Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"IPB University merupakan salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang saat ini sangat fokus dalam pembangunan dan penerapan kampus hijau. RTH di IPB University saat ini belum diketahui efektivitas fungsi ekologisnya dalam hal ini memberikan kenyaman termal dan juga fungsi sosial yakni meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis komposisi dan struktur vegetasi, menelaah kenyamanan termal, menganalisis hubungan keberadaan RTH dan motivasi belajar mahasiswa, dan merekomendasikan konsep ruang terbuka hijau (RTH) untuk mewujudkan kampus hijau. Metode yang digunakan adalah metode campuran dengan pendekatan sequential explanatory designs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan RTH di kampus IPB Dramaga masih dilakukan berdasarkan standar dan kebutuhan umum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah RTH Kampus IPB Dramaga harus memiliki struktur dan komposisi vegetasi ideal yang ditunjukkan dengan keberagaman tingkat pertumbuhan dan jenis tumbuhan hal ini kemudian akan berimplikasi terhadap peningkatan kualitas kenyamanan termal, hal ini kemudian akan semakin meningkatkan performa akademik mahasiswa.

---

IPB University is one of the universities in Indonesia currently dedicated to the development and implementation of a green campus. The effectiveness of the ecological functions of Green Open Spaces (RTH) at IPB University, particularly in providing thermal comfort and enhancing students' learning motivation, is not well understood. This research aims to analyze the composition and structure of vegetation, examine thermal comfort, analyze the relationship between the need for RTH and students' learning motivation, and recommend green open space (RTH) concepts to realize a green campus. The method used is a mixed-method with a sequential explanatory design approach. The results indicate that the development of RTH at IPB Dramaga campus aligns with standards and general needs. The conclusion emphasizes that the RTH of IPB Dramaga campus should possess an ideal vegetation structure and composition, demonstrated by diverse plant growth rates and types. This, in turn, will positively impact thermal comfort, thereby enhancing students' academic performance."

"Kebijakan ruang terbuka hijau (RTH) dilatarbelakangi oleh berbagai hal di antaranya dorongan kebutuhan ruang publik dan terjaganya ekosistem lingkungan perkotaan. RTH juga merupakan fasilitas umum yang mengandung banyak fungsi kehidupan masyarakat kota yang dapat mengakomodasi kebutuhan tempat interaksi sosial, sarana olah raga, dan ruang rekreasi, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau diperankan oleh Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta. Dalam implementasinya, banyak faktor yang secara teoritik mempengaruhi keberhasilan pelakasanaan suatu kebijakan, antara lain sumber daya manusia, komunikasi, anggaran, struktur organisasi, dan peran elit. Terkait dengan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta dan mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang berusaha untuk mendeskripsikan masalah-masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara melibatkan informan kunci, tertutama para pegawai pada Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta dan para praktisi yang sering dilibatkan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini belum maksimal, karena tidak ada peningkatan yang berarti luas RTH. Sampai saat ini, luas RTH Provinsi DKI Jakarta sekitar 9%, dan masih jauh dari rencana pencapaian kebutuhan RTH yang ditargetkan dalam RTRW 2010, yaitu 13,94%. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mendukung. Kondisi sumber daya manusia yang ada masih minim baik secara kualitas maupun kuantitas. Koordinasi yang terjalin masih bersifat formalitas dan belum ada tindak lanjut kebijakan hingga tataran kegiatan nyata yang terpadu antar stakeholder. Anggaran juga masih terbatas peran elit masih menunjukkan arogansinya, sehingga lebih berpihak untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Untuk masalah struktur organisasi secara umum sudah mendukung, antara lain ditunjukkan dengan adanya prosedur operasional yang standar. Sementara itu, faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta antara lain keterbatasan peralatan operasional lapangan, pembibitan, lambatnya pengembangan ruang terbuka hijau, menurunnya kualitas lingkungan, alih fungsi taman, menurunnya kedisiplinan masyarakat, kebutuhan ruang gerak sosial masyarakat, peran serta masyarakat, dan peraturan perundangan substansial. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap hal-hal yang tidak mendukung pelaksanan kebijakan. Mengenai masalah sumber daya manusia, mulai sekarang harus sudah direncanakan rekrutmen yang disertai dengan perencanaan yang matang dan mengintensifkan program pendidikan dan pelatihan. Koordinasi antar stakelholder harus lebih diintensifkan sehingga dapat terbangun sinergi dan komitmen yang kuat untuk secara bersama-sama mewujudkan Ruang Terbuka Hijau dan harus ditindaklanjuti dengan program-program nyata. Anggaran yang masih terbatas harus diusahakan secara proaktif melalui penggalangan dukungan dan partisipasi masyarakat. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus tegas dan konsisten dalam menjalankan kebijakan Ruang Terbuka Hijau, sehingga tidak memberikan peluang kepada para elit untuk mempengaruhi pelaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

