Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
The book seeks to provide readers with a broad multidisciplinary perspective on copyright law and copyright infringement by presenting paired articles by lawyers and non-lawyers that address such key questions as the relationship between plagiarism and copyright infringement, the impact of robust copyright law on either impeding or promoting creativity, whether the strong copyright law can maintain its normative appeal in the face of a general public that has not been responding to campaigns against "copyright piracy," the legal boundary between illegal imitation and legal inspiration, and how copyright has changed over time and how such changes may relate to the cultural norms of creators in different fields, among other questions. The paired articles are presented in sections devoted to history, comparative law, economics, linguistics, computer software, information studies, literature, art, sociology/​music, and criminology.

Abstrak :
[;Skripsi ini menggambarkan bajak laut sebagai isu keamanan dalam hukum internasional. Fokus pembahasan adalah terhadap rezim hukum internasional tentang bajak laut dari berbagai sumber hukum internasional. Salahs satunya adalah Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut yang mengandung peraturan dan definisi bajak laut dan juga rangka untuk pembrantasanya dengan kerjamasa antar-negara. Dengan menggunakan metode analisa-deskriptif, skripsi ini mengalisa dan menguji efektifitas hukum internasional sebagai alat untuk membrantas bajak laut. Contoh yang digunakan dalam skripsi ini adalah situasi di Teluk Aden dan di Selat Malaka, yang keduanya terkenal rawan bajak laut. Skripsi ini menyatakan bahwa tindakan PBB di Teluk Aden terhadap ancaman bajak laut melalui kontingen militer mancanegara telah membuktikan bahwa hukum internasional efektif dalam membrantas bajak laut berdasarkan statistika yang menunjukan turun dan jatuhnya kejadian-kejadian perompakan. Namun, tindakan tersebut hanya dapat menghasilkan keamanan sementara. Di lain kata di Selat Malaka, hukum internasional telah terbukti tidak terlalu efektif dalam pembrantasan bajak laut. Yang lebih efektif dalam pembrantasan bajak laut dan menghasilkan keamanan jangka panjang adalah rangka-rangka kerjasama regional dan multilateral seperti ReCAAP.

---

This thesis explores the concept of maritime piracy as security issue in international law. The discussion explores the existing regime of international laws governing maritime piracy from various sources of international law. Most prominent is the United Nations Convention on the Law of the Sea, which contains provisions regarding the definition of piracy and its repression through international cooperation. Through the descriptive-analysis method, this thesis analyzes and evaluates the effectiveness of international law as a tool to combat piracy. The example used in this thesis is the situation in the Gulf of Aden and the Strait of Malacca, both of which are prominent hotspots for pirate activities in recent years and are very different from one another in terms of geographical and political aspects. This thesis stipulates that the international response to the problem of piracy in the Gulf of Aden has been effective as can be seen in the decline and collapse of pirate activities in the Gulf of Aden, brought about by the counter-piracy operations of the multinational combined maritime forces task forces. However its long-term sustainability remains questionable. Whereas in the Strait of Malacca, the stipulations of UNCLOS 1982 are too narrow and undermine its effectiveness as a tool to combat piracy. Instead, in the Strait of Malacca, regional and multilateral cooperation avenues have been very effective in combating piracy and ensuring long-term security., Skripsi ini menggambarkan bajak laut sebagai isu keamanan dalam hukum internasional. Fokus pembahasan adalah terhadap rezim hukum internasional tentang bajak laut dari berbagai sumber hukum internasional. Salahs satunya adalah Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut yang mengandung peraturan dan definisi bajak laut dan juga rangka untuk pembrantasanya dengan kerjamasa antar-negara. Dengan menggunakan metode analisa-deskriptif, skripsi ini mengalisa dan menguji efektifitas hukum internasional sebagai alat untuk membrantas bajak laut. Contoh yang digunakan dalam skripsi ini adalah situasi di Teluk Aden dan di Selat Malaka, yang keduanya terkenal rawan bajak laut. Skripsi ini menyatakan bahwa tindakan PBB di Teluk Aden terhadap ancaman bajak laut melalui kontingen militer mancanegara telah membuktikan bahwa hukum internasional efektif dalam membrantas bajak laut berdasarkan statistika yang menunjukan turun dan jatuhnya kejadian-kejadian perompakan. Namun, tindakan tersebut hanya dapat menghasilkan keamanan sementara. Di lain kata di Selat Malaka, hukum internasional telah terbukti tidak terlalu efektif dalam pembrantasan bajak laut. Yang lebih efektif dalam pembrantasan bajak laut dan menghasilkan keamanan jangka panjang adalah rangka-rangka kerjasama regional dan multilateral seperti ReCAAP.

