Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"mary: When the body of a classmate is discovered in the woods, sixteen-year-old Evie's lies wind up involving her with the girl's best friend, trying to track down the killer"

"Two women; two different worlds. Emma is a struggling mother who has put everything on hold. Nina is sophisticated and independent - entirely in control. When the pair meet, Nina generously draws Emma into her life. But this isn't the first time the women's paths have crossed. Nina remembers Emma and she remembers what Emma did. But what exactly does Nina want from her? And how far will she go in pursuit of it?"

"ABSTRACTAs one of the fundamental principles in the banking industry, bank secrecy has become very important to note. On the other hand, the rise of unlawful financial practices mostly hides behind its principle. By then, on 2015 Government of Indonesia ratifies the automatic exchange of information AEOI for tax purposes in order to prevent such practices. The purpose of this study is to analyse on banking secrecy and Automatic Exchange of Information. This Juridical Normative study will provide principles that must be considered about bank secrecy and the importance of these principles in supporting the banking industry. Several data that encourage the ratification of international treaties on the exchange of information automatically will also be alluded to in this thesis. The method used in this research is normative research. This study will ultimately provide conclusions related to the research problem within regards to the ratification of the provisions of AEOI, and of course give advice what can be done by government in the future to protect the banking industry.

---

ABSTRACTSebagai salah satu prinsip penting dalam menunjang industri perbankan, rahasia bank sangatlah penting untuk diperhatikan. Namun demikian, maraknya praktek-praktek yang melawan hukum juga bersembunyi dibalik prinsip tersebut. Pada tahun 2015, Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi kepada ketentuan pertukaran informasi secara otomatis AEOI untuk kepentingan perpajakan demi mencegah praktek-praktek tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaturan rahasia perbankan dan pertukaran informasi secara otomatis. Penelitian dengan metode Juridical Normative ini akan menyampaikan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan mengenai rahasia bank dan pentingnya prinsip tersebut dalam menunjang industri perbankan. Beberapa data yang mendorong diratifikasinya perjanjian internasional mengenai pertukaran informasi secara otomatis juga akan disinggung dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penlitian normatif. Penelitian ini pada akhirnya akan memberikan kesimpulan terkait rumusan masalah dengan diratifikasinya ketentuan pertukaran informasi tersebut, dan tentunya memberikan saran apa saja yang dapat dilakukan pemerintah kedepanya demi kelancaran industri perbankan."

"Tesis ini membahas mengenai ketentuan pembukaan rahasia bank untuk kepentingan pajak yang diatur dalam perjanjian internasional AEOI Agreement Exchange of Information . AEOI merupakan perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara di dunia melalui OECD untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan perlawanan pajak yang banyak sekali terjadi. Dalam tesis ini akan dibahas mengenai pentingnya rahasia bank dalam kegiatan usaha bank, pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar, dan ketentuan-ketentuan pembukaan rahasia bank untuk kepentingan pajak yang berlaku dalam AEOI. Tesis ini juga membahas masalah-masalah yuridis yang terjadi dalam pemberlakuan pembukaan informasi bank. Adanya Perpu No. 1 Tahun 2017 memberikan solusi terhadap kegentingan yang memaksa Indonesia untuk melaksanakan komitmennya dalam AEOI. Namun, masalah-masalah yuridis yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat masih perlu untuk dipikirkan solusinya.

---

This thesis discusses the provisions of bank secrecy for tax purposes stipulated in the internasional agreement, AEOI Agreement Exchange of Information . AEOI is an international agreement made by the countries of the world, through the OECD, to tackle the overwhelming problems of tax resistance. In this thesis will be discussed the importance of bank secrecy in banks rsquo business activities, tax as one of the largest sources of state revenues, and the provisions of bank secrecy for tax purposes that apply in AEOI. This thesis also discusses the juridical issues occur in the enactment of bank information disclosure. The existence of PERPPU No. 1 Tahun 2017 provides a solution to the urgency that forces Indonesia to implement its commitment in AEOI. However, juridical issues relating to public trust still need to be considered solutions."

