Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai penerapan charter hubungan korporasi dengan dan antar anak perusahaan. Tujuan dibentuknya charter untuk mengatur pembagian tugas, wewenang, sinergi, koordinasi dan komunikasi antara perusahaan induk sebagai penanggung jawab dan pengawas usaha / kegiatan dengan anak perusahaan sebagai operating arm dari perusahaan induk dalam pencapaian strategi maupun pelaksanaan operasional guna mencapai kepentingan yang terbaik bagi perusahaan induk. Tesis ini membahas pula mengenai tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham perusahaan induk dan anak perusahaan dengan adanya charter tersebut. Dalam hal ini, penulis mengambil contoh yaitu charter yang dipergunakan PT X, yang merupakan badan usaha yan bergerak di bidang usaha minyak dan gas bumi, dalam melakukan kontrol terhadap anak-anak perusahaan yang dibentuknya. Dalam charter PT X tersebut, disebutkan bahwa pemberlakukan charter ini dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham dari masing-masing anak perusahaan hulu. Sehingga apabila tidak diterapkan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham, maka charter tersebut belum memiliki kekuatan mengikat bagi anak perusahaan hulu.

---

This thesis is concerning the application of charter of corporate relation between and inter-subsidiary company. The purpose of this charter is to regulate the distribution of duties, authorities, synergy, coordination, and communication between the holding company as the responsible party/caretaker and business/activities supervisor with subsidiary company as the operating arm of holding company in strategy performance and operational implementation in order to achieve the best interest of the holding company.

This thesis also concerning the responsibilities of Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders of holding company and its subsidiaries by the existence of such charter. In this matter, writer takes an example, the charter that used by PT X, is a business entity in oil and gas sector, in conducting the control against its subsidiaries. In such charter of PT X stated that the enforceability of this charter is conducted through the mechanism of General Meeting of Shareholders of each of subsidiaries. In consequence of the General Meeting of Shareholders is not conducted, such charter has not had a binding effect to its subsidiaries."

"Hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan mencerminkan dinamika kompleks yang dipengaruhi oleh perbedaan sistem hukum dan regulasi di setiap negara. Di Indonesia, hubungan ini diatur oleh Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, yang menegaskan prinsip pemisahan kepribadian hukum dan tanggung jawab terbatas. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang kokoh untuk memastikan kepastian hukum dalam hubungan antara induk dan anak perusahaan. Namun, kelemahannya terletak pada keterbatasan fleksibilitas untuk menangani kasus tertentu, seperti penyalahgunaan kekuasaan oleh perusahaan induk yang merugikan anak perusahaan, kreditur, atau pemangku kepentingan lainnya. Sebaliknya, di Amerika Serikat, pendekatan hukum yang berbasis preseden memungkinkan fleksibilitas lebih besar dalam menentukan tanggung jawab perusahaan induk. Doktrin seperti piercing the corporate veil memberikan pengadilan wewenang untuk mengesampingkan batas hukum antara induk dan anak perusahaan dalam kasus-kasus khusus, seperti penipuan atau kontrol dominan yang tidak wajar. Pendekatan ini memberikan ruang untuk adaptasi terhadap kasus spesifik, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa inkonsistensi antar negara bagian akibat otonomi masing-masing yurisdiksi dalam menetapkan aturan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki kelebihan dan kekurangan yang saling melengkapi. Pengaturan ideal untuk hubungan antara induk dan anak perusahaan perlu mengintegrasikan kepastian hukum yang tegas seperti di Indonesia dengan fleksibilitas hukum seperti di Amerika Serikat. Regulasi ideal harus melibatkan perlindungan bagi pemangku kepentingan, transparansi dalam tata kelola perusahaan, dan pengawasan yang efektif. Selain itu, kerangka hukum yang dirancang untuk mendukung inovasi dan sinergi antara induk dan anak perusahaan dapat menciptakan hubungan yang berkelanjutan dan kompetitif dalam lanskap bisnis global yang semakin dinamis. Dengan pendekatan ini, hubungan antara induk dan anak perusahaan dapat dikelola secara efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal maupun internasional.

---

The relationship between a parent company and its subsidiaries reflects the complex dynamics influenced by the different legal and regulatory systems in each country. In Indonesia, this relationship is governed by the Law on Limited Liability Companies, which emphasizes the principle of separation of legal personality and limited liability. This regulation provides a solid legal foundation to ensure legal certainty in the relationship between parent and subsidiary. However, its weakness lies in the limited flexibility to deal with specific cases, such as abuse of power by the parent company to the detriment of the subsidiary, creditors or other stakeholders. In contrast, in the United States, the precedent-based approach of the law allows for greater flexibility in determining the parent company's liability. Doctrines such as piercing the corporate veil give courts the authority to waive the legal boundary between parent and subsidiary in special cases, such as fraud or unreasonably dominant control. This approach provides room for adaptation to specific cases, but also presents the challenge of interstate inconsistencies due to each jurisdiction's autonomy in setting the rules. This comparison shows that both legal systems have complementary strengths and weaknesses. The ideal regulation for the relationship between parent and subsidiary needs to integrate strict legal certainty as in Indonesia with legal flexibility as in the United States. The ideal regulation should involve protection for stakeholders, transparency in corporate governance, and effective oversight. In addition, a legal framework designed to support innovation and synergy between parent and subsidiary can create a sustainable and competitive relationship in an increasingly dynamic global business landscape. With this approach, the relationship between parent and subsidiary can be effectively managed to support economic growth at both local and international levels."