---

The implementation skills of open space greenery (RTH) backed by several situations, one of which is to encourage the needs of open public spaces and protection of the city surroundings. Open space greenery is also a general facilitator which consists of many functions of the living environment that could accommodates the needs of social interactions. Sports and recreational activities. Especially for DKI JKT Province, enhancing of open space greenery (RTH) has been the role play of City of Park Department Provincei DKI Jakarta. Implementing various methods in theory has influenced and results in skills, human resource, communications, estimation, organizational structures and elite role play. Concerning to the matter, our main aim is to evaluate skills of open space greenery by DPP DKI Jakarta, and to study the obstacle factors. Examining and cautious has resulted in describing problems. And collecting of data has been made through interviews and documentation studies. Interviews has involved key informants, exclusively the staff of Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta and others.Results has shown that with implementing skills by City of Park Department Province DKI Jakarta to date hasn't shown great improvement, due to lack of enhancement in upgrading of open space greenery. And to date, the largeness of open space greenery DKI Jakarta is about 9%, and there's a long way to accomplish OSG(RTH) targets in RTRW 2010,that is 13.94%. Influencing factors to implementing skills has not shown encouragement. The quality and quantity of human resource is still the main factor and at a minimal stage. The conditions of establishing is the main factor and does not motivate among stakeholders. Estimation is still limited, due to the arrogant elites, till there are those who are only concern to certain groups. As for organizational structure, in general has supported having operational standard procedures. While other factors that has been an obstacle to implementing skills to OSG (RTH) by Cyti of Park province DKI JKT among which, the limitation of operational field equipments, nusery, delays, less quality control, undisciplined, people's role play and lastly law and standing orders. Based on routine checks and investigations, has to be carried out. On human resource, it has to be carried out right away in recruiting with intensive programmes in educating and training. Stakeholders should be more intensified so as to enhanced synergy and strong commitments with togetherness to build up OSG and actions has to be taken immediately. Limited estimations should be workout proactively through support and people's participation. With that the provincial government DKI Jakarta has to be firm and consistent in managing skills OSG till it gives opportunity to the elites in implementing and influencing skills that have been fixed."

"Peran hutan dan Ruang Terbuka Hijau, akhir-akhir ini sering diperbincangkan. Yang pertama dalam kaitannya dengan pemanason global dan yang kedua berkaitan dengan banjir, pemasokan 02 dan penyerapan C02 yang diperlukan untuk lingkungan kola. Tulisan ini akan membahas lebih mendalam peran sebenarnya dari kedua unsur alam tersebut. Dalam kesempatan ini akan dibahas beberapa fungsi saja, yaitu fungsi kemampuan mengurangi banjir, menjadi paru-paru kota dan kemampuan menyerap karbon."

"Peningkatan jumlah penduduk di perkotaan menyebabkan terjadinya kelangkaan lahan. RTH (Ruang Terbuka Hijau) akan berkurang dan beralih fungsi menjadi kawasan terbangun. Sementara itu, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa RTH berasosiasi dengan kesehatan, salah satunya adalah persepsi sehat.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara proporsi RTH dengan persepsi sehat masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan selama dua minggu pada Bulan Mei 2014 di Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Desain studi dalam penelitian ini adalah crossectional yang menganalisis variabel proporsi RTH, karakteristik individu dan persepsi sehat secara bersamaan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara RTH dengan persepsi sehat (nilai p > 0,05). Hasil yang sama juga ditunjukkan pada hubungan antara karakteristik individu dengan persepsi sehat masyarakat (nilai p > 0,05). Sehingga dapat kesimpulan dari penelitian ini yaitu dari seluruh variabel yang diteliti tidak berhubungan dengan persepsi sehat masyarakat.

---

The increase in urban population led to a scarcity of land. RTH (Open Green Space) will decrease and shift functions into developed area. Meanwhile, several studies have shown that RTH is currently associated with health, one of which is the health perception.

