Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perbandingan bentuk antara Kuasa Pertambangan, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dengan Izin Usaha Pertambangan . Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan bersifat komparatif-analitis, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah segera menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini, agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam perubahan regulasi ini. Dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung kebijakan yang telah diambil pemerintah ini kecuali dengan sebuah kritik yang membangun. Pertambangan Batubara, Kuasa Pertambangan, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Izin Usaha Pertambangan. ......This thesis discusses the comparison between the Power of Mining, and the Coal Contract of Works with the Coal Mining Business License. Research method used is the approach of juridical normative and comparative-analytical, whereas the method of analysis is a method of qualitative data. The researcher suggests that the government immediately set a Government Regulation which set out more for this Law Number 4 Year 2009 About Coal Mining Mineral, in order not to cause confusion in this regulation change. And invites the whole society to support the policies that this government has taken, exception with the good criticism.

Abstrak :
Tujuan kemerdekaan Indonesia, salah satu diantaranya adalah memajukan kesejahteraan umum berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.Salah satu harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut dapat diperoleh melalui pengusahaan kekayaan alam Indonesia yang sangat beragam, baik kekayaan yang berada di permukaan bumi, di dalam perut bumi maupun yang terdapat di dalam laut. Batubara merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia yang diharapkan mampu memberikan sumbangsih yang besar dalam mewujudkan tujuan negara tersebut, sehingga di dalam pengelolaan dan penambangannya diperlukan suatu pengaturan yang dapat mencapai tujuan negara atau setidak-tidaknya mendekati apa yang ingin dicapai oleh negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD), yang telah mengalami amandemen sebanyak 4 (empat) kali, telah menetapkan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan beberapa prinsip, salah satunya adalah prinsip kebersamaan.Dengan demikian semua arah dan kebijakan perekonomian Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan batubara harus dilaksanakan sesuai konsensus nasional tersebut. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (UU Minerba), sebagai landasan hukum pengelolaan penambangan batubara di Indonesia ternyata tidak mencantumkan prinsip kebersamaan tersebut, sebagai dasar pertimbangan pembentukan dan pemberlakuannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa yang dimaksud dengan prinsip kerbersamaan di dalam UUD tersebut, bagaimana penerapan prinsip kebersamaan dalam pengelolaan pertambangan batubara dan apa kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan prinsip kebersamaan dalam pengelolaan pertambangan batubara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis penelitian yuridis-normatif, yang bertumpu pada studi kepustakaan serta dianalisa secara kualitatif.

