Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pendahuluan: KDOQI menyebutkan infeksi adalah komplikasi utama terkait penggunaan kateter akses hemodialisis jangka panjang. KDOQI merekomendasikan pemasangan kateter vena tunneling (TCC) hemodialisis pada vena jugularis interna (VJI) kanan dengan posisi ujung TCC ditempatkan di atrium kanan dan bukaan lumen arteri menghadap ke mediastinum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan angka catheter related bacteremia (CRB) sebesar 35% pada pemakaian 3 bulan dan 54% untuk pemakaian 6 bulan. Posisi ujung TCC akses hemodialisis VJI kiri mempunyai pengaruh terhadap kejadian disfungsi dan infeksi dibandingkan jika terpasang di sisi kanan. Metode: Dilakukan studi cross sectional dengan 62 subjek pasien hemodialisis menggunakan akses TCC VJI. Dicari hubungan antara posisi pemasangan TCC, posisi ujung TCC dan faktor risiko dengan kejadian terduga CRB menggunakan uji Chi Square dengan nilai p<0,05 dianggap bermakna secara statistik dan penghitungan odd ratio (OR) interval kepercayaan 95%. Diambil data posisi pemasangan TCC, posisi ujung TCC, terduga CRB serta karakteristik berupa usia, jenis kelamin serta status DM di RSCM Januari 2018 sampai Januari 2019. Hasil: Enam puluh dua subjek yang dilibatkan dalam penelitian ini 45 orang (72,6%) berusia 60 tahun kebawah. Empat puluh satu subjek (66,1%) berjenis kelamin pria. Lima belas subjek menderita DM (24,2%). Posisi ujung TCC yang didapatkan dari 62 subjek tersebut, 39 (62,9%) berada di VKS, 2 (3,2%) pada CAJ dan 21 (33,9%) pada atrium kanan. Dari 62 subjek tersebut 22 (35,48%) diantaranya mengalami kejadian terduga CRB. Tidak didapatkan hubungan yang bermakna antara posisi ujung TCC VJI dengan kejadian terduga CRB (p = 0,92, OR 1,05 dengan IK 95% = 0,35 – 3,08). Usia, jenis kelamin, dan status DM tidak merupakan faktor risiko bermakna secara statistik berhubungan dengan kejadian terduga CRB. Kesimpulan: Studi ini mendapatkan hasil tidak ada hubungan kemaknaan posisi ujung TCC dan faktor risiko diteliti dengan kejadian terduga CRB. ......Introduction: KDOQI stated infection is the main complication of long-term catheter use as hemodialysis access. KDOQI recommends insertion of tunneling venous hemodialysis catheter in the right internal jugular vein (IJV) with the tip placed in the right atrium and the arterial lumen opening facing the mediastinum. Previous study stated that the number of catheter related bacteremia (CRB) is 35% at 3 months use and 54% at 6 months use. The TCC tip position as hemodialysis access in left IJV is correlated more to dysfunction and infection compared to the right IJV. Method: A cross-sectional study was conducted with 62 subjects of hemodialysis patients using IJV TCC access. The correlation between TCC insertion location, TCC tip position, and risk factors with suspected CRB was analyzed using Chi Square Test. A p value <0.05 was considered statistically significant. The odds ratio (OR) with 95% confidence interval was analyzed. The data of TCC insertion location, TCC tip position, suspected CRB incidence, and subject’s characteristics including age, sex, and DM status were gathered in RSCM from January 2018 to January 2019. Results: Within 62 subjects included in this study 45 (72,6%) were 60 y.o or less. Forty one (66,1%) subjects were male. Fifteen had DM as comorbid (24,2%). Thirty nine TCC tip position were in SVC (62,9%), 2 were in CAJ (3,2%) and 21 were in (33,9%)RA. Twenty two from 62 had suspected CRB (35,48%). There is no significant correlation between TCC tip position with suspected CRB incidence (p = 0.92, OR 1,05, 95% CI = 0.35 – 3.08). Age, sex, and DM status were not statistically proven as risk factors of suspected CRB. Conclusion: There is no significant correlation between TCC tip position and studied risk factors with suspected CRB.

