Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menggunakan metode literature review yang membahas mengenai tantangan dalam pemanfaatan telemedicine selama pandemi. Seperti yang kita ketahui bersama, Covid-19 masih terus terjadi hingga saat ini. Berbagai negara menetapkan kebijakan lockdown guna mencegah penyebaran virus tersebut. Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan upaya PPKM untuk mengendalikan penyebaran Covid-19. Pelayanan publik menghadapi dilema, salah satunya pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, penggunaan layanan telemedicine sangat dianjurkan pada masa pandemi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apa saja tantangan dalam pemanfaatan telemedicine selama pandemic. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review dengan mencari artikel penelitian yang telah dipublikasi dengan menggunakan online database yaitu PubMed, Oxford Academic, dan SpringerLink. Berdasarkan hasil pencarian, didapatkan sejumlah 961 artikel dan dari jumlah tersebut dilakukan seleksi. Hasil seleksi didapatkan sebanyak 6 artikel yang dianalisis. Hasil penelitian didapatkan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam pemanfaatan telemedicine selama pandemi. Tantangan tersebut antara lain teknologi, privasi / kerahasiaan, proses komunikasi, dan finansial. Tantangan terkait teknologi yang dimaksud ialah koneksi internet yang tidak stabil, kemampuan sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi, serta kemampuan penyimpanan teknologi yang dimiliki.......This study uses a literature review that discusses the challenges in using telemedicine during a pandemic. As we all know, Covid-19 is still happening today. Various countries have imposed lockdown to prevent the spread of the virus. The Indonesian government itself has made PPKM efforts to control the spread of Covid-19. Public services face a dilemma, one of which is health services. Therefore, the use of telemedicine is highly recommended during the pandemic. The purpose of this paper is to find out what are the challenges in using telemedicine during a pandemic. The research method used is literature review by searching for research articles that have been published using online databases,namely PubMed, Oxford Academic, and SpringerLink. Based on the search results, a number of 961 articles were obtained and from that number a selection was made.The selection results obtained as many as 6 articles were analyzed. The results showed that there were several challenges in using telemedicine during a pandemic. These challenges include technology, privacy/confidentiality, communication processes, and finance. The challenges related to the technology in question are unstable internet connections, the ability of human resources to use technology, and the ability to store technology owned."

"Pengguna internet merasakan kekhawatiran akan privasi mereka di internet seiring dengan maraknya isu penyalahgunaan dan pembobolan informasi personal. Literasi digital dapat membantu pengguna melindungi dirinya dari resiko penyalahgunaan privasi. Sementara itu, bias optimisme membuat pengguna merasa bahwa orang lain lebih rentan terkena resiko penyalahgunaan privasi dibandingkan dirinya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara literasi digital dan kekhawatiran privasi serta peran bias optimisme sebagai moderator. Data dari 216 mahasiswa Universitas Indonesia menunjukkan bahwa tidak ada peran moderasi dari bias optimisme pada korelasi antara literasi digital dan kekhawatiran privasi. Selain itu, juga tidak ditemukan adanya korelasi yang signifikan antara literasi digital dan kekhawatiran privasi. Penelitian selanjutnya harus terus menggali faktor-faktor lain yang dapat terhubung dengan kekhawatiran privasi di Indonesia.......Internet users begin to feel concerned about their information privacy as online privacy issues keep emerging. Digital literacy could help users to protect their online privacy, while people with high optimistic bias believe that others are more vulnerable to privacy risks than themselves. This study investigated the relationship between digital literacy, information privacy concern and the moderating role of optimistic bias using the sample of 216 students of Universitas Indonesia. The results of this study do not show any moderating effects of optimistic bias. Furthermore, the author found no significant correlation between digital literacy and information privacy concern. Further research should examine other factors that may play significant role in indonesians' information privacy concern."

"Peningkatan pengguna internet di Indonesia memunculkan masalah baru mengenai barang yang diperjualbelikan oleh penjual (merchant) dalam sistem yang ditawarkan oleh pihak penyelenggara marketplace. Beragamnya barang dalam platform marketplace bahkan mencakup barang yang seharusnya tidak diperjualbelikan secara bebas contohnya beberapa perangkat surveillance. Rekaman melalui perangkat surveillance dapat dilaksanakan dengan proses yang tanpa didasari persetujuan dari pihak yang direkam dan dapat mengandung informasi bersifat pribadi sehingga mengancam eksistensi hak privasi. Sepatutnya penggunaan perangkat surveillance mempertimbangkan metode yang digunakan untuk mendapatkan suatu informasi atau data yang bersifat pribadi seharusnya melalui cara yang adil dan tidak menyalahi ketentuan hukum. Dibutuhkan kerjasama berbagai pihak mengingat potensi masalah tersebut tidak lepas dari hubungan saling terkait antara para pihak yaitu negara atau Pemerintah; marketplace atau penyedia Platform; pemilik toko daring/Penjual/seller/merchant; dan Pembeli. Kehadiran negara mengawasi peredaran beberapa jenis perangkat surveillance penting adanya. Keadaan diperburuk dengan tidak dilaksanakannya berbagai prinsip dan kewajiban dalam penyelenggaraan sistem elektronik oleh marketplace menyikapi penjual (merchant) yang memperjualbelikan produk tersebut. Perlu dikaji mengenai regulasi yang mendasari pelaksanaan kegiatan surveillance dan penggunaan perangkat surveillance di Indonesia dan aktivitas perdagangan perangkat tersebut dikaitkan dengan eksistensi pelindungan hak privasi masyarakat di Indonesia serta menganalisa tanggung jawab hukum marketplace. Pendekatan dalam kajian ini adalah dengan metode yuridis normatif.......The increase in internet users in Indonesia raises new problems regarding goods traded by sellers (merchants) in the system offered by the marketplace organizer. The variety of goods in the marketplace platform even includes goods that should not be freely traded, for example some surveillance devices. Recording through surveillance devices can be carried out with a process that is not based on the consent of the recorded party and may contain personal information that threatens the existence of privacy rights. The use of surveillance equipment should consider the method used to obtain information or personal data that should be in a fair manner and not violate legal provisions. The cooperation of various parties is needed considering that the potential problem cannot be separated from the interrelated relationship between the parties, namely the state or the Government; marketplace or Platform provider; online shop owner/seller/seller/merchant; and Buyers. The presence of the state oversees the circulation of several types of important surveillance equipment. The situation is exacerbated by the non-implementation of various principles and obligations in the implementation of the electronic system by the marketplace in response to the seller (merchant) who trades the product. It is necessary to study the regulations that underlie the implementation of surveillance activities and the use of surveillance equipment in Indonesia and the trading activities of these devices are related to the existence of protecting the privacy rights of the people in Indonesia as well as analyzing the legal responsibilities of the marketplace. The approach in this study is the normative juridical method."

"ABSTRAK<>br>Penggunaan media sosial Instagram yang semakin masif mendorong interaktivitas yang tinggi antarpenggunanya. Interaktivitas ini dilihat sebagai kesempatan oleh pemasar untuk memasarkan produknya melalui sistem endorsement. Namun ternyata, penggunaan Instagram sebagai media pemasaran tidak selamanya berdampak positif. Tulisan ini berfokus pada anak yang dikomodifikasi sebagai model endorse di Instagram orangtuanya yang merupakan selebritis. Komodifikasi terjadi di bawah pengawasan orang tua dan didukung oleh pemberitaan media serta anggapan wajar mengenai anak yang bekerja. Selain itu, budaya konsumerisme terhadap produk anak juga mendorong terjadinya komodifikasi terhadap anak. Isu lain atas unggahan konten Instagram orangtua yang menampilkan foto anak adalah pelanggaran privasi anak. Orangtua membagikan konten yang menampilkan anaknya tanpa persetujuan dari sang anak ke ranah publik.

---

ABSTRACT<>br>The massive use of Instagram stimulates high interactivity between its users. The interactivity is seen as big opportunity by marketers to promote their product by endorsement system. However, the use of Instagram to be one of the marketing tools does not always have positive impact. This paper focus on commodification that happened to children endorser on Instagram whose parents is a celebrity. The commodification happened in the right of the parents and supported by the media publication about reasonable presumption on working children. Moreover, consumerism culture on children rsquo s product also supporting the commodification of these children. Another issue that can happen because of the children content on parent rsquo s social media is invasion of the child privacy. Parents, however share the content about their children to the public without the children rsquo s consent."

"Perkembangan teknologi informasi dan komputer sebagai sarana informasi memberikan banyak keuntungan. Salah satu manfaatnya adalah bahwa informasi dapat segera diperoleh dengan saling berkirim informasi baik pengirim dan penerima. Namun di sisi lain terdapat pula informasi yang dapat disebar ke publik dan ada pula informasi yang bersifat privat atau pribadi. Oleh karena itu informasi membutuhkan etika supaya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan tidak merugikan pihak lainnya. Etika berbeda dengan moral. Etika merupakan sebuah ilmu sedangkan moral merupakan ajaran. Istilah etika informasi mulai digunakan pada tahun 1980-an. Disiplin yang terlibat pada awalnya ilmu perpustakaan dan informasi serta kajian bisnis dan manajemen kemudian diikuti oleh kajian teknologi informasi. Walaupun etika informasi mencakup berbagai topik seperti privasi, hak kekayaan intelektual, representasi yang adil (fair representation), nonkejahatan jabatan/nonmaleficence, namun makalah ini hanya sebatas membahas privasi saja sebagai contoh salah satu isu EI."

