Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini memberikan bukti empiris terjadinya konvergensi pertumbuhan ekonomi antara provinsi di Indonesia. Model pertumbuhan neoklasik menyatakan bahwa dalam jangka panjang perekonomian akan mengalami konvergensi, di mana perekonomian daerah miskin akan tumbuh lebih cepat dibandingkan perekonomian daerah kaya (β-convergence). Kondisi tersebut kemudian mendorong terjadinya penurunan dispersi antar provinsi (σ-convergence). Analisis σ-convergence dilakukan dengan menghitung standar deviasi dari log pendapatan per kapita, sedangkan analisa β-convergence dilakukan melalui model absolute convergence dan conditional convergence. Model absolute convergence mencoba melihat pengaruh initial PDRB per capita terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan model conditional convergence mencoba menambahkan sumber pertumbuhan lainnya. Hasil estimasi σ-convergence dan β-convergence menunjukkan terjadinya konvergensi pertumbuhan ekonomi antar-provinsi. β-convergence dengan menggunakan data panel (1995-2005) yang menunjukan laju konvergensi adalah sebesar 2% per tahun (absolute convergence), sedangkan hasil estimasi model conditional convergence menunjukan laju konvergensi sebesar 4.8% per tahun saat variabel lain seperti modal noninfrastrktur, tenaga kerja dan modal infrastruktur disertakan dalam estimasi. Saat variabel dummy krisis dan population growth turut dimasukan, hasil menunjukkan laju konvergensi melambat (2.9% per tahun), dan mengalami peningkatan (3% per tahun) saat variabel dummy otonomi daerah dimasukkan dalam model.

Abstrak :
The main purpose of this study is to identify determinant factors of regional inflation in the decentralized Indonesia. Inflation nowadays may spread widerly and more difficult to handle than in the past. This condition has created difficulties for the central bank to maintain targeted inflation. The study employs field surveys and econometric tools. The field surveys are conducted in six cities--Medan, Semarang, Surakarta, Palu, Banjarmasin, and Pontianak. It is found from the cross tabulation that regional inflation is significantly affected by the infrastructure condition in the corresponding regions. Aside from the infrastructure condition, the logistic analysis concludes that regional inflation is also affected by local regulations. However, infrastructure still has a larger effect on inflation. The econometric methodology use unit root and Engle-Granger cointegration tests to prove whether the purchasing power parity among regions holds. It is found that purchasing power parity does not hold for all regions. Another tool is the variance decomposition?it is used to determine whether regional inflation is dominantly monetary or non-monetary factors. This study found that non-monetary factors are main contributors to regional inflation. Pooled data estimation with fixed effect shows that inflation is significantly influenced by non-monetary factors--the growths of local government revenues, routine expenditures, and local transportation costs. Local government routine expenditures have the largest elasticity on inflation.

Abstrak :
Dampak financial deepening terhadap pertumbuhan ekonomi telah menjadi debat selama beberapa dekade. Penelitian ini menganalisa dampak financial deepening terhadap pertumbuhan ekonomi tingkat propinsi di Indonesia periode tahun 2001 sampai dengan 2016. Penggunaan data level propinsi selain jarang ditemukan dalam literature juga untuk mengurangi heterogeinitas yang tidak teramati pada data cross section antar negara. Pendekatan financial deepening dalam penelitian ini dibatasi pada sisi perbankan mengingat dalam sistem keuangan Indonesia, peran perbankan masih sangat dominan dibandingkan sektor keuangan lainnya. Melalui pendekatan data panel, diperoleh hasil bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara financial deepening dengan pertumbuhan ekonomi regional yang mendukung hipotesa supply leading (finance-led growth) pada penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam kaitan ini diperlukan langkah serius pemerintah untuk terus melakukan pendalaman pasar keuangan domestik khususnya melalui sektor perbankan agar mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

---

Impact of financial deepening to economic growth has been a debate for decades. This research analyzes the impact of financial deepening on provincial-level economic growth in Indonesia from 2001 to 2016. Besides The use of provincial level data is rarely found in the literature, the use of provincial-level data is also intended to reduce unobserved heterogeneity in cross-sectional data between countries. The financial deepening approach in this study is limited to the banking side considering that in Indonesia's banking sector is still very dominant compared to other financial sector. By Using data panel approach, the ratio between liquid liabilities to gross regional domestic product (PDRB) and the ratio between credits distributed by the banking sector to PDRB as a measurement of financial deepening, found a significant positive correlation between financial deepening with regional economic growth that supports supply lead hypothesis (finance-led growth) in previous studies. In this regard, Government must be seriously to enhance policy in order to deepen the domestic financial market, especially through the banking sector to encouraging economic growth.