Abstrak :
ABSTRAK
Penyakit TB Paru adalah penyakit infeksi kronis yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Diperkirakan setiap tahun di Indonesia terdapat 583.000 kasus Baru TBC , dimana 200.000 penderita terdapat disekitar Puskesmas.

Puskesmas Jayagiri di kabupaten Bandung memiliki masalah cakupan pelayanan penderita TB paru yang rendah , sehingga dilakukan studi ini yang hertujuan mengetahui faktor faktor yang berhubungan dengan perilaku pencarian pengobatan pertama kali tersangka penderita TB Paru .

Penelitian ini menggunakan Disain Cross sectional dimana sampel penelitian adalah seluruh tersangka penderita Tb paru yang ditemukan melalui skrining sebanyak 338 penderita.

Hasil studi ini kami dapatkan Proporsi tersangka penderita TB Paru diwilayah kerja Puskesmas Jayagiri Kecamatan Lembang adalah sebesar 0,79 %,

Perilaku Pencarian pengobatan pertama kali tersangka TB Paru diwilayah kerja Puskesmas Jayagiri Kecamatan Lembang tindakan pertama pencarian pengobatan ke puskesmas sebesar 30,7 % non puskesmas 69,3%, dan dari seluruh variabel yang diamati faktor yang berhubungan dengan perilaku pencarian pengobatan tersangka penderita TB Paru adalah yaitu Variabel Persepsi biaya, Variabel Persepsi penyakit, Variabel Pengetahuan TB paru, Variabel status pekerjaan, variabel persepsi menyembuhkan dan variabel anjuran berobat.

Selanjutnya studi ini merekomendasikan agar Puskesmas meningkatkan mutu penyuluhan dan sosialisasi Strategi DOTS sehingga bisa terjadi perbaikan persepsi terhadap TB paru. Yang pada akhirnya meningkatkan cakupan pelayanan Puskesmas dan atau disarankan untuk memperluas pelayanan strategi DOTS ke pelayanan Rumah sakit dan pelayanan swasta lainnya.

---

ABSTRACT
Indonesia is approximatly has 583,000 new TB cases. It is estimated that 200,000 cases are around Community Health Centre (CHC.

The coverage of TB cases in Puskesmas Jayagiri, Bandung District is low, therefore the study aims to determine factors related to the first medical treatment seeking behavior by the suspect of pulmonary tuberculosis in puskesmas.

The study using cross sectional design, the samples are the whole of pulmonary TB suspected cases founded by screening, with the total number is 338 cases.

Conclusions: The study founde proportion of suspected pulmonary TB founded in the area of Puskesmas Jayagiri, Lembang is 0.79 %, and the first health seeking behavior of pulmonary TB suspected in the area of jurisdiction of Puskesmas Jayagiri, Lembang, such as the first action of seeking behavior treatment to the CHC is the 30.7 %, non-CHC 69.3 % and based on the all observed variables factors which related to the first health seeking behavior of pulmonary TB suspected are : cost perception, occupation, disease perception, sick period, distance perception and curing suggestion.

Furthermore, this study suggested to increase the quality of personal health education and socialization of directly observed treatment short course (DOTS) strategy, to increase the coverage of TB case finding and expanded DOTS strategy service to hospital and the other private sector.

---

Abstrak :
ABSTRAK
Mengapa orang tidak bersalah dapat ditangkap dan ditahan? Bahkan diajukan ke depan pengadilan? Begitu pertanyaan yang sederhana sekali kedengarannya, tetapi mengandung makna yang memberikan pemahaman tersendiri untuk dapat memberikan jawaban yang pasti terhadap apa yang dimaksudkannya. Berangkat dari masalah inilah, kami merasa tertarik untuk menulis persoalan tersebut yang kami tuangkan dalam bentuk tesis ini.

