Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank milik pemerintah daerah (BPD), didirikan dalam upaya membantu mempercepat pembangunan daerah dimana BPD berada. BPD seharusnya dapat menjadi preferensi utama masyarakat daerah dalam menggunakan jasa ? jasa perbankan, karena biaya - biaya bunga yang ditanggung oleh BPD tidak sebesar biaya ? biaya yang ditanggung oleh bank konvensional pada umumnya, sebagai shareholder pemerintah daerah tidak perlu mengenakan bunga yang terlalu tinggi mengingat pemerintah daerah juga akan mendapatkan bagian laba dari BPD, dan sebagai implikasinya BPD dapat mengenakan bunga pinjaman yang tidak terlalu tinggi kepada para pengusaha, sehingga diharapkan produk pinjaman BPD dapat bersaing dengan produk pinjaman bank - bank konvensional yang beroperasi disekitarnya. Sedangkan BPD saat ini, masih tertarik untuk menepatkan dananya pada surat berharga, sehingga fungsi intermediasi BPD menjadi semakin berkurang. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah : Untuk mengukur pengaruh penempatan dana oleh BPD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, Untuk mengukur penyaluran kredit investasi oleh BPD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Populasi penelitian adalah seluruh Bank Pembangunan Daerah yang ada diIndonesia. Berdasarkan data pada Bank Indonesia, jumlah Bank Pembangunan Daerah perDesember 2013 sebanyak 26 bank. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat data runtut waktu (timeseries) dari Januari 2009 sampai dengan Desember 2013 Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Dengan menggunakan data panel. Hasil penelitian tentang Analisis Dampak Kepemilikan Surat Berharga oleh BPD Terhadap Pembangunan Daerah, Belanja modal pemerintah, kredit produktif, pemilikan surat berharga oleh BPD berpengaruh positif terhadap PDRB, dan signifikan mempengaruhi PDRB, Angkatan kerja memiliki pengaruh positif terhadap PDRB, namun pengaruh angkatan kerja tidak signifikan terhadap PDRB. ......Local government-owned banks (BPD), was established in order to help accelerate the development of the area where the BPD located. BPD should be a primary preference in using the services of local communities - banking services, because the costs - interest costs borne by BPD is not at cost - the cost of which is borne by the conventional banks in general, as a shareholder of local governments do not need to charge interest that is too high in view of government area will also get a share of profits from the BPD, and by implication BPD may charge interest on the loan is not too high to employers, so expect BPD loan products can compete with bank loans - conventional banks operating nearby. While BPD today, is still keen to match the funds in securities, so that the intermediation function BPD becomes less and less. The expected goals of this study are: To measure the effect of the placement of funds by BPD on regional economic growth, to measure investment lending by BPD to regional economic growth. Population was all the existing Regional Development Bank in Indonesia. Based on data from Bank Indonesia, the number of regional development banks perDesember 2013 as many as 26 banks. The type of data that will be used in this research is time series data (time series) from January 2009 until December 2013 The model that will be used in this research is the use of panel data. Results of research on Analysis of Impact of Ownership of Securities by BPD Against Regional Development, government capital spending, credit productive, ownership of securities by BPD positive effect on GDP, and significantly affect GDP, labor force have a positive influence on the GDP, but the effect was not significant workforce to GDP."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh antara pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yaitu sistem penyediaan air minum dan sanitasi (SPAMS) layak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi di Indonesia pada tahun 2005-2015 serta menganalisis faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi di Indonesia pada tahun 2005-2015. Metode penelitian yang dipergunakan pendekatan kuantitatif dan pengujian hipotesis dengan mengumpulkan dan menggunakan data sekunder untuk dianalisis. Pengujian kesesuaian model menunjukkan bahwa metode yang tepat untuk digunakan adalah metode fixed effect model. Hasil analisis dengan metode fixed effect model menunjukkan bahwa pembangunan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum Layak sebagai infrastruktur Pekerjaan Umum memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia pada tahun 2005-2015. Sedangkan pembangunan sanitasi sebagai infrastruktur Pekerjaan Umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan namu memiliki hubungan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia pada tahun 2005 – 2015. Faktor lain yang terdiri dari Angka Partisipasi Murni tingkat SMA dan Pembentukan Modal Tetap Bruto secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia pada tahun 2005-2015. Sedangkan jumlah tenaga kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia pada tahun 2005-2015.......The purpose of this research is to analyze the influence of drinking water and sanitation access on regional economic growth province in indonesia year 2005-2015 and to analyze other factors affecting provincial economic growth in Indonesia in 2005-2015. The research method used a quantitative approach and hypothesis testing by collecting and using secondary data to be analyzed. The model conformity test shows that the right method to use is the fixed effect model. The result of analysis with fixed effect model shows that the development of Infrastructure of Water Supply infrastructure has a significant positive impact on Regional Economic Growth in Indonesia in 2005-2015. While Environmental Sanitation of Settlement as Public Works infrastructure has not a significant positive impact on Regional Economic Growth in Indonesia in 2005-2015. While other factors consisting of Pure Participation Rate (Angka Partisipasi Murni) SMA, Gross Fixed Capital Formation together have a positive influence on Regional Economic Growth in Indonesia in 2005-2015."