Abstrak :
Pembangunan infrastruktur di Indonesia pada periode 1997-2005 cenderung stagnan bahkan mengalami pertumbuhan negatif. Penyebab utama terjadinya hal ini adalah terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan investasi di bidang infrastruktur menjadi terabaikan. Namun krisis bukanlah satu-satunya penyebab kurangnya layanan infrastruktur, lemahnya perencanaan dan kualitas yang rendah juga menjadi penyebab kecilnya kontribusi infrastruktur terhadap output. Permasalahan pada tesis ini adalah apakah faktor-faktor produksi yang diwakili oleh infrastruktur, human capital dan keterbukaan perdagangan mempunyai pengaruh dan kontribusi yang signifikan terhadap output yang diindikasikan oleh variabel pendapatan per kapita agar kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat ditentukan. Penelitian ini menggunakan data panel dalam kurun waktu 1993-2003 pads 26 propinsi di Indonesia. Hausman test digunakan untuk mendapatkan model panel data yang paling balk. Dad basil pengujian, didapatkan bahwa fixed effect model merupakan model terbaik untuk menyelesaikan karakteristik data yang tersedia. Hasil penelitian ini didapatkan semua variabel bebas yang digunakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel-variabel bebas tersebut mempunyai pengaruh positif, kecuali untuk listrik dan air.

Abstrak :
Daerah Jawa merupakan tempat paling penting di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Namun, kepadatan penduduk yang tinggi tersebut juga menimbulkan kerawanan masalah kejahatan properti yang tinggi. Kejahatan properti didefinisikan sebagai perampokan, pencurian, dan penipuan. Selama ini, analisa mengenai kejahatan di Jawa hanya dilakukan melalui ilmu kriminologi dan hukum. Penelitian ini mencoba menganalisis masalah kejahatan properti melalui pendekatan ekonomi. Dengan menggunakan metode logit, penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat lima variabel ekonomi dan demografi yang mempengaruhi tingkat kejahatan di Jawa. Kelima variabel tersebut adalah daerah tipe perkotaan, tingkat upah rata-rata di suatu daerah, tingkat pengangguran, proporsi pria usia 15-29 tahun di populasi, dan kekuatan kepolisian per 10 ribu penduduk. Variabel kemiskinan yang selama ini cukup populer diduga sebagai penyebab terjadinya tindak kejahatan ternyata tidak mempengaruhi tingkat kejahatan di suatu daerah. Selain itu, proporsi single mother dinyatakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kejahatan. Dengan dilakukannya analisa kejahatan melalui ilmu ekonomi diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif kebijakan untuk menekan tingkat kejahatan properti.

---

Java is the most important place in indonesia with high density of population. In fact, the high density itself can make several property crime problem. Property crime is defined as robbery, theft, and con. So far, people make analysist about the crime in Java just from criminology and law perspective. This research try to analyze the property crime using economic perspective. With logit method, this research show that there are five economic and demographic variables that influence level of crime in Java. That five variables are type of the city, level of salary in the city, level of unemployment, male proportion in population age 15-29, and police power per ten thousand citizen. Poverty variable that known as the antecedent of crime, in fact not influence the crime level in the city. With research that use economic perspective, hope that can be an alternative policy to press the property crime level.

Abstrak :
The changes in sectors and linkages in Indonesian economy have been changing thus affecting the structure. This study aims to evaluate the changes in the nation's economic structure by focusing on the development of intra/inter sectors and intra/inter regions linkage using interregional Input-Output (IRIO) model in 1995 and 2000 data. The model analyzes the changes by applying the concept of technical coefficient stability, testing changes on the coefficients, and exploring the basic IRIO model. The study found that there has been a significant decrease of relative relationship between sectors and regions in Indonesian economy albeit of seemingly insignificant. Further, the analysis in intro and inter regions showed that an increase in intra regions relationship has not been significant meanwhile the decrease of inter regions relationship has been significant. The studies also revealed that industry was a high potential sector in national development priorities not only because of its high multiplier but also its role in strengthening and increasing the interactions of intra/inter sectors and intra/inter regions.