The purpose of this study was to determine the relationship between the proportion of RTH with health perception of society. The study was conducted for two weeks in May 2014, in Jati Asih, Bekasi. The design study in this research is cross-sectional that analyze the proportion of RTH, individual characteristics and health perceptions simultaneously.

The results of this study showed no significant relationship between RTH and the health perception (p value> 0.05). Similar results were shown in the relationship between individual characteristics and people health perception (p value> 0.05). So it can be concluded that all of the variables under this study is not related to the health perception."

"Pembangunan sering dicerminkan oleh adanya perkembangan fisik kota yang Iebih ditentukan oleh sarana dan prasarana yang ada. Gejala pembangunan terutama di wilayah perkotaan pada masa yang Ialu mempunyai kecenderungan untuk meminimalkan ruang terbuka hijau.Kota Makassar sebagai Ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 175,77 km2 dengan jumlah penduduk Iebih kurang 1.285.443 jiwa (2005),. menjadi contoh terhadap fenomena di atas. Tidak konsistennya penentuan besaran kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota maupun implementasinya merupakan contoh kasus yang secara kasat mata dapat di lihat di Kota Makassar. Keberadaan RUTRW Kotamadya Ujungpandang tahun 1984 yang di dibuatkan Perda pada tahun 1987 dan telah direvisi tahun 2001 yang diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam menjamin keberadaan RTH tidak dapat terwujud, dikarenakan dalam RUTRW 2001 tidak memberikan gambaran secara jelas luas peruntukan RTH di Kota Makassar. Sehingga tidak heran kiranya jika setiap tahunnya keberadaan RTH di Kota Makassar semakin berkurang. Padahal keberadaan RTH dapat mengurangi terjadinya pencemaran udara dan dengan kemampuan inflltrasinya mampu mengatasi banjir/genangan, sehingga dengan berkurangnya RTH maka fungsi yang dimiliklnya tidak dapat berperan dengan baik.Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas berkaitan dengan judul di atas adalah; (1) RUTRW Kota Makassar tidak memperhitungkan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH), (2) RUTRW dilanggar oleh Pemerintah Kota Makassar, (3) Kurangnya RTH di Kota Makassar menyebabkan terjadinya penurunan kualitas udara, banjir/genangan (degradasi Iingkungan) dan dampak negatif terhadap masyarakat.Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka diajukan. beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Mengapa RUTRW tidak memperhitungkan fungsi RTH?, (2) Mengapa RUTRW dilanggar oleh Pemerintah Kota Makassar?, (3) Mengapa kurangnya RTH menyebabkan terjadinya penurunan kualitas udara, banjir/genangan dan dampak negatif terhadap masyarakat?Adapun tujuan dari penelitian ini adalah; (1) Mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya penyimpangan dalam pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan RUTRW Kota Makassar, (2) Mengetahui bentuk-bentuk kegiatan yang yang tidak sesuai dengan pemanfaatan lahan dan kegiatan yang mengabaikan RTH di Kota Makassar, (3) Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara RTH dengan penurunan kualitas udara dan terjadinya banjir/genangan di Kota Makassar dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitik dari data kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini, populasi atau responden yang diwawancarai diantaranya pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan RTH Kota Makassar, Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kota Makassar, seperti Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Makassar, Bappeda, Dines Tata Ruang dan Bangunan, para pakar/akademisi, dan beberapa anggota masyarakat untuk mendapatkan data-data atau informasi tambahan yang berkaitan dengan masalah penelitian.Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan metode observasi lapangan, wawancara, study literature, untuk memperoleh data sekunder dan primer. Di camping itu, digunakan pula metode ex post facto, metode ini dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian melihat data/informasi sebelumnya untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan kejadian tersebut.Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa; (I) RUTRW Tahun 2001 lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi hal ini terlihat pada arah perkembangan dan perluasan kota Makassar dimana dari 5 (lima) zona dimana zona untuk areal konservasi atau RTH tidak gambarkan secara jelas (kebutuhan luas. dan jenis RTH), (2) Pergantian kepala pemerintahan menyebabkan perubahan arah pembangunan terutama dibidang lingkungan hidup. Dalam RP]MD tahun 2005-2025 masalah lingkungan tidak dijadikan dasar kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Makassar, padahal dalam RPJMD 1999-2004 masih dijadikan dasar kebijakan dalam pembangunan, sehingga untuk mengimplementasikan RPJMD tersebut terkadang RUTRW dilanggar, seperti pembangunan pusat perbelanjaan Alfa di jalan Perintis Kemerdekaan, padahal di wilayah tersebut berdasarkan peruntukannya dikhususkan untuk kegiatan pendidikan, industri dan militer, (3) Akibat semakin meningkatnya aktifitas penduduk kualitas udara di kota Makassar semakin menurun, dari aktifitas tersebut menghasilkan beban pencemar 71.440,51 gram/hari atau 198.445.861,1 ton/tahun dan CO2 sebesar 383.156,7641 ton/tahun (2000) yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2005 sebesar 279.046.694,4 ton/tahun Pb dan 502.254,3426 ton/tahun CO2 sehingga dibutuhkan luas RTH 8.621,2673 ha dengan jumlah pepohonan 862.127 batang pohon untuk dapat menyerap zat pencemar diudara. Sedangkan Banjir / genangan yang terjadi dikarenakan rusaknya lahan didaerah hulu dimana 12.040,63 ha dari total lahan 143.196,37 ha telah menjadi lahan kritis. Hal ini menghasilkan material longsoran sebesar 235-300 juta m3, yang berdampak pada terjadinya pendangkalan sungai sehingga daya tampung sungai berkurang, disamping itu pembangunan permukiman, kawasan industri pada daerah resapan air memberikan konstribusi terhadap terjadinya banjir/genangan di kota Makassar. Masalah lainnya adalah itu sistem drainase yang kurang baik, dan letak kota Makasaar yang berada pada daerah dataran rendah.Berdasarkan basil penelitian ini disarankan; (1) Perda tentang RUTRW perlu secepatnya dikeluarkan dan dibuat RUTRW yang baru untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pemanfaatan lahan yang lebih besar. Disamping itu dalam RUTRW perlu diperjelas alokasi RTH terutama berkaitan dengan Iuasannya untuk masing-masing areal pemanfaatan lahan, karena dalam RUTRW sebelumnya tidak menjelaskan hal tersebut, (2), Melakukan penegakan hukum terhadap penyimpangan..pemanfaatan ruang, yang tidak sesuai dengan peruntukannya..Disamping. itu periu diefektifkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang terutama. yang berkaitan dengan RTH, (3) . Dilakukan penataan ulang RTH (Was dan jenis RTH) agar dapat mengurangi beban pencemar diudara, penggunaan BBM bebas timbal dan pemanfaatan energi altematif yang ramah Iingkungan (BBGy Biofuel,dil). Untuk penanganan banjir hendaknya daerah-daerah .yang merupakan daerah resapan air perlu dipertahankan, disamping itu daerah-daerah ruang terbuka tetap dijaga agar fungsi infiitasi dapat membantu mencegah terjadinya banjir, melakukan koordinasi antar daerah mengenai sistern pengelolaan, penanganan DAS. Perbaikan sistern drainase, sedangkan pada areal yang telah terbangun didaerah resapan air hendaknya dibuat sumur-sumur resapan disetiap rumah.

