Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perilaku pemilih merupakan salah satu aspek yang dibahas adalah tingkah laku individual warga negara dalam kaitannya dengan pilihan dalam pemilu. Tesis ini mengkaji berbagai alasan yang mendasari pemilih menggunakan hak pilihnya mendukung salah satu partai politik. Penelitian ini ingin mengetahui perbedaan pemilih yang memberikan dukungan terhadap partai politik antara penduduk asli dan pendatang di desa Bojonggede dalam pemilu. Pemilihan Umum pasca Orde Baru merupakan pemilu yang cukup demokratis, itu terlihat bahwa perolehan suara partai politik didistribusikan secara merata kepada partai politik peserta pemilu di desa Bojonggede. Penelitian ini sangat menarik karena faktor penduduk pendatang yang memberikan sumbangan terhadap tingginya tingkat partisipasi politik dalam pemilu 1999, di desa -kota Bojonggede. Jawaban terhadap masalah tersebut yang berpengaruh terhadap perilaku pemilih dalam pemilu ada 4 variabel yaitu, identifikasi partai, orientasi kandidat/calon, orientasi isu dan karateristik sosial. Dengan demikian variabel identifikasi partai merupakan yang mendasari seseorang memilih atau tidak memilih kepada salah satu partai politik dalam pemilu. Pemilih yang mempunyai identifikasi partai kepada partai politik tertentu hampir dapat dipastikan akan menjatuhkan pilihanya kepada parpol dalam pemilu. Variabel karakteristik sosial yang mengacu kepada tiga indikator yaitu pendidikan, pekerjaan dan penghasilan yang berkaitan dengan perilaku pemilih. Adanya kaitan antara karakteristik sosial tertentu dengan pilihan kepartaian seseorang. Alasan utama yang mendasari pilihan tersebut berdasarkan pada hubungan ini yaitu masalah keinginan adanya perubahan dalam sistem politik. Pemilih yang karakteristik sosial tinggi ada kecenderungan memilih parpol Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sedangkan mereka yang karakteristik sosial rendah kecenderungan mendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan partai Golongan Karya (Golkar). Perilaku pemilih di desa Bojonggede dalam memberikan pilihanya kepada sebuah partai politik lebih dilatar belakangi oleh faktor identifikasi partai. Pada penduduk asli identifikasi partai lebih dipengaruhi oleh faktor sentimen agama,sedangkan pada penduduk pendatang dipengaruhi oleh faktor ideologi politik. Mengenai variabel karakteristik sosial, orientasi kandidat, dan orientasi isu, bagi penduduk asli tidak menjadi faktor yang menentukan. Sementara bagi penduduk pendatang variabel tersebut masih menjadi pertimbangan,meskipun persentasenya relatif kecil dibandingkan dengan variabel identifikasi partai.