"Dalam rangka mendukung pemberantasan pengelakan dan penggelapan pajak yang dilakukan lintas negara dibutuhkan kerja sama internasional yang memungkinkan adanya pemberian sanksi kepada para wajib pajak yang melakukan pengelakan dan penggelapan pajak tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendukung hal tersebut adalah melalui pengimplementasian Automatic Exchange of Information in Tax Matter (AEOI). Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah Indonesia menerbitkan ketentuan terkait AEOI salahs satunya melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017.Diterbitkannya UndangUndang Nomor 9 Tahun 2017 sebagai payung hukum implementasi AEOI di Indonesia merupakan babak baru bagi dunia perpajakan khusunya berkaitan denan pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan. Penerbitan undangundang sebagaimana dimaksud sebagai payung hukum implementasi AEOI diikuti dengan penerbitan ketentuan teknis di bawahnya yang berfungsi sebagai petunjuk teknis pelaksanaan. Penerbitan beberapa aturan tersebut tentunya memiliki konsekuensi berkaitan dengan harmonisasi dengan peraturan lain khususnya yang berkaitan dengan rahasia bank.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut yaitu, pertama, menganalisis pengaturan mengenai rahasia bank dan AEOI di Indonesia dan kedua, menganalisis harmonisasi peraturan pelaksanaan AEOI yang berkaitan dengan rahasia bank setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder.Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian ini adalah yaitu pertama, pengaturan mengenai rahasia bank dan implementasi AEOI terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda waktu penerbitannya dan latar belakang penerbitannya sehingga terdapat potensi permasalahan terkait harmonisasinya. Kedua, permasalahan harmonisasi terhadap ketentuan sebagaimana tersebut dapat diatasi melalui penegasan pengesampingan pasal yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Sementara isu harmonisasi terhadap peraturan di bawah perundang-undangan yang berfungsi sebagai petunjuk teknis dapat dilakukan melalui penyesuaian ketentuan yang lama dengan yang baru yang dapat dilakukan dengan penerbitan peraturan perubahan ataupun pencabutan peraturan yang lama.

---

The effort of tackle down the tax evasion and tax evading in the global scope requires international cooperation and instrument that allows the impose of sanctions to the taxpayers who are shifting their profit and revenue outside their home country. One of the actions that made by the global scope to support this, is through the implementation of Automatic Exchange of Information in Tax Matter (AEOI). Government of Indonesia issued regulations of AEOI in order to support to fight tax evasion and tax evading by the enactment of Act Number 9 of 2017.The enactment of Act Number 9 of 2017 as the legal basis of AEOI implementation triggered the new phase for the world of taxation in Indonesia, especially concerning the bank secrecy in tax matters. The enactment of Act Number 9 of 2017 as a legal basis of the implementation of AEOI followed by the enactment of the technical regulations under the act as the technical guideline. The enactment of these regulations have consequences related to harmonization with other regulations, especially those related to bank secrecy.This study aims to analyze the problems related to these matters, first, to analyze the regulation of bank secrecy and AEOI in Indonesia and second, to analyze the harmonization of AEOI regulations related to bank secrecy after the enactment of Act Number 9 of 2017. Research methods that used in this study is juridical normative based on literature study.This study concluded that first, the regulations of bank secrecy and implementation of AEOI are found in several different laws and regulations that has the different time and background so there are potential problems related to harmonization. Second, the solutions of the harmonization of these issues of regulations can be overcome by the waiver of the old regulations by using the Act Number 9 of 2017. The harmonization issues of regulations under the Act Number 9 of 2017 can be done through the adjustment of the old regulations referring to the Act Number 9 of 2017."

"Amerika Serikat kini tengah menghadapi masalah penghindaran dan pengemplangan pajak yang dilakukan oleh warganegaranya. Cara yang lazim dilakukan untuk melakukan penghindaran pajak adalah dengan membuat rekening bank di luar yurisdiksi Amerika Serikat. Menanggapi masalah ini kemudian pemerintah Amerika Serikat membuat sebuah kebijakan yang dikenal dengan nama Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Aturan ini dibuat agar institusi keuangan asing untuk melaporkan rekening yang terindikasi milik warganegara Amerika Serikat kepada Internal Revenue Service secara langsung. Implikasi dari aturan ini yaitu adanya kemungkinan tidak sesuai dengan ketentuan rahasia bank yang ada di negara lain. Di Indonesia, hal ini tidak dimungkinkan mengingat adanya ketentuan dalam pasal 41 Undang-Undang Perbankan. Untuk mengatasi hal tersebut, FATCA juga menyediakan instrumen yang disebut Intergovernmental Agreement. Instrumen ini kemudian diterapkan melalui pasal persetujuan nasabah yang terdapat dalam pasal 44. Akan tetapi masalah yang timbul adalah adanya dorongan untuk merevisi pengecualian ketentuan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan. Hal ini baik adanya, mengingat peran dan fungsi pajak, akan tetapi melihat situasi yang berkembang belakangan terkait dengan kasus pemerasan dan korupsi yang dilakukan pegawai pajak berkitan dengan jabatannya, maka revisi ini tidak mungkin dilakukan mengingat bank sebagai lembaga keuangan yang membutuhkan kepercayaan dari nasabahnya. Bisa dibayangkan jika data tersebut bisa diakses langsung maka nasabah tidak akan percaya kepada bank dan akhirnya bisa mempengaruhi perekonomian negara kita.