"Negara-negara di seluruh dunia saat ini telah terlibat dalam pertukaran informasi dalam bidang keuangan secara otomatis untuk melawan penghindaran pajak. Hal ini yang menjadi dasar diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Tujuan Perpajakan. Latar belakang dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 seperti dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 yaitu upaya pemungutan pajak untuk kepentingan pembangunan nasional masih mengalami kendala baik yang berasal dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Menarik untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan, dan kemungkinan pelanggaran atas hak privasi yang diatur Undang-Undang Dasar 1945.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan terdapat perlindungan hukum yang yang ditawarkan aturan ini berupa pengamanan terhadap data nasabah yang dilaporkan oleh lembaga keuangan pelapor kepada Direktorat Jenderal Pajak terdapat beberapa bentuk, yaitu pemberlakuan enkripsi selama proses pengiriman data maupun penyimpanan, pemberlakuan Prinsip Kerahasiaan terhadap kegiatan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, review Global Forum OECD, dan mekanisme pengawasan internal oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) Kementerian Keuangan. Selain perlindungan dan pengawasan yang telah disebutkan diatas, maka terhadap pelanggaran pasal Pasal 30 ayat (2) PMK-70/PMK.03/2017 seperti telah diubah dan ditambahkan oleh PMK-19/PMK.03/2018 akan dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 UU ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Tujuan Hukum dari diberlakukannya aturan keterbukaan informasi untuk tujuan perpajakan pada dasarnya tidak melanggar hak privasi yang diatur oleh pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, namun aturan ini masih memiliki banyak kelemahan yang apabila tidak segera disempurnakan akan menimbulkan penyalahgunaan, atau kesewenang-wenangan dalam penerapannya.

---

Countries around the world today have been engaged in the automatic exchange of information in the financial field to combat tax evasion. This is the basis of the issuance of Law Number 9 Year 2017 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2017 on Access to Financial Information for Taxation Purposes. The background and objectives of Law Number 9 Year 2017 as described in the explanation of Law Number 9 Year 2017 namely the efforts of tax collection for the interests of national development are still experiencing constraints both derived from internal factors or from external factors. It is interesting to know how the form of protection, and the possibility of violations of privacy rights are regulated in the 1945 Constitution.This study uses normative legal research methods. The result of the research shows that there is protection offered by this rule. In the form of securing customer data reported by reporting agency to Directorate General of Taxation there are several forms, namely the application of encryption during the process of data transmission and storage, the application of Principles of Confidentiality to the access of financial information for tax purposes, OECD Global Forum Review and the internal mechanism control by the Directorate of Internal Compliance and Resource Transformation of Apparatus (KITSDA) of the Ministry of Finance. In addition to the above mentioned safeguards and controls, the violation of Article 30 paragraph (2) of PMK-70 / PMK.03 / 2017 as amended and added by PMK-19 / PMK.03 / 2018 shall be liable to criminal in accordance with the provisions in Article 41 of the Law on General Provisions and Tax Procedures is Law Number 16 Year 2009. The Legal Objectives of the enforcement of information disclosure rules for tax purposes do not in essence violate the right to privacy regulated by article 28F of the 1945 Constitution, but this rule still has many weaknesses that if not immediately perfected will cause abuse, or arbitrariness in its application."

"Kebutuhan kaum dewasa perkotaan Jakarta dalam memenuhi kebutuhan psikologisnya mendorong pembentukan sebuah third place di ruang kota sebagai ruang ‘escape’. Kehadiran third place tersebut tidak lepas dari peran makanan dan minuman yang meningkatkan produktivitas sebuah ruang, khususnya third place. Skripsi ini membahas bagaimana pengaruh makanan dan minuman, khususnya kopi dalam pembentukan interaksi dan privasi di beberapa jenis tempat minum kopi yang berbeda, yaitu warung kopi dan kedai kopi franchise. Dari pengamatan yang dilakukan di masing-masing tempat didapatkan bahwa di kedua tempat tersebut menawarkan kualitas ruang third place sehingga mendorong terciptanya interaksi dan privasi yang menghasilkan sociopetal spacing dan sociofugal spacing dengan komposisi yang berbeda. Komposisi ruang sociopetal dan sociofugal tersebut merupakan hal yang potensial dalam menjawab kebutuhan akan ruang ‘escape’. ...... The needs of Jakarta’s adults to fulfill their psychological needs have encouraged the formation of third place in urban space as an escaping place. The presence of third place is strictly related to the role of food and beverage which increase the productivity of a space, especially in third place. This research discusses how the influence of food and beverage, especially coffee, in creating interaction and privacy in some types of different coffee places, such as warung kopi and franchise coffee shop. According to the surveys done in each places, both places provide the quality of third place which create interaction and privacy which also produce the sociopetal spacing and sociofugal spacing in different compositions. Those compositions are the potential things in answering the needs of escaping place."