Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial ekonomi yang paling substansial. Banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan, antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan kegiatan investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terbuka terhadap kemiskinan, khususnya pasca wabah COVID-19. Dengan menggunakan model Least Squares Dummy Variable dan Random Effect Model dengan metode General Least Squares (GLS), penelitian ini menemukan bahwa tingkat kemiskinan dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat pengangguran terbuka, investasi dalam dan luar negeri dan COVID-19. Peningkatan angka pengangguran terbuka menyebabkan peningkatan angka kemiskinan di Indonesia. Peningkatan investasi domestik dan asing menyebabkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Namun, jika dibandingkan dengan data 9 tahun sebelum pandemi COVID-19, angka kemiskinan relatif lebih rendah setelah adanya wabah COVID-19.......Poverty is one of the most substantial socioeconomic issues. There are a lot of factors that are affecting poverty, including economic growth, open unemployment rate and investment activities. This research aims to analyze the impact of economic growth and open unemployment on poverty, especially after the COVID-19 outbreak. Using the Least Squares Dummy Variable model and Random Effect Model with General Least Squares (GLS) method, this study found that poverty rate is significantly affected by open unemployment rate, domestic and foreign investment and COVID-19. The increase in open unemployment rate leads to an increase of poverty rate in Indonesia. An increase of domestic and foreign investment leads to a decrease in poverty rate in Indonesia. However, when compared to data from 9 years prior to the COVID-19 pandemic, the poverty rate was relatively lower after the presence of COVID-19."

"Indonesia telah  menerapkan  kebijakan  desentralisasi,  tidak  saja  yang  berlaku  umum untuk seluruh wilayah di Indonesia, tapi juga sudah mengadopsi desentralisasi asimetris, utamanya untuk wilayah-wilayah tertentu seperti Aceh, Papua, dan Papua Barat. Kebijakan desentralisasi asimetris ini, melimpahkan kewenangan yang lebih besar untuk fungsi tertentu kepada wilayah terkait, yang juga didukung melalui alokasi dana transfer Otonomi Khusus dari pemerintah pusat. Transfer Dana Otonomi Khusus ini telah berjalan belasan tahun dan akan segera berakhir pada 2022 (untuk Papua dan Papua Barat) dan 2028  (untuk  Aceh).  Transfer  Dana  Otonomi  Khusus  diantaranya  digunakan  untuk membiayai  program-program  pengentasan  kemiskinan  dan  pendidikan.  Kedua  hal tersebut merupakan dua indikator penting dalam capaian pembangunan daerah, terutama dikaitkan  dengan  kondisi  capaian  pembangunan  yang  relatif  belum  baik  apabila dibandingkang  daerah  lain  di  Indonesia.  Angka  kemiskinan,  secara  rata-rata  untuk periode 2015-2018, di ketiga daerah tersebut masih berada di atas rata-rata nasional, termasuk juga untuk partisipasi pendidikan khususnya di Papua dan Papua Barat. Oleh sebab itu, studi ini bertujuan untuk mengetahui besaran pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap angka kemiskinan dan Angka Partisipasi Murni jenjang pendidikan SMP di Aceh, Papua, dan Papua Barat. Menggunakan regresi data panel, studi ini mencakup 23 kabupaten/kota di Aceh dan 11 kabupaten/kota di Papua Barat  pada tahun 2013-2018. Sedangkan Papua dilakukan pada 29 kabupaten/kota tahun 2015-2018. Hasil penelitan ini menunjukkan bahwa Dana Otonomi Khusus pada kabupaten/kota di Papua Barat secara signifikan berkorelasi dengan penurunan  angka kemiskinan, dan  peningkatan angka Partisipasi Murni jenjang SMP, namun studi ini belum menemukan korelasi yang cukup  kuat  untuk  konteks  Dana  Otonomi  Khusus  yang  diterima  kabupaten/kota di Papua dan Aceh.

---