---

United States of America faces problems regarding the tax evasion and tax avoidance that have been done by their citizens and persons who enjoy a United States source income. Making a bank account or investting outside United States jurisdiction is the methods of United States citizen to have tax evasions and tax avoidance. They use the bank outside the U.S Jurisdiction and also the bank that does not have any relation with United States. In order to combat this problems, United States enacts the Foreign Account Tax Compliance Act. This act is aiming to get an information about the account that has any relation with United States, be it data and the fmancial condition of the customers. This act is applied on the United States account that exists in the financial institution outside the U.S jurisdiction. All of those data must be reported directly to the Internal Revenue Service. The problem is that the framework of the act is against the principle of bank secrecy for the interest of taxation in Indonesia as stipulated on article 41 of Banking Law. In order to be implemented, FATCA provides the Intergovernmental Agreement. Through the Intergovernmental Agreement, the applicability of FATCA Framework can be implemented through the provisions of customer consent on Banking Law. Though it could be applied through this framework, there is national interest that may raised later on regarding the amendment of the bank secrecy provisions for taxation interest. Eventhough tax is considered as a state main income, but the recent situation shows that our tax authority has an integrity problem such as a corruption and bribery related to their job. The amendment could bring impact to the bank industry relating the customers data where data would not be safe anymore and people are not willing to save their money in the bank."

"Abstract. This research is motivated by the lack of publication concerning budget management information by the Government of Kupang through online media. This research aims to study the factors that lead to the lack of transparency of budget management information by the Government of Kupang. This study used a qualitative method with instrumental case study and the data collection procedures using in-depth interviews, and documents study. The data validation uses triangulation technique of sources. The research subjects of Kupang Government Bureaucracy are determined purposively. The results show that the rate of secrecy/confidentiality of Kupang Government budget management information is quite high, thus difficult to be accessed by the public (over secrecy). The causes are diverse, among others, problems of socialization, lack of legal instruments governing the infrastructure in the field of public disclosure, lack of resources and a growing perception among the head SKPD and head of the Treasury Division of the Regional Secretariat of Kupang that local financial documents such as RKA, DPA, and the LRA are state confidential documents.Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi minimnya publikasi informasi pengelolaan APBD oleh Pemerintah Kota Kupang melalui media online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah Kota Kupang kurang transparan atasinformasi Pengelolaan APBD miliknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus Instrumental dan prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, dan studi dokumen. Validasi data dengan teknik triangulasi sumber. Subjek Penelitian Birokrasi Pemerintah Kota Kupang dan ditentukan secara purposive. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat sekresi/kerahasiaan informasi pengelolaan APBD Pemerintah Kota Kupang tergolong cukup tinggi, sehingga sulit diakses oleh publik (over secrecy).Penyebabnya beragam, di antaranya permasalahan sosialisasi, ketiadaan perangkat hukum yang mengatur infrastruktur di bidang keterbukaan informasi publik, ketiadaan sumberdaya dan adanya persepsi yang berkembang di kalangan kepala SKPD dan Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Kota Kupang bahwa dokumen keuangan daerah seperti RKA, DPA, dan LRA merupakan dokumen rahasia negara."

"Abstract. This research is motivated by the lack of publication concerning budget management information by the Government of Kupang through online media. This research aims to study the factors that lead to the lack of transparency of budget management information by the Government of Kupang. This study used a qualitative method with instrumental case study and the data collection procedures using in-depth interviews, and documents study. The data validation uses triangulation technique of sources. The research subjects of Kupang Government Bureaucracy are determined purposively. The results show that the rate of secrecy/confidentiality of Kupang Government budget management information is quite high, thus difficult to be accessed by the public (over secrecy). The causes are diverse, among others, problems of socialization, lack of legal instruments governing the infrastructure in the field of public disclosure, lack of resources and a growing perception among the head SKPD and head of the Treasury Division of the Regional Secretariat of Kupang that local financial documents such as RKA, DPA, and the LRA are state confidential documents.Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi minimnya publikasi informasi pengelolaan APBD oleh Pemerintah Kota Kupang melalui media online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah Kota Kupang kurang transparan atasinformasi Pengelolaan APBD miliknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus Instrumental dan prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, dan studi dokumen. Validasi data dengan teknik triangulasi sumber. Subjek Penelitian Birokrasi Pemerintah Kota Kupang dan ditentukan secara purposive. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat sekresi/kerahasiaan informasi pengelolaan APBD Pemerintah Kota Kupang tergolong cukup tinggi, sehingga sulit diakses oleh publik (over secrecy).Penyebabnya beragam, di antaranya permasalahan sosialisasi, ketiadaan perangkat hukum yang mengatur infrastruktur di bidang keterbukaan informasi publik, ketiadaan sumberdaya dan adanya persepsi yang berkembang di kalangan kepala SKPD dan Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Kota Kupang bahwa dokumen keuangan daerah seperti RKA, DPA, dan LRA merupakan dokumen rahasia negara."