---

The development is always mirrored by the city physical development of which it is determined more by the existing facilities and infrastructures. The symptom of development, particularly in urban region in the past had a tendency for minimizing green open space.Makasar city as,the capital city of South Sulawesi Province having area of 175,77 km2 and number of population approximately 1.285.443 person (2005), becomes sample for the phenomena above. The inconsistency of city green open space amount needed or its implementation represents case sample intangibly can be seen in Makasar city. The existence of RUTRW of Ujung Pandang municipality 1984 based on Local Regulation of 1987 and was revision in 2001 expecting can be legal umbrella in ensuring the existence of RTH could not be realized, it was because in RUTRW 2001 was not awarded dearly and broadly description the use of RTH in Makasar City, so that it is not surprise if in every year the existence of RTH in Makasar City becoming is gradually. But actually the existence of RTH can decrease air pollution and with its infiltration capability it is possible to prevent flood/puddle, so that with the decrease of RTH, then its function will not have a proper role.Based on the background above, then the problem which will be discussed related to the a title above shall be; 1). RUTRW of Makasar City does not consider Green Opened Space Function, 2). RUTRW was breached by the government of Makasar city, 3). Less RTH in Makasar City causes air quality decrease, flood/puddle (environment degradation) and negative impact on people.Based on the background problem above, it can be asked some questions as follows: 1). Why RUTRW does not consider RTH function?, 2). Why was RUTRW breached by The Government of Makasar City? 3). Why less RTH can cause air quality decrease, flood/puddle and negative impact to people?The purpose of this research is; 1 ) to recognize the factors motivating deviation arisen out in using land not suitable with RUTRW of Makasar city, 2). To recognize activity forms of which it is not suitable with land use and activity avoiding RTH of Makasar city; 3). To recognize whether there is any relationship between RTH with air quality decrease and flood/puddle happened in Makasar City and how its impact on people. The research employed analytic descriptive approaches from qualitative and quantitative data. In :this research, population or respondent whom was interviewed, some of them were related parties in managing RTH of Makasar City, General Plan of Regional Space Arrangement (RUTRW) of Makasar city, such as Space Order and Building Agency, experts/ academicians, and some community members for obtaining' data or addition information related to research problem.The data collection was conducted by using field observation method, interview, literature study, for obtaining secondary and primary data. In addition to that, it was used also ex post facto method. This method was applied for observing the occurence already happened and then it was compared to previous data/information for knowing the factors which could cause said occurrences.Based on the result of research, it can be concluded that ; 1). RLJTRW 2001 is more oriented to economic growth, this matter can be seen in the direction of development and the extension of Makasar city of which 5 (five) zones' for conservation area or RTH did not clearly describe (the need, width and type of RTH), 2). The replacement of the head of government caused change on development direction, especially in field of environment In RPJMD 2005 -- 2025 environmental matters were not policy included in development, so that for implementing the RPJMD sometimes the RUTRW was breached, such as the construction of Alfa shopping center on 7alan Perintis Kemerdekaan, but actually in said area was specifically purposed for education, industry and military activities, 3). The increase of people activity rapidly made air quality in Makasar city becoming decrease, from said activities it was resulted pollutant substances of 71.440,51 gram/day or 198.445.861,1 ton/year and C02 in amount of 383.156,7641 ton/year (2000) further experiencing increase in 2005 in amount of 279.046.694,4 ton/year Pb and 502254,3426 ton/year CO2, so that it was needed RTH .of 8.621,2673 acres with tree amount of 862.127 trees for be able to absorb pollutant substances in the air. While flood/puddle caused by the damage of land in upper course where 12.040,63 acres of total land of 143.196,37 acres had become critical land. This matter caused slide material in amount of 235-300 million m3, causing effect on river shallow so that the river capacity became less. Beside of that, the development of settlement, industrial area in water infiltration gave contribution on flood/puddle in Makasar city. Other matter is the less drainage system and the position of Makasar city located in low level land.Based on the result of this research it is suggested that : 1). Local Regulation regarding RUTRW needs to be issued immediately and made the new RUTRW for preventing deviation on land use more bigger. In addition, RUTRW needs to be described its RTHY especially related to its width for respective land use area, because the previous RUTRW was not explained these matters dearly, 2). Conduct law enforcement on space use deviation not suitable with its use. In addition, it needs to be motivated people role in space arrangement planning related to RTH, 3) conducted rearrangement of RTH (width and type of RTH) so that it will decrease pollutant substance in the air, the use of oil fuel non Pb and the use of alternative energy friendly environment (BBG, Biofuel, etc). For handling flood, it is suggested that the areas representing water infiltration area needs to be maintained, besides opened space area should be also maintained in order that infiltration function can support to prevent flood arisen out, conduct coordination inter region regarding SAS management and handling system. The reparation of drainage system, while in area in which it was built the water infiltration should be made infiltration wells in every house."

"Fenomena urbanisasi mendorong terjadinya perubahan tata guna lahan di wilayah perkotaan, terutama di wilayah perkembang seperti Kota Tasikmalaya sehingga dapat berdampak pada penyediaan RTH. Pentingnya berbagai fungsi RTH, pemenuhan RTH 30% perlu segera dilakukan, karena tantangan dalam pemenuhan RTH terus meningkat seiring dengan terus berkembangnya kota terutama semakin tingginya biaya pembebasan lahan. Dalam penelitian ini dilakukan analisis terkait dengan kondisi RTH, status kepemilikan RTH, wilayah prioritas dan rencana pengembangan RTH yang dilakukan oleh pemerintah kota sehingga dapat disusun konsep pemenuhan RTH yang sesuai untuk Kota Tasikmalaya. Metode analisis yang digunakan didalam penelitian ini ialah menggunakan analisis spasial, pengamatan lapangan wawancara dengan stake holder dan serta analisis dokumen peraturan daerah. Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa total RTH di Kota Tasikmalaya masih relatif tinggi yaitu 12.097 hektar atau 66% dari total wilayah, namun terdapat tren penurunan dari tahun 2014 hingga tahun 2021 yang diakibatkan oleh adanya alih fungsi lahan. Total RTH publik ialah seluas 131,9 hektar atau 0,7% dari total luas wilayah. Di wilayah priortias perlu dilakukan perbaikan komposisi vegetasi. Pemerintah kota telah memiliki rencana yang baik namun belum hasil implementasinya belum maksimal, sehingga perlu melibatkan instansi yang tidak terlibat langsung dalam pemenuhan RTH.