---

One of the Indonesia independence purpose to thrive the public prosperity is based on the independence, enduring peace, and social justice. One of the nation`s hope to increase the society prosperity can be obtained throughthe cultivation of various Indonesia`s natural resources, both the natural resources on surface of the earth, in the bowels of the earth, and to get in the sea. Coal mine is one of the natural resources in Indonesia. It expect to be afford a lot contribution to bring into realize Indonesia independence purpose. That, in the management and the activity of coal mining needs the regulation to bring into realize the nation`s purpose or at the least come near to strive nation`s purpose. The Indonesia Constitution, 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia, was experience fourth times amendment. The last amendment determined is national economy implementation must based on economics democracy. One of the principles of economics democracy is mutualism principles. In such all the Indonesia economy directions and policies be related to activity of coal mining must carried out based on constitution.Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, is basis for the activity of the coal mining in Indonesia. However, the act does not attach mutualism principles, as the basis of consideration to establishment and enforcement. The aim of this research to analyze what is meant of the mutualism principles from the Constitution, how the application of the mutualism principles in the management activity of coal mining, and what the obstacles application of mutualism principles in the management activity of coal mining in Indonesia. This uses a juridical-normative research as research method based on literature study which qualitative analysis.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pertambangan batubara di Kutai, Kalimantan Timur dan dampak yang ditimbulkan dalam aspek sosial dan ekonomi pada tahun 1860 - 1926. Ketika Pemerintah Hindia Belanda datang ke Kutai dan melakukan perjanjian-perjanjian dan konsesi dengan Kesultanan Kutai, maka pada saat itu Pemerintah Hindia Belanda berhak menguasai sebagian wilayah di Kutai. Dengan begitu, Pemerintah Hindia Belanda langsung menginstrusikan para ahli geologinya untuk melakukan pencarian tanah yang memiliki kandungan lapisan batubara, dan ketemulah lapisan batubara di Bukit Pelarang. Pertambangan batubara di Kutai dimulai ketika tahun 1860, Pemerintah Hindia Belanda langsung memulai melakukan eksploitasi batubara dan menghasilkan jumlah produksi batubara yang cukup memuaskan, namun, pada tahun 1872, Pemerintah Hindia Belanda menutup pertambangan tersebut dikarenakan jumlah hasil produksi yang terus menurun dan tentu merugikan. Pada tahun 1888, masuklah Perusahaan modal asing yang bernama Oost Borneo Maatschappij untuk meneruskan pertambangan batubara di Kutai. Hasil yang didapat pun cukup memuaskan dan puncak jumlah produksi terbanyak diraih pada tahun 1926 hal ini dikarenakan OBM melakukan penambahan pekerja kuli di pertambangan. Dengan adanya pertambangan batubara di Kutai, tentu akan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi terhadap sekitar. Seperti peningkatan pertumbuhan penduduk, perubahan mata pencaharian masyarakat sekitar, dan pembuatan sarana prasarana dan fasilitas umum, serta dampak untuk Kesultanan Kutai yang mendapat royalti dari pertambangan batubara di Kutai.

---

This undergraduate thesis discusses about coal mining in Kutai, East Kalimantan and the impact on social and economic aspects in 1860 - 1926. When the Dutch East Indies government came to Kutai, to negotiate agreements and concessions in Kutai, then at that time the Dutch is entitled to retain some regions in Kutai. By doing so, the Dutch immediately instruct geological experts to conduct a search of land to own the content coal seam, and it was found in Bukit Pelarang. Kutai coal mining began in 1860, the Dutch immediately started to exploit coal and produce a number of production was satisfactory. However, in 1872, the Dutch closed the mine because of the amount of production continues to decline and is certainly detrimental. In 1888, the Company entered the foreign capital called Oost Borneo Maatschappij to continue mining coal in Kutai. The result was quite satisfactory and the peak of the highest production amount achieved in 1926, this is due to the addition of OBM doing porters mining. With the mining of coal in Kutai, would have caused social and economic impact on the surrounding, such as increased population growth, changes in the livelihoods of surrounding communities, the manufacture of infrastructure and public facilities, and the impact of Kutai who received royalties from coal mining in Kutai.

Abstrak :
ABSTRAK
Industri pertambangan batubara memiliki peranan penting dalam perkembangan ekonomi negara, terutama negara berkembang. Seiring dengan peningkatan sektor pertambangan batubara, kecelakaan kerja pada bidang pertambangan batubara menjadi turun. Ciri khas dari aktifitas pertambangan batubara adalah peraturan keselamatan kerja yang begitu ketat. Penyusunan regulasi Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) merupakan peran pemerintah untuk mengawasi dan memberikan aturan yang jelas dalam tatanan sistem K3 & KO pertambangan Indonesia yang harus diterapkan oleh perusahaan pertambangan. SMKP sudah mulai diimplementasikan sejak tahun 2014 di sektor pertambangan, dengan dasar Permen No 38 Th 2014. Kemudian di tahun 2018, digantikan dengan adanya Permen no. 26 th 2018, terdapat 7 elemen pada penerapan SMKP Minerba. Kebutuhan akan WBS yang terstandarisasi dapat melengkapi elemen perencanaan pada SMKP, yang bertujuan dalam pencegahan terjadinya risiko kecelakaan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan standar WBS berbasis risiko pada pekerjaan pertambangan batubara, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah WBS standar pekerjaan pekerjaan pertambangan batubara dengan metode surface mining berbasis risiko yang sudah terstandarisasi, terdapat 11 rumpun pekekerjaan, 34 paket pekerjaan, 70 jenis pekerjaan dan 325 aktifitas pekerjaan pada pertambangan batubara. Pengembangan WBS berbasis risiko sebagai wujud pencegahan, mengurangi bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja (zero accidents) dalam pelaksanaan proyek pertambangan batubara.

