Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembar-lembar pada halaman berikut merupakan sebuah studi tentang peran politik Sutan Sjahrir tahun 1945-1947. Studi ini merupakan pendalaman dari mata kuliah Politik Indonesia yang berfokus pada peran politik Sjahrir sekaligus melihat persoalanpersoalan yang dihadapi bangsa ini di awal kemerdekaan. Mempelajari peran politik Sjahrir 1945-1947 berarti perhatian akan tertuju pada periode revolusi Indonesia, suatu masa di mana terjadi perubahan kekuasaan secara cepat dari bangsa terjajah menjadi bangsa merdeka. Para pemimpin gerakan nasionalis memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang arah dan bentuk negara yang ingin diciptakan. Secara sederhana elit politik ketika itu terbelah dalam mereka yang melihat Barat sebagai suatu model pemerintahan seperti Matta dan Sjahrir dan mereka yang menolaknya karena berpendapat model Barat tidak mencerminkan apa yang terjadi di Indonesia. Dapat dikatakan Soekarno termasuk tokoh utama golongan ini. Sebagai seorang yang pernah tinggal dan mengenyam pendidikan di negeri Belanda, Sjahrir melihat kehidupan bangsa yang demokratis dapat diciptakan jika negara yang didirikan mengambil model seperti apa yang dilihatnya di negeri Belanda. Peran politik yang dimainkan Sjahrir didasari oleh pemikiran sosial sebagai penentangannya terhadap kapitalisme yang mengakibatkan timbulnya kolonialisme. Sistem pemerintahan parlementer dengan banyak partai dengan lembaga perwakilan pada tiap daerah menurut Sjahrir sangat cocok untuk Indonesia yang memiliki begitu banyak keragaman. Dalam menghadapi kedatangan Sekutu dan Belanda setelah kekalahan Jepang, Sjahrir melihat diplomasi sebagai satu-satunya jalan keluar bagi pengakuan kemerdekaan Indonesia. Bagi Soekarno-Hatta, Sjahrir adalah orang yang paling tepat untuk tugas itu. Sebagai orang yang anti fasis dan pro Barat, Sjahrir tentu akan mudah diterima baik Belanda maupun Sekutu. Kebijakan politik Sjahrir di bidang diplomasi mendapatkan oposisi yang kuat dari Tan Halaka dengan Persatuan Perjuangannya yang mendapat dukungan dari sebagian tentara. Naiknya Sjahrir ke pentas politik berkat dukungan yang diperolehnya dari para pemuda yang tidak puas terhadap kelambanan pemerintahan Sukarno-Hatta dalam menyelesaikan berbagai persoalan dua bulan sebelum proklamasi. Dukungan dari pemuda ini sebenarnya bersifat semu karena kemudian banyak diantaranya berbalik menentangnya. Pendukung fanatik Sjahrir berasal dari pemuda perkotaan yang mendapat pendidikan Barat yang melihat Sjahrir sebagai representasi dari pandangan mereka, mereka yang masuk dalam lingkaran itu disebut dengan kelompok Sjahrir. Tidak dapat diabaikan adalah dukungan yang besar dari Dwitunggal Soekarno-Hatta terhadap kebijakan Sjahrir yang membuat peran politiknya memiliki pengaruh besar pada periode ini. Puncak perubahan penting setelah proklamasi adalah terjadinya pergeseran kekuasaan dari Soekarno kepada Sjahrir pada tanggal 14 November 1945. Melalui manuver politik dalam KNIP, Sjahrir. berhasil mendapat persetujuan pemerintah untuk berlangsungnya sebuah pemerintahan parlementer. Teori yang digunakan dalam studi ini yaitu peran kaum cendekiawan di dunia ketiga setelah berakhirnya Perang Dunia kedua, pemikiran sosialisme demokratis dan pendapat beberapa ahli tentang peran politik Sjahrir. Instrumen penelitian ini studi literatur dan wawancara mendalam. Dari analisa dan interpretasi data menunjukkan bahwa teori tersebut relevan untuk menjelaskan studi ini. Setelah berakhirnya Perang Dunia kedua banyak negera-negara bekas jajahan muncul menjadi negara merdeka. Peran politik mereka sangat menentukan bentuk dan visi bangsa tersebut karena pada umumnya mereka adalah pemimpin nasionalis yang telah jauh sebelumnya memperjuangkan kemerdekaan. Langkah-langkah politik Sjahrir pada periode 1945-1947 dapat dimengerti dengan melihat pomikiran politik sosial demokratis yang dianutnya. Sedangkan pendapat beberapa ahli tentang peran politik Sjahrir akan berguna untuk membawa kita pada suatu sintesis, feodalisme, fasisme, anarkisme suatu watak yang harus ditinggalkan jika mau menjadi bangsa demokratis. Studi ini barangkali studi mau mengatakan, kearah mana Sjahrir memikirkan untuk membawa bahtera bangsa ini dahulu sampai kini kita masih belum dapat berlabuh."

