Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan di luar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penulisan ini dianalisis dengan metode doktrinal. Tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam berbagai undang-undang sebelum UU TPKS disahkan dengan berbagai istilah yang beragam. Terminologi kekerasan seksual kemudian disepakati untuk digunakan dalam UU TPKS untuk unifikasi setiap tindakan yang dijelaskan pada UU ini, dan UU lain di luar UU TPKS. Namun, frasa ‘disebutkan secara tegas sebagai kekerasan seksual’ yang ditujukan bagi tindak pidana kekerasan seksual di luar UU TPKS pada pasal 4 Ayat 2 menimbulkan berbagai disharmonisasi sehingga keberlakuan UU TPKS dan segala kebaruan serta panduan penanganan tindak pidana yang mengaturnya, tidak dapat secara serta merta berlaku pada UU pendahulunya. UU TPKS hadir dengan berbagai kebaruan yang menguntungkan korban, menjamin lebih banyak perlindungan korban dari mulai pencegahan sampai dengan pemulihan. Potensi terjadinya multitafsir dalam mengartikan sebuah tindakan sebagai kategori tindak pidana kekerasan seksual haruslah ditindaklanjuti dengan kehadiran peraturan lanjutan yang kemudian dapat memperbaiki kekosongan dan kerancuan pada UU TPKS demi jaminan kepastian hukum bagi setiap korban.

---

This thesis discusses the regulation of the crime of sexual violence in the Law on Sexual Violence and outside the Law on Sexual Violence. This thesis is analyzed using the doctrinal method. The crime of sexual violence was regulated in various laws before the Law on Sexual Violence was passed with various terms. The terminology of sexual violence was then agreed to be used in the Law on Sexual Violence to unify every act described in this law, and other laws outside the Law on Sexual Violence. However, the phrase 'expressly mentioned as sexual violence' which is intended for criminal acts of sexual violence outside the Law on Sexual Violence in Article 4 Paragraph 2 creates various disharmonizations so that the applicability of the Law on Sexual Violence and all the novelty and guidelines for handling criminal acts that regulate it, cannot immediately apply to the predecessor law. The Law on Sexual Violence comes with various novelties that benefit victims, guaranteeing more victim protection from prevention to recovery. The potential for multiple interpretations in defining an action as a category of sexual violence crime must be followed up with the presence of further regulations that can then correct the ambiguities in the Law on Sexual Violence to guarantee legal certainty for every victim."

"Skripsi ini membahas mengenai urgensi kriminalisasi pemaksaan perkawinan dalam hukum pidana Indonesia. Termasuk didalamnya adalah membahas mengenai urgensi perlindungan korban kekerasan seksual khususnya pemaksaan perkawinan yang lebih optimal mengingat telah disahkannya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebetulnya terkait tindak pidana kekerasan seksual dapat ditemukan pengaturannya secara sektoral dan tersebar dalam beberapa undang-undang, seperti UU PKDRT, UU Perlindungan Anak dan UU Hak Azasi Manusia. Akan tetapi secara khusus, pembahasan dalam penelitian ini, yaitu pemaksaan perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang dilaksanakan secara terpaksa melalui tekanan-tekanan tertentu yang menyebabkan tidak dapat dicapainya persetujuan yang sesungguhnya oleh salah satu atau kedua pasangan sebagaimana yang telah diatur dalam UU TPKS. Bahwa perlindungan yang optimal merupakan suatu keharusan melihat fakta seringkali perempuan terjebak dalam pusaran ketidakadilan dalam hal penanganan kasus-kasus kekerasan seksual dalam koridor sistem peradilan pidana, baik dalam fase pra-penuntutan sampai dengan hasil vonis yang dijatuhkan yang tidak berpihak kepada korban. Bahwa dalam penilitian ini terungkap bahwa banyak sekali dampak-dampak destruktif yang dapat dihasilkan dari tindakan pemaksaan perkawinan. Dampak-dampak yang dimaksud dapat berupa dampak psikososial, kesehatan dan ekonomi pada korban. Sebagai instrumen pembantu penelitian ini akan dibandingkan juga regulasi berkaitan dengan pemaksaan perkawinan di Negara Inggis dan Jerman. Salah satu contoh yang dapat ditiru dalam perkembangan penanganan pemaksaan perkawinan di Indonesia adalah didirikannya lembaga pemerintah yang dapat menjadi garda terdepan perlindungan masyarakat terhadap kasus pemaksaan perkawinan seperti forced marriage unit (FMU) di Inggris dan sistem registrar di Jerman.

