Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perubahan konstitusi yang menekankan pada legislative heavy berada ditangan DPR RI menempatkan posisi DPR RI sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, yang sebelumnya berada di tangan Presiden. Perubahan tersebut juga di imbangi dengan perubahan stuktur organ kenegaraan (lemabaga negara) Republik Indonesia pada lembaga yudikatif yaitu dengan dibentuknya lembaga baru Mahkamah Konstitusi yang mempunyai fungsi control terhadap DPR RI dalam menjalankan kekuasaan legislatifnya Dalam proses penaganan pengujian undang undang, peran Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai unsur pendukung keahlian dan administrasi terhadap Dewan, yang juga merupakan aparatur pemerintah menjadi sangat penting dan sebagai bagian dari aparatur pemerintah wajib mewujudkan good governance dalam memberikan pelayanaan terhadap dewan yang merupakan cerminan dari rakyat Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memberikan dukungan kepada DPR RI dalam pengujian Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pengujian Undang Undang terhadap UUD 1945. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai peran Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memberikan dukungan kepada DPR RI khususnya dalam penanganan pengujian undang undang terhadap UUD 1945. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tugas dari Sekretariat Jenderal DPR RI dalam menyelenggarakan dukungan administratif dan keahlian kepada DPR RI dalam penanganan perkara pengujian undang terhadap UUD 1945 belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini tergambar dalam pelaksanakan tugas penyiapan keterangan DPR RI yang dilakukan oleh Bagian Hukum. Salah satu penyebabnya adalah beban tugas unit kerja Bagian Hukum terlalu banyak, sumber daya manusia sebagai pendukung administratif dan keahlihan sangat terbatas. Tim Asistensi dan tim pengolah data yang bersifat ad hoc yang dibentuk untuk menangani penyiapan keterangan DPR RI tidak optimal karena, belum ada mekanisme kerja yang jelas. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). ......The 1945 constitution's reform emphasizes the heavy of legislative power and function in the hands of the Parliament as the law maker. Such power and function had previously been in the hands of the Government. The constitution reform contributes to the changes in the structure of the state organs of the Republic of Indonesia on the judiciary power by the creation of new institution, as called the Constitutional Court which has the function to control the House of Representatives in carrying out its legislative power. The role of the Secretariat General of the House of Representatives as an element of expertise and administrative support to the Council, which is also the government apparatus becomes very important as part of government officials in providing a good governance basis in giving supports and services toward the council which is a reflection of the people of Indonesia. Problem in this study is to what extend the role of the Secretariat General of the House of Representatives in providing support to the House of Representatives in the judicial review process. What are the constraints faced in the judicial review process. The expected outcome of this research is to obtain a thorough picture of the role of the Secretariat General of the House of Representatives in providing support to the Parliament, especially in the handling of the judicial review process in the Constitutional Court. The results can be concluded that the task of the Secretariat General of the House of Representatives in carrying out administrative support and expertise to the House of Representatives in judicial review process cannot be implemented optimally. The study shows that the Secretariat General Organs, as called the legal division, cannot work optimally in preparing the DPR's statement. The reason is that the legal division has too much tasks to do while the human resources and administrative support is very limited. The supporting team that temporarily formed as an 'ad hoc' team dealing with the preparation of testimony for the House of Representatives was not working optimally either; due to unclear mechanisms and lack of standard of operational procedure in supporting the Parliament task in front of the Constitutional Court. The thesis uses the method of juridical normative research. The research is done by examining secondary data or library materials and analyzing in term of the legislative approach (statue approach).

Abstrak :
Tesis ini mengambil topik penelitian mengenai analisis pelaksanaan sistem pengendalian penatausahaan barang milik negara (studi kasus pada Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2013). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis sistem pengendalian intern penatausahaan barang milik negara yang terdiri dari pencatatan, inventarisasi dan pelaporan barang milik negara. Untuk analisis sistem pengendalian intern menggunakan PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP sedangkan untuk penatausahaan barang milik negara berdasarkan PMK Nomor 120/PMK.06/2007. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern atas pencatatan BMN belum memadai, sedangkan untuk penerapan sistem pengendalian intern atas inventarisasi dan pelaporan sudah memadai. Saran yang dapat diberikan yaitu Sekretariat Jenderal DPR RI agar menginternalisasikan SPIP lebih lanjut dengan membuat regulasi dan menyusun Standard Operating Procedure (SOP) penatausahaan barang milik negara, pembentukan unit penilai risko dan unit pemantau, serta memaksimalkan kinerja auditor internal maka dibentuk Inspektorat Jenderal. ......The Research topic in this thesis is the analysis of the control system implementation of state property (case study at the Secretariat General of Indonesian House of Representatives in 2013). The objective of this research is to analyze the internal control system of the state property administration consisting of record, inventories and reports of state property. The analysis of the internal control system is using government regulation number 60 of 2008 on Government Internal Control System, while for the state property administration is based on Minister of Finance Regulation Number 120/PMK.06/2007. This research is a descriptive qualitative research and data collection techniques used literature and field study. The results shows that the internal control system implementation of state property record is inadequate, while for the internal control system implementation of inventories and reports is adequate. Given suggestions are the  Secretariat General of the Indonesian House of Representatives should internalize  government internal control system further with the establisment of regulations and arrange Standard Operating Procedure (SOP) of the state property administration, establish the risk assessors unit and monitoring unit, as well as establish general inspectorate to maximize the performance of the internal auditor.