"There is an increasing need for nonprofit organizations to improve their way of management and operation so that they can optimally use its limited resources to provide better services to its environment. Budgeting is one of a number of important areas of management and operation. The thesis focuses on the use of budgeting as planning and controlling tools in a nonprofit organization. The information required in the development of the thesis is obtained through field study in AIESEC International as well as a study of literatures in the libraries. AIESEC International formulates its year plan prior to the development of annual budget. In such a manner, available resources can be allocated based on the priorities to achieve the organizational goals. In developing its budget, AIESEC International applies participatory budgeting with bottom-up approach. This way, the budget developed may contain a more reliable data as the persons involved are familiar with daily operation. As the budget is developed, it is then reviewed and approved by AIESEC member countries. The development of expenditures budget precedes the development of revenues budget. The targeted revenues are then expected to be balanced the estimated expenditures. The budget structure follows the management structure of AIESEC International, in which it consists of budgets for functional key areas as well as for the regions. AIESEC International allocates its revenues and expenditures to one unrestricted and a number of restricted funds. The revenues are generated from internal and external financial sources. Revenues from internal sources consist of fees collection from member countries, while those from external sources are mostly in the forms of sponsorship, grants and donations from government, private institutions and companies. As an attempt to obtain a better reflection of financial condition, starting in the 1992/1993 financial year, the accrual basis accounting is used as the revenues recognition method, replacing the former cash basis accounting. It can be concluded that AIESEC International has been using the budget as its planning and coordination tools. However, the use of budget as a controlling and performance evaluation tools has not been fully implemented."

"Perkenankanlah saya terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Masa Esa atas rahmat dan karunia-Nya hingga upacara pengukuhan saya sebagai Guru Besar Tetap dalam lhnu Gizi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dapat terselenggara pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian yang telah memberikan perhatian dan meluangkan waktu untuk menghadiri pengukuhan saya.Pada tahun ini kita akan mengakhiri Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT-I) dan akan memulai PJPT II pada tahun depan yaitu awal era tinggal landas. Tujuan utama era tinggal landas pembangunan nasional ini adalah pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi. Salah satu upaya di bidang kesehatan yang mempunyai dampak besar terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia tersebut, adalah upaya peningkatan gizi masyakarat. Kiranya wajar kalau pada kesempatan ini saya memilih judul:Peranan Perguruan Tinggi dalam Upaya Perbaikan Gizi di IndonesiaMasalah gizi telah diidentifikasi di Indonesia sebelum Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II yaitu setelah kemerdekaan, sekitar tahun 1950-1965, beberapa daerah di Indonesia mengalami krisis pangan, busung lapar, 3-5% anak-anak menderita Kurang Kalori Protein berat dan pendarita Kwashiorkor serta Marasmus mudah ditemukan di bangsal-bangsal rumah sakit.Usaha pemerintah untuk menanggulangi masalah gizi telah lama dilakukan di Indonesia. Ini tercermin pada program-program sebelum dan selama PJPT-I. Pada tahun lima puluhan dibentuk Panitia Negara Perbaikan Menu Makanan Rakyat, dibangun Lembaga Makanan Rakyat dan pada tahun 1963 diadakan Applied Nutrition Program, yang kemudian dikenal sebagai Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK). Dalam Repelita I (1969-1974) dan Repelita II (1974-1979) pembangunan sektor pertanian serta produksi pangan mendapat prioritas, Nutritional Surveillance System/Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dirintis dalam bentuk Pilot Project pada tahun 1979. Pilot Project ini berkembang menjadi Sistem Isyarat Dini dan Intervensi (SIDI)/Early Warning Information and Intervension System yang kemudian menjadi Timely Warning System. Selanjutnya salah satu tujuan utama Repelita III adalah pengembangan UPGK hingga mencakup 75% desa yang tersebar di 27 propinsi. Dalam Repelita IV program perbaikan gizi merupakan bagian dari program program bidang kesehatan, pertanian, pembangunan daerah pedesaan serta kependudukan, sedangkan dalam Repelita terakhir PJPT-I (1989-1994) upaya perbaikan pangan dan gizi dikaitkan dengan peningkatan kualitas hidup penduduk.Ternyata PJPT-I berhasil dan keberhasilannya dalam bidang pertumbuhan ekonomi, perkembangan bidang pertanian, keluarga berencana serta penunman angka kematian bayi telah mengubah keadaan pangan dan gizi di Indonesia. Dan pengimpor beras nomor satu di dunia, Indonesia menjadi negara swasembada pangan dan prevalensi penyakit-penyakit kurang gizi utama sekitar tahun 1990 lebih rendah jika dibandingkan dengan sekitar tahun 1980; penyakit Kurang Kalori Protein dari 29,9% menjadi 10,48%, Kurang Vitamin A (KVA) dari 1,4% menjadi 0,7%, Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) dari 37,2% menjadi 23,2% dan Anemia Gizi dari 70% menjadi 55%. Tetapi juga diidentifikasi gizi lebih di kelompok masyarakat tertentu.Keberhasilan PJPT-I dalam upaya perbaikan gizi tidak lepas dari pendekatan sistem yang dipakai serta perkembangan kelembagaan gizi di Indonesia."

