Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini meneliti mengenai perlindungan hukum bagi nelayan terhadap pemenang lelang pada pelaksanaan lelang ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke di Jakarta Utara, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode analisis kualitatif. Pelaksanaan Lelang Ikan berdasarkan Vendu Reglement (VR) Pasal 49 lelang ikan merupakan lelang dikecualikan karena pada pelaksanaan lelang ikan tidak dilakukan di hadapan pejabat lelang sebagaimana lelang pada umumnya. Tetapi mengingat fungsi dan tujuan lelang ikan untuk kesejahteraan nelayan maka pelaksanaan lelang ikan di TPI Muara Angke dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 1994 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelelangan Ikan. Dalam pelaksanaan lelang berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Pelelangan Ikan ini terdapat beberapa perbedaan dengan pelaksanaan lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pelaksanaan lelang ikan di TPI Muara Angke dilakukan dengan beberapa tahapan, di mana tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan seperti prosedur lelang pada umumnya tetapi terdapat beberapa tahapan yang berbeda. Namun kenyataannya perlindungan hukum terhadap nelayan yang melakukan lelang ikan di TPI Muara Angke masih lemah, hal tersebut terlihat dari munculnya kekurangan pembayaran lelang ikan di TPI Muara Angke. Penyebabnya adalah karena pembeli yang sudah dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh TPI tidak segera menyelesaikan pembayaran harga lelang, tetapi ikan telah diserahkan kepada pembeli, untuk mencegah ikan membusuk. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan lelang ikan peneliti mengkaji secara yuridis hubungan dan perbedaan pelaksanaan lelang ikan dan pelaksanaan lelang menurut peraturan yang berlaku. Lelang ikan di Jakarta saat ini mengacu pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 149 Tahun 1994 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelelangan Ikan. Dalam peraturan tersebut pemerintah daerah kurang mengakomodasi dengan baik kebutuhan nelayan, karena itu diperlukan peraturan baru yang telah disesuaikan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan pihak-pihak peserta lelang terutama nelayan pada pelaksanaan lelang ikan.

---

This thesis discusses about the legal protection for the fishermen to the winning bidder at fish auction in the Muara Angke Fish Auction Place in North Jakarta, using normative research methods and qualitative analysis methods. Vendu Reglement (VR) Article 49 stipulates that the fish auction is not conducted before government auctioneer. But the function and purpose of fish auction is for the welfare of fishermen therefore the fish auction in Muara Angke Fish Auction Place is regulated by the Governor of Jakarta Decree No. 149 of 1994 on Procedures for Implementation of the fish auction. In the auction pursuant to the Governor of Jakarta Decree about the fish auction there are some differences with the auction according to VR and Minister of Finance Regulation No. 93/PMK.06/2010 on Auction Guidelines. Implementation of the fish auction at Muara Angke Fish Auction Place done in several stages. Every stages are implemented as an auction procedure in general but there are several different stages. But in reality the legal protection of fishermen joining fish auction at Muara Angke Fish Auction Place is still weak, it can be concluded from the appearance of lack of payment of the fish auction at Muara Angke Fish Auction Place. The reason is the buyer does not immediately settle auction price, but the fish have been delivered to the buyer, in order to prevent the fish from rotting. To find out more about the auction of fish this thesis examined the relationship and differences of fish auction between the aforementioned regulations. Fish auction in Jakarta today refers to the Governor of Jakarta Decree No. 149 of 1994 on Procedures for Implementation of the fish auction. This thesis concludes that the local governments needs to revise the fish auction regulation in order to provide more legal protection to fishermen."