Abstrak :
Suku Batak adalah salah satu suku yang mendiami Pulau Sumatera. Secara geografis, suku Batak diapit oleh.suku Aceh di sebelah Utara, dan Minangkabau di sebelah Selatan. Menurut sejarah, asal-usul suku Batak berasal dari India. Namun belum ada penelitian Anthropologi yang mendalam mengenai kedatangan orang Batak pertama ke Sumatera. Keadaan sekarang ini, daerah asal tempat tinggal suku Batak di Sumatera, berada di wilayah dataran tinggi pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Pusat-pusat asal tempat tinggal itu secara geografis terletak di Propinsi Daerah tingkat I Sumatera Utara, di Kabupaten Daerah tingkat II: Tanah Karo, Simalungun, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Suku Batak masih dapat dikelompokkan ke dalam beberapa sub-suku. Ada penulis yang mengklasifikasikan suku Batak terdiri dari: Karo, Simalungun, Pakpak, Sipirok-Mandailing, dan Toba. Yang tergolong ke dalam pendapat ini adalah J.C. Vergouwen dan Heiman Billy Situmorang. Kelompok penulis lain berpendapat, selain yang disebutkan tadi (Karo, Simalungun, Pakpak, Sipirok-Mandailing, dan Toba), masih ikut tergolong ke dalamnya Gayo-Alas yang berdiam di Propinsi Aceh. Yang tergolong ke dalam pendapat ini adalah Batara Sangti dan Nalom Siahaan. Dalam tesis ini penulis lebih condong kepada penggolongan yang dilakukan aleh J.C. Vergouwen dan Billy Situmorang. Sebab adat dan falsafah Gayo-Alas lebih banyak perbedaannya daripada persamaannya dibandingkan dengan kelima sub-suku Batak lainnya. Misalnya sistem kekeluargaan Gayo-Alas lebih dekat pada sistem parental (patrimatri lineal), sedangkan kekeluargaan Batak adalah sistem patrilineal. Kekerabatan masyarakat Batak diikat oleh falsafah dalihan na tolu, sedangkan pada masyarakat Gayo-Alas, hal ini tidak terlihat begitu tegas. Ada yang memakai dalihan na tolu dan ada yang tidak. Berkaitan dengan masalah pemerintahan, memang terdapat perbedaan yang nyata di antara kelima sub-suku di atas. Misalnya saja antara Toba dengan Simalungun. Pada Batak Toba, manusia itu dipandang sama. Semua orang memiliki hak dan kewajiban adat yang sama. Konsep pemilikan tanah pada masyarakat Toba adalah hak ulayat, dan semua warga dipandang berstatus sama-sama raja. Sedangkan pada Batak Simalungun adalah sebaliknya. Manusia dipandang mempunyai kelas yang berbeda, ada kelas raja yang memerintah dan ada kelas rakyat yang diperintah. Suatu wilayah kerajaan dipandang sebagai milik raja, sehingga orang yang berdiam di wilayah itu adalah rakyat yang mengerjakan milik raja tersebut. Raja memiliki sebuah Istana untuk menjalankan kekuasaannya. Situasi ini mirip dengan sistem pemerintahan kerajaan di Jawa. Simalungun di masa lampau terdiri dari beberapa kerajaan.