"ABSTRAKNojuu Shinsaku, dari Pusat Penelitian Bimbingan Kehidupan Anak di Jepang mengatakan tentang apa yang disebut ijime sebagai berikut : ( 1989: 44 ) Penjelasannya: "Yang disebut ijime berbeda dengan perkelahian, tetapi merupakan suatu perbuatan seseorang yang mempunyai kekuatan dalam beberapa bentuk untuk dapat melakukan penyerangan searah terhadap yang menjadi lawannya. Orang yang berada dalam posisi yang kuat menyerang orang yang berada dalam posisi yang lemah baik seoara fisik maupun mental, dan mempunyai ciri bahwa yang melakukan itu merasa senang apabila melihat lawannya menderita atau menjadi kesal. Ijime mempunyai ciri bukan dilakukan dengan berakhir dalam satu kali perbuatan seperti halnya dalam suatu perkelahian, tetapi dilakukan dalam masa yang panjang. Ijime berbeda dengan apa yang disebut perkelahian, karena berkelahi di dalam suatu perkelahian biasanya dilakukan oleh satu lawan satu orang, tetapi ijime kelihatannya semacam perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok besar orang terhadap sekelompok kecil orang atau oleh beberapa orang terhadap satu orang. Selain itu, ijime tidak hanya dilakukan satu kali perbuatan, tetapi dilakukan berkali-kali dalam masa yang panjang. Ijime sekarang menunjukkan bentuk tersendiri pada masyarakat anak sekolah di Jepang akhir-akhir ini dalam melakukan suatu perbuatan atau tindakan di lingkungan sekolahnya sendiri dalam bentuk gendai no ijime `ijime masa kini'. Di dalam gendai no ijime lebih menunjukkan adanya dochokeiko 'kebersamaan yang kolektif' dalam melakukan suatu perbuatan atau tindakan secara bersama yang disebut doohokodo 'perbuatan secara bersama-sama. "