"Tesis ini membahas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005 - 2009 oleh pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah tertinggal di Indonesia. Kebijakan pemerintah pusat yang diwujudkan dalam instrumen kebijakan fiskal berupa dana perimbangan (Intergovermental transfer). Besaran dana perimbangan yang telah diberikan pemerintah pusat diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat proses pembangunan di daerah tertinggal.Analisis desentralisasi fiskal pada penelitian ini difokuskan pada indikator pengeluaran, yang merupakan rasio total pengeluaran pemerintah daerah terhadap total pengeluaran pemerintah pusat, serta menggunakan satu set variabel kontrol yang terdiri dari Level Awal Pertumbuhan, Pertumbuhan Penduduk, Investasi, dan Human Capital sebagai variabel independen dan pertumbuhan PDRB percapita sebagai variabel dependen. Data berupa data panel dan diestimasi dengan pendekatan Least Square Dummy Variabel (LSDV) atau dikenal juga sebagai Fixed Effect Model (FEM) dengan crosssection weigth (pembobotan).Hasil penelitian ini menunjukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal namun nilai pertumbuhan yang dihasilkan relatif masih sangat kecil sehingga rata-rata PDRB per kapita di daerah tertinggal masih jauh di bawah rata-rata PDRB perkapita nasional.

---

This thesis discusses the implementation of the National Mid-term Development Plan (RPJMN) 2005 - 2009 by the government in developing disadvantaged regions in Indonesia. Central government policies embodied in the instruments of fiscal policy in the form of grants (Intergovernmental transfer). The amount of grants which is provided by the central government is expected to accelerate economic growth and development in disadvantaged regions.

Analysis of fiscal decentralization in this study focused on expenditure approach, which is the ratio of total expense of local government to the total expense of the central government, as well as applying a set of control variables consist of Initial Level of Growth, Population Growth, Investment, and Human Capital as independent variable and regional srowth as dependent variable. Panel data is used and estimated by adopting Least Square Dummy variable approach (LSDV), also known as Fixed Effect Model (FEM) with a cross-section weight.

The results indicate that the effect of fiscal decentralization have positive and significant impact on economic growth in disadvantaged regions, but the resulting growth rate is relatively small, therefore the average of GDP per capita in disadvantaged regions is far behind the average of national GDP per capita."

"Industri Mikro dan Kecil (IMK) merupakan salah satu motor penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Populasi industri mikro dan kecil yang merupakan kelompok ekonomi skala kecil yang menyerap banyak tenaga kerja dan memiliki pola yang tersebar mendominasi struktur industri nasional. Studi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara IMK dengan pertumbuhan ekonomi daerah berupa PDRB per kapita dan PDRB sektor manufaktur. Metode yang digunakan adalah regresi data panel tahun 2010-2013 dan fokus pada variabel unit IMK, tenaga kerja IMK dan output IMK. Hasil penelitian menunjukan IMK berkontribusi positif dan signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah meskipun bersifat inelastis dimana produktivitas dan daya saing IMK masih lemah.

---

Small and Micro Industries (SMI?s) is one of the crucial driving force for development and economic growth in Indonesia. The population of micro and small industries which is a group of small-scale economies with labor intensive group, it has spread in pattern and dominates the national industrial structure. The goal of this study is determining the relationship between the SMI?s and regional economic growth such as GDP per capita and GDP of the manufacturing sector. The research using method of panel data regression from year 2010-2013 and focus on SMI?s unit variable, labor and output. The research results showed a positive and significant SMI?s contribution in influencing the regional economic growth although inelastic relationship where productivity and competitiveness of SMI?s is still weak."

