importance of derivative transactions as contracts. Contracts are one of the safeguards for derivative transaction actors. Important contract principles in derivative agreements. Several regulations provide protection for customers and banks in derivative transactions, including Bank Indonesia Regulations concerning Amendments to Terms. Bank Indonesia Number 7/31 / PBI / 2005 concerning Derivative Transactions. Total: 10/38 / PBI / 2008, POJK concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks Number, POJK No.18 /POJK.03/2016, and Financial Services Authority Regulation No.7 /POJK.03/2016 concerning Prudential Principles in Implementing Structured Product Activities for Commercial Banks. According to the author's discussion, the judge's consideration of the PT. Try with HSBC must stick to the approval. So even though the regulations have changed, it is because of the principle of the contract, then it becomes a binding rule for the parties and must be carried out as long as it does not violate the law."

"Pelaku kredit fiktif menggunakan identitas palsu atau identitas orang lain tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Hal tersebut tentunya merugikan pihak yang digunakan identitasnya karena ia akan tercatat memiliki riwayat kredit yang buruk dan menyebabkan kesulitan untuk mengajukan fasilitas kredit ke depannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan perlindungan terhadap nasabah bank yang disalahgunakan identitasnya dalam kredit fiktif serta tanggung jawab bank terhadap perbuatan kredit fiktif yang dilakukan pegawainya. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan menelusuri pengaturan yang terkait dengan perlindungan terhadap nasabah bank. Hasil dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang dirugikan atas penyaluran kredit fiktif telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1365 dan 1367 ayat (2) KUHPerdata, Pasal 2 dan 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Terkait dengan pertanggungjawaban bank terhadap tindakan kredit fiktif yang dilakukan oleh pegawainya maka bank wajib bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 ayat (2) KUHPerdata mengenai tanggung jawab majikan terhadap bawahannya dan Pasal 29 POJK Nomor 1/POJK.07/2013. Terhadap hal tersebut, saran yang diberikan kepada bank yaitu untuk memperkuat sistem pengendalian internalnya sebagai bentuk perlindungan terhadap nasabah bank, salah satunya dengan menerapkan three lines of defense.......In fictitious credit, the perpetrators intentionally use fake identities or others’ identities unbeknownst to the person concerned. Certainly, this action will disserve the customers whose identities are used in fictitious credit. The customer will be recorded as having bad credit histories and causing difficulties to apply for credit facilities in the future. Therefore, this research aimed to understand the protection regulations against bank customers whose identities are misused in fictitious credit and bank responsibility for fictitious credit conducted by its employees. The research method applied in this graduating paper was juridical-normative by tracing the regulations related to the protection of bank customers. The research results showed that legal protection for bank customers who were disserved by fictitious credits had been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Articles 1365 and 1367 section (2) of the Civil Code, Articles 2 and 29 paragraph (2) of the Banking Law, and POJK Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector. Regarding to bank accountability for fictitious credit actions conducted by its employees, the bank was obliged to be responsible in accordance with the provisions of Article 1367 paragraph (2) of the Civil Code regarding the employers’ responsibility to their subordinates and Article 29 of POJK Number 1/POJK.07/2013. In this regard, the advice given to banks was to strengthen their internal control system as a protection for bank customers, one of which was by implementing three lines of defense."