"Pramuwisata Perempuan dan Strategi Mengatasi Hambatan yang Dihadapi dalam Menjalankan Peran Reproduktif, Produktif dan Peran Sosial diangkat sebagai masalah dalam tesis ini, karena Bidang kerja kepramuwisataan termasuk bidang kerja yang relatif baru dimasuki oleh tenaga kerja perempuan. Bidang kerja ini oleh masyarakat Bali dianggap sebagai bidang kerja yang kurang cocok ditekuni oleh perempuan karena waktu dan tempat kerjanya tidak tetap. Hal ini menyebabkan perempuan pramuwisata menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan profesinya. Sementara itu, sebagai pekerja, perempuan tidak bisa lepas dari peran lainnya di rumah tangga dan di masyarakat sehingga perlu strategi untuk bisa menjalankan semua perannya.Penelitian ink merupakan penelitian ekploratif dengan pendekatan observasi dan wawancara terhadap 10 perempuan pramuwisata yang terdiri dari 7 informan yang sudah berstatus menikah dan 3 informan belum menikah. Dalam membahas masalah penelitian ini dipakai beberapa pemikiran atau temuan yang berkaitan dengan masalah motivasi kerja yang antara lain dikemukakan oleh Munandar dan Ware.Dikemukakan oleh Munandar dan Ware bahwa faktor yang memotivasi perempuan melakukan kerja nafkah adalah motivasi ekonomi seperti menambah penghasilan keluarga atau karena ingin mempunyai penghasilan sendiri dan motivasi nonekonomi antara lain karena ingin mencari pengalaman dan ingin mengaktualisasi diri. Terkait dengan masalah hambatan dipakai pemikiran Wadhera (1987) dan Baruch (1972) yang mengemukakan bahwa bagi perempuan pekerja terutama yang sudah menikah, hambatan sering kali datang dari suami/orang tua/mertua dan dari lingkungan masyarakat. Di samping itu hambatan juga sering datang dari dalam diri perempuan itu sendiri yang biasanya dipengaruhi oleh adanya peran tradisional perempuan. Masalah strategi dipakai konsep Moser yaitu terkait dengan kebutuhan gender praktis dan kebutuhan gender strategis.Temuan lapangan menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor utama yang memotivasi informan melakukan kerja nafkah dan menekuni pekerjaan pramuwisata. Motivasi nonekonomi dianggap sebagai motivasi sampingan. Tantangan yang dihadapi oleh informan datang dari dalam dirinya sendiri yaitu munculnya perasaan bersalah karena dirinya tidak bisa menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dengan baik. Tantangan lain bersumber dari orang lain dalam keluarga yang terutama muncul akibat adanya sikap kurang setuju terhadap pekerjaan yang ditekuni oleh informan dan adanya nilai jender bahwa pekerjaan rumah tangga hanya menjadi tugas perempuan. Tantangan dari lingkungan kerja terkait dengan masalah profesionalisme kerja dan pembagian kerja yang kurang adil. Sedangkan tantangan dari lingkungan masyarakat/banjar terutama terkait dengan partisipasinya dalam mengikuti kewajiban adat. Gosip dan pelecehan tidak bisa terelakkan dari kehidupan pramuwisata perempuan karena masih banyak orang yang menganggap pekerjaan pramuwisata tidak cocok untuk perempuan, karena itu perempuan yang menekuni profesi ini dianggap sebagai melakukan penyimpangan dari norma yang ada di masyarakat.Strategi yang diambil dalam mengatasi masalah yang dihadapi pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan praktis perempuan dengan cara mengatur waktu sebaik mungkin, mencari pengganti untuk kepentingan tugas-tugas rumah tangga, tugas kantor dan kewajiban adat. Strategi ini cenderung bersifat mempertahankan nilai jender yang ada pada masyarakat Bali tentang pekerjaan rumah tangga adalah tugas utama perempuan.Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini antara lain bahwa tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh perempuan pramuwisata (informan) pada dasarnya bersumber dari adanya nilai jender dalam masyarakat yang bersifat merugikan perempuan seperti pekerjaan rumah tangga hanya dianggap sebagai tugas dan tanggung jawab perempuan dan pekerjaan pramuwisata hanya dianggap sebagai dunianya laki-laki. Strategi yang dilakukan oleh informan cenderung hanya bersifat untuk memenuhi kebutuhan gender praktisnya, sementara strategi untuk memenuhi kebutuhan gender strategisnya belum begitu nampak."