Abstrak :
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana isi pemberitaan tentang perempuan, khususnya dalam berita Kampanye Pemilu 2004 di media massa cetak nasional, ditinjau dari aspek karakteristik berita maupun kualitas berita. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat bagaimana representasi perempuan dalam berita kampanye Pemilu 2004 dengan rnenggunakan beberapa indikator seperti kecenderungan media cetak tersebut untuk menempatkan perempuan melalui tata letak berita maupun pemilihan perempuan sebagai narasumber berita, serta isu-isu apa saja tentang perempuan yang berkembang selama beriangsungnya kampanye. Permasalahan dibatasi pada berita langsung tentang peristiwa kampanye Pemilu Legislatif yang diadakan selama 22 hari, yaitu mulai dari tanggal 11 Maret 2004 sampai dengan tanggal 1 April 2004. Selain itu, berita yang diambil juga hanyalah berita yang memuat perempuan sebagai titik utama pemberitaan atau sebagai narasumber dalam menyikapi suatu peristiwa tertentu selama kampanye berlangsung. Teknik analisis isi diambil dengan pertimbangan bahwa yang menjadi obyek penelitian adalah isi pesan yang disampaikan oieh media komunikasi. Media yang diteliti adalah Suara Pembaharuan, Republika dan Kompas, dengan mempertimbangkan visi dan misi organisasi yang berbeda, sehingga corak dan orientasi pemberitaan pun dianggap berbeda secara signifikan. Data dikumpulkan melalui kliping berita dan wawancara dengan redaksi media, sedangkan untuk data sekunder berupa transkrip wawancara dari beberapa penelitian serupa terdahulu, dan studi pustaka. Analisis dilakukan secara multi-level dan multi-stage dalam tiga tataran atau aras, yaitu tekstual, wacana dan sosiokultural. Untuk analisis teks, data tekstual didapat dengan memperbandingkan sejumlah karakteristik produk berita, seperti sebaran, jenis berita, panjang kolom, jenis kelamin narasumber, status narasumber dan posisi narasumber perempuan dalam berita, serta kualitas berita, dengan indikator faktualitas serta imparsialitas. Sedangkan analisis wacana dilakukan terhadap sejumlah data sekunder tentang kebijakan redaksional media yang bersangkutan, hubungan pemilik dan pengelola media serta pasar pembaca. Untuk praktek sosiokultural, analisis terutama difokuskan pada bagaimana perempuan dalam dunia domestik dan dunia publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan kurang mendapat akses ke dunia publik, karena representasi perempuan di media lebih kecil, hampir setengahnya, daripada representasi laki-laki yang dijadikan sebagai narasumber oleh media cetak nasional. Dilihat dari komposisi perbandingan status perempuan dan laki-laki yang menjadi narasumber, masih ada kecenderungan media untuk belum memberikan akses yang sama dan berimbang bagi semua profesi yang ada, khususnya perempuan, untuk menjadi narasumber utama. Perempuan masih lebih banyak diletakkan sebagai sumber pengamatan saja. Walaupun sebagian besar berita sudah obyektif, tetapi ternyata isu perempuan belum menjadi isu penting bagi media massa. Walaupun isu keterwakilan 30 % perempuan dalam lembaga legislatif telah menjadi sebuah peraturan hukum, ternyata isu itu hanya muncul dua kali dalam keseluruhan berita Kampanye Pemilu 2004. Isu-isu tentang perempuan lainnya yang juga dimuat hanya sebatas segelintir isu saja. Dukungan terhadap peran dan akses perempuan yang lebih luas ke dunia politik, atau dunia publik, ternyata sangat kecil. Terbukti hanya sedikit sekali berita yang mengindikasikan dukungan terhadap gerakan wanita. Dari praktek wacana pun ternyata masih banyak kata-kata yang digunakan oleh media cetak justru menghubungkan perempuan dengan dunia domestik, dengan suami atau keluarga besarnya. Perempuan di dunia publik belum dihargai sebagai dirinya sendiri, tetapi selalu dikaitkan dengan nama besar pihak domestik. Hasil penelitian memberikan implikasi perlunya upaya lebih keras bagi, baik dari kaum perempuan maupun kaum laki-laki yang mendukung gerakan pemberdayaan perempuan untuk memberikan ruang publik yang lebih luas bagi perempuan. Bagi kaum perempuan, kesempatan yang ada untuk masuk ke dunia publik sebaiknya digunakan dengan baik. Bagi kalangan media massa sendiri, walaupun sudah seringkali dibicarakan, tetapi ternyata masih kurang akses yang disediakan oleh media massa bagi kaum perempuan. Karena itu diperlukan pemahaman dan pengamatan akan perspektif gender yang lebih mendalam di kalangan redaksi media massa. Dari hasil penelitian ini direkomendasikan untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam tentang manajemen redaksional di berbagai surat kabar lainnya serta penelitian lanjutan tentang manajemen media. Selain itu, diperlukan langkah aksi yang lebih konkrit untuk menekan pihak media massa agar membuka ruangnya lebih luas lagi bagi kepentingan suara kaum perempuan.

Abstrak :
Latar belakang peneliti mengangkat penelitian ini adalah adanya catatan sejarah depolitisasi pada masyarakat Tionghoa dalam perjalanan demokrasi dan alur politik bangsa Indonesia. Diantaranya perlakuan diskriminasi terhadap masyarakat Tionghoa pada masa pemerintahan Orde Baru baik secara politik, sosial maupun kultural. Diskriminasi inilah yang pada akhirnya membuat sebagian besar masyarakat Tionghoa menarik diri dari percaturan politik nasional maupun lokal, fenomena dan streotif yang berkembang kemudian adalah masyarakat Tionghoa anti politik dan partisipasi politik mereka sangat rendah. Setelah reformasi digulirkan sebagian besar payung hukum serta bentuk-bentuk diskriminasi tersebut telah dihilangkan artinya masyarakat Tionghoa memiliki kesempatan dan ruang gerak yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam kancah politik nasional maupun daerah. Untuk itu Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanakah pengaruh budaya politik terhadap partisipasi politik etnis Tionghoa pada Pemilu di wilayah DKI Jakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam, observasi, tinjauan pustaka dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria keterwakilan. Informan terdiri dari Menteri Perhubungan, Gubernur DKI Jakarta, anggota legislatif, ketua- ketua paguyuban, dan pengusaha dari etnis Tionghoa. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat etnis Tionghoa bukanlah masyarakat yang apolitis, mereka memiliki partisipasi politik yang cukup tinggi, dengan indikator mereka terlibat aktif dalam proses-proses politik, baik memberikan suara, kritik, saran/usulan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, melakukan lobying dan melakoni peran sebagai tim sukses pemenangan calon pemimpin.