"ABSTRAKObyek studi dalam penelitian ini adalah status hukum dan perlindungan hukum bagi para pekerja outsourcing (tinjauan yuridis terhadap Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003). Dimana angka pengganguran yang semakin tinggi padazaman sekarang ini mengakibatkan banyaknya perusahaan mengunakan sistem outsourcing, sistem outsourcing ini sebenarnya sangat menguntungkan bagi perusahaan tetapi di satu sisi jelas merugikan bagi para pekerja outsourcing. Inidikarenakan outsourcing tidak dapat memberikan suatu status hukum yang jelas dan haI tersebut akan menimbulkan tidak adanya perlindungan hukum yang kuat bagipekerja outsourcing tersebut.Tujuan Penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran bagaimana status hukum para pekerja outsourcing tersebut sebenarnya dalam Undang - Undang nomor 13 Tahun 2003. selain itu yang panting bagaimana perlindungan hukum bagi para pekerja outsourcing tersebut jika ditinjau dari Undang - Undang nomor 13 Tahun 2003.Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif. Sehingga data yang diperoleh dalam penelitian ini mengacu pada peraturan perundang undangan, terutama dalam Undang - Undang Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2001Melalui penelitian yang mendalam dan sangat teliti, peneliti mendapatkan hasil, bahwa para pekerja outsourcing tersebut status hukumya disamakan dengan para pekerja waktu tertentu, dmana para pekerja outsourcing dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), yang jangka waktu kerja ditetapkan oleh perusahaan dan disepakati oleh perusahaan penyedia jasa kerja dengan perusahaan penyewa. Perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing juga disamakan dengan perlindungan pekerja waktu tertentu, tetapi realita yang ada perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing tidak berjalan sesuai dengan perundang-undangan yangberlaku. SaIah satunya banyak perusahaan penyedia jasa yang tidak memilki status hukum yang jelas. sehingga sangat menyulitkan para pekerja outsourcing untuk meminta perlindungan hukum jika adanya permasalahan dalam perjanjian kerja mereka dengan perusahaan penyewa. Para pekerja outsourcing dikarenakan mereka bekerja berdasarkan PKWT maka jaminan perlindungan mereka di masa akan mendatang juga tidak terpenuhi, dan pemerintah tidak bisa memberikan perlindungan hukum yang pasti karena belum adanya peraturan perundang - undangan yang jelas mengatur tentang sistem outsourcing tersebut.Secara demikian, maka dapat disimpulkan, bahwa status hukum dan perlindungan hukum bagi para pekerja outsourcing belum jelas, sehingga menimbulkan banyaknya kerugian bagi generasi muda pekerja pada zaman modern sekarang ini, tetapi para pekerja tersebut tidak dapat banyak berbuat apa-apa hal tersebut dikarenakan banyaknya angka pengganguran dan sedikitnya lapangan pekerjaan yang ada. Sehingga pemerintahlah yang mempunyai tanggung jawab besar dalam menyelesaikan permasalahan pengganguran yang semakin hari semakin meningkat dan pemerintah jugalah yang seharusnya memberikan suatu kebijakan terhadap sistem outsourcing tersebut agar sistem ini tidak merugikan baik bagi para pekerja maupun bagi perusahaan."

"Perceraian pada perkawinan campuran pastinya membawa konsekwensi terhadap status hukum dan pemeliharaan anak yang dihasilkan dari perkawinan campuran tersebut. Indonesia telah melahirkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menggantikan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 480/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel telah memutuskan mengenai status hukum dan pemeliharaan anak akibat perceraian orang tuanya yang melakukan perkawinan campuran antara Indonesia dengan Inggris. Terhadap putusan tersebut penulis mencoba menganalisis terhadap putusan Pengadilan tersebut mengenai pemeliharaan anak dan status hukum anak bila ditinjau dari UU 12/2006.Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris. Sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan dan wawancara. Status hukum anak ditinjau dari Undang-undang 12/2006 lebih menguntungkan dibandingkan dengan UU 62/1958. Hal ini bisa terlihat bahwa dalam Undang-Undang Kewarganegaraan baru, anak dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas dari kedua orang tuanya. Disebut terbatas karena nanti setelah anak-anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Sedangkan bila ditinjau dari UU 62/1958, status hukum anak itu mengikuti kewarganegaraan ayahnya saja. Dalam hal pemeliharaan anak maka berdasarkan yurisprudensiyurisprudensi, hukum tempat kediaman sehari-hari si anak (habitual residence) yang berlaku, namun apabila terjadi sengketa, maka "the best interest of the child" merupakan pertimbangan utama bagi hakim dalam memutuskan sengketa. Dengan diundangkannya UU 12/2006 maka anak dapat bebas dan tidak takut dideportasi. Terhadap pemeliharaan anak maka tepatlah bahwa habitual residence merupakan solusi yang baik.