"Fraksi di parlemen dimaksudkan untuk mengefektifkan kinerja para anggota dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Nyatanya, fraksi sering menekan kemandirian anggota untuk tujuan politik partai. Bagaimana Fraksi Partai GOLKAR (FPG) RI mempengaruhi kemandirian para anggotanya dalam proses pengambilan keputusan Perubahan II APBN 2005, yang berdampak pada dinaikannya harga BBM melalui Penpres 55 Tahun 2005 ? Inilah pertanyaan permasalahan yang hendak dijawab dalam penulisan tesis ini. Studi ini menarik karena pertama, peranan fraksi di parlemen sangat srategis sebagaimana diatur dalam UU Susduk, dan kedua, kajian tentang fraksi dalam studi perwakilan politik di Indonesia masih langka, terutama coal peranan fraksi dalam kaitannya dengan kemandirian anggota.Pembahasan difokuskan pada persoalan peranan fraksi dan kemandiriaan anggota dengan memakai teori Faksi, teori Peran, Teori Kekuasaan Gene Sharp, dan Teori Perwakilan Politik sebagai pilau analisis. Teori Faksi menjelaskan keberadaan fraksi di parlemen, berikut dampak dan tujuan adanya fraksi, serta apa perbedaan faksi dengan fraksi. Teori Peran mengupas masalah peran DPR sebagai wakil rakyat; Teori Kekuasaan sedikit banyak mengambarkan logika dasar kekuasaan politik sebagai acuan untuk menakar perilaku para anggota dan kineija fraksi. Selanjutnya, teori Perwakilan Politik secara eksplisit menegaskan dalil-dalil pokok perwakilan politik dalam sistem demokrasi.Sebagai studi kualitatif penulisan tesis menggunakan data primer berupa iiasil wawancara mendalam terhadap unsur pimpinan, Korbid Umum, Panitia Anggaran, Pimpinan Kornisi FPG dan Korbid Eku DPP Partai GOLKAR dan data sekunder dari berbagai literatur. Perdebatan utama dalam tesis ini adalah apakah keputusan FPG untuk mendukung kebijakan Pengurangan Subsidi dihasilkan melalui mekanisme yang demokratis ataukah melalui tekanan politik yang memperlemah kemandirian anggota? Temuan penelitian membuktikan bahwa keputusan itu tidak dihasilkan melalui tekanan tetapi melalui forum dialog dan rembuk demokratis dengan menghargai kebebasan masing-masing anggota dalam berpikir dan bertindak. Para anggota mengambil sikap berdasarkan pertimbangan yang kritis setelah melakukan kajian atas data obyektif dan mendapat penjelasan fraksi yang memakai.Implikasi teoretis dari tesis ini antara lain fraksi ternyata berbeda dengan faksi, meskipun tujuan dan ciri-ciri faksi yang mapan dapat menjelaskan keberadaan fraksi di parlemen Indonesia. Selain itu, teori Peran dalam konteks ini berlaku karena keputusan FPG mencerminkan harapan masyarakat terhadap peran wakil, mengingat keputusan tersebut be rnanfaat bagi perbaikan ekonomi jangka panjang, sekaligus mencerminkan kebebasan anggota dalam menafsir perannya sebagai wakil. Sebaliknya, teori Mandat cendrung tidak berlaku karena keputusan FPG tidak mencerminkan mandat "rakyat". Keputusan tersebut justru mencerminkan berlakunya teori Kebebasan karena para anggota FPG mengambil keputusan secara bebas dan kritis tanpa dipengaruhi oleh desakan atau tekanan pihak luar. Akhirnya, teori Kekuasaan Sharp bisa benar bahwa kekuasaan tidak secara intrinsik ada di tangan the rollers yang terbukti ketika ada aksi protes dan demonstrasi terhadap pemerintah terkait kebijakan pengurangan subsidi. Namun, apa yang dibayangkan Sharp tidak terjadi karena upaya delegitimasi yang serius dalam kenyataan tidak terjadi. Pemerintahan tetap berlangsung tanpa perlawanan serius dari the loci of power.

---

The existence of fraction inside the parliament is basically aimed at keeping the performance of legislative members effective in executing their political role as people's representatives. But in fact, the fraction tends to press the autonomy of members for the sake of party's interest. How does the GOLKAR Party's fraction influence members in making the decision about the Second Amendment of APBN 2005 that lately affects on the rise of petrol and gas market-price through Penpres No 55/2005. This thesis is written to answer such question. The study stays interesting for two reasons, firstly, fraction plays a strategic role in parliament and secondly, the study of fraction in the context of political representation study, is still less, especially the study about fraction role and the autonomy of members.