---

Background researchers raised this study is the historical record depoliticization of the Chinese community in the course of democracy and political groove of Indonesia. Including discrimination against the Chinese community in the New Order government both politically, socially and culturally. Discrimination is what ultimately makes the most of Chinese people withdrawing from the national and local politics, and streotif growing phenomenon then is anti-politics of Chinese society and their political participation is very low. After the reforms initiated by the majority of legal protection as well as other forms of discrimination has been removed means that Chinese society has an opportunity and a wider space to participate in national and local politics. The aim of this study was to determine how the influence of the political culture of the political participation of Chinese community in the election in Jakarta. Data collected by using in-depth interviews, observation, literature review and documentation. Informants in this study were selected based on criteria of representativeness. Informants consisted of Minister of Transportation, The Governor of Jakarta, legislators, chairmen of associations, and entrepreneurs from Chinese community. The results showed that the Chinese community is not a community that is apolitical, they have a fairly high political participation, with indicators they are actively involved in political processes, both provide sound, criticism, suggestions / proposals to the policies made by the government, do lobying and plays a role as a successful winning team leaders.

Abstrak :
ABSTRAK
Partai politik memiliki peranan strategis untuk mendistribusikan kader menjadi wakil di pemerintahan. Faktanya, partai politik terjebak dalam arus korupsi dan dinilai sebagai lembaga yang paling tidak dipercaya oleh publik, khususnya di kalangan milenial. Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan upaya revitalisasi agar partai politik menjadi modern, inklusif dan dapat memberikan akses kepada pemuda untuk berkontribusi secara strategis. Perbaikan citra partai politik dapat berimbas terhadap menguatnya kepercayaan milenial untuk terlibat lebih jauh dalam partai politik. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Partisipan dalam penelitian ini adalah Ketua Umum DPP PSI, Ketua DPP PSI, Tenaga Ahli PSI, Anggota PSI, serta narasumber pembanding seperti Direktur Eksekutif Perludem. Jadi dapat disimpulkan bahwa keberhasilan PSI menjadi partai politik yang berbadan hukum dan menjadi peserta pemilu tahun 2019 tak dapat dilepaskan dari kepemimpinan Grace Natalie dan pengurus lainnya dalam memberdayakan partisipasi politik kalangan milenial. Komposisi kepemimpinan pengurus PSI terbagi ke dalam tiga aspek, yaitu jenis dan gaya kepemimpinan, komunikasi politik, serta modal sosial yang dimiliki. Partisipasi politik yang telah diakomodir oleh PSI untuk kader dan anggotanya berjumlah 10 jenis partisipasi politik yang masuk dalam kategori electoral participation, consumer participation, party participation, protest activity, dan contacting Tantangan dalam pemberdayaan pemuda di PSI ada empat, yaitu intimidasi fisik, korban hoax dan fitnah, dilema ekonomi, dan ketidakpercayaan diri dalam berpolitik.