---

The urbanization accelerates the change of land use in urban areas, especially in developing city such Tasikmalaya, which could impact the provision of Urban Green Space (UGS). Due to its crucial functions, the fulfillment of 30% UGS needs to be done immediately, the challenges in UGS provision are progressing along with the increasing cost of land acquisition. In this study, an analysis was carried out related to the condition of UGS, ownership, priority areas and its development plans carried out by the city government so that a suitable UGS provision concept can be developed. The analytical method used in this research are spatial analysis, field observations, interviews with stake holders and analysis of local regulations documents. The result show that the total UGS in Tasikmalaya is 12,097 hectares or 66% of the total area, but depleting trend from 2014 to 2021 was indentified, mainly due to land conversion. The total UGS owened by goverment is 131.9 hectares or 0.7% of the total area. In priority areas it is necessary to improve the vegetation composition. The city government already has relatively positive UGS provision plan, but the implementation is still not very optimal. It is necessary to involve other goverment official that are not directly involved in UGS provision to increase public awareness and improve provision process for future development."

"Penelitian ini merupakan pendekatan baru pewujudan ruang, yaitu ruang untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai (space as a means to an end). Penelitian dilatarbelakangi oleh penurunan kualitas dan keberadaan fisik ruang terbuka hijau di sempadan sungai menyebabkan peningkatan lahan kritis DAS Ciliwung dari sebesar 0,15% pada tahun 2013 menjadi 11,65% pada tahun 2018 (Kementerian ATR/BPN, 2018), peningkatan tingkat kerawanan sosial (Depok, 2015)(DKI Jakarta 2020), dan ketika terjadi bencana banjir menyebabkan kerugian mencapai lebih dari Rp10 Triliun (Yudhistira, 2020). Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian menggunakan studi kasus pewujudan RTH Publik di Depok untuk memahami proses pewujudan ruang. Tahapan penelitian dilakukan dengan memahami kondisi keberadaan fisik RTH di sempadan sungai, kemudian dilanjutkan dengan penelusuran interaksi antar aktor yang terkait dalam upaya untuk peningkatan kuantitas maupun kualitas RTH di sempadan sungai melalui pewujudan ruang terbuka hijau publik berkelanjutan di sempadan sungai. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang dipandu dengan kerangka Teori Jejaring Aktor (Actor Network Theory) (Latour, 2005) serta metode yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif (Mixed Methods). Keberhasilan pewujudan RTH publik berkelanjutan dipengaruhi oleh 3 aspek, yaitu: fungsi ekologis dapat berlanjut, interaksi sosial untuk mencapai tujuan bersama, interaksi ekonomi dalam bentuk tatanan nyata. Sedangkan pola interaksi dalam pewujudan ruang melalui 4 (empat) momen translasi, yaitu: problematisasi, penarikan, pelibatan, dan mobilisasi.

---

This research is a new approach in the production of space, namely space as a means to an end. This research is motivated by a decrease in the quality and physical presence of green open space on the river banks, causing an increase in critical land in the Ciliwung watershed from 0.15% in 2013 to 11.65% in 2018 (Ministry of ATR/BPN, 2018), increasing levels of social vulnerability (Depok, 2015) (DKI Jakarta 2020), and when a flood occurred, it caused a loss of more than Rp. 10 trillion (Yudistira, 2020). Based on the background of the problem, using a case study of the realization of public green open space in Depok to understand the process of realizing the space. The research stage is carried out by understanding the condition of the physical presence of green open space on the river banks, then proceeding with tracing the interactions between the actors involved in an effort to increase the quantity and quality of green open space on the river banks through the realization of sustainable public green open spaces on the river banks. This study uses a qualitative approach guided by the Actor-Network Theory framework (Latour, 2005) and the methods used are quantitative and qualitative (mixed methods). The success of the production of sustainable public green open space is influenced by 3 aspects, namely: ecological functions can continue, social interaction to achieve common goals, economic interaction in the form of a real and valid order. While the pattern of interaction in the production of space is through 4 (four) moments translation, namely: problematization, enrollment, interessement, and mobilization."