"ABSTRAKPerubahan Anggaran Dasar Induk Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri Menjadi Penanaman Modal Asing menimbulkan implikasi yuridis karena status induk perusahaan berubah dari perseroan terbatas penanaman modal dalam negeri menjadi perseroan terbatas penanaman modal asing, hal ini berpengaruh terhadap anak perusahaan dan terdapat implikasi perubahan status induk perusahaan terhadap anak perusahaan apabila kegiatan usaha anak perusahaan merupakan sektor yang tertutup untuk asing atau melebihi batas persentase yang diperbolehkan untuk asing. Penulisan tesis ini dikaji berdasarkan metode yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum dengan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait tentang penanaman modal dan perusahaan serta peraturan perundang-undangan lain yang mendasarinya. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh atas berubahnya status induk perusahaan dari Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing yaitu perubahan status anak perusahaan menjadi penanaman modal asing berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal karena terdapat unsur modal asing yang masuk ke dalam perseroan tetapi induk perusahaan tersebut tidak termasuk dalam penanam modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6. Implikasi perubahan status induk perusahaan terhadap anak perusahaan apabila kegiatan usaha anak perusahaan merupakan sektor yang tertutup untuk asing atau melebihi batas persentase yang diperbolehkan untuk asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyatatan Di Bidang Penanaman Modal yaitu timbul kewajiban untuk melakukan pengalihan saham kepada orang perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang kepemilikan sahamnya tidak ada unsur modal asing sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan Pasal 1 angka 8 UUPM. Hal lain yang dapat dilakukan adalah penyesuaian mengenai bidang usaha, dimana anak perusahaan dapat melakukan perubahan bidang usaha yang sesuai.

---

ABSTRACTAmendment of Article of Association Domestic Capital Investment Holding Company Becomes Foreign Capital Investment raised legal implication because of holding company status changed from Article of Association Domestic Capital Investment Holding Company Becomes Foreign Capital Investment, it affects to subsidiary and there is implication because of holding company status has changed to the subsidiary if subsidiary business sector are closed of foreign investor or maximum percentage allowed for foreign investment. Writing method uses is a normative legal research method and data used is primary data. The result show the impact because of holding company status changed from Domestic Capital Investment Holding Company Becomes Foreign Capital Investment is subsidiary company should be change become foreign investment based on Article 1 Point 8 Law Of The Republic Of Indonesia Number 25 Of 2007 Concerning Investments because there is foreign capital as mentioned in Article 1 Point 6. Implication of holding company status has changed to the subsidiary if subsidiary business sector are closed of foreign investor or maximum percentage allowed from foreign investment pursuant to Presidential Regulation No. 44 of 2016 regarding the List of Business Fields That Are Closed and Business Fields That Are Conditionally Open for Investment is should assign their share to Indonesian citizen s or Indonesian legal entity ies which is there is no foreign capital as mentioned in Article 1 Point 8. Another way, the subsidiary should change their business field."

"ABSTRACTPenyalahgunaan Perseroan Terbatas untuk melakukan tindakan kejahatan keuangan di Indonesia cenderung meningkat belakangan ini. Penyalahgunaan tersebut dilakukan dengan menerapkan konsep beneficial ownership, suatu konsep kepemilikan properti yang berasal dari sistem hukum common law, yaitu konsep yang membedakan antara pemilik secara hukum legal owner dan pemilik sebenarnya beneficial owner . Skripsi ini membahas konsepsi beneficial ownership dan pengaturannya di Indonesia, urgensi pengaturan transparansi beneficial ownership untuk Perseroan Terbatas di Indonesia, dan bagaimana sebaiknya materi pengaturan tentang transparansi beneficial ownership untuk Perseroan Terbatas di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengutamakan data sekunder, penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep beneficial ownership tidak dikenal dalam sistem hukum perdata di Indonesia, khususnya hukum tentang kebendaan. Namun, dalam praktik, konsep ini digunakan karena adanya pengaruh sistem hukum common law melalui peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Pasar Modal, Undang-undang Perbankan, dan pelaksanaan dari asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melalui berbagai jenis perjanjian. Terdapat setidaknya dua urgensi pengaturan transparansi beneficial ownership untuk Perseroan Terbatas di Indonesia yaitu untuk mengurangi kejahatan atau pelanggaran keuangan yang dilakukan Perseroan Terbatas dengan menggunakan konsep beneficial ownership dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi dan perekonomian Indonesia. Adapun materi pengaturan tentang transparansi beneficial ownership setidaknya merumuskan empat hal, yaitu definisi beneficial owner, kewajiban pencatatan beneficial ownership, sistem basis data pengumpulan informasi beneficial ownership yang terpadu dan adanya sanksi terhadap pelanggaran kewajiban pencatatan beneficial owner.

