Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2019, Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengeluarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan dengan Anang Hermansyah sebagai inisiator. RUU tersebut pun menyita perhatian masyarakat, dan terdapat kelompok masyarakat yang menolaknya. Penelitian ini membahas bagaimana strategi-strategi gerakan resistensi Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan (KolNas) pada Tahun 2019. Penelitian ini mengidentifikasi KolNas sebagai gerakan sosial menggunakan konsep Mario Diani, serta menganalisis mobilisasi sumber daya gerakan KolNas dengan teori mobilisasi sumber daya oleh Bob Edwards dan Patrick F. Gillham. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa KolNas sebagai gerakan sosial, berhasil menekan DPR RI untuk menarik RUU Permusikan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam demi memperoleh data primer, dan mengumpulkan data sekunder melalui situs daring ataupun media sosial. Dalam menjalankan strateginya, gerakan KolNas melakukan mobilisasi sumber daya terhadap lima jenis sumber daya, yaitu sumber daya moral, sumber daya kultural, sumber daya sosial-organisasional, sumber daya manusia, dan sumber daya material. Gerakan KolNas melakukan mobilisasi sumber daya dengan tiga acara akses, yaitu swadaya atau memproduksi sendiri sumber daya yang dimiliki, mengooptasi sumber daya dan mengagregasi sumber daya.

---

In 2019, Commission X of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) issued The Draft Bill of Music Law with Anang Hermansyah as the initiator. This study discusses how the strategies of the National Coalition to Reject the Draft Bill of Music Law (KolNas) resistance movement in 2019. The result from this study indicates that KolNas as a social movement, using a resource mobilization strategy, succeeded in pressuring the Indonesian House of Representatives to withdraw the Draft Bill on Music Law from the National Legislation Program (Prolegnas) in 2019. This research identifies KolNas as a social movement using Mario Diani’s concept, and analyzes the resource mobilization of the KolNas movement with the theory of resource mobilization by Bob Edwards and Patrick F. Gillham. This research uses a qualitative method using in-depth interview techniques to obtain primary data, and collect secondary data through online websites or social media. In carrying out their strategies, the KolNas movement mobilizes five types of resources, which are moral resources, cultural resources, social-organizational resources, human resources, and material resources. The KolNas Movement mobilizes resources with three ways of access, which are self-producing resources, co-opting resources and aggregating resources."

"Makalah ini menganalisis fungsi dan aktivitas petisi online. Fungsi dan aktivitas ini dianalisis berdasarkan dua petisi Change.org yang sukses di Indonesia, yaitu `# TolakRUUPermusikan` sebagai Studi Kasus 1 dan `Presiden Jokowi, Jangan Setuju RKUHP di Sesi Paripurna DPR` sebagai Studi Kasus 2. Kedua studi kasus dijelaskan terlebih dahulu, dan ini dilakukan secara deskriptif. Setelah itu, makalah ini menggunakan studi kasus berganda dan embedded. Unit analisis embedded pertama dimulai dari tingkat individu, tingkat organisasi sampai tingkat sistem, sedangkan, unit analisis embedded kedua dikategorikan oleh aktivitas online dan offline. Makalah ini menemukan bahwa fungsi dan kegiatan studi kasus memiliki kesamaan dan perbedaan. Terlepas dari kesamaan dan perbedaan ini, penelitian ini menyimpulkan bahwa petisi online tetap menjadi alat penting untuk advokasi kebijakan, meskipun mereka digolongkan sebagai taktik gerakan sosial berbasis internet dengan ambang batas rendah.This research paper analyses the functions and activities of online petitions. These functions and activities are analysed based on two successful Indonesian Change.org petitions, namely `#TolakRUUPermusikan` as Case Study 1 and `Presiden Jokowi, Jangan Setujui RKUHP di Sidang Paripurna DPR` as Case Study 2. Both case studies are examined individually first, and this is done in a descriptive manner. An embedded, multiple case study research is then utilised. The first embedded unit of analysis starts from the individual-level, the organisational-level to the system-level, while the second embedded unit of analysis are categorised by online and offline activities. The research paper finds that both case studies` functions and activities possess similarities and differences. Despite these similarities and differences, the research concludes that online petitions remain an important tool for policy advocacy, even though they are classified as a low threshold internet-based social movement tactic."