The analysis is focused on the term of role of fraction on one side, and the member's autonomy on other side by using the Faction Theory, Role Theory, Gene Sharp's Power Theory, and the Political Representation Theory as the analytical razors. Faction Theory explains about the character of fraction in Indonesia; Role Theory guides the explanation to the substantial role of legislative as the representative of the constituents; Power Theory to a certain degree remands the basic logic of political power as an indicator to measure the political role of the member and of the fraction. Furthermore, Political Representation Theory explicitly states the main principles of political representation in the democratic system.

As a qualitative study, writing this thesis uses primary data from in depth-interview with leaders and sectional coordinators of Golkar Party's Fraction and member of Central Functionaries of Golkar Party and the secondary data from collected-references. The basic debate is that weather the Golkar Party's Fraction position to agree the government's Subsidy-Decreasing Policy is produced through the democratic mechanism or is produced by political pressure that weakening member's autonomy? Some interesting findings from this study are like the decision is not produced by many kinds of pressures but through the dialogue and democratic consensus by and with keep members free to think and to act. Members critically determine their position guided by the provided-objective and rational data.

Thus the theoretical implications such as fraction are different with faction, although the aims and characters of faction suit to explaining fraction in Indonesian parliament. Beside that, Role Theory comes true since FPG's decision reflects what people expects from the legislative role, in regard that such decision is effective for the long term- economic reform, as well as reflects member's autonomy in interpreting his/her role as a representative. Oppositely, Mandate Theory tends to not work for such decision does not reflect what people want. That actually signs the truth of Freedom Theory as the FPG make a decision freely and critically without pressure and demands from outsides. Lastly, Sharp's Power Theory is true that the power does not intrinsically come from the ruder that is proved by the demonstration and mass strike following after the release of such policy. But what Sharp thinks does not take place because the process of seriously de-legitimization is still far in the sky. The governance is till going on without resistances from the loci of power."

"Skripsi ini membahas pemanfaatan perpustakaan sekolah oleh siswa dan peran guru SMA Lazuardi GIS dalam mengajak siswa memanfaatkan perpustakaan sekolah, serta cara-cara yang dilakukan oleh guru dalam berperan mengajak siswa untuk memanfaatkan perpustakaan sekolah dalam kegiatan belajar mengajar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif berbentuk survei pendapat dengan pendekatan kuantitatif, dan pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, kuesioner serta wawancara bebas. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik acak sederhana serta menggunakan rumus Pendekatan Slovin sehingga menghasilkan 60 orang responden, yaitu siswa SMA Lazuardi GIS.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan dukungan guru berpengaruh pada aktifnya siswa SMA Lazuardi GIS berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan sekolah, baik di dalam kegiatan belajar maupun di waktu luang. Pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai salah satu sumber belajar disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya adalah konsep pendidikan saat ini yang menuntut pemanfaatan perpustakaan sekolah di dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu guru SMA Lazuardi GIS memiliki berbagai cara untuk mengajak siswanya agar dapat memanfaatkan perpustakaan sekolah semaksimal mungkin di setiap kegiatan dan proses belajar.

---

This undergraduate thesis covers the utilization of library of Lazuardi GIS by its students; and the roles and ways of its teacher in encouraging its students to maximize the exploit of the library in their learning activities. The type of this research is descriptive quantitative with opinion survey. Data were collected by using literature studies, questionnaire, and unstructured interviews. The sample was using simple random sampling with Slovin Approach formula, resulting 60 respondents, all of them are Lazuardi GIS students.

The result indicates the teacher`s role and support affects to already pro-active Lazuardi GIS students in visiting and exploiting their school library, either in their learning activities or in leisure time. The utilization of school library by its students as one of learning resources is caused by many factors, as: nowadays education concept which requiring library to support the school learning activities. Therefore, Lazuardi GIS teachers have so many ways to encourage their students to maximize exploit the school library in every learning process and activities."