Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang memiliki harta melalui special purpose vehicle di luar negeri terkait implementasi tax amnesty. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui tinjauan literatur dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap narasumber yakni pihak Konsultan Pajak, Akademisi, dan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mempertimbangkan keikutsertaan program pengampunan pajak dalam hal penerapan PMK-127, analisis SWOT dapat membantu memberikan pertimbangan dari unsur kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan bagi wajib pajak. Selain itu, melalui analisa-analisa tersebut wajib pajak dalam menentukan perencanaan pajak nya yakni dengan lebih memilih untuk mendeklarasi harta atas kepemilikan SPV nya tanpa membubarkan atau melepaskan hak kepemilikan atas SPV dengan tarif yang lebih tinggi.

---

This study aims to analyze tax planning on the the implementation of tax amnesty program for taxpayers who own assets through a special purpose vehicle structure. This approach of the study is using qualitative approach by collecting data through study of relevant literatures. The results shows that SWOT analysis can be used as a tool to help such taxpayers when they considering to participate in the tax amnesty program as the SWOT analysis helpfully provide the elements of strength, weakness, opportunity, threat for taxpayers consideration. Besides that, through those analysis taxpayers in determaining their tax planning prefer declare their ownership of assets without transferring the ownership of assets or by liquidating the SPV with the higher tax rate."

"Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara menghasilkan conflict of law atas beberapa pengaturannya dengan hukum positif Indonesia. Pokok permasalahan terkait conflict of law tersebut ialah bagaimana UU SBSN mengakomodir status badan hukum SPV dan pemindahtanganan Barang Milik Negara yang juga diatur di KUH Perdata dan UU Perbendaharaan Negara, serta kesesuaian keduanya menurut hukum Islam. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum SPV sebagai Perusahaan Penerbit SBSN dan keabsahan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset, serta pelaksanaannya dalam akad ijarah Asset To Be Leased. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif analitis deskriptif, didukung hasil wawancara dengan narasumber. Berdasarkan metode yang digunakan, didapati bahwa SPV adalah Badan Hukum khusus yang diadakan oleh kekuasaan umum untuk melaksanakan rangkaian kegiatan penerbitan SBSN yang tugas, fungsi, peran, pendirian dan pertanggungjawabannya diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri. Selain itu, keabsahan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset dikarenakan UU SBSN memiliki kekhususan dari UU Perbendaharaan Negara, yaitu aset SBSN bukanlah jaminan melainkan dasar penerbitan berupa bukti penyertaan pemilikan hak manfaat atas aset SBSN yang tidak terdapat pemindahan kepemilikan secara hak milik. Selain itu, pengaplikasiannya dalam SBSN ijarah Asset To Be Leased seri SR-005 telah sesuai syariah compliance.