---

ABSTRACT
Political parties have a strategic contribution to distribute their cadres until they represent as part of the government. In other hands, political parties were in the flow of corruption and regarded as the most unreliable institution by the public, especially among millennial generation. Based on these conditions, it is necessary to revitalize the political party become modern, more inclusive and should provide access for youth to have strategically contributed to the party. Based on these conditions, it is necessary to revitalize the political party become modern, more inclusive and should provide access for youth to have strategically contributed to the party. we assumed by Improving the image of political parties can impact developing millennial beliefs to engage further in political parties. The research method used in this research is descriptive qualitative method with case study approach. Participants in this study consisted of the General Chairman of the DPP PSI, the Chairman of the DPP PSI, PSI Staff, PSI Members, and the expert opinion from Perludem Executive Director. The results of this study found that the leadership of Grace Natalie and other committee of PSI were success make PSI into become a legal party for being a participant in the 2019 and also empowering millennial generation to contribute in political participation. Grace Natalie and other commitee of PSI leadership aspect were divided into three aspects, namely the type and style of leadership, political communication, and social capital owned. Political participation had been accommodated by PSI for their cadres and members in the form of electoral participation, consumer participation, party participation, protest activity, and contacting. Unfortunately, in order to the empowerment of youth in PSI, they still have to face four big challenges such as physical intimidation, hoax and defamation, economic dilemmas and low self confidence in politics.

Abstrak :
Tasawuf dan politik cenderung dianggap sebagai konsep yang saling bertolak belakang. Tasawuf politik merupakan istilah yang menunjukkan sinergitas antara tasawuf dan politik, dimana politik dapat mencapai tujuan idealnya dengan menerapkan nilai-nilai tasawuf. Dalam karya ilmiah ini, hubungan antara tasawuf dan politik diteliti pada komunitas tasawuf perkotaan, yaitu komunitas Kenduri Cinta dan hubungannya dengan partisipasi politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi politik dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik jamaah Kenduri Cinta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif melalui penyebaran kuesioner dengan teknik purposive sampling. Selain kategori demografi yang meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan tingkat ekonomi yang akan dianalisis pengaruhnya terhadap partisipasi politik, terdapat variabel bebas yang diuji antara lain Kepedulian Politik, Motivasi Politik, Situasi dan Lingkungan Politik, Pendidikan Politik, dan Orientasi Politik. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif untuk mengetahui hubungan antar variabel dan metode inferensial untuk mengetahui pengaruh variabel, baik secara parsial maupun global. Hasil riset menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik jamaah Kenduri Cinta cenderung rendah. Berdasarkan hasil uji global, semua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik jamaah Kenduri Cinta. Sementara pada hasil uji regresi, variabel Kepedulian Politik, Motivasi Politik, Pendidikan Politik, dan Orientasi Politik berpengaruh secara positif terhadap tingkat partisipasi politik. Namun, variabel Motivasi Politik berpengaruh secara negatif, sehingga semakin meningkat motivasi politik, maka semakin menurun tingkat partisipasi politiknya. Penelitian ini dapat disempurnakan dengan menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh informasi yang lebih detail dan mendalam terkait kecenderungan tingkat partisipasi politik yang rendah pada jamaah Kenduri Cinta. ......Sufism and politics tend to be considered as contradictory concepts. Political Sufism is a term that shows the synergy between Sufism and politics, where politics can achieve its ideal goals by applying the values of Sufism. In this study, the relationship between Sufism and politics is examined in an urban Sufism community, namely the Kenduri Cinta community and its relationship with political participation. The aim of this research is to determine the level of political participation and analyze the factors that influence the level of political participation of the Kenduri Cinta congregation. The method used in this research is a quantitative method by distributing questionnaires with a purposive sampling technique. Apart from the demographic categories which include age, gender, education level, and economic level which will be analyzed how the impact toward political participation, other independent variables also had been tested including Political Concern, Political Motivation, Political Situation and Environment, Political Education and Political Orientation. Data analysis was carried out using descriptive methods to determine the relationship between variables and inferential methods to determine the influence of variables, both partially and globally. The results show that the level of political participation of the Kenduri Cinta congregation tends to be low. Based on the results of the global test, all independent variables together have an impact toward the level of political participation of the Kenduri Cinta congregation. Meanwhile, in the regression test results, Political Concern, Political Motivation, Political Education and Political Orientation have a positive effect on the level of political participation. However, the Political Motivation variable has a negative impact, so that the more political motivation increases, the lower the level of political participation. This research can be refined by using qualitative methods to obtain more detailed and in-depth information regarding the tendency for low levels of political participation among the Kenduri Cinta congregation.