"[ABSTRAKPerkembangan manusia menyebabkan krisis lingkungan dan memunculkan pemikiran pembangunan berkelanjutan sebagai upaya mengatasinya. Kota hijau merupakan sebuah metafora dari pencapaian tujuan- tujuan pembangunan perkotaan berkelanjutan. Kota hijau diwujudkan melalui pemenuhan 8 atribut, terdiri atas green planning and design, green community, green open space, green water, green waste, green building, green transportation, dan green energy. Salah satu atribut yang secara nyata dapat diukur dan telah menjadi masalah adalah green open space (ruang terbuka hijau). Isu kebutuhan akan ruang terbuka, terutama ruang terbuka hijau, muncul sebagai akibat perubahan lingkungan fisik yang terjadi di tingkat nasional dan internasional.Kota Depok sebagai kotamadya yang baru berusia 14 (empat belas) tahun, secara administratif berada di bawah kewenangan Provinsi Jawa Barat, tetapi perkembangannya sangat dipengaruhi oleh Provinsi DKI Jakarta. Kota Depok merupakan wilayah hunian tujuan masyarakat Jabodetabek dan wilayah dengan fasilitas pendidikan yang dituju oleh seluruh Indonesia. Kota Depok telah berkomitmen untuk berupaya mewujudkan kota hijau melalui penandatanganan Piagam Kota Hijau tanggal 8 November 2012. Kemampuan kota Depok mewujudkan kota hijau dapat dilihat berdasarkan daya dukung dan daya tampung, potensi sosial dan budaya serta penegakan hukum di kota tersebut.

---

ABSTRACTHuman development causes environmental crisis and bring sustainable development thinking to handle. Green city is a methaphor of achieving sustainable urban development goals. Green city realized through the fulfillment of 8 atributes, consist of green planning and design, green community, green open space, green water, green waste, green building, green transportation, and green energy. One of the atributes that can actually measured and has become a problem is green open space. The issue of open space necessity, especially green open space, appear as the result of physical environmental changes that occur at the national and international level.Depok City as a 14 years municipality, is administratively under the authority of West Java province, but its’ development is strongly influenced by DKI Jakarta. Depok is a residential area aimed by Jabodetabek society and have educational facility for Indonesia. Depok has committed for struggle create green city through the the signing of Green City Charter date 8th November 2012. The ability of Depok to make green city into realize can be seen by carrying capacity, social and cultural potential as well as law enforcement in the city., Human development causes environmental crisis and bring sustainable development thinking to handle. Green city is a methaphor of achieving sustainable urban development goals. Green city realized through the fulfillment of 8 atributes, consist of green planning and design, green community, green open space, green water, green waste, green building, green transportation, and green energy. One of the atributes that can actually measured and has become a problem is green open space. The issue of open space necessity, especially green open space, appear as the result of physical environmental changes that occur at the national and international level.Depok City as a 14 years municipality, is administratively under the authority of West Java province, but its’ development is strongly influenced by DKI Jakarta. Depok is a residential area aimed by Jabodetabek society and have educational facility for Indonesia. Depok has committed for struggle create green city through the the signing of Green City Charter date 8th November 2012. The ability of Depok to make green city into realize can be seen by carrying capacity, social and cultural potential as well as law enforcement in the city.]"

"ABSTRAKSkripsi ini berusaha melihat relasi yang terjadi antara Pemerintah DKI Jakarta dengan PT Summarecon pada penggunaan Ruang Terbuka Hijau RTH dalam skema Rencana Umum Tata Ruang RUTR 1985 ndash; 2005. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penggunaan data primer dan sekunder. Temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa ada penyimpangan pemanfaatan lahan di kecamatan Kelapa Gading. Penyimpangan ini mengubah zona resapan air dan tadah hujan dalam RUTR 1985 ndash; 2005 menjadi kawasan pemukiman kelas menengah dan atas pada Rencana Tata ruang dan Wilayah RTRW 2010 ndash; 2030 dan kawasan sentra primer pada RTRW 2010 ndash; 2030. Penyimpangan ini terjadi atas hasil interaksi pemerintah provinsi DKI Jakarta dengan PT Summarecon. Perubahan ini memicu munculnya permasalahan di kecamatan Kelapa Gading.Kata Kunci : Ruang Terbuka Hijau RTH ; PT Summarecon; Pemerintah DKI Jakarta; Relasi.