---

This thesis discusses the urgency of criminalizing the imposition of marriage in Indonesian criminal law. This study includes discussing the urgency of protecting victims of sexual violence, especially the victims of forced marriage considering the passage of Law No. 12 year 2022 of the Sexual Violence criminal Offence act (TPKS). Actually, related to the crime of sexual violence can be found on sectoral regulation and spread in several laws, such as the Domestic Violence Law, the Child Protection Law and the Human Rights Law. However, in particular, the discussion in this study, namely the coercion of marriage in question is a marriage that is carried out forcibly through certain pressures that cause the inability to reach true consent by one or both spouses as stipulated in the latest TPKS Law. Optimal victim protection is a must regarding the fact that women are often caught in a maelstrom of injustice in terms of handling cases of sexual violence in the corridors of the criminal justice system, both in the pre-prosecution phase and the results of sentences handed down that are not in favor of the victim. This study revealed that there are many destructive effects that can result from the act of coercion of marriage. These effects can be psychosocial, health and economic impacts on victims. As an auxiliary instrument, this research will also be compared with regulations related to the coercion of marriage in the UK and Germany. One example that can be imitated in the development of handling forced marriage in Indonesia is the establishment of government agencies that can be the frontline of public protection against cases of forced marriage such as forced marriage units (FMU) in the UK and the registrar system in Germany.

"

"Kekerasan seksual selama ini banyak dipahami dalam definisi subjektif. Maknanya bergantung pada pengetahuan dan batasan subjek penahu. Untuk memecahkan masalah ini, Superson mewakili model feminis analitik, mencoba merumuskan suatu kerangka definisi objektif yang melepaskan kondisi-kondisi: 1) subjek A tidak mengetahui apa itu kekerasan seksual, 2) subjek A tidak mendefinisikan bahwa tindakan B terhadapnya adalah kekerasan seksual, 3) subjek A mengetahui bahwa B melakukan kekerasan seksual terhadapnya namun enggan untuk mengartikulasikan. Studi ini merupakan bentuk dukungan terhadap gagasan objektivitas di dalam kekerasan seksual sekaligus koreksi dengan mempertimbangkan diskusi yang berkembang di dalam teori feminisme. Secara khusus, proses pertimbangan dan kritik yang saya lakukan menggunakan kerangka realisme konstruksi sosial Sally Haslanger. Sehingga, rekonseptualisasi atas definisi objektif saya formulasikan melalui kekuatan konstruksi sosial konstitutif. Amatan ini juga ditujukan pada implikasi argumen objektivitas di dalam kebijakan kekerasan seksual di Indonesia yang saya khususkan yakni UU TPKS (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No 12 Tahun 2022). Permasalahan tersebut saya urai dalam dua rumusan pertanyaan: 1) Bagaimana argumen objektivitas di dalam kekerasan seksual: 1.a) Bagaimana problem pendefinisian kekerasan seksual? 1.b) Bagaimana pemeriksaan argumen objektif dan sumbangsihnya dalam perdebatan teori feminisme mengenai kekerasan seksual?, 2) Apa implikasi teoretik argumen objektivitas bagi kebijakan kekerasan seksual? Kesimpulannya, argumen objektivitas memberikan sumbangan bagi perdebatan teori feminisme, yakni melalui pemeriksaan realisme konstruksi sosial kausal dan konstitutif. Dua model ini mampu menunjukkan mana argumen lemah dan kuat dalam tiga perspektif feminisme mengenai kekerasan seksual (natural-biologi, sosiokultural, dan liberal). Pembedaan tersebut setidaknya berguna dalam melihat keluasan tindakan kekerasan seksual di dalam UU TPKS. Kendati demikian, keluasan permasalahan yang ada dalam UU TPKS tidak sepenuhnya mampu ditangkap oleh model ini. Oleh karenanya, saya memberikan catatan tambahan yang menyangkut dimensi korban kekerasan seksual dan tindakan yang belum diakomodir di dalam UU TPKS.