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pola sosialisasi politik pada organisasi mahasiswa dan implikasinya terhadap pola partisipasi politik mahasiswa. Sejumlah studi berpandangan bahwa terdapat pola sosialisasi politik yang dilakukan dengan menggunakan agen sosialisasi politik media sosial bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula, termasuk mahasiswa, dalam politik elektoral, baik di tingkat nasional maupun lokal. Selain itu, terdapat pula studi-studi yang menemukan pola sosialisasi politik yang dilakukan oleh agen sosialisasi politik teman sebaya dalam lingkup mahasiswa ditujukan sebagai sarana bagi pembentukan calon pimpinan beragam organisasi mahasiswa. Peneliti setuju dengan gagasan tentang dua pola sosialisasi politik bagi mahasiswa yang dibahas dalam studi-studi tersebut. Namun, peneliti tidak sepakat dengan implikasinya terhadap pola partisipasi politik yang hanya menempatkan mereka sebagai pemilih atau yang dipilih (pimpinan organisasi). Peneliti berargumen bahwa kedua pola sosialisasi tersebut juga dapat menciptakan mahasiswa yang terlibat secara kritis dalam politik, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai warga negara. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam yang dilakukan kepada pengurus organisasi mahasiswa di Universitas Indonesia dan mahasiswa Universitas Indonesia secara umum. ......This study aims to explain how the pattern of political socialization in student organizations and its implications for the pattern of student political participation. A number of studies are of the view that there is a pattern of political socialization carried out using social media political socialization agents aimed at increasing the political participation of novice voters, including students, in electoral politics, both at the national and local levels. In addition, there are also studies that find patterns of political socialization carried out by peer political socialization agents within the scope of students intended as a means for the formation of prospective leaders of various student organizations. Researchers agree with the idea of two patterns of political socialization for students discussed in these studies. However, researchers disagree with the implications for patterns of political participation that only place them as voters or elected (leaders of organizations). Researchers argue that both socialization patterns can also create students who are critically involved in politics, both as students and as citizens. The data in this study was obtained through a qualitative approach with data collection techniques using in-depth interviews conducted with student organization administrators at the University of Indonesia and University of Indonesia students in general.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan mekanisme psikologis dari partisipasi politik mahasiswa. Desain penelitian ini adalah desain korelasional prediktif, dengan teknik analisis data berupa analisis jalur (path analysis). Variabel dependen adalah Intensi Partisipasi Politik. Variabel prediktor adalah Kreativitas dan Sikap terhadap Ilmu Ekonomi. Variabel mediator adalah Pengalaman Berpolitik yang Diperlukan (necessary political experience) dan Efikasi Politik (political efficacy). Penelitian ini mengambil sampel 104 mahasiswa Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, Jawa Timur (Musia = 19,50 tahun; SDusia = 2,397 tahun). Ditemukan bahwa kreativitas dan sikap terhadap ilmu ekonomi mampu meramalkan intensi partisipasi politik mahasiswa melalui mediasi efikasi politik dan pengalaman berpolitik yang diperlukan (Chi-Square = 8,24, df = 5, P-value = 0,14349, GFI = 0,97, RMSEA = 0,08).

---

This research aims to find the psychological mechanism of students? political participation. The research was designed with predictive correlational design and the data analysis technique was path analysis. The dependent variable was political participation intention. The predictor variables were creativity and students? attitude toward economics. The mediator variables were the necessary political experience and political efficacy. One hundred and four students of Department of Psychology, FPPsi, Malang State University, participated (Mage = 19.50 years old; SDage = 2.397 years). The research found that creativity and attitude toward economics are significant predictors for students? political participation intention and this prediction is mediated by political efficacy and the necessary political experience (Chi-Square = 8.24, df = 5, P-value = 0.14349, GFI = 0.97, RMSEA = 0.08).

Abstrak :
Summary: A work of feminist political thought that challenges the prevailing reduction of social justice to distributive justice. It critically analyzes basic concepts underlying most theories of justice, including impartiality, formal equality, and the unitary moral subjectivity