Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKUUD 3945 Pasal 4 ayat (i) menyebutkan bahwa Presiden RepuhblilcIndonesia memegang Kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ditinjau dari teori pembagian kekuasan, yang dimaksud kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Sebagai kekuasaaneksekutif, penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Presiden dapat dibedakan antara kekuasaan penyelenggaran pemerintahan yangbersifat umum dan khusus. Tujuan utuma dari Hukum Administrasi ada-iah menjaga agar wewenang pemerintah berada dalam batas-bartasnya, sehingga warga masyarakat terlindung dari penyimpangan mereka. Tindakan pemerintah yang tidak berdasarkan hukum sama halnya dengan melampaui wewenang, atau menyalahi hukum. Keputusan Presiden RepublikIndonesia adalah pernyataaan kehendak di bidang ketata negaraan dan tata pemerintahan, yang dapat berisi peraturan umum (regeling) dankeputusan (heschikking). Walaupun ada kemungkinan cakupan KeputusanPresiden lebih luas, tetapi harus dibatasi pada lingkup administrasinegara. Pembedaan antara Keputusan Presiden yang bersumber dari wewenang delegasi dengan Keputusan Presiden yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 penting, karena Keputusan Presiden yang berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 ber-bentuk beleid mengandung kerancuan dengan adanya kewenangan dis-kresi. Keputusan Presiden yang terbit selama kurun waktu 12 tahun (Januari 1987- Mei 1998) berjumlah 890 (delapan ratus sembilan puluh). Dari jumlah tersebut penerbitan Keputusan Presiden menurut wewenang administrasi khusus sejumlah 23O (dua ratus tiga puluh) atau 25.84% dan wewenang administrasi umum sejumlah 660 (enam ratus enam puluh) atau 74,i6%. Keputusan Presiden yang terbit berdasarkan wewenangadministrasi umum yang dimuat dalam Lembaran Negara sejumlah 50(7.58%). Seiebihnya, yaitu 610 (92,42%) Keputusan Presiden yang tidakdimuat dalam Lembaran Negara. Keputusan Presiden yang terbitberdasarkan wewenang administrasi umum dengan kriteria sebagaiperaturan umum (regeling) sejumlah 401 atau 60,76%), keputusan(beschikking) sejumlah 18 aiau 2,7% dan peraturan kebijakan(heleidsregel, policy rules) sejumlah 241 atau 36,51%. KeputusanPresiden yang melanggar asas larangan melampaui wewenang terjadibaik dalam Keputusan Presiden sebagai peraturan umum (regeling),maupun peraturam kebijakan (heleidsregel, policy rules). Dalam pener-bitan keputusan Presiden sebagai peraturan umum (regeling) yangberjumlah 401 (empat ratus satu) tetapi tidak dimuat dalam LembaranNegara, diperoleh sejumlah 13 (3.24%) yang melanggar asas laranganmelampaui wewenang. Pada penerbitan sejumlah Keputusan Presidensebagai peraturan kebijakan (heleidsregel, policy rules), ditemukansejumlah 56 (23,24%) Keputusan Presiden yang melanggar asas Iaranganmelampaui wewenang."

"Inilah sebagian dari catatan kecil kehidupanku bersama Bung Karno, yang mudah-mudahan dapat menjadi bekal batin bagi pembaca yang budiman, pria maupun wanita, tua, dan uda, putra-putri bangsa Indonesia yang rindu akan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan tujuan Proklamasi 17 Agustus 1945, yang menjadi cita-cita Bung Karno, sebagai Penyambung Lidah Rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke -Fatmawati Soekarno Bahwa buku tentang Bu Fat sangat terbatas, jika dibandingkan dengan buku menyangkut Sukarno yang jumlahnya ratusan dalam berbagai bahasa dan variasi. Namun harus diakui dalam beberapa buku tentang Sukarno, sering terselip peran Bu Fat, karena perempuan asal kampung Pasar Padang, Bengkulu tersebut, adalah istri/pendukung setia yang sangat responsif terhadap Proklamator Kemerdekaan Indonesia itu. Dari sudut politis dan kesejaraban saya memberanikan diri mendudukan Bu Fat sebagai seorang yang tergolong berpikiran Avant-garde (Mendahulukan/mendabului masanya) -Guruh Sukarno Putra"

"Tesis ini memfokuskan diri pada upaya untuk mengetahui hubungan antara komposisi anggota DPR/MPR(S) dengan penerimaan dan penolakan laporan pertanggungjawaban Presiden atau untuk menjawab tentang bagaimana pengaruh komposisi anggota DPR/MPR(S) terhadap penerimaan dan penolakan laporan pertanggungjawaban Presiden. Dengan asumsi dasar bahwa dengan komposisi anggota DPR/MPR(S) yang berbeda-beda maka akan mempengaruhi penerimaan dan penolakan laporan pertanggungjawaban Presiden. Pada dasarnya perkembangan pertanggungjawaban Presiden dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu pertanggungjawaban masa Orde Lama, pertanggungjawaban masa Orde Baru dan pertanggungjawaban masa Orde Reformasi.Dari hasil penelitian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pada masa Orde Lama komposisi anggota DPR/MPR(S) yang membentuk format politik yang mendukung Presiden Soekarno mengakibatkan Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden seumur hidup. Selain dari pada itu juga bahwa komposisi anggota DPR/MPR(S) yang mem-bentuk format politik yang mendukung Soeharto mengakibatkan pertanggungjawaban Presiden Soekarno (NAWAKSARA dan pelengkapnya) ditolak, dan komposisi anggota DPR/MPR(S) yang membentuk format politik yang mendukung Soeharto mengakibatkan pertanggungjawaban Presiden Soekarno diberhentikan sebagai Presiden.Pada masa Orde Baru diperoleh kesimpulan bahwa komposisi anggota DPR/MPR(S) yang membentuk format politik yang mendukung Soeharto mengakibatkan Soeharto diangkat sebagai pejabat Presiden. Selain dari pada itu juga bahwa komposisi anggota DPR/MPR(S) yang membentuk format politik yang mendukung pejabat Presiden Soeharto mengakibatkan Soeharto diangkat sebagai Presiden. Komposisi anggota DPR/MPR(S) yang membentuk format politik yang mendukung Presiden Soeharto mengakibatkan laporan pertanggungjawaban Presiden Soeharto selalu diterima dan ia diangkat kembali sebagai Presiden.Selanjutnya pada masa Orde Reformasi diperoleh kesimpulan bahwa komposisi anggota DPR/MPR(S) yang membentuk format politik yang mendukung Presiden Soeharto mengakibatkan tidak ada pertanggungjawaban sebelum ia lengser keprabon. Selain dari itu bahwa komposisi anggota DPR/MPR(S) yang membentuk format politik yang reformis non demokratis mengakibatkan laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak. Dengan demikian hasil penelitian dalam tesis ini mendukung hipotesisnya, yaitu bahwa ternyata memang ada pengaruh antara komposisi anggota DPR/MPR(S) terhadap penerimaan dan penolakan pertanggungjawaban Presiden di Indonesia."