---

ABSTRACTThe trend to misuse Limited Liability Companies for illicit financial activities has increased in recent years. Such misuse has been done through the framework of the beneficial owner concept, an ownership concept property which stems from the common law system, which differentiates the legal owner and the beneficial owner. This thesis discusses the beneficial ownership concept and its current regulation in Indonesia, the urgency to regulate transparency of beneficial ownership for Limited Liability Companies in Indonesia, and the scope of issues that should be regulated concerning transparency of beneficial ownership in Indonesia. Using a juridical normative research method which utilizes secondary data, this thesis concludes that the concept of beneficial ownership is not recognized in the civil law tradition of Indonesia, particularly its property law. However, in practice, this concept can be found, due to significant influence from the common law system, manifested in existing regulations such as the Limited Liability Companies Law, the Capital Markets Law, the Banking Law, and through the application of the freedom of contract norm which is governed in the Third Book of the Indonesian Civil Code and implemented through various agreements. As for the urgency of regulating the transparency of beneficial ownership, there are at least two reasons, which are to reduce financial crime or violations committed through Limited Liability Companies using the beneficial ownership concept and to increase investor trust in the investment climate and economy of Indonesia. Regarding the scope of issues to be governed, there should be at least four points, which are the definition of beneficial owner, registration of beneficial ownership, an integrated database to collect beneficial ownership information, and sanctions arising from a violation of the obligation to register."

"Tesis ini mengkaji mengenai hubungan hukum dalam suatu perusahaan grup, terutama antara perusahaan induk dan perusahaan anak, serta pertanggungjawaban perusahaan induk perusahaan yang menjadikan perusahaan anak sebagai corporate guarantor menurut hukum perdata khususnya hukum perseroan terbatas.Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang mandiri, sehingga setiap perusahaan yang tergabung dalam perusahaan grup, dalam melakukan suatu perbuatan hukum akan menjadi tanggung jawab perusahaan itu sendiri. Namun dengan adanya keterkaitan antara perusahaan induk dan perusahaan anak, mengakibatkan terjadinya dualisme peran perusahaan induk. Dualisme terlihat dari tindakan perusahaan induk yang menjadikan perusahaan anak sebagai corporate guarantor dan hal tersebut berpotensi merugikan pihak ketiga, yang mengakibatkan perusahaan induk dapat dimintakan pertanggungjawabannya melalui prinsip piercing the corporate veil.Peraturan mengenai perusahaan induk dan perusahaan anak dalam suatu perusahaan grup yang berlaku saat ini kurang efektif karena menggunakan pendekatan perseroan secara tunggal, sedangkan perusahaan induk dan perusahaan anak merupakan perseroan dalam bentuk jamak yang pada faktanya merupakan satu kesatuan.

---

This thesis examines the legal relationship in a group company, especially between the holding company and the subsidiary company, as well as the accountability of the holding company for appointing the subsidiary company as corporate guarantor according to civil law, specifically the law of limited liability company.Limited liability company is an independent legal entity, and any company incorporated in a group company, in conducting a legal act will be the responsibility of the company itself. However, with the connection between the holding company and the subsidiary company, resulting in dualism role of the holding company. Dualism is seen from the actions of the holding company that appoints the subsidiary company as corporate guarantor, such matter has the potential to harm third parties. The holding company may be held accountable through the principle of piercing the corporate veil.Regulation concerning the holding company and subsidiary company in a group company are currently ineffective as it uses a single corporate approach, while the holding company and subsidiary are companies in the plural form which in fact is a unity."

"Skripsi ini membahas tentang pengaruh citra perusahaan induk, citra perusahaan cabang di negara lain, dan perceived consumer image dari majalah Cosmopolitan terhadap pemilihan produk yang dilakukan oleh konsumen. Di dalam variabel citra perusahaan induk, citra perusahaan cabang di negara lain, dan perceived consumer image terdapat indikator-indikator yang berujung pada pemilihan produk majalah Cosmopolitan oleh konsumen. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa citra perusahaan induk dan citra perusahaan cabang di negara lain tidak berpengaruh secara langsung dalam pemilihan produk yang dilakukan oleh konsumen, namun perceived consumer image merupakan faktor yang berpengaruh secara signifikan pada pemilihan produk oleh konsumen. Pada penelitian ini juga terdapat implikasi manajerial serta saran bagi penelitian selanjutnya.

---

This study discusses the influence of firm's home business unit image, firm's foreign business unit image, and perceived consumer image of Cosmopolitan magazine for consumer's product choices. In the firm's home business unit image, firm's foreign business unit image, and perceived consumer image variables, there are indicators that led to the consumer's product choices on Cosmopolitan magazine. This research resulted in the conclusion that the firm's home business unit image and firm's foreign business unit image have no direct influence in the consumer's product choices, but perceived consumer image is a factor which significantly influence the consumer's product choices. In this study, there are also managerial implications and suggestions for further research."