"Di Indonesia, proyek konstruksi jalan merupakan salah satu proyek vital yang besar peranannya dalam meningkatkan perekonomian negara. Data Statistik menyebutkan bahwa dana yang dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk pembangunan jalan masih merupakan yang terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Sehingga bagi kontraktor di Indonesia, infrastruktur jalan merupakan salah satu proyek yang menjadi sasaran utama untuk mendapatkan keuntungan (profit) mengingat pemilik (owner) seluruh proyek konstruksi jalan di Indonesia adalah Pemerintah. Mengingat hal tersebut, perlu dilakukan pengendalian yang efektif terhadap biaya pembangunan proyek jalan di Indonesia dengan tujuan meningkatkan keuntungan kontraktor.
Pengendalian atas penyimpangan biaya proyek dapat diukur dengan beberapa cara. Before-process variance merupakan bentuk pengendalian yang paling efektif karena risiko penyimpangan diukur sebelum terjadinya sehingga dapat direncanakan respon yang paling tepat untuk mengantisipasinya. Respon risiko dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu menghindari risiko, mengalihkan risiko, mengurangi dampak risiko, dan menyediakan dana seandainya risiko terjadi.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor utama yang mempengaruhi perencanaan pengelolaan risiko kontraktor dalam pengendalian biaya proyek jalan perkerasan lentur di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kasus terhadap PT. Hutama Karya dan PT. Waskita Karya selaku kontraktor BUMN yang telah menangani sejumlah proyek konstruksi jalan perkerasan lentur di Indonesia. Analisa data penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk mendapatkan prioritas faktor.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria risk attitude personil proyek merupakan faktor utama yang paling mempengaruhi. Kriteria identifikasi risiko dan faktor eksternal tingkat makro memiliki bobot yang sama pada urutan kedua diikuti dengan faktor eksternal tingkat proyek dengan bobot yang lebih kecil pada urutan ketiga. Sedangkan urutan prioritas faktor berdasarkan subkriteria adalah kepatuhan personil terhadap ketentuan yang berlaku sebagai faktor yang paling mempengaruhi, diikuti dengan tingkat kedisiplinan personil, kondisi politik, ketersediaan sumber daya, dan kondisi cuaca setempat.
In Indonesia, road infrastructure project is one of the most important project which have huge contribution in raising state?s economic matters. Statistic?s data shows that budget for road infrastructure project is still the largest compare to other sectors. For contractors in Indonesia, this situation makes road infrastructure project becoming prime target to obtain profit considering that owner?s of all road infrastructure project in Indonesia is the government. Mindful of those things, effectively cost control in Indonesia?s road infrastructure project need to be done in order to obtain profit.
Controlling cost overrun can be done with several ways. Before-process variance is the most effective way because cost overrun measured early in the beginning of project phase. This makes contractor can focus to develop option of responses planning to avoid such cost overrun. Risk response itself can be done with four ways, that is risk avoidance, risk transfer, risk reduction, and risk absorption.
This research is done to get knowledge about major factor that influence contractor?s risk response planning in controlling and monitoring cost of flexible pavement?s project in Indonesia. This research is done by case study in two contractors in Indonesia, PT. Hutama Karya and PT. Waskita Karya, that have complete amount of flexible pavement?s project in Indonesia. Data analysis is done by Analytic Hierarchy Process (AHP) method in order to obtain priority of factors.
Result of this research determine personnel?s Risk Attitude as the most influence factor. Risk Identification and Macro Level External Factor have the equal rank in second place, and Project Level External Factor follows with smaller rank in third place. Priority factor?s by subcriteria is defined as follows. Personnel?s submissive of rules in the first place, personnel?s discipline in second place, political condition in third place, resources stock and supply in fourth place, and wheather condition in fifth place."
