Hasil Pencarian

Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query

Aritonang, Enny Lyli Evelina, author

Analisis pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di KPP Pratama Pasar Minggu

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009

S10432

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Rufaidah, author

Analisis formulasi kebijakan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Provinsi DKI Jakarta = Analysis of formulation policy for exemption of land and building transfer tax in DKI Jakarta

ABSTRAK
Banyaknya jumlah tanah dan atau bangunan di DKI Jakarta yang tidak bersertifikat disebabkan oleh berbagai macam hal. Hal tersebut mungkin merupakan salah satu alasan pemerintah DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 193 Tahun 2016. Skripsi ini membahas mengenai Analisis Formulasi Pembebasan BPHTB di DKI Jakarta pada...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016

S66179

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Analisis yuridis terhadap hubungan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan pajak bumi dan bangunan dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan

Universitas Indonesia, 2007

S24418

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Silalahi, Eka Wijaya, author

Analisis bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap warisan = The analysis of duty on the acquisition of land and building rights through inheritance

Pajak merupakan sumber pendapatan yang esensial bagi negara, dimana hasil dari pemungutan pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang relatif murah dan berkelanjutan (sustainable), khususnya bagi pemerintah daerah. Penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini mengkaji dan mendalami pajak yang timbul sebagai akibat dari terjadinya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52881

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Yulianus, author

Pengelakan terhadap pemungutan pajak penghasilan (PPh) dan bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (BPHTB) dalam pengalihan hak-hak atas tanah dan atau bangunan yang didahului dengan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dengan kuasa jual yang dibuat dihadapan notaris di Kotamadya Jakarta Utara = Evaluation towards the income tax (pajak penghasilan) and land tenure income tax (bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan) exaction in the land title and/or building sales that was initiated by the installment sale agreement (perjanjian pengiukatan jual beli) with selling authorization that was made in front of the North Jakarta notary

Dalam pengalihan hak-hak atas tanah dan/atau bangunan yang didahului dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan kuasa jual yang dibuat di hadapan notaris di Kotamadya Jakarta Utara terjadi pengelakan dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/atau Bangunan (BPHTB). Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19645

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Monica Ekananda, author

Tanggung jawab notaris berkaitan dengan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) : analisis putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 300/Pid.B/2015/PN.Dps = The notary's responsibility related with the acquisition duty of right on land and building : analysis of District Court decision of Denpasar No. 300/Pid.B/2015/PN.Dps

Notaris memegang peranan penting dalam lalu lintas hukum yang berkaitan dengan pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat autentik. Pada praktiknya Notaris tidak hanya membuat akta bagi para pihak, tetapi juga menjadi pihak yang dititipkan untuk menyetorkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB, sehingga timbul masalah ketika Notaris tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50827

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Antoni Febrian, author

Analisis Implementasi Kebijakan Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Provinsi DKI Jakarta = Analysis of Implementation on Land and Building Title Transfer Duty Free in Special Capital Region of Jakarta

Kebijakan pembebasan BPHTB dengan NJOP sampai dengan 2 Milyar Rupiah atas jual beli, hibah dan hibah waris telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 13 Oktober 2016. Sebagai solusi atas mahalnya biaya sertifikasi tanah dan fakta bahwa masih terdapat 20,64% cakupan wilayah di Provinsi DKI Jakarta yang belum di...

Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ade Wahyudi Fajar, author

Analisis Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Provinsi DKI Jakarta = Analysis of the Effectiveness of Collection of Duties on the Acquisition of Rights on Land and Buildings in DKI Jakarta Province

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian ini adalah post positivisme dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pemungutan BPHTB di Provinsi DKI Jakarta berjalan cukup memadai, didasarkan dimensi strategy, structure, system, skills dan staff meskipun dalam aspek...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Elissa, author

Tinjauan hukum tentang peralihan status bea perolehan hak atas tanah dan bangunan(BPHTB) menjadi pajak daerah terkait dengan terbitnya undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah = Juridical review regarding transitional status of acquisition rights of land and building customs (BPHTB) to regional's tax according to the establishment of act Number 28 Year 2009 about regional taxes and levies

Tesis ini membahas mengenai peralihan status Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang semula merupakan objek pajak pusat menjadi objek pajak daerah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana dalam Undang-Undang tersebut disyaratkan dibentuknya Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagai landasan...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

T28982

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Anggirama Sanjiwani, author

Perolehan hak atas tanah yang diikuti dengan pengakuan hutang dan kesepakatan untuk membeli kembali : studi kasus: lapangan golf X = Acquisition of land title followed by debt acknowledgement and agreement to buy back : case study : the X golf course

Tanah merupakan salah satu kebutuhan mendasar, dan baik individu ataupun badan hukum dapat melakukan segala upaya untuk mencapai tujuannya untuk memperoleh tanah. Tesis ini membahas perolehan hak atas tanah yang obyeknya dimiliki oleh sebuah yayasan berdasarkan Akta Perdamaian, namun sampai dengan saat ini masih atas nama pihak lain. Walaupun di...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T29466

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian