Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pendefinisian Badan Publik berdasarkan UU KIP dilakukan dengan pendekatan sumber pendanaan. Persoalan yang ditimbulkan dengan pendekatan ini adalah timbulnya perdebatan yang tiada berakhir terkait dengan status BUMN/BUMD/badan usaha Negara lainnya dalam kaitannya dengan kewajiban penyediaan layanan informasi publik berdasarkan UU KIP. untuk mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tesis ini berupaya menganalisa konsekuensi lanjutan dari perdebatan konsep Badan Publik serta berupaya membandingkan penormaan Badan Publik di Negara lain yang telah lebih memiliki UU KIP. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap UU KIP, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta risalah pembahasan UU KIP di DPR. Selain penelusuran peraturan perundang-undangan, Penulis juga melakukan studi kasus terhadap beberapa alasan penolakan pengakuan instansi tertentu terhadap status Badan Publik yang dikenai kewajiban penyediaan layanan informasi publik. Kesimpulan yang Penulis peroleh dari penelitian in adalah jaminan hak untuk mengakses informasi dapat mendukung terlaksananya pemerintahan yang baik, yang akan mendukung terciptanya tujuan bernegara sebagaimana konsep Negara kesejahteraan. Terkait pendekatan sumber pendanaan terhadap pendefinisian Badan Publik, konsekuensi lebih lanjut adalah putusan terbuka yang dijatuhkan Komisi Informasi terhadap sengketa yang melibatkan BUMN/BUMD/badan usaha Negara lainnya tidak dijalankan oleh badan yang bersangkutan karena perbedaan pandangan terhadap definisi Badan Publik tersebut. Terakhir, pentingnya mempertimbangkan pendekatan lain untuk merumuskan Badan Publik misalnya pendekatan pelayanan publik.

---

ABSTRACT
Defining the Public Bodies based on Freedom of Information Act done based approach funding sources. The problems posed by this approach is the emergence of endless debate relating to the status of state-owned companies /regional-owned enterprises/ the other state enterprises in relation to the obligation to provide public information services based on the Freedom of Information Act to support the principles of good governance. This thesis seeks to analyze the consequences of continued debate the concept of public bodies as well as the attempt to compare the regulating of Public Bodies in other countries that already have a Freedom of Information Act. This study was conducted using normative juridical, that is by doing a search on the Freedom of Information Act, Government Regulation No. 61 Year 2010 on the Implementation of the Freedom of Information Act, Information Commission Regulation No. 1 of 2010 on Public Information Service Standards, as well as the minutes of the discussion of Freedom of Information Act. In addition to tracking the legislation, the author also conducted case studies on some of the reasons for refusal of recognition of certain agencies of the status of public bodies subject to the obligation to provide public information services. The author conclusions obtained from research in the guarantee right of access to information to support the implementation of good governance, which will support the purpose of the concept of the welfare state. Related approach to defining the sources of funding public bodies, further consequence is an open verdict handed down against the Information Commission disputes involving state-owned companies / regional-owned enterprises / the other state enterpreises are not obeyed by the agency concerned because of disagreements over the definition of the public agency. Finally, the importance of considering other approaches to formulating public bodies such public service approach.