Abstrak :
Ditinjau dari kondisi wilayah pemungutannya dan karakteristik pajaknya, Pajak Hiburan (PHi) rnerupakan salah satu jenis pajak daerah yang cukup potensial sebagai sumber PAD Propinsi DKI Jakarta, namun perkembangan penerimaannya relatif belum menunjukan hasil yang menggembirakan, karena jika dibandingkan dengan penerimaan jenis pajak daerah lainnya yang dipungut langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Propinsi DKI Jakarta, seperti PKB, BBN-KB, PHR, dan Pajak Reklame, penerimaan Pajak Hiburan menempati urutan yang terakhir dengan trend penerimaan yang cenderung tidak stabil. Kontribusi yang diberikan PHi terhadap PAD selama enam tahun terakhir tercatat rata-rata hanya sebesar 2,35 % dan terhadap penerimaan Pajak Daerah hanya sebesar 2,76 % dengan trend cenderung menurun, hal ini tentunya cukup memprihatinkan karena jika dilihat dari potensi yang ada, penerimaan dari PHi seharusnya mampu memberikan sumbangan yang lebih berarti terhadap PAD Propinsi DKI Jakarta. Berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor PITT telah dilakukan Dipenda, mulai dari yang umum seperti merubah bentuk susunan organisasi dan tata kerja, menetapkan kembali wilayah kerja Suku Dinas Pendapatan Daerah, menambah SDM baru dan meningkatkan kualitas SDM yang ada, memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana kerja, memberlakukan aturan formal Pajak Daerah (Perda No. 4 Tahun 2002 tentang KUPD), mengganti Perda No. 7 Tahun 1996 dengan Perda No. 7 Tahun 1998, dan mempersiapkan Perda yang baru sebagai pengganti Perda No. 7. Tahun 1998 untuk merevisi kebijakan-kebijakan perpajakan di dalamnya yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman namun semua usaha itu nampaknya belum membuahkan hasil yang optimal. Dilatarbelakangi permasalahan tersebut di atas, penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan dan pengaruhnya terhadap optimalisasi penerimaan PHi di Propinsi DK1 Jakarta, dengan tujuan untuk menemukan hal-hal yang mungkin menjadi penghambat penerimaan pajak hiburan, agar dapat diberikan setitik sumbang saran yang mungkin bermanfaat untuk mengoptimalisasikan penerimaan PHi di Propinsi DKI Jakarta. Landasan teori yang digunakan bertumpu pada tiga subsistem perpajakan yaitu (1) Kebijakan perpajakan, (2) Undang-undang perpajakan, (3) Administrasi perpajakan, ditambah dengan teori-teori lainnya yang relevan terutama yang berkaitan dengan upaya pengoptimalisasian Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analilis dengan menyajikan data historis perkembangan penerimaan PHi dari tahun ke tahun dengan menggunakan tolok ukur upaya pajak, hasil guna dan daya guna yang dibantu dengan analisis migresi dan korelasi menggunakan SPSS versi 10.0, dengan hasil sebagai berikut : 1.Masih terdapat kelemahan dalam kebijakan perpajakan yang mengatur tentang pengelompokan objek dan penetapan tarif yang cenderung menimbulkan ketidakpastian, ketidakadilan dan membuka peluang bagi Wajib Pajak tertentu memilih tarif yang lebih rendah dari yang seharusnya. 2.Pemungutan PHi telah didukung oleh dasar hukum yang kuat yaitu UU No. 34 Tahun 2000 dan Perda No. 7 Tahun 1998 beserta peraturan pelaksanaannya yang proses penetapannya melibatkan peran serta masyarakat dan cukup tanggap terhadap dinamika perkembangan zaman. 3.Pengadministrasian PHi tidaklah rumit namun pelaksanaan pemungutannya belum dapat sepenuhnya menjaga dan memastikan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya serta belum dapat menjaga dan memastikan tidak adanya objek pajak yang terlepas dari pengamatan atau tidak dilaporkan kepada fiskus. 4.Hasil analisa dengan menggunakan tolok ukur upaya pajak menunjukan bahwa kinerja pemungutan PHi belum cukup baik, karena hanya mampu menyerap 17,8 % dari seluruh kemampuan bayar PDRB subsektor jasa hiburan Propinsi DKI Jakarta, dan PDRB subsektor jasa hiburan sendiri tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap realisasi penerimaan PHi. 5.Hasil analisa dengan menggunakan tolok ukur hasil guna menjelaskan bahwa ukuran efektifitas administrasi perpajakan adalah relatif tergantung dari apa yang ingin dicapai, jika menggunakan tolok ukur target, maka pemungutan PHi bisa dikatakan efektif, namun jika menggunakan tolok ukur potensi maka pemungutan PHi tidak efektif. Potensi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap realisasi penerimaan, sedangkan penetapan rencana penerimaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap realisasi penerimaan. 