---

This thesis explores the concept of maritime piracy as security issue in international law. The discussion explores the existing regime of international laws governing maritime piracy from various sources of international law. Most prominent is the United Nations Convention on the Law of the Sea, which contains provisions regarding the definition of piracy and its repression through international cooperation. Through the descriptive-analysis method, this thesis analyzes and evaluates the effectiveness of international law as a tool to combat piracy. The example used in this thesis is the situation in the Gulf of Aden and the Strait of Malacca, both of which are prominent hotspots for pirate activities in recent years and are very different from one another in terms of geographical and political aspects. This thesis stipulates that the international response to the problem of piracy in the Gulf of Aden has been effective as can be seen in the decline and collapse of pirate activities in the Gulf of Aden, brought about by the counter-piracy operations of the multinational combined maritime forces task forces. However its long-term sustainability remains questionable. Whereas in the Strait of Malacca, the stipulations of UNCLOS 1982 are too narrow and undermine its effectiveness as a tool to combat piracy. Instead, in the Strait of Malacca, regional and multilateral cooperation avenues have been very effective in combating piracy and ensuring long-term security.]

Abstrak :
Agricultural material piracy as an illegal and imperialistic act may cause negative impacts such as: (a) violation on a country's sovereignty, (b) negatively affects the economics of local communities, and (c) decrease or even destroy particular species or plant varieties. Such a piracy may be prevented by developing related laws and rules as well as enforcement policy. In a center-periphery relation, the primary problem of Indonesian scientific community lies on weak discursive power and lobbying capability. Furthermore, Indonesia's position on socio-politics, economy and technology is also weak. Some alternatives to prevent biological piracy are developing related laws and rules, applying affirmative policy and social campaign on related action program.

Abstrak :
Piracy merek masih banyak terjadi di Indonesia meskipun kita sudah menganut sistem pendaftaran konstitutif. Ini menunjukkan bahwa ada kendala lain yang menyebabkan masih memungkinkannya piracy merek untuk dilakukan dan berkembang di Indonesia. Piracy merek ini Brat kaitannya dengan merek terkenal. Sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Paris, juga sebagai anggota WTO, Indonesia wajib melindungi keberadaan merek terkenal. Namun, di Indonesia merek terkenal mempunyai permasalahannya sendiri, c?iantaranya regulasi yang belum jelas. Maka pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI) terhadap suatu permohonan pendaftaran merek memegang peranan panting dalam mencegah pembajakan merek. Dirjen HaKI-pun mempunyai kendalanya sendiri dalam melakukan pemeriksaan substantif. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti hubungan pemeriksaan substantif dengan pembajakan merek, tanggung jawab Dirjen HaKI terhadap putusan yang telah dibuat bila terjadi pembajakan merek, dan upaya hukum korban pembajakan merek. Dengan metode penelitian normatif, melalui bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum utama, penelitian ini mempunyai sifat perskriptif. Dan basil penelitian, penulis menemukan Undang-Undang Merek kita sekarang mempunyai celah hukum dalam melindungi merek terkenal, namun juga memberikan upaya hukum bagi korban pembajakan merek, serta Dirjen HaKI dalam juga sangat membutuhkan bantuan pihak-pihak lain dalam tugasnya.