"Pengawasan merupakan suatu fungsi yang sangat panting di dalam manajemen negara dan pemerintahan. Dengan pengawasan diharapkan adanya transparansi dan dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Dan aspek manajemen negara, pengawasan juga berfungsi sebagai sarana bagi rakyat (pemilik kedaulatan) untuk melakukan penilaian dan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan dari aspek manajemen pemerintahan, pengawasan berfungsi sebagai sarana bagi pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan (Presiden) untuk melakukan penilaian dan pertanggungjawaban alas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan oleh Presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada aparatur penyelenggaran pemerintahsn, dan memberikan masukan kepada Presiden guna pengambilan keputusan atau kebijakan.Implementasi dari kedaulatan rakyat, pengawasan atas pengelolaan keuangan negara sebagaimana halnya penyelenggaraan pemerintahan menurut UUD 1945 dilakukan oleh DPR dengan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Sedangkan implementasi dari Presiden sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan atas pengelolaan keuangan negara dilakukan oleh BPKP dan Inspektorat Jenderal DepartemenlLembaga Pemerintahan Non-Departemen.Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam APBN merupakan penyumbang terbesar. Hak negara untuk memungut pajak oleh peraturan perundangundangan perpajakan dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang mana kekayaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan (selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan) atau Menteri Keuangan adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan. Direktur Jenderal Pajak oleh peraturan perundangundangan adalah merupakan unit eselon satu pada Departemen Keuangan. Pengawasan yang dilakukan oleh BPK dan BPKP alas hak negara untuk memungut pajak mengalami kendala sehubungan dengan Pasal 34 UU KUP yang mewajibkan Fiscus untuk menjaga kerahasiaan data Wajib Pajak. Kendala tersebut juga dialami oleh Itjen Depkeu dalam pelaksanaan tugas pengawasannya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Pajak. Diterapkannya Pasal 34 UU KUP, membuat Ditjen Pajak luput dari pengawasan, dan dari aspek manajemen negara dan pemerintahan ha! tersebut tidak mendukung upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi.

---

Controlling is a crucial function in the management of state and government. With controls in hand, it is expected that transparency and accountability will be in place. From the aspect of state management, controlling also functions as a means for the public (as the sovereignty owner) to evaluate the run and accountability of the government. Meanwhile, from the aspect of governance management, controlling functions as a means for the President to evaluate the executions and accountability of the duties which has been mandated to its officials according to the laws and regulations, as well as obtain feedback which is useful for decision or policy making process.The implementation of the people's sovereignty, the control of the state finance management and the execution of government duties according to UUD 1945 are carried out by DPR which takes advantage of the results from audit report released by BPK. Meanwhile, the implementation of the President as the ultimate holder of the government in the area of controlling is carried out by BPKP and the Inspector General Office within the Ministry/Non-Department Institution.Tax is one of the biggest contributors for the state income sources in the State Budget (APBN). The right to collect tax according to the taxation law is within the Minister of Finance and the Director General of Taxation. The President as the Head of Government which is liable for managing and controlling the state finance has delegated its power and authority in this area to the Minister of Finance which takes roles as the fiscal manager and the representative of the President in controlling the split state's shares, as well as the CFO of the Government of the Republic of Indonesia. On the other hand, the Director General of Taxation according to the laws is an echelon T unit within the Ministry of Finance.Control functions carried out by BPK and BPKP on the government's right in collecting tax revenues has been hindered due to the article 34 of the tax law. This article forbids the tax officials/officers to disclose tax payer information. The Ministry of Finance - Inspectorate General also has difficulties in controlling the duties and functions of the Directorate General of Taxation due to this article. As a consequence, the application of the article 34 has made the Directorate General of Taxation out of oversight and has weakened the government efforts in creating good governance and eradicating the crime of corruption."