---

ABSTRACT
The Mining Industry takes an important role in developing the country's economy, especially developing the country. Along with the increase in the coal mining sector, incident in the coal mining sector has decreased. Typical of coal mining activities is very strict safety regulations. Regulation in Mining Safety Management System (SMKP) is the role of the government to be approved and provides clear rules in the OSH & Safety Operational system. Indonesian mining which must be applied by mining companies. SMKP has begun to be implemented since 2014 in the mining sector, with Permen No. 38/2014. Then in 2018, it was replaced by Permen no. 26/2018, required 7 elements in the application of Mining Safety Management System. Standardized WBS can complement the planning element at SMKP, which is offered in updates related to work accidents. The purpose of this study was to develop a risk-based WBS standard particularly for coal mining project, by using a qualitative approach. The results of this study are WBS standard work standard for coal mining work with risk-based surface mining methods, there are 11 clusters of work, 34 work packages, 70 types of work and 325 work activities in coal mining. The development of risk-based WBS as a form of prevention, reducing and even nullifying the risk of work accidents in the implementation of coal mining projects.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai implikasi pemberlakuan ketentuan Domestic Market Obligation (DMO) pada investasi pertambangan batubara di Indonesia. Pemerintah menetapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batubara, kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2009. Konsekuensinya, setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk menjual batubara yang diproduksinya berdasarkan persentase minimal penjualan batubara yang ditetapkan oleh Menteri dan harus dicantumkan dalam perjanjian jual beli batubara antara badan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan pemakai batubara. Ketentuan DMO memberikan dampak positif yaitu jaminan ketersediaan batubara untuk kegiatan industri dan pasar dalam negeri. Namun juga memberikan dampak negatif karena pembatasan ekspor tidak mencakup batubara kalori rendah. Batubara seharusnya dilihat sebagai komoditas energi yang digunakan untuk menggerakkan pertumbuhan industri dan ekonomi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan ekspor batubara berkaitan dengan amanat undang-undang energi, bahwa sudah merupakan kewajiban negara untuk menjamin ketersediaan pasokan energi di dalam negeri guna mendukung terciptanya ketahanan dan kemandirian energi nasional yang merupakan pilar penting bagi ketahanan ekonomi. ......This thesis discusses about the implications of the enforcement of Domestic Market Obligation (DMO) regulation to the coal mining investment in Indonesia. The Government applied DMO of coal, the policy is written down in Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 34 Year 2009. As a consequence, every company is obliged to sell their production on the basis of the minimum percentage of coal sales stipulated by the Minister and the provision must be written down into transaction agreement between coal mining business entities and coal users. DMO regulation has positive impact that guarantees the availability of coal for industrial activities and domestic markets. But also negative impacts due to export restrictions not cover for low rank coal. Coal should be treated as energy commodity used to activate the growth of industry and economy. This research is a normative legal study and qualitative descriptive interpretive. The results showed that the coal export restriction is related to mandate of energy law saying that the state is obliged to assure the avaibility of energy in the country to support national energy independence and resilience that constitutes an important pillar of economic resilience.

---

;This thesis discusses about the implications of the enforcement of Domestic Market Obligation (DMO) regulation to the coal mining investment in Indonesia. The Government applied DMO of coal, the policy is written down in Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 34 Year 2009. As a consequence, every company is obliged to sell their production on the basis of the minimum percentage of coal sales stipulated by the Minister and the provision must be written down into transaction agreement between coal mining business entities and coal users. DMO regulation has positive impact that guarantees the availability of coal for industrial activities and domestic markets. But also negative impacts due to export restrictions not cover for low rank coal. Coal should be treated as energy commodity used to activate the growth of industry and economy. This research is a normative legal study and qualitative descriptive interpretive. The results showed that the coal export restriction is related to mandate of energy law saying that the state is obliged to assure the avaibility of energy in the country to support national energy independence and resilience that constitutes an important pillar of economic resilience.