Abstrak :
Tesis ini dimaksudkan untuk rnendalami bagaimana prelindungan hak cipta bagi penulis buku di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa buku merupakan jendela dunia sebab dengan buku kita bisa belajar apa saja untuk mengasah penalaran dan intelegensia bangsa. Namun demikian bagi penulis buku saat ini terganjal oleh maraknya praktek-praktek pembajakan buku yang dapat mematahkan semangat para penulis maupun penerbit, dan banyak pihak yang dirugikan dengan praktek semacam ini. Penulis mengajukan permasalahan bagaimana Undang-Undang Hak Cipta melindungi penulis buku, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembajakan buku dan akibatakibatnya, siapa saja yang dirugikan dan bagaimana usaha penegakan hukumnya. Akibat yang jelas adalah timbulnya kerugian dari bidang ekonomi karena hak ekonomi penulis terampas, juga penerbit maupun negara. Dengan adanya pembajakan buku yang matting hanyalah para pelaku dengan modal seadanya akan mendapatkan hasil yang berlimpah. Sebaliknya penulis, penerbit dan negara yang rugi. Mengingat hal semacam ini Undang-undang Hak Cipta mencoba mengatur dan memuat sanksi yang cukup keras terhadap para pembajak, namun patut disayangkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sampai sekarang belum ada peraturan pelaksanaannya, sedangkan para penegak hukum belum optimal dalam penegakan Undang-Undang Hak Cipta, sering dijumpai aparat kurang mendukung pemberantasan pembajakan buku. Apabila terjadi pembajakan buku dan pelakunya tertangkap tidak diproses jalur hukum tetapi diselesaikan secara ekonomi dalam arti dengan damai. Jalan ini sebenarnya tidak terlalu salah karena lebih menguntungkan, namun dalam pembelajaran penegakan hukum tidak akan terwujud, karena membuka terjadinya praktek KKN. Kondisi yang demikian ini dapat dikarenakan budaya hukum di Indonesia masih relatif rendah, padahal budaya hukum merupakan kunci bagi tercapainya suatu pembangunan sistem hukum di suatu negara. Akhirnya penulis mengambil kesimpulan dan mengajukan saran sebagai berikut :
a. Hak cipta penulis buku sudah terakomodasi dalam Undang-Undang Hak Cipta, dan aturan internasionalpun sudah dicakup di dalamnya karena Indonesia sudah meratifikasi konvensi internasional yang menyangkut hal itu.
b. Pembajakan buku di Indonesia dipengaruhi berbagai aspek, baik aspek social budaya, hukum maupun ekonomi.
c. Dalam penegakkan hukum masih terjadi hambatan-hambatan yang terutama di bidang struktur, dan budaya hukum. Saran :
a. Penegakkan hukum dalam kasus pembajakan buku seyogyanya diterapkan secara konsisten, melalui pendekatan hukum bukan pendekatan ekonomi.
b. Prinsip pengadilan yang cepat dan murah diusahakan secepat mungkin dapat diwujudkan sehingga masyarakat akan lebih memilih penyelesaian melalui jalur hukum bukan pendekatan ekonomi.
c. Segera diterbitkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Abstrak :
Perkembangan Internet yang pesat mendorong industri online content service tumbuh dengan cepat. Banyak aplikasi yang menyediakan akses untuk download musik digital melalui Smartphone, Tablet, MP4 Player, atau Personal Computer. Untuk dapat berhasil dalam menjual musik digital secara online, sangatlah penting untuk mengetahui alasan kenapa pelanggan mau atau tidak mau membayar untuk musik digital online. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa pengaruh persepsi nilai terhadap minat beli musik digital melalui iTunes Store dan menganalisa pengaruh kesadaran etis konsumen tentang pembajakan online terhadap ke dua variable tersebut. Dengan menggunakan aplikasi Lisrel sebagai pengolah data, perceived usefulness tidak terbukti memberikan pengaruh positif terhadap perceived value. Perceived of enjoyment memberikan pengaruh positif signifikan terhadap perceived value. Technicality memberikan pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap perceived value, Perceived fee memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap perceived value. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa persepsi nilai memberikan pengaruh positif signifikan terhadap minat beli musik digital melalui iTunes Store dan pengaruh kesadaran etika diri konsumen yang tinggi tentang pembajakan online memberikan pengaruh positif signifikan terhadap persepsi nilai dan keinginan membeli musik digital di iTunes Store. ......The proliferation of the internet has encouraged the growth of online content service industry. There are lots of applications that provide access to download digital music through Smartphone, Tablet, MP4 Player, or Personal Computer. In order for the music digital to succeed, it is essential to understand why consumers are willing to pay for digital music online. The purpose of this study is to analyze the influence of perceived value and purchase intention in the context of digital music through iTunes Store and analyze the influence the ethical self-efficacy for online piracy with the other two variable. With Lisrel application to run the data, the result indicate perceived usefulness doesn’t have significant influence on perceived value, while perceived of enjoyment have significant influence on perceived value. Technicality doesn’t have significant influence on perceived value. Perceived fee have negative significant influence on perceived value. The result indicate that perceived value have significant influence on purchase intention in the context of music digital through iTunes Store and the ethical self-efficacy for online piracy have significant influence on perceived value and purchase intention.

Abstrak :
This study explores why Chinese consumers use pirated software programs and how they think about their illegal use, relying on Q methodology. we developed 32 Q statements that outline reasons for using pirated software and surveyed 30 respondents from public officials, and software companies employees to students, professors, researchers, and the public. we developed four Q factors to describe four types of response to the use of pirated software. One group addresses a normative legal response, the second makes an economic utility argument, the third calls for punishing violators, and the fourth claims that they find themselves facing an uncomfortable dilemma in having to choose between the cheapness of illegal software and its illegality. chinese respondents believe that government intervention can reduce the extent of illegal use (normative legal) and that intellectual property should be protected (economic utility). furthermore, they acknowledged that the illegal use of software is a socio-structural problem across all social groups rather than a problem of a specific demographic group, such as a group of teenagers. Future research is required to explore not only whether or not perceptions regarding the use of illegal software vary from country to country but also how Confucian culture and norms are related to attitudes about the widespread use of counterfeit products in Asian countries.

Abstrak :
The loss due to the infringement to Intellectual Property Rights especially to copyright is very high. Indonesia is dubbed as "Heaven for Piracy". Every year, the state has suffered a loss in the amount of 40 billion rupiah in tax because of the piracy. Due to the economic growth and the buying power the people, approximately 40 million cassettes and CDs are absorbed by the market every month. But of the above mentioned number, only 2 million of cassettes as well as CDs are produced byt he official producers, whereas the rest totaling 38 million cassettes and CDs are supplied by the pirates.