Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang memiliki harta melalui special purpose vehicle di luar negeri terkait implementasi tax amnesty. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui tinjauan literatur dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap narasumber yakni pihak Konsultan Pajak, Akademisi, dan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mempertimbangkan keikutsertaan program pengampunan pajak dalam hal penerapan PMK-127, analisis SWOT dapat membantu memberikan pertimbangan dari unsur kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan bagi wajib pajak. Selain itu, melalui analisa-analisa tersebut wajib pajak dalam menentukan perencanaan pajak nya yakni dengan lebih memilih untuk mendeklarasi harta atas kepemilikan SPV nya tanpa membubarkan atau melepaskan hak kepemilikan atas SPV dengan tarif yang lebih tinggi.

---

This study aims to analyze tax planning on the the implementation of tax amnesty program for taxpayers who own assets through a special purpose vehicle structure. This approach of the study is using qualitative approach by collecting data through study of relevant literatures. The results shows that SWOT analysis can be used as a tool to help such taxpayers when they considering to participate in the tax amnesty program as the SWOT analysis helpfully provide the elements of strength, weakness, opportunity, threat for taxpayers consideration. Besides that, through those analysis taxpayers in determaining their tax planning prefer declare their ownership of assets without transferring the ownership of assets or by liquidating the SPV with the higher tax rate."

"Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara menghasilkan conflict of law atas beberapa pengaturannya dengan hukum positif Indonesia. Pokok permasalahan terkait conflict of law tersebut ialah bagaimana UU SBSN mengakomodir status badan hukum SPV dan pemindahtanganan Barang Milik Negara yang juga diatur di KUH Perdata dan UU Perbendaharaan Negara, serta kesesuaian keduanya menurut hukum Islam. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum SPV sebagai Perusahaan Penerbit SBSN dan keabsahan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset, serta pelaksanaannya dalam akad ijarah Asset To Be Leased. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif analitis deskriptif, didukung hasil wawancara dengan narasumber. Berdasarkan metode yang digunakan, didapati bahwa SPV adalah Badan Hukum khusus yang diadakan oleh kekuasaan umum untuk melaksanakan rangkaian kegiatan penerbitan SBSN yang tugas, fungsi, peran, pendirian dan pertanggungjawabannya diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri. Selain itu, keabsahan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset dikarenakan UU SBSN memiliki kekhususan dari UU Perbendaharaan Negara, yaitu aset SBSN bukanlah jaminan melainkan dasar penerbitan berupa bukti penyertaan pemilikan hak manfaat atas aset SBSN yang tidak terdapat pemindahan kepemilikan secara hak milik. Selain itu, pengaplikasiannya dalam SBSN ijarah Asset To Be Leased seri SR-005 telah sesuai syariah compliance.

---

Indonesian Law Number 19 Year 2008 on Sovereign Syariah Securities (Law on SBSN) is a legal breakthrough which leads conflict of laws to some arrangement with Indonesian laws. The conflict of laws relates on how Law on SBSN accommodate the legality of SPV and how the alienation mechanism of State-Owned Asset which also regulated on Indonesian Civil Code and Law on State Treasury (Law Number 1 Year 2004), also the suitability of both according to Islamic law. This Research analyzes the legal standing of SPV as corporate issuer of SBSN and validity of State-Owned Asset as an Underlying Asset, as well as its implementation on the contract of Ijarah Asset To Be Leased. The method use a juridical normative descriptive analytical, supported by interviews to sources. Based on used method, found that SPV is a special legal entity held by the sovereign authority to issues SBSN. Its tasks, functions, roles, and the establishment of accountability further stipulated by Government Regulation. Therefore, the validity of the Underlying Asset is allowed, because Law on SBSN is a lex specialist against the Law on State Treasury, that stipulated the underlying asset is not a collateral for SBSN issuance, which mean it only an underlying of beneficiary ownership over the asset without a transfer of ownership. Moreover,its applicability in product SBSN ijarah To Be Leased Asset SR-005 series was complied to the syariah compliance."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban perusahaan sertaperlindungan tenaga kerja sehubungan dengan pelaksanaan akusisi yang menggunakanskema sebagai upaya guna menghindari ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-UndangPerseroan Terbatas dan Pasal 163 Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan caramembentuk suatu Special Purpose Vehicle (SPV) dengan mendirikan suatu perusahaanuntuk dijadikan suatu Holding Company sebagai pemegang saham dari perusahaan yangdijadikan Subsidiary Company dan pada dasarnya perusahaan – yang dijadikanSubsidiary Company – itulah yang merupakan perusahaan target, yang mana padanantinya secara “di atas kertas” saham dari SPV tersebutlah yang akan diakuisisi.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai siapa yang dimaksuddengan tenaga kerja dan pengusaha sehubungan dengan eksistensi dari HoldingCompany dan Subsidiary Company di dalam suatu kelompok (grup) usaha sertabagaimana pertanggungjawaban ketenagakerjaan dari Holding Company terhadaptenaga kerja dari Subsidiary Company-nya, khususnya dalam hal dilaksanakannya suatutransaksi akuisisi yang mempergunakan skema sebagaimana disebutkan di atas. Jenispenelitian ini adalah Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitianhukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan menjalankantahapan penelitian, yaitu penelitian kepustakaan dan/atau didampingi dengan penelitianlapangan. Pada kesimpulannya, penelitian ini menemukan bahwa meskipun terpisahsebagai badan hukum yang berbeda dan terdapat pembatasan pertanggungjawabanhukum di antara Holding Company dan Subsidiary Company, namun di dalam halpertanggungjawaban ketenagakerajan, terdapat pandangan akan adanya satu kesatuansosial dan ekonomi di antara Holding Company dan Subsidiary Company, dimanapembentukan suatu Holding Company maupun Subsidiary Company tidak lah dapatdilaksanakan guna mengesampingkan maupun mencurangi perlindungan hak dankepentingan hukum para tenaga kerja, sehingga dalam hal ini Holding Company tetapmemiliki pertanggungjawaban ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja SubsidiaryCompany-nya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the company liability and labor protection in connectionwith the implemenation of the acquisition that uses a scheme as an attempt to evade theprovisions of Article 126 paragraph ( 1 ) Limited Liability Company Law and Article163 of the Labor Law by forming a Special Purpose Vehicle ( SPV ) by setting up acompany to be used as a Holding Company as a shareholder of the company that to beused as a Subsidiary Company and basically the company - that to be used as theSubsidiary Company - is the target company, which in later "on paper" shares of theSPV is exactly what will be acquired. The purpose of this study is to analyze as to whois a employee and employers in relation to the existence of the Holding Company andSubsidiary Company in a group company as well as how the labor liability of theHolding Company to the employee of its Subsidiary Company, particularly in terms ofthe implementation of the acquisition trasaction that uses the scheme as mentionedabove. This research is a Juridical Normative that a tend of descriptive analytical, i.e.the legal research that is carried by researching the material literature by running thestages of research, the research literature and/or assisted with field research . Inconclusion , this study found that although as a separate legal entity and there are anlimited liability of the Holding Company and Subsidiary Company, but in terms of laborliability, there is a perspective that there is a social and economic unity between theHolding Company and Subsidiary Company, the formation of a Holding Company andSubsidiary Company was not able to be implemented in order to rule out or rigging thelegal protection of the rights and interests of the employees, so in this case the HoldingCompany retains the labor liability for its Subsidiary Company’s employee."