Abstrak :
Disertasi ini membahas biaya kompensasi kegiatan pertambangan di hutan lindung dalam rangka mencari biaya kompensasi optimal karena hilangngnya fungsi ekosistem. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain ekploratory dan pengembangan. Pemanfaatan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan batubara membawa konsekuensi terhadap keberlanjutan fungsi ekosistem hutan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Diperlukan adanya biaya kompensasi yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi atas pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan. Hasil penelitian ini menyarankan untuk diterapkannya biaya kompensasi terhadap perusahaan pertambangan batubara atas kerusakan ekosistem. Penggunaan biaya kompensasi, prioritas diberikan kepada masyarakat sekitar tambang dan pemulihan (restorasi) ekosistem.

---

This dissertation discusses the compensation cost for mining activity in protected forest for the purpose of seeking the optimal compensation cost due to the loss of the ecosystem function. It is a quantitative research with an exploratory and development design. The utilization of protected forest for coal mining activity will have a consequence on the continuity of its ecosystem function, whose primary function is to protect the life support system. Therefore, it is necessary to have a compensation cost scheme that takes into account the social, economy and ecological aspects of the utilization of protected forest for mining activity. This research recommends that coal-mining company should be obliged to disburse some compensation cost for the damage they caused to the ecosystem. The community around the mines and the efforts for restoring the ecosystem shall be given the priority to receive the fund collected.

Abstrak :
Indonesia mempunyai potensi sumberdaya alam yang besar, salah satunya adalah batubara. Pengelolaan sumberdaya alam, antara lain batubara, yang ditujukan untuk memberikan keuntungan ekonomi semaksimal mungkin dijalankan dengan cara memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan hak penguasaan pada sumberdaya alam kepada pihak-pihak tertentu. Secara normatif landasan idiil sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD NRI 1945. Keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan titik-tolak, proses dan tujuan sekaligus. Prinsip yang terkandung dalam UUD NRI 1945 adalah pengusahaan potensi sumberdaya alam harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan pemanfaatannya seoptimal mungkin bagi kepentingan rakyat. Dengan demikian, pemerintah memiliki peran utama dalam optimalisasi pengusahaan potensi sumberdaya alam. Pengaturan dan pelaksanaan pembayaran royalti batubara merupakan bagian integral dari Sistem Hukum Nasional Indonesia mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Royalti batubara khususnya, dan mineral pada umumnya, memiliki segi-segi sosio ekonomi. Politik hukum pemanfaatan sumberdaya alarn di Indonesia, sementara itu, menggariskan bahwa sektor energi merupakan sektor yang "penting dan menguasai hajat hidup orang banyak." Oleh karena itu, sumberdaya alam harus dimiliki oleh seluruh bangsa, untuk kemudian dikuasai negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat. Saat ini terdapat pula permasalahan royalti serta pungutan negara. Ketentuan hukum dalam Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Perjanjian Kerjasama Penjualan Batubara seharusnya diatur dalam peraturan Menteri ESDM yang lebih terinci lagi dalam hal teknis dilapangannya, guna mengikuti perkembangan pengusahaan pertambangan batubara pada saat ini maka diperlukan peraturan baru yang lebih terperinci. Perjanjian kerjasama penjualan batubara lebih khusus juga harus ada pengaturannya tersendiri, karena apabila dibiarkan saja seperti sekarang maka hak negara akan terus dikurangi oleh para pengusaha pertambangan batubara dan sangat merugikan negara, dimana tidak ada standar khusus jumlah presentase penjualan batubara yang sebelumnya dalam bentuk natura. ...... Indonesia has potential natural resources, among other things is coal. Natural resources management, among others to coal, devoted to provide optimal the economic incentives by means of giving authority to the government to establish the right to use natural resources to a certain parties. A normative ideal system the Indonesian economy is Pancasila and the Constitution of 1945. Justice is the very major economic system in Indonesia. Justice is the starting points, the processes and the final aim. A principle contained in the Constitution of 1945 is potential operation natural resources sustainably and its use must be implemented to the best possible for the public interests. Therefore, the government has a major role to maximize the natural resources operations. The arrangement and the royalty payments of coal is an integral part of the Indonesian national legal system on the utilization of the natural resources. Royalty on coal, and in general, the royalty of other minerals, having a socio-economic part. Legal politics on natural resources utilization in Indonesia dictates that energy sector is a sector which the "important and control life of the many people interest.'' Therefore, natural resources should be owned by all nations for later to be controlled by the state. Currently, there are also problems on the royalty and levies. Provision on the Coal Contract of Work (PKP2B) and the Cooperation on Coal Sales Agreement should be arranged in details in the Ministry of Energy and Mineral Resources in technical terms, to follow a development on the current coal mining operations to-date, and require more detailed new rules accordingly. The Cooperation on Coal Sales Agreement also must be arranged more detail as if it is left a one then the income of the state will be reduced by the coal mining bussinessmen, as there is no standard on coal sales percentage which formerly agreed in-kind.