"Desentralisasi fiskal yang dilaksanakan sejak tahun 2001 telah membawa perubahan yang besar bagi tata kelola keuangan publik di Indonesia. Penelitian ini mencoba melihat pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi [rasio antara pengeluaran pemerintah daerah provinsi (konsolidasi provinsi dan kabupaten kota) terhadap PDRB provinsi]. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan oleh Brennan dan Buchanan (1980) dan Wallis dan Oates (1988) mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ukuran pemerintah daerah.Selain melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi, penelitian ini juga mencoba melihat pengaruh ukuran pemerintah daerah provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Hal tersebut mengacu pada hipotesis yang dikemukakan oleh Armey (1995), bahwa ukuran pemerintah juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model ekonometrika data panel untuk data dari 26 provinsi di Indonesia pada tahun 1995-2013.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia berpengaruh positif terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi. Ukuran pemerintah daerah provinsi juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ukuran optimal dari pemerintah daerah provinsi yang memaksimumkan pertumbuhan ekonomi daerah provinsi belum/tidak terjadi di Indonesia berdasarkan data yang digunakan.

---

Fiscal decentralization which has been doing since 2001 brought massive transformation for the governance of the public finance in Indonesia. This research aimed to observe the effect of fiscal decentralization in Indonesia on provincial government size [ratio between provincial government expenditure (consolidation between province and district, city) on GDRP of province]. It was based on hypothesis by Brennan & Buchanan (1980) and Wallis & Oates (1988) about the effect of fiscal decentralization on subnational government size.

In addition to observing the effect of fiscal decentralization on provincial government size, this research also aimed to observe the effect of provincial government size on the regional economic growth. It based on hypothesis stated by Armey (1995) that government size is related to economic growth. Method of the research was econometric panel data modelling for data of 26 provinces in Indonesia from 1995 to 2013.

Result showed that fiscal decentralization in Indonesia had positive effect on provincial government size. Provincial government size also positively affected regional economic growth. However, this study showed that optimal size of provincial government in order to maximize regional economic growth had not or did not occur in Indonesia based on data used."

"Tingkat utang publik daerah di Indonesia selama periode tahun 2011 sampai dengan 2019 mengalami tren pertumbuhan yang tinggi dan relatif berkesinambungan. Meskipun secara rasio tingkat utang publik daerah terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) relatif kecil, tetapi tren peningkatan yang tinggi dapat mengancam kesinambungan fiskal pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris terkait hubungan utang publik daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis data panel dari tahun 2011 sampai 2019 dengan pendekatan model efek tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan yang robust kemungkinan sulit didapatkan dikarenakan perbedaan hasil pada kedua model yang digunakan. Hasil estimasi pada model 1 menunjukkan adanya hubungan nonlinear yang signifikan. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa utang publik daerah berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dan pada tingkat utang publik daerah yang relatif tinggi dan melewati debt turning point hubungan tersebut berubah menjadi negatif. Sementara itu, hasil estimasi pada model 2 tidak menunjukkan adanya hubungan nonlinear yang signifikan sehingga dapat diartikan bahwa perubahan utang publik daerah tidak memiliki hubungan dengan perubahan pertumbuhan ekonomi daerah. Perbedaan hasil tersebut kemungkinan terjadi karena pilihan pemodelan dan cakupan data.......Regional public debt in Indonesia during the period 2011 to 2019 has a high growth trend and relatively sustainable. Although the ratio of the level of regional public debt to GRDP (Gross Regional Domestic Product) is relatively small, the high trend of growth can threaten the fiscal sustainability of local governments. This study aims to provide empirical evidence related to the relationship of regional public debt to regional economic growth in Indonesia. This study uses panel data analysis from 2011 to 2019 with a fixed effects model. The results showed that a robust relationship was difficult to conclude due to different results in the two models used. The estimation results in model 1 show a significant nonlinear relationship. These results mean that the increase in local public debt at levels below the debt turning point will be positively related, and at relatively high debt levels by passing the debt turning point will be negatively related to regional economic growth. The estimation results in model 2 show insignificant nonlinear relationship, it means that changes in regional public debt have no relationship with changes in regional economic growth. The difference in the results likely due to the choice of modeling and data coverage."

"Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui pendekatan fungsi produksi, misalnya Akai, Nishimura, dan Sakata (2004). Fungsi produksi sendiri akan dipengaruhi oleh sumbangan faktor produksi utamanya, yaitu modal dan tenaga kerja. Realisasi belanja modal pemcrintah diasumsikan sebagai investasi pemerintah yang akan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah dengan mendatangkan lebih banyak input ke dalam proses produksi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh belanja modal pemerintah dan faktor-faktor lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di era desentralisasi fiskal. Pengamatan dilakukan terhadap 316 kabupaten/kota yang memiliki data Icngkap dari variabel-variabel yang dibutuhkan dalam peneiitian ini. Analisis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang clidukung dengan pendekatan kualitatifi Regrcsi data menggunakan metodc kwadrat tcrkecil atau Ordinary Leasr Squares (OLS) dengan alat bantu program Eviews 4.1. Parameter yang diestimasi kemudian diuji dengan lcriteria ekonomi, kriteria statistik, dan kriteria ekonometrik. Hasil regresi mcnunjukkan bahwa realisasi belanja modal pemerintah pusat dan realisasi belanja modal pemerintah daerah memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap PDRB. Namun demikian, pengaruh realisasi belanja modal pemerintah daerah tcrnyata lebih besar dari pada realisasi belanja modal pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa pcmerintah daerah lebih efisien dalam mengalokasikan belanja modal dibandingkan dengan pcmerintah pusat. Sementara itu, pemerintah daerah yang realisasi dana bagi hasilnya di alas rata- rata memiliki pcngaruh realisasi belanja modal pemerintah daerah terhadap PDRB kabupaten/kota lebih besar dari pengaruh rcalisasi belanja modal pemerintah daerah secara keseluruhan. Di sisi lain, tenaga kerja memiliki pengaruh yang relatifbesar dan dominan terhadap PDRB. ......The economic growth could be observed through production iimction approach, as an example, Akai, Nishimura, and Sakata (2004). Production function itself influenced by contribution of the main production factor, those are capital and labor. The realization of government capital spending assumed as government investment that would stronger the local economy growth by inviting more input for the production process. The objectives of this research are to overview the impact of government capital spending and other factors to the local economy growth in the decentralization era. The observation involved 316 cities/regions which have comprehensive data on research variables, as needed. Research analysis would have quantitative approach which supported by qualitative approach. Data regression using Ordinary Least Square (OLS) is executed by Eviews 4. l. The estimated parameter then tested by economic criteria, statistic criteria, and econometric criteria. The result of regression indicates that the central govemment capital spending and local government capital spending has relatively small impact to GDRP. Nevertheless, in fact the realization on local govemment capital spending has bigger impact then the central government capital spending. It indicates that the local government is more efficient in allocate the capital spending compare then the central government. Mean while, for the local government which realized their revenue sharing fund above average, the local government capital spending has bigger impact to GDRP, then the central government capital spending as a whole. In other side, labor has relatively bigger and dominant impact to GDRP."

