Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Wasting merupakan bentuk kekurangan gizi akut sebagai akibat dari keadaan kekurangan asupan makanan atau mengalami penyakit infeksi yang terjadi dalam waktu yang singkat yang ditandai dengan berat badan yang kurang menurut tinggi badan. Angka wasting di Provinsi Maluku (12%) pada tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan angka wasting Nasional (7,1%) pada tahun yang sama menurut data SSGI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor dominan kejadian wasting pada baduta usia 0-23 bulan di Provinsi Maluku tahun 2021. Penelitian kuantitatif ini menggunakan desain cross sectional dan memanfaatkan data sekunder SSGI 2021 dengan jumlah sampel sebesar 978 baduta. Data dianalisis menggunakan uji chi square, fischer test, dan regresi logistik ganda. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat 10.9% baduta yang mengalami wasting. Hasil analisis bivariat menunjukan terdapat hubungan yang signifikan antara wasting dengan jenis kelamin, umur, penyakit diare, dan penyakit ISPA, namun tidak ada hubungan yang signifikan antara wasting dengan status berat badan lahir, pneumonia, TB paru, kecacingan, campak, MDD, IMD, ASI Eksklusif, status imunisasi, kepemilikan buku KIA, pemberian Vitamin A, status pekerjaan ibu, tingkat pendidikan ibu, kerawanan pangan, wilayah tempat tinggal, sumber air minum, pemanfaatan posyandu, dan ketersediaan jamban. Faktor dominan kejadian wasting pada baduta di Provinsi Maluku tahun 2021, yaitu pemanfaatan layanan posyandu (OR = 2.12). Kesimpulan dari penelitian ini adalah baduta yang tidak pernah memanfaatkan layanan posyandu memiliki risiko 2.12 kali untuk mengalami wasting.

---

Wasting is a form of acute malnutrition as a result of a lack of food intake or experiencing an infectious disease that occurs in a short time which is characterized by underweight for height. The wasting rate in Maluku Province (12%) in 2021 is higher than the National wasting rate (7.1%) in the same year according to SSGI data. This study aims to determine the dominant factor for wasting in children aged 0-23 months in Maluku Province in 2021. This quantitative study used a cross-sectional design and utilized secondary data from SSGI 2021 with a total sample of 978 children. Data were analyzed using the chi square test, Fisher's test, and multiple logistic regression. The results of this study showed that there were 10.9% of toddlers who experienced wasting. The results of the bivariate analysis showed that there was a significant relationship between wasting and gender, age, diarrheal disease, and ARI, but there was no significant relationship between wasting and birth weight status, pneumonia, pulmonary TB, helminthiasis, measles, MDD, IMD , exclusive breastfeeding, immunization status, ownership of MCH handbook, provision of Vitamin A, mother's employment status, education level of mother, food insecurity, area of ??residence, source of drinking water, utilization of posyandu, and availability of latrines. The dominant factor for wasting in toddlers in Maluku Province in 2021 is the utilization of posyandu services (OR = 2.12). The conclusion of this study is that toddlers who have never used Posyandu services have a 2.12 times risk of experiencing wasting."

"Tesis ini dilatarbelakangi dari pengelolaan potensi sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di Provinsi Maluku melalui Lumbung Ikan Nasional, dimana potensi ini merupakan salah satu kesempatan besar bagi Provinsi Maluku untuk bisa mengembangkan Provinsi Maluku untuk bisa berkembang dari bidang ekonomi juga untuk bisa memberikan pemasukan kepada masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.akan tetapi proses ini masih tetap ditunda, berdampak buruk dan menjadi suatu masalah bagi provinsi Maluku karena tidak bisa mendapatkan hasil terbaik dari pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini.Apabila dilihat dengan adanya Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Perlindungan Pesisir Tahun 2007 Juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan juga Perda Provinsi Maluku yaitu Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku.Nomor 10 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Tahun 2018-2038 maka sudah seharusnya perlindungan hukum yang ada sudah cukup memadai.

---

This thesis is motivated by managing the potential of natural resources in coastal areas and small islands in Maluku Province through the National Fish Barn, where this potential is one of the great opportunities for Maluku Province to be able to develop Maluku Province so that it can develop from the economic sector as well as can provide income to communities in coastal areas and small islands. however this process is still being delayed, has a bad impact and becomes a problem for Maluku province because it cannot get the best results from the management of natural resources in these coastal areas and small islands. When viewed by the existence of Law No. 27 of 2007 concerning Coastal Protection in 2007 in conjunction with Law No. 1 of 2014 concerning Amendments to Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands and also the Maluku Provincial Regulation, namely Regulations Regions of Coastal Zone Management And the Small Islands of Maluku Province Number 10 of 2013 and Regional Regulation Number 1 of 2018 concerning the Coastal Zone and Small Islands Zoning Plan of Maluku Province 2018-2038, then the existing legal protection should be sufficient."