Abstrak :
Di Indonesia, peraturan perundang-undangan dalam bidang pertambangan mineral dan batu bara diawali dengan diberlakukannya Undang-undang 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan dengan peraturan pelaksananya yang kemudian telah diubah seluruhnya dengan diberlakukannya Undang-undang No 40 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (?UU Minerba?) beserta dengan peraturan pelaksananya sebagai hukum positif dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dewasa ini. Dengan adanya suatu peralihan dasar hukum dalam melaksanakan kegiatan pertambangan, kemudian muncullah beberapa permasalahan yang terjadi antara lain mengenai permasalahan bagaimana kedudukan hukum PKP2B setelah diberlakukannya UU Minerba, dan bagaimana keberlakuan UU Minerba tersebut mempengaruhi hubungan kontraktual pemegang PKP2B dengan pihak ketiganya yang mayoritas merupakan pihak investor asing. Dengan menggunakan metode analisis normative untuk menganalisa dan menjawab identifikasi masalah dalam penulisan hukum ini kemudian akan dipaparkan, dan dianalisa secara rinci bahwa UU Minerba pada dasarnya tetap mengakui keberlakuan PKP2B dengan memberikan kewajiban terkait dengan masa peralihan untuk melakukan penyesuaian terhadap seluruh ketentuan di dalam PKP2B maupun isi dan ketentuan kontraktual pemegang PKP2B dan pihak ketiganya yang ingin tetap melakukan kegiatan pertambangan di Indonesia. ...... In Indonesia, the legislation in the field of mineral and coal mining began with the enactment of Law 11 of 1967 concerning the Basic Provisions of Mining and its implementing regulations, which was changed entirely with the enactment of Law No. 40 of 2009 on Mineral and Coal Mining ("Mining Law") and its implementing regulations as the positive law in carrying out mining activities. With the change of regulation in conducting mining activities, some problems occurred relating to the validity of PKP2B after the enactment of the Mining Law and how the enactment of the Mining Law affects the CCOW holder?s contractual relationship with third parties, the majority of which are foreign investors. By using the normative methodology to analyze and answer the issue in this Thesis, it shall be explained and analyzed in details that the Mining Law still recognizes the validity of CCOW by providing the obligation during the transitional period to make adjustments to all the provisions in the CCOW including the contents and contractual provisions of CCOW holders and third parties who want to keep carrying out mining activities in Indonesia.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pemberian izin pertambangan batu bara, di antaranya adalah di Kabupaten Berau. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan yang luas kepada pejabat daerah untuk memberikan izin usaha pertambangan membuat penerbitan izin usaha pertambangan seperti tidak bisa dikendali. Izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pejabat setempat banyak yang melanggar peraturan perundang-undangan, seperti luas wilayah izin usaha pertambangan yang melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Akibat dari penerbitan izin usaha pertambangan yang tidak terkendali tersebut, membuat dampak yang sangat besar, seperti tumpang tindih hak pengusahaan pertambangan dengan hak pengelolaan sumber daya alam lainnya dan berbagai penolakan masyarakat sekitar terhadap penerbitan izin usaha pertambangan yang baru. Dari hal tersebut, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin pertambangan batu bara di Kabupaten Berau sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batu Bara, dan hambatan dan solusi dalam pemberian izin pertambangan batu bara di Kabupaten Berau setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batu Bara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis. Hasil penelitian menyarankan bahwa segera dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batu Bara untuk menyelaraskan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terkait dengan kewenangan Bupati dan Walikota yang tidak lagi berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan.