"BPD sebagai Badan Umum Milik Daerah dituntut berperan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Studi ini menguji dampak peran intermediasi BPD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah menggunakan data panel kabupaten dan kota periode tahun 2015 – 2019. Pengujian menggunakan regresi model efek tetap dengan variabel kontrol tingkat partisipasi angkatan kerja, pendidikan, dan belanja pemerintah daerah.Hasil penelitian membuktikan peran intermediasi BPD berpengaruh positif signifikan mendorong pertumbuhan PDRB riil per kapita pada keseluruhan kabupaten dan kota. Penelitian menemukan dampak Dana Pihak Ketiga (DPK) lebih tinggi apabila seluruhnya disalurkan menjadi kredit terhadap pertumbuhan PDRB riil per kapita. DPK terbukti meningkatkan akumulasi modal yang disalurkan melalui kredit sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. BPD berperan mengurangi kendala penghimpunan dana di kabupaten dengan mendistribusikan DPK dari kota menjadi kredit di kabupaten. Hasil penelitian dampak kredit di kabupaten dan kota menunjukkan hasil berbeda. Di kabupaten kredit konsumsi meningkatkan daya beli rumah tangga, sedangkan di kota kredit produktif menjadi akumulasi modal fisik dengan multiplier lebih tinggi sehingga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Mengacu konteks pembangunan Indonesia yang masih dalam tahap perkembangan, diperlukan peran aktif penyaluran kredit BPD baik peningkatan jumlah maupun kualitas intermediasi terutama untuk penggunaan produktif yang merata di seluruh daerah. BPD perlu meningkatkan kapasitas penyaluran kredit terutama melalui peningkatan permodalan.......Regional Development Banks (RDB) as regionally-owned enterprises are required to spur regional economic growth. This study examines the impact of the intermediary role of RDB on regional economic growth using county and city panel data for the 2015 – 2019 period. The test uses a fixed effect regression model with control variables of labour force participation rates, education, and local government spending.The findings of this study were the role of RDB intermediation has a significant positive effect in encouraging regional economic growth in all counties and cities. The study found that the impact of third party funds was higher if all of it was channelled into credit on the growth of real Gross Regional Domestic Product per capita. Third-party funds have been proven to increase capital accumulation channelled through credit, thereby encouraging economic growth. RDB has a role in reducing the obstacles to collecting funds in the district by distributing Third-party funds from the city to credit in the county. The results of research on the impact of credit in county and city show different results. In the county, consumer credit increases the purchasing power of households, while in the city, productive credit becomes physical capital accumulation with a higher multiplier so that it has a positive effect on economic growth. These results suggest that RDB should improve their active role in credit distribution, both in increasing the number and quality of intermediation, especially for productive use that is evenly distributed throughout the region. RDB needs to increase the capacity of lending, especially through increasing capital."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan tenaga kerja UMKM,modal fisik dan modal manusia terhadap perekonomian daerah. Denganmenggunakan model General Least Square (GLS) dan data sekunder dari BadanPusat Statistik (BPS) tahun 2009-2012 pada 33 provinsi di Indonesia, hasilanalisis menunjukkan bahwa pertumbuhan tenaga kerja UMKM berpengaruhpositif terhadap pertumbuhan PDRB per Kapita demikian juga denganpertumbuhan modal fisik dan pertumbuhan modal manusia. Selain itu dari denganmenggunakan hipotesis β konvergensi dari Barro, diketahui nilai β konvergensimenunjukkan hasil negatif. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi konvergensiantar daerah dimana daerah yang miskin akan mengejar pertumbuhan dari daerahyang kaya. Konvergensi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural, sepertipertumbuhan penduduk, modal fisik dan modal manusia yang ada disetiap daerah.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the role of MSMEs labor, physical capital andhuman capital to the regional economic. By using a model of the General LeastSquares (GLS) and secondary data from Badan Pusat Statistik (BPS) 2009-2012at 33 provinces in Indonesia, the results of the analysis indicate that theemployment growth of SMEs has a positive effect on the growth of GDP percapita growth as well as physical capital and the growth of human capital. Inaddition to the use of β convergence hypothesis of Barro, known β convergencevalue was negative. This suggests that there has been a convergence betweenregions where poor area will pursue the growth of rich areas. This convergence isinfluenced by structural factors, such as population growth, physical capital andhuman capital available in every region."

"Pada fungsi produksi Cobb-Douglas, faktor A(t) tidak hanya mencerminkan teknologi namun juga perbedaan kontribusi sumber daya dan institusi lintas wilayah dan waktu (Lin dan Liu, 2000). Penelitian ini mengasumsikan bahwa A(t) dicerminkan oleh belanja daerah sebagai parameter desentralisasi dan belanja pemerintah pusat di daerah. Sehingga penelitian ini tidak hanya menguji pengaruh belanja daerah namun juga pengaruh belanja pemerintah pusat di daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji hubungan antara belanja pemerintah pusat di daerah dan belanja daerah. Dengan menggunakan data panel kabupaten/kota di Indonesia untuk periode 2010-2019 dan metode fixed effect model (FEM), hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja desentralisasi yang diukur dengan belanja daerah serta belanja pemerintah pusat di daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Selanjutnya, belanja pemerintah pusat di daerah juga memiliki korelasi positif dengan belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia.......In Cobb-Douglas production function, the term A(t) reflects not only technology but also difference in resource endowments and institutions across regions and over time (Lin & Liu, 2000). This study assumes that A(t) is reflected by local expenditure as decentralization measure and central expenditure spent in local. This study examines not only the effect of local expenditure but also the effect of central expenditure spent in local to economic growth. Using panel data of regencies/cities in Indonesia for 2010-2019 period and fixed effect model (FEM) methodology, the result shows that decentralization expenditure as measured by local expenditure, together with central expenditure spent in local has positive effect on local economic growth in Indonesia. Furthermore, central expenditure spent in local also has positive correlation with local expenditure of regencies/cities in Indonesia."