Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
Joelman Subaidi
"
Pengelolaan Benda Sitaan pada lembaga Rupbasan adalah dalam rangka penegakan hukum dengan semangat perlindungan Hak Asasi Manusia. Untuk persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan, maupun pengayoman terhadap subyek pencari keadilan, diperlukan jaminan terhadap keutuhan barang bukti perkara pidana illegal logging. Pengelolaan Barang sitaan yang dirampas oleh dan untuk Negara merupakan tugas Rupbasan. Permasalahannya ialah Apakah pentingnya penyitaan dalam hukum pidana? Bagaimanakah pengelolaan barang sitaaan negara oleh Rupbasan? Bagaimanakah Tanggung Jawab Terhadap Barang Sitaan Illegal Loggin? Metode ...
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011
T28023
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Rahmatia Ade Novita
"
Penelitian ini membahas tentang security asseeement terhadap pengamanan fisik basan dan baran untuk mengurangi kerentanan pencurian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana penerapan pengamanan fisik yang dilakukan Rupbasan Klas I
Jakarta Selatan. Pendekatan yang digunakan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi di Rupbasan Klas I Jakarta Selatan. Skripsi ini menggunakan pendekatan situational crime prevention dan crime triangle untuk menjelaskan strategi pengamanan yang dilakukan Rupbasan Klas I Jakarta Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengamanan Rupbasan ...
"
2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Niki Cita Puteri Saliha
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab atas benda sitaan oleh instansi Kepolisian dan Kejaksaan ketika telah tersedia Rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) di suatu wilayah. Menurut undang-undang, benda sitaan dapat disimpan dan berada di bawah tanggung jawab instansi Kepolisian maupun Kejaksaan, hanya apabila belum tersedia Rupbasan di wilayah bersangkutan. Dewasa ini, instansi Kepolisian dan Kejaksaan tetap menempatkan penanganan fisik benda sitaan di bawah tanggung jawabnya, walaupun telah tersedia Rupbasan di wilayahnya. Penyimpanan demikian dipandang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S471
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Ervina Widyawati
"
Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan aset tindak pidana hanya KUHAP dan PP KUHAP, bahwa Rupbasan sebagai tempat menyimpan dan mengelola aset tindak pidana. Tetapi, masih terdapat pengelolaan aset tindak pidana di luar Rupbasan. Sehingga, Peran Rupbasan belum optimal. Tanggung jawab atas pengelolaan aset tindak pidana tersebut akan berdampat pada terpenuhi atau tidaknya upaya pemulihan aset dan hak-hak korban atas benda. Hal ini menimbulkan permasalahan, yaitu: bagaimana pelaksanaan KUHAP beserta ketentuan pidananya, bagaimana hubungan antara ...
"
2019
T53116
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Leonardus Agung Putra Utama
"
Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang barang sitaan negara terdiri dari Undang Undang No.8 Tahun 1981 , Permenkumham R.I. Nomor 16 Tahun 2014, Kepmen. Kehakiman RI Nomor : M.04.PR.07.03Tahun 1985, Keputusan Dirjen. Pemasyarakatan Kemenkumham RI Nomor PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 , Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Mahkamah Agung RI dan Menteri Keuangan RI. No: 2 Tahun 2011; No: KEP/259/A/JA/12/2011; , namun dari peraturan ...
"
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library