---

Indonesian Law Number 19 Year 2008 on Sovereign Syariah Securities (Law on SBSN) is a legal breakthrough which leads conflict of laws to some arrangement with Indonesian laws. The conflict of laws relates on how Law on SBSN accommodate the legality of SPV and how the alienation mechanism of State-Owned Asset which also regulated on Indonesian Civil Code and Law on State Treasury (Law Number 1 Year 2004), also the suitability of both according to Islamic law. This Research analyzes the legal standing of SPV as corporate issuer of SBSN and validity of State-Owned Asset as an Underlying Asset, as well as its implementation on the contract of Ijarah Asset To Be Leased. The method use a juridical normative descriptive analytical, supported by interviews to sources. Based on used method, found that SPV is a special legal entity held by the sovereign authority to issues SBSN. Its tasks, functions, roles, and the establishment of accountability further stipulated by Government Regulation. Therefore, the validity of the Underlying Asset is allowed, because Law on SBSN is a lex specialist against the Law on State Treasury, that stipulated the underlying asset is not a collateral for SBSN issuance, which mean it only an underlying of beneficiary ownership over the asset without a transfer of ownership. Moreover,its applicability in product SBSN ijarah To Be Leased Asset SR-005 series was complied to the syariah compliance."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban perusahaan sertaperlindungan tenaga kerja sehubungan dengan pelaksanaan akusisi yang menggunakanskema sebagai upaya guna menghindari ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-UndangPerseroan Terbatas dan Pasal 163 Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan caramembentuk suatu Special Purpose Vehicle (SPV) dengan mendirikan suatu perusahaanuntuk dijadikan suatu Holding Company sebagai pemegang saham dari perusahaan yangdijadikan Subsidiary Company dan pada dasarnya perusahaan – yang dijadikanSubsidiary Company – itulah yang merupakan perusahaan target, yang mana padanantinya secara “di atas kertas” saham dari SPV tersebutlah yang akan diakuisisi.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai siapa yang dimaksuddengan tenaga kerja dan pengusaha sehubungan dengan eksistensi dari HoldingCompany dan Subsidiary Company di dalam suatu kelompok (grup) usaha sertabagaimana pertanggungjawaban ketenagakerjaan dari Holding Company terhadaptenaga kerja dari Subsidiary Company-nya, khususnya dalam hal dilaksanakannya suatutransaksi akuisisi yang mempergunakan skema sebagaimana disebutkan di atas. Jenispenelitian ini adalah Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitianhukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan menjalankantahapan penelitian, yaitu penelitian kepustakaan dan/atau didampingi dengan penelitianlapangan. Pada kesimpulannya, penelitian ini menemukan bahwa meskipun terpisahsebagai badan hukum yang berbeda dan terdapat pembatasan pertanggungjawabanhukum di antara Holding Company dan Subsidiary Company, namun di dalam halpertanggungjawaban ketenagakerajan, terdapat pandangan akan adanya satu kesatuansosial dan ekonomi di antara Holding Company dan Subsidiary Company, dimanapembentukan suatu Holding Company maupun Subsidiary Company tidak lah dapatdilaksanakan guna mengesampingkan maupun mencurangi perlindungan hak dankepentingan hukum para tenaga kerja, sehingga dalam hal ini Holding Company tetapmemiliki pertanggungjawaban ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja SubsidiaryCompany-nya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the company liability and labor protection in connectionwith the implemenation of the acquisition that uses a scheme as an attempt to evade theprovisions of Article 126 paragraph ( 1 ) Limited Liability Company Law and Article163 of the Labor Law by forming a Special Purpose Vehicle ( SPV ) by setting up acompany to be used as a Holding Company as a shareholder of the company that to beused as a Subsidiary Company and basically the company - that to be used as theSubsidiary Company - is the target company, which in later "on paper" shares of theSPV is exactly what will be acquired. The purpose of this study is to analyze as to whois a employee and employers in relation to the existence of the Holding Company andSubsidiary Company in a group company as well as how the labor liability of theHolding Company to the employee of its Subsidiary Company, particularly in terms ofthe implementation of the acquisition trasaction that uses the scheme as mentionedabove. This research is a Juridical Normative that a tend of descriptive analytical, i.e.the legal research that is carried by researching the material literature by running thestages of research, the research literature and/or assisted with field research . Inconclusion , this study found that although as a separate legal entity and there are anlimited liability of the Holding Company and Subsidiary Company, but in terms of laborliability, there is a perspective that there is a social and economic unity between theHolding Company and Subsidiary Company, the formation of a Holding Company andSubsidiary Company was not able to be implemented in order to rule out or rigging thelegal protection of the rights and interests of the employees, so in this case the HoldingCompany retains the labor liability for its Subsidiary Company’s employee."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja purwarupa gudang beku hibrida bertenaga surya yang dirancang untuk beroperasi secara off-grid. Pengujian dilakukan selama lima hari di lokasi di Bekasi, dengan fokus pada verifikasi rancangan gudang beku, efisiensi sistem pembangkitan energi surya (SPV), dan kinerja pendinginan gudang beku. Hasil verifikasi rancangan menunjukkan bahwa condensing unit yang digunakan pada gudang beku di PT. United Refrigeration adalah sesuai. Potensi energi listrik terbesar yang dihasilkan oleh sistem SPV terjadi pada pukul 12:00 hingga 13:20, mencapai 60 kW. Efisiensi terbaik dari SPV tercatat sebesar 18,1% pada tanggal 30 September 2024, sedangkan pada tanggal 1 Oktober 2024, efisiensi tertinggi mencapai 13,7%. Selama periode pengujian, total energi listrik yang dihasilkan mencapai 112,3 kWh, dengan kontribusi dari SPV sebesar 36,3 kWh dan generator sebesar 76,0 kWh. Kinerja gudang beku, yang diukur dengan Coefficient of Performance (COP), menunjukkan nilai maksimum sebesar 3,874, dengan temperatur produk terendah yang tercatat adalah 0,6 °C dan temperatur rata-rata ruang gudang beku mencapai 0,4 °C. Penelitian ini menegaskan bahwa sistem gudang beku hibrida bertenaga surya dapat menjadi solusi berkelanjutan untuk penyimpanan produk, terutama di daerah terpencil yang tidak terhubung dengan jaringan listrik.