6.Hasil analisa dengan menggunakan tolok ukur daya guna dibantu dengan indikator-indikator kualitatif lainnya menunjukan bahwa pelaksanaan pemungutan PHi di Propinsi DKI Jakarta cukup efisien.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Kinerja Organisasi Lokal dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D). Juga dibahas tentang faktor penghambat Kinerja Organisasi Lokal. Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D) merupakan kelanjutan dan pengembangan dan program P3DT yang dilaksanakan sejak tahun 1995/1996 hingga tahun 2000. Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D) adalah bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi regional, pemerataan dan pemberdayaan masyarakat desa serta mengurangi kemiskinan di perdesaan. Proyek ini dilaksanakan dengan penekanan peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat perdesaan (Organisasi Masyarakat Setempat). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, observasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini juga menggunakan konsep penelitian yang didasarkan pada pengertian kinerja oleh Suyadi dan teori variabel yang mempengaruhi kinerja Organisasi Lokal dan Esman 8 Uphoff. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling yakni: Pimpro, Pimbagpro, Tim Teknis Lapangan, Camat Pegasing, Kepala Desa, Ketua sekretaris dan anggota OMS, Tokoh Masyarakat dan Warga masyarakat dengan jumlah keseluruhan 30 orang. Hasil penelitian dianalisa dengan mengaitkan kebijakan program dan kerangka pemikiran tentang Kinerja dan Organisasi Lokal. Kinerja masing-masing OMS terlihat dalam proses dan hasil dari pelaksanaan pembangunan paket program P2D (fisik dan nonfisik) yang diawali sejak penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan. Dalam tahap pelaksanaan, peran OMS berusaha untuk menggerakkan warga masyarakat masing-masing desa untuk melaksanakan pembangunan di masing-masing desa. OMS Al-Amal di Desa Uning, OMS Kelompok Tani Mara Utama di Desa Pedekok telah mampu menggerakkan warga masyarakat bergotong-royong sehingga mampu menghemat biaya yang selanjutnya dipergunakan untuk meningkatkan volume kerja. Namun OMS AI-Latifah cenderung kurang mampu menggerakkan warga masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan di masing-masing desa, OMS yang telah memiliki kepercayaan dari warga masyarakat secara mandiri menentukan tempat dan waktu pertemuan dengan warga masyarakat, tanpa dicampuri oleh pihak lain. Dalam pertemuan, OMS memberikan kesempatan kepada peserta pertemuan untuk bertanya serta memberikan saran. Pelaksanaan pembukaan jalan di Desa Uning dikerjakan secara gotong-royong dimana warga masyarakat diberikan makan sIang, kopi dan rokok. di Desa Pedekok pelaksanaan pembangunan bak tampung air dilaksanakan dengan cara gotong-royong dan diberikan makan siang, kopi dan rokok. Namun di Desa Kayukul, pelaksanaan pembangunan MCK dikerjakan oleh OMS dan dibantu oleh warga masyarakat yang diberikan upah. Dalam pelaksanaan proyek P2D di masing-masing desa secara umum menghasilkan fisik (Jalan, Bak Tampung Air dan MCK) dan Non Fisik (peningkatan ekonorni, manfaat-manfaat sosial, tingkat keadilan, pengurangan diskriminasi pria dan wanita serta partisipasi warga masyarakat dalam pengambilan keputusan). Dalam pelaksanaan Proyek Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D masih terdapat Faktor penghambat yang dirasakan oleh masing-masing anggota OMS yakni rendahnya tingkat pendidikan yang didominasi tamatan SD dan SLTP yang berpengaruh terhadap penyusunan admisnistratif. Walaupun sebelumnya beberapa pengurus OMS dan anggota OMS tetah mengikuti pelatihan di kantor kecamatan, namun masih dirasakan kesulitan dalam penyusunan administratif. Faktor penghambat lain yang secara umum dirasakan oleh masing-masing OMS adalah kesulitan untuk mengumpulkan iuran dari warga masyarakat untuk perawatan serta perbaikan bangunan hasil proyek P2D di desa mereka masing-masing hal ini dikarenakan adanya kecenderungan bahwa yang bertanggung jawab adalah pemerintah daerah.