---

ABSTRACT

This thesis seeks to see the relation between DKI Jakarta government and PT Summarecon on the use of Green Open Space RTH in General Spatial Plan scheme RUTR 1985 2005. This research uses qualitative method with primary and secondary data usage. The findings in this study show that there are deviations of land use in Kelapa Gading sub district. This deviation changed the water catchment area and rainfed zones in RUTR 1985 2005 into middle and upper class residential areas in Spatial and Regional Plans RTRW 2010 2030 and primary centers in RTRW 2010 2030. These deviations occurred on the results of government interaction between the province of DKI Jakarta with PT Summarecon. This change triggered the emergence of problems in Kelapa Gading district.Keywords Green Open Space RTH PT Summarecon Government of DKI Jakarta Relation"

"Penelitian mengenai hubungan ruang terbuka hijau dengan prevalensi hipertensidi Provinsi DKI Jakarta perlu dilakukan mengingat ketersediaan RTH di Provinsi DKI Jakarta kurang dari standar dengan prevalensi hipertensi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Maraknya urbanisasi yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta menimbulkan permasalahan, salah satunya adalah masalah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Ketersediaan RTH di Provinsi DKI Jakarta hanya 10% dari total seluruh wilayahnya. Padahal berdasarkan UU. No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang standar minimal RTH di sebuah kota adalah 30% dari total seluruh wilayahnya. Padahal, keberadaan RTH memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah manfaat untuk kesehatan. Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa RTH merupakan faktor protektif terhadap hipertensi. Prevalensi hipertensi lebih rendah pada wilayah dengan RTH lebih banyak. Prevalensi hipertensi di DKI Jakarta terus meningkat. Pada tahun 2013 prevalensinya hanya 20% sedangkan pada tahun 2017 prevalensinya menjadi 34,95%. Desain studi dari penelitian ini adalah studi ekologi dengan uji statistik yang digunakan adalah uji regresi linear sederhana. Kemudian analisis spasial juga dilakukan. Variabel-variabel yang diteliti adalah luas RTH dan prevalensi hipertensi. Terdapat hubungan yang lemah antara luas RTH dengan prevalensi hipertensi di Provinsi DKI Jakarta (R= 0,247). Berdasarkan analisis spasial bahwa persebaran prevalensi hipertensi tinggi dan RTH yang juga tinggi terpusat di pusat Provinsi DKI Jakarta. Hubungan yang lemah antar variabel tersebut dikarenakan terdapat beberapa faktor penyebab hipertensi yang tidak dapat dipengaruhi secara langsung oleh adanya RTH yaitu faktor psikososial, faktor gaya hidup dan kebiasaan aktifitas fisik masyarakat. Kemudian, proporsi RTH yang dapat mendukung interaksi sosial dan aktifitas masyarakat di Provinsi DKI Jakarta dinilai rendah dan didominasi oleh pemakaman dan jalur hijau yang secara fungsinya tidak dapat mendukung kegiatan masyarakat yang menguntungkan dalam segi kesehatan.

---

Study about the relationship between green space with the prevalence of hypertension in DKI Jakarta is necessaryto be done considering of the availability of green spaces that are less than the minimum standard, and the prevalence of hypertension that continues to increase. The increase of urbanization in DKI Jakarta provokes many problems. One of the problems is about the availability of green spaces. The availability of green spaces in DKI Jakarta is only 10% from all the areas. Besides, according to UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, the minimum standard of green space in city is 30% of the total area. Whereas, the existence of green spaces has many benefits, include health benefit. Studies shown that green spaces are protective factor of hypertension. The prevalence of hypertension is lower in areas with more green spaces. The prevalence of hypertension in DKI Jakarta remains to increase. In 2013, the prevalence of hypertension is only 20%, while in 2017 the prevalence mounts up to 34,95%. This study is an ecological study with the statistical test used is a simple linear regression test. Then, spatial analysis is also used to each variable. There is poor relationship between the large of green spaces and the prevalence of hypertension in DKI Jakarta (R=0,247). The poor relationship between those variables are due to several factors that cause hypertension that cannot be directly affected by the existence of green spaces. Those factors are psychosocial factors, lifestyle factors, and the physical activity of community. Besides, the proportion of green spaces that support social interaction and communitys activities is considered low. The green spaces in DKI Jakarta are dominated by funerals and street trees which function in a way cannot support communitys activity that are beneficial for their health."