---

This research aims to evaluate the performance of a hybrid solar-powered cold storage prototype designed for off-grid operation. Testing was conducted over five days at a location in Bekasi, focusing on verifying the design of the cold storage, assessing the efficiency of the solar power generation system (SPV), and evaluating the cooling performance of the cold storage unit. Design verification results indicate that the condensing unit used in the cold storage at PT. United Refrigeration is deemed appropriate. The highest potential electrical energy generated by the SPV system occurred between 12:00 and 13:20, reaching up to 60 kW. The SPV’s best efficiency was recorded at 18.1% on September 30, 2024, while the highest efficiency reached 13.7% on October 1, 2024. During the testing period, the total generated electrical energy amounted to 112.3 kWh, with contributions from the SPV of 36.3 kWh and from a generator of 76.0 kWh. The performance of the cold storage, measured by the Coefficient of Performance (COP), showed a maximum value of 3.874, with the lowest recorded product temperature at 0.6 °C and an average cold storage room temperature of 0.4 °C. This study confirms that hybrid solar-powered cold storage systems can provide a sustainable solution for product storage, especially in remote areas not connected to the power grid. "

"Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pemegang instrumen Efek Beragun Aset (EBA) yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Mandiri GIAA01 (KIK-Mandiri GIAA01), yang mensekuritisasi pendapatan penjualan tiket penerbangan haji rute Jeddah dan Madinah milik PT Garuda Indonesia Tbk selaku originator. Fokus utama terletak pada identifikasi kendala hukum dalam pelaksanaan KIK-Mandiri GIAA01 serta bentuk perlindungan hukum bagi investor ketika terjadi gagal bayar. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal yang menempatkan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerbitan KIK-EBA telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2017 Tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Penerbitan prospektus terkait EBA ini juga telah memenuhi prinsip transparansi informasi sehingga investor dapat memahami struktur sekuritisasi, potensi risiko, serta hak dan kewajiban mereka secara jelas. Namun, pelaksanaannya menghadapi kendala serius akibat pandemi Covid-19 yang menurunkan pendapatan sektor penerbangan, serta lemahnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Garuda Indonesia selaku Originator, yang menyebabkan KIK-Mandiri GIAA01 mengalami gagal bayar dan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok maupun imbal hasil kepada pemegang EBA pada tahun 2022. Meskipun demikian, investor tetap memperoleh perlindungan hukum karena struktur KIK menggunakan Special Purpose Vehicle (SPV) yang memenuhi prinsip bankruptcy remote, yakni memisahkan aset sekuritisasi dari risiko kebangkrutan originator. Selain itu, Manajer Investasi, Bank Kustodian, serta seluruh pemegang EBA telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Efek Beragun Aset (RUPEBA) dan menyepakati restrukturisasi jatuh tempo hingga tahun 2032, sehingga KIK-Mandiri GIAA01 tetap diberi kesempatan untuk melanjutkan kewajibannya. Langkah ini menjadi bentuk upaya bersama dalam menjaga keberlanjutan investasi serta memberikan kepastian hukum bagi pemegang instrumen EBA.

---

This research discusses the legal protection for holders of Asset-Backed Securities (EBA) instruments issued by the Mandiri GIAA01 Asset-Backed Securities Collective Investment Contract (KIK-Mandiri GIAA01), which securitizes the sales revenue of hajj flight tickets on the Jeddah and Medina routes owned by PT Garuda Indonesia Tbk as the originator. The main focus lies on the identification of legal constraints in the implementation of KIK-Mandiri GIAA01 and the form of legal protection for investors in the event of default. This research is prepared using doctrinal research methods that place library materials or secondary data as basic materials. The results show that the issuance of KIK-EBA has fulfilled the provisions in the Financial Services Authority Regulation Number 65/POJK.04/2017 concerning Guidelines for the Issuance and Reporting of Asset-Backed Securities in the Form of Collective Investment Contracts. The issuance of prospectus related to EBA has also fulfilled the principle of information transparency so that investors can clearly understand the securitization structure, potential risks, and their rights and obligations. However, the implementation faced serious obstacles due to the Covid-19 pandemic which reduced the revenue of the aviation sector, as well as the weak implementation of good corporate governance principles by Garuda Indonesia as the Originator, which caused KIK-Mandiri GIAA01 to default and was unable to meet the obligations of principal payments and returns to EBA holders in 2022. Nevertheless, investors still receive legal protection because the KIK structure uses a Special Purpose Vehicle (SPV) that meets the principle of bankruptcy remote, which separates securitization assets from the risk of originator bankruptcy. In addition, the Investment Manager, Custodian Bank, and all EBA holders have held a General Meeting of Asset-Backed Securities Holders (RUPEBA) and agreed to restructure the maturity until 2032, so that KIK-Mandiri GIAA01 is still given the opportunity to continue its obligations. This step is a form of joint efforts in maintaining investment sustainability and providing legal certainty for EBA instrument holders."