Sebenarnya pertanyaan tersebut jika tidak mengandung makna lain, sangat mudah untuk diberikan jawabannya. Seseorang yang sudah jelas tidak bersalah, sudah tentu tidak dapat ditangkap, ditahan dan diadili. Karena seseorang hanya bisa ditangkap apabila ada dugaan keras bahwa orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana dan di samping itu ada dasar bukti permulaan yang cukup.

Mengandung makna lain yang dimaksudkan di sini ialah kalimat pertanyaan itu ditujukan kepada suatu asas yang berlaku di dalam hukum acara pidana kita yaitu asas praduga tidak bersalah. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (UU No. 14/1970 ps. 8).

Sebelum berlakunya UU No. 14/1970 tersebut, asas praduga tidak bersalah ini telah pula dimuat di dalam UUD RIS 1949 pasal 14, UUDS 1950 pasal 14 dan kemudian UU No. 19/1964 (Undang-Undang Pokok Kehakiman) pasal 5. Dari semua ketentuan tersebut di atas, kalimat yang dipakai untuk menyatakan asas tersebut boleh dikatakan serupa walaupun tidak sama benar. Begitu juga kalimat yang dipakai dalam penjelasan umum KUHAP angka 3c.

Timbulnya pertanyaan di awal tulisan ini, karena adanya perbedaan ataupun kekurang telitian pemahaman asas tersebut dalam hubungannya dengan proses peradilan pidana. Antara asas praduga tidak bersalah dengan proses peradilan pidana ada hubungan yang erat sekali yang bahkan tidak dapat dipisankan. Proses peradilan pidana merupakan suatu proses di mana sejak seseorang menjadi tersangka dengan dikenakannya penangkapan sampai dengan adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahannya. Dalam proses itulah asas praduga tidak bersalah diterapkan. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa yang harus "dianggap tidak bersalah" adalah orang yang sejak saat ditangkap, ditahan, dst. sampai dengan adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahan orang tersebut, Bahkan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Namun demikian, perbedaan pemahaman masih dimungkinkan bisa terjadi di antara para pembaca yang selalu dihadapkan kepada dua nisi kepentingan yang tidak sama antara kepentingan tersangka/terdakwa dan kepentingan aparat penegak hukum. Kepentingan tersangka / terdakwa karena "dianggap tidak bersalah" maka hak-haknya harus dihormati dan dihargai sebagaimana orang yang tidak bersalah.Dengan demikian tersangka/terdakwa harus diperlakukan sebagaimana orang yang tidak bersalah. Sedangkan kepentingan aparat penegak hukum menjadi terlupakan dengan adanya titik berat pemahaman kepada kepentingan tersangka atau terdakwa saja. Hal ini terbukti dengan timbulnya pertanyaan seperti di depan, mengapa orang tidak bersalah dapat ditangkap dan ditahan.

Abstrak :
Menurut WHO, tahun 2013, Indonesia merupakan negara ketiga yang paling banyak pengidap TB dengan angka insiden 185 per 100.000 penduduk dan angka kematian sebesar 27 per 100.000 penduduk. Berdasarkan laporan perkembangan TB di Indonesia Januari s.d. Juni 2011 angka penemuan pasien baru TB (case detection rate/CDR) pada tahun 2010 tercatat 8 provinsi yang mencapai target CDR 70%, salah satunya adalah Provinsi Banten. Kota Tangerang adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Banten dengan pencapaian CDR pada tahun 2010 hanya sebesar 68,2%. Tercatat di Puskesmas Karawaci Baru pencapaian CDR tahun 2010 hanya sebesar 55%, bahkan pada tahun 2014 hanya sebesar 29%. Tingkat pengetahuan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan cakupan penemuan pasien TB didapatkan sebesar 68,4% tahu mengenai penyakit TB, 27,8% cukup tahu mengenai TB, dan 3,8% kurang tahu mengenai TB. Berdasarkan uji statistik, tidak didapatkan hubungan yang signifikan antara nilai pengetahuan dengan temuan suspek sehingga diperlukan faktor lain untuk meningkatkan cakupan penemuan TB, seperti tingkat kesadaran dan perilaku mencari layanan kesehatan. ......According to WHO, in 2013, Indonesia is the third country with TB sufferers accounted 185 incidence rate per 100,000 population and a mortality rate of 27 per 100,000 population. Based on the progress report of TB in Indonesia from January to June 2011, the discovery rate of new TB patients (case detection rate / CDR) in 2010 listed eight provinces achieve the target of 70% CDR, one of which is the Banten Province. Tangerang city is one of the city located in the Banten Province with the achievement of CDR in 2010 only amounted to 68.2%. Recorded in Puskesmas Karawaci baru, attainment CDR in 2010 was only amounted to 55%, even in 2014 only by 29%. The level of knowledge is one factor that can increase the coverage obtained by the discovery of the TB patients 68.4% know about TB disease, 27.8% know enough about TB, and 3.8% less know about TB. Based on statistical test, there was not a significant relationship between the value of knowledge and the findings (suspected) so that other factors are required to increase the coverage of TB, such as the level of awareness and health services seeking behavior.