---

Sexual violence has been widely understood in terms of subjective definitions. Its meaning depends on the knowledge and limitations of the knowing subject. To solve this problem, Superson represents the analytic feminist model, trying to formulate an objective definitional framework that releases the conditions: 1) subject A does not know what sexual violence is, 2) subject A does not define that B's actions against him are sexual violence, 3) subject A knew that B had sexually assaulted her but was reluctant to articulate it. This study is a form of support for the idea of objectivity in sexual violence as well as a correction by considering the discussions that developed in feminism theory. In particular, the process of consideration and criticism that I carried out used the framework of Sally Haslanger's social construction realism. Thus, I have formulated a reconceptualization of the objective definition through the power of constitutive social construction. This observation is also aimed at the implications of objectivity arguments in the policy of sexual violence in Indonesia, which I specifically focus on, namely the UU TPKS (Law on the Crime of Sexual Violence No. 12, 2022). I will describe the problem in two questions: 1) What is the argument for objectivity in sexual violence: 1.a) How is the problem of defining sexual violence? 1.b) How is the objective argument examined and its contribution to the feminist theory debate on sexual violence? 2) What are the theoretical implications of the objectivity argument for sexual violence policy? In conclusion, the objectivity argument contributes to the debate on feminism theory, namely through an examination of the realism of causal and constitutive social constructions. These two models are able to show which arguments are weak and strong in the three feminist perspectives regarding sexual violence (natural-biological, sociocultural, and liberal). This distinction is at least useful in looking at the breadth of acts of sexual violence in the UU TPKS. However, the breadth of the problems contained in the UU TPKS cannot be fully captured by this model. Therefore, I provide additional notes concerning the dimensions of victims of sexual violence and acts that have not been accommodated in the UU TPKS."

"Dalam penulisan tesis ini, Penulis mengeksplorasi tanggung jawab platform media sosial dalam mengatasi kekerasan seksual berbasis elektronik di Indonesia. Bagi sebagian orang khususnya perempuan, media sosial merupakan tempat yang berbahaya karena memuat gambar, video, dan informasi lain yang tidak boleh diposting. Internet telah melahirkan jenis kejahatan baru yang dikenal dengan nama kekerasan siber (KSBE), yang memiliki bentuk dan implikasi yang lebih kompleks. Konten, termasuk pernyataan korban, foto, dan video, dapat lebih mudah dibagikan dan dilihat oleh lebih banyak orang di dunia digital. Berdasarkan fakta tersebut, jelas bahwa upaya hukum terkait penerapan upaya hukum dan tanggung jawab jaringan sosial terhadap kekerasan elektronik masih menjadi permasalahan di Indonesia. Konsep baru tanggung jawab korporasi didasarkan pada pandangan realis terhadap korporasi, yang menyatakan bahwa korporasi adalah individu yang mempunyai kepentingan, bukan berdasarkan tindakan konsumennya. Mengingat pertumbuhan konsep perusahaan dan kekuatannya yang belum pernah terjadi sebelumnya, fokus pada pertanggungjawaban korporasi merupakan hal untuk menetapkan tanggung jawab atas risiko yang terkait dengan penyelenggara sistem elektronik. Permasalahan kewenangan penyelenggara sistem elektronik berupa user-generated content yang dibagikan oleh penyelenggara sistem elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat oleh orang lain hanya dapat dihapus jika informasi elektronik tersebut memuat laporan. Jika penyelenggara sistem elektronik bertindak sebagai distributor, mereka tidak bertanggung jawab untuk menghapus atau mengubah informasi elektronik yang dibuat oleh pengguna. Apabila penyelenggara sistem elektronik bertindak sebagai penerbit, ia bertanggung jawab untuk menghapus (memusnahkan) dan mengelola informasi elektronik yang dibuat oleh pengguna. Pertama, apabila penyelenggara sistem elektronik tidak dapat mencegah, menghapus (menghancurkan) informasi elektronik yang dibatasi sesuai petunjuk, maka mereka dapat melakukan pengendalian. Kedua, apabila penyelenggara sistem elektronik tidak melaksanakan tugasnya mengirimkan pesan-pesan elektronik yang dilarang sehingga menimbulkan kematian atau gangguan kepada masyarakat, maka penyelenggara sistem elektronik