Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tenlang kebangkitan kembali partai politik Islam cra reformasi kaitannya ciengan perjuangan Piagam Jakarta. Pada era reformasi ini ternyata partai politik Islam yang lahir iernyata cukup banyak, 42 parlni politik. Dari jumlah tersebut, yang ikut Pemilu |999 lmnya I7 parlai politik. Bnnyaknya parlai-panai polilik Islam tersebut sudah barang teniu melahirkan fragmentasi. Fragementasi juga lerjadi penggunaan asas, di-mana ada partai Islam yang menggunakan asas Islam, asas Pancasila, dan asas Islam dan Pancasila. Ada empat faktor yang menyebabkan bangkitnya kembali partai politik Islam dalam era reformasi ini. Keempat faktor itu terdiri dari faktor teologis, falctor sosiologis, faktor historis, dan faktor momentum reformasi yang melahirkan kcbebasan untuk I`l`lCl`!dil'ik2lD partai polilil-:_ Secara ideologis, partai-partai politik Islam yang ada pada era reformasi ini terbagi atas tiga kelompok, yaitu kelompok tradisionalis, modemis, dan fundamentalis. Kelornpok tradisonalis, antara lain, terdiri dari Partai Kcbangkitan Umat (PKU) dan Partai po|itik Panal NaEElatu|'Umat (PNU). K?lompok modernis, antara lain, tcrcliri dari Partai Bulan Bintang (PBB), Panai Pcrsaluaan Pembangunan (PPP), Partai Umat Islam (PUI), dan Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII). Sedangkan kelompok fundamentalis adalah Padai Keudi1an(1»1<). ` ~ Partai-partai poliiik Islam tcrscbut, tcmyata dalam Sidang Tahunan MPR 2000, yang mcmbahas Amandemen Kcdua UUD l945, berusaha mcmpcrjuangkan kembali Piagam Jakarta masuk dalam UUD 1945, khususnya Pasal 29. Namun, teruyata, yang memperjuangkan kembali Piagam Jakarta di MPR hanya dua partai politik Islam saja, yaitu PPP dan PBB. Sedangkan partai politik Islam iainnya yang ada di MPR tidak mendulumg. Sclain itu, ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah scrta lokoh-tokoh Islam juga tidak mcmbcrikan dukungan terhadap perjuangan PPP dan PBB lersebul. Bahkan mcrcka mcnemangnya. Dengan demikian, tantangan perjuangan PPP dan PBB bukan hanya dari kalangan Kristen dan Nasionalis sekuler, tetapi juga dari kalangan Islam scndiri. Dengan adanya perjuangan PPP dan PBB untuk memperjuangkan kembali Piagam Jakarta masuk dalam UUD 1945, mcskipun tidak mendapat dukungan yang kuat, menunjukkan bahwa persoalan hubungan agama dan negara di Indonesia belum selesai. Dengan demikian perlu kiranya dicari solusi yang tcpat sehingga persoalan itu tidak selalu muncul setiap ada momentum perubahan tcrhadap konstitusi.