---

Divorce in the intermarriage of course bring the consequences of the legal status and maintenance children produced from a mixture of the marriage. Indonesia has born the Law No. 12 Year 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia replace Law No. 62 Year 1958 on Citizenship of the Republic of Indonesia. The court decision in the South Jakarta State Tax 480/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel have decided on the status of law and maintenance children divorce their parents do that intermarriage between Indonesia and Britain. Decision against, the author tries to analyze the court decision regarding the maintenance of children and the legal status of children when the review of Law No. 12/2006.

Research method used is the normative and empiris legal research methods. While the approach to research that is conducted research literature and interview. Review the legal status of children from the Law No. 12/2006 more profitable than the Law No. 62/1958. This can be seen that in the Citizenship Act new, children can have a limited dual citizenship from both parents. Called limited because later after children aged 18 (eighteen) years old or have married the child must choose one of the stated nationality. Meanwhile, when the review of Law No. 62/1958, the legal status of children is to follow his father's citizenship course. In the case of the child based on the jurisprudence-jurisprudence, legal residence the day-to-day child (habitual residence) is fine, but when disputes occur, then "the best interest of the child" is a major consideration for judges in deciding disputes. With born Law No. 12/2006 the children can be free and not worry about deported. About a maintenance children is indeed appropriate that the habitual residence is a good solution."

"ABSTRAKPerkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat, dapat diajukanpermohonan pembatalan ke Pengadilan. Permasalahannya adalah bagaimanaakibat hukum pembatalan perkawinan tersebut terhadap status hukum anak.Dengan metode penelitian kepustakaan, penulis berusaha menguraikan danmenganalisanya. Pembatalan perkawinan yang dilakukan melalui PutusanPengadilan Agama Jakarta Pusat No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP yang kemudiandikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No.76/Pdt.G/2005/PTA.JK, menurut hemat penulis adalah sudah tepat karenaterdapat syarat perkawinan yang tidak dipenuhi. Namun pada PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel terdapatkekeliruan, yakni hakim menetapkan bahwa si anak tidak mempunyai hubunganhukum dengan ayahnya dan tidak berhak menyandang nama ayahnya ataukeluarga ayahnya. Sayangnya, kekeliruan tersebut berlanjut hingga prosesperlawanan sang ibu (terhadap penetapan tersebut) pada Pengadilan NegeriJakarta Selatan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sesungguhnya, baikmenurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 28 maupun Kompilasi Hukum Islam Pasal75 dan 76, pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang telahlahir dalam perkawinan

---

ABSTRACTA marriage which doesn?t fulfill the conditions, can be filed for annulment

to the court. The question is how the legal consequences of the marriage

annulment affect the legal status of a child. Using the method of library research,

writer tries to elaborate and analyze them. Marriage annulment that has been

determined by the verdict of Central Jakarta Religious Court No.

090/Pdt.G/2005/PA.JP was upheld by the verdict of High Religious Court of

Jakarta No. 76/Pdt.G/2005/PTA.JK, according to writer, the verdict is absolutely

right because of the unfulfilled marriage conditions. However, in the decision of

South Jakarta State Court No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel has some errors, such as

the Judge determined that a child did not own a legal relation with his father and

did not have a right to carry neither his father?s name nor his family.

Unfortunately, the error continues until the resistance process of the mother

(towards the decision) at the South Jakarta State Court which is binding and

legally forceable. Actually, either the Act 1/74 in article 28 or The Compilation of

Islamic Law in article 75 and 76, marriage annulment is not retrospective for a

child that were born in a marriage."

"[Skripsi ini membahas mengenai status hukum dan hak waris dari anak yang dilahirkan melalui inseminasi buatan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis dengan metode kualitatif yang menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, status hukum dan hak waris anak didasarkan pada jenis inseminasi buatannya. Menurut hukum Islam hanya anak yang dilahirkan melalui inseminasi buatan yang menggunakan sperma suami dan ovum isteri kemudian embrionya ditanamkan dalam rahim isteri saja yang merupakan anak sah, anak hasil inseminasi buatan jenis lain merupakan anak hasil zina sehingga hanya berhak mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya saja. Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, hanya anak yang dilahirkan melalui inseminasi buatan yang menggunakan sperma suami yang sudah meninggal yang berstatus sebagai anak luar kawin, anak hasil inseminasi buatan jenis lain berstatus sebagai anak sah selama wanita yang melahirkannya terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak dilakukan penyangkalan anak oleh suaminya.