Abstrak :
Dukungan berbagai pihak meliputi perubahan perilaku masyarakat dan pemberdayakan masyarakat sangat diharapkan untuk penanggulangan tuberkulosis (TB). Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan ?Aisyiyah Provinsi Lampung terpanggil untuk bergerak bersama dalam program penanggu- langan penyakit TB agar keberhasilan penanggulangan TB dapat tercapai. Penelitian ini bertujuan mengetahui berbagai faktor yang berhubungan de- ngan perilaku kader dalam menemuan suspek TB di Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian dengan metode kuantitatif dan kualitatif ini menggu- nakan desain potong lintang, data primer dikumpulkan dari sampel 72 kader TB ?Aisyiyah Kabupaten Lampung Tengah. Analisis dilakukan secara univariat, bivariat dengan menggunakan metode kai kuadrat, dan multiva- riat dengan regresi logistik. Penelitian ini menemukan lima variabel yang meliputi pengetahuan, sikap, pelatihan, dukungan pemegang program dan motivasi yang mendukung perilaku penemuan suspek. Tiga variabel yang meliputi pendidikan, pendapatan dan pekerjaan tidak mendukung perilaku penemuan suspek. Untuk meningkatkan penemuan suspek TB disarankan untuk lebih meningkat dukungan pengelola program yang berkelanjutan.

The support of various parties, peoples behavior and empower communi- ties in the implementation of TB countermeasures highly expected by Muhammadiyah Central Executive and Aisyiyah Lampung Province omit to move together in a tuberculosis prevention program for successful TB con- trol can be achieved. This study aimed to determine the related factors of behavior cadres to detect suspected tuberculosis in Lampung districy mid- dle. The quantitative and qualitative with study design a cross sectional was conducted using primary data on samples 72 Aisyiyah tuberculosis cadres Lampung district middle. The statistical analyses were performed by chi- square and logistic regression. The study results showed a significant five variable (support program managers, knowledge of cadre, motivation of cadre, attitude of cadre, training cadre) with the discovery suspected tuber- culosis cases in Lampung Province. Logistic regression analysis found a good support program holders associated with the case of suspected tuberculosis. Program holders support is the most dominant factor of the dis- covery of suspected tuberculosis cases. Therefore the need for tangible support over again that the findings by the cadre suspected tuberculosis in- creased.