---

This thesis discusses the granting of coal mining, among which are in Berau. Since the enactment of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal as well as Law No. 32 Year 2004 on Regional Government which provides broad authority to local officials to provide mining license makes mining permit such issuance could not are controlled. Mining permit issued by local officials who violate many laws and regulations, such as the area of the mining permit that exceed the provisions laid down by law. As a result of the issuance of the mining permit uncontrolled, making a huge impact, such as mining concessions overlap with the right management of natural resources and a variety of local community rejection of the issuance of new mining permit. From this, the authors wanted to examine more deeply about the local government authority in granting coal mining in Berau before and after the enactment of Law No. 4 of 2009 on Mining and Coal, and the barriers and solutions in coal mining permits in Berau regency after the enactment of Law No. 4 of 2009 on Mining and Coal. This research is a normative juridical research, ie research that emphasizes the use of legal norms in writing. Results suggest that immediate revision of Law No. 4 of 2009 on Mining and Coal to align with Law No. 23 of 2014 on Regional Government relating to the authority of regents and mayors are no longer authorized to issue Mining Permit.

Abstrak :
Saat ini, industri pertambangan batubara memiliki peran yang besar dalam pembangunan nasional karena batubara merupakan sumber energi potensial yang sangat menjanjikan untuk terus dikembangkan. Industri pertambangan ini memiliki karakteristik sebagai industri yang padat modal, padat teknologi, dan memiliki risiko yang tinggi. Apabila produksi batubara menurun, maka dapat mempengaruhi sektor ekonomi Indonesia yang merupakan salah satu penghasil batubara terbesar di dunia. Oleh karena itu, diperlukan manajemen risiko untuk keselamatan kerja, mengatasi berbagai masalah yang muncul, maupun penanggulangan bahaya di area tambang demi menunjang terealisasinya target produksi batubara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis risiko, dan merancang strategi mitigasi risiko pada aktivitas penambangan batubara dengan menggunakan metode FMECAFuzzy TOPSIS. Dari penelitian ini, teridentifikasi 76 risiko yang telah dilakukan penilaian risiko dengan 8 risiko kecelakaan prioritas yang potensial, serta mitigasi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi risiko ini. ......Currently, the coal mining industry has a major role in national development because coal is a potential energy source that is very promising to continue to be developed. The mining industry has the characteristics of being a capitalintensive, technology-intensive, and high-risk industry. If there is a decrease in coal production, it can affect the Indonesian economic sector which is one of the largest coal producers in the world. Therefore, risk management is needed to work safety, as well as to overcome hazards in the mining area in order to support the realization of coal production targets. This paper aims to identify, analyze risks, and design risk mitigation strategies in coal mining activities using the FMECA (Failure Modes, Effect, and Criticality Analysis) - Fuzzy TOPSIS (Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution) method. From this research, obtained 76 risks that have been assessed with 8 potential risk of priority accidents, as well as mitigation strategies that can be applied to overcome these risks.