---

, This thesis discuss about the legal status and inheritance of children born through

artificial insemination according to Islamic law and western civil law in

Indonesia. The form of research that is used in this thesis is juridical normative

research with qualitative method that uses a secondary data. Based on the results

of the study, to find the legal status and inheritance of children born through

artificial insemination is based on the type of artificial insemination itself.

According to Islamic law, only children born through artificial inseminastion

using husband‟s sperm and wife‟s ovum then the embryo implanted in the wife‟

womb who count as a legitimate child, while the children that born through the

other type artificial insemination is a child of adultery so he only got inheritance

from his mother only. According to the regulations in Indonesia, only children

born through artificial insemination using a sperm of a dead husband get status as

a child of adultery, while the children that born through the other type of artificial

insemination is legitimate children as long as the woman that give birth to them is

in marriage and the child itself is not denied by her husband.]"

"Go private merupakan salah satu bentuk restrukturisasi struktur kepemilikan yang pada dasarnya dilakukan untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham itu sendiri.Go private bukanlah suatu langkah mundur bagi perseroan terbuka dengan pengalamannya sebagai perseroan terbuka yang wajib menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance sehingga dengan melakukan go private dan tetap menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance maka perseroan tersebut dapat lebih maju dan fleksibel dalam mengembangkan usahanya. Walaupun saat ini peraturan khusus mengenai syarat dan ketentuan dan tata cara go private belum ada, namun Bapepam dapat menetapkan kebijakan peraturan dan ketentuan yang wajib diperhatikan dalam pelaksanaan go private. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham publik yang umumnya minoritas, go private dilakukan melalui penawaran tender, sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.F.1 tentang Penawaran Tender atau sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dalam hal terjadi pengambilalihan yang mengakibatkan perubahan pengendalian perseroan terbuka; Dalam RUPS diperlukannya persetujuan dari pemegang saham independen sesuai dengan Peraturan Bapepam IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu; penetapan harga penawaran pembelian saham dalam Penawaran Tender; serta bagi pemegang saham yang tidak menyetujui tindakan perseroan berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, sesuai Pasal 55 UUPT."

"Sepakbola merupakan olahraga terpopuler di dunia. Perkembangan sepakbola sebagai suatu industri utamanya terjadi di Eropa khususnya Inggris. Banyaknya penggemar sepakbola menyebabkan adanya komersialisasi dalam sektor-sektor penunjang sepakbola. Dengan perputaran uang yang besar, maka tidak heran ada pemain sepakbola yang mempunyai pendapatan yang besar. Jumlah penggemar sepakbola di Indonesia juga besar. Cukup banyaknya penggemar sepakbola di Indonesia menimbulkan minat bagi orang-orang untuk menjadikan sepakbola sebagai mata pencaharian. Namun demikian, industri sepakbola di Indonesia tidak semaju di Eropa. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus gaji pemain sepakbola yang tidak terbayarkan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Apakah status hukum dari seorang pemain sepakbola asing dalam perjanjian kerja dengan klub sepakbola di Indonesia?  2. Apakah implikasi hukum dari status hukum pemain sepakbola asing dalam perjanjian kerja dengan klub sepakbola? Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Pada akhirnya penulis mendapat kesimpulan bahwa pemain sepakbola merupakan tenaga kerja/buruh. Dan implikasi dari status tersebut adalah klub sebagai pemberi kerja harus memperhatikan hukum perburuhan dalam perjanjian kerja yang dibuat dengan pemain sepakbola.

Football is the most popular sport in the world.

---

The development of football as an industry mainly occurs in Europe, especially England. The large number of football fans has led to commercialization in the supporting sectors of football. With a big turnaround, it`s no wonder there are football players who have a large income. The number of football fans in Indonesia is also large. Quite a number of football fans in Indonesia have created interest for people to make football a livelihood. However, the football industry in Indonesia is not as advanced as in Europe. This can be seen from the many cases of football player salaries that are not paid well. Based on this, the authors propose the subject matter, namely: 1. What is the legal status of a foreign football player in a work agreement with a football club in Indonesia 2. What are the legal implications of the legal status of a foreign football player in work agreement with a football club? The form of this research is normative juridical with descriptive research typology. In the end the writer got the conclusion that football players were labor/laborers. And the implication of this status is that the club as the employer must pay attention to labor law in the employment agreement made with football players."