Abstrak :
Asas legalitas merupakan suatu asas yang utama dalam hukum pidana. Asas ini berlaku secara universal karena diakui dan dianut oleh semua sistem hukum di dunia. Salah satu yang terpenting dalam elemen asas legalitas adalah larangan pemberlakuan surut (non retroaktif) suatu peraturan perundang-undangan. Asas ini dianut dan diterapkan telah begitu lama di hampir semua sistem hukum termasuk di Indonesia. Pengakuan atas prinsip ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP serta dalam Pasal 28 I UUD 1945 Amandemen Kedua. Sejalan dengan prinsip tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 013/PUU-I/2003 menyatakan bahwa Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan Konstitusi serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akibat hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap proses pemeriksaan para tersangka, terdakwa dan terpidana Bom Bali adalah semuanya harus dinyatakan batal demi hukum. Atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013/PUU-I/2003, maka muncul hak-hak bagi para tersangka, terdakwa dan terpidana bom Bali. Pelaku yang masih berstatus tersangka mempunyai hak untuk tidak diproses secara hukum baik materiil maupun formil dengan menggunakan Undang-Undang tentang Pemberantasan Terorisme. Namun dalam pelaksanaannya Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak ditaati dan dilaksanakan oleh lembaga yang terkait dengan sistem peradilan pidana. Faktor yang menyebabakan tidak ditaati dan dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi adalah karena Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi tidak mengatur mengenai konsekwensi atau akibat hukum yang harus dilaksanakan apabila suatu Undang-Undang dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Abstrak :
Di Indonesia, kasus tuberkulosis (TB) yang dilaporkan pada tahun 2011 ter- deteksi lebih dari 70% dan cenderung terus meningkat. Di Kota Surabaya, cakupan penemuan penderita adalah sekitar 49,52% dengan jumlah sus- pek TB sebanyak 4.402 orang hingga tahun 2011. Keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan TB tersebut sesuai dengan Kerangka Kerja Strategi Penanggulangan TB 2006 _ 2010. Masyarakat berpeluang untuk berperan dalam penanggulangan TB, sumber daya di masyarakat dimanfaatkan un- tuk meningkatkan derajat kesehatan dan mengubah perilaku masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pelatihan terhadap penge- tahuan kader kesehatan dalam penemuan suspek TB. Penelitian kuantitatif ini menggunakan rancangan studi kuasi eksperimental kelompok kontrol non-ekuivalen. Perlakuan pelatihan program pengendalian berupa pene- muan suspek TB. Populasi penelitian adalah ibu rumah tangga di wilayah kerja Puskesmas Mojo di Kota Surabaya dengan jumlah sampel 90 ibu rumah tangga berumur rata-rata 48 tahun, tingkat pendidikan terbanyak adalah tamat SMA (58,9%). Setelah pelatihan, pengetahuan kader tentang penemuan suspek TB meningkat dari 67 (74,4%) menjadi 89 (98,9%). Perlu implementasi untuk melihat kemampuan kader menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam menemukan suspek penderita TB dengan pen- dampingan dan monitoring kader.

Progress reports current situation of tuberculosis (TB) in Indonesia in 2011 showed Case Detection Rate (CDR) of over 70% and showed an increase from year to year. While the city of Surabaya figures coverage discovery Patients up to 2011 amounted to 49.52% with the number of 4,402 people suspected. Community involvement in TB control in accordance with the Tuberculosis Control Strategy Framework 2006 _ 2010. The opportunities as well as public opportunities to participate in TB control to make the re- sources available in the community should be utilized to improve health sta- tus and change people?s behavior as a factor influencing health status. This study aimed to determine the effect of training on the knowledge of health cadres in the discovery of suspected tuberculosisThis study uses quantita- tive methods to the design of a Quasi Nonequivalent Experimental Control Group Design. Treatment will be given in the form of training on tuberculo- sis control program in the discovery suspected tuberculosis. The population in this study was a housewife in Puskesmas Mojo working in the city of Surabaya. Large sample taken as many as 90 respondents. Characteristics housewife with average age 48 years, female gender, and education all most 31.1%. Improvement occurred knowledge of 67 (74.4 %) health work- ers who have good knowledge before training to 89 (98.9 %). Based on the results of this study concluded increased knowledge of health workers af- ter training in the discovery of suspected tuebrkulosis. Further implementa- tion is needed to see the ability of the implementing cadres who have acquired knowledge in finding patients with suspected tuberculosis in the surrounding environment. In its application may be made to the guidance and monitoring of health cadres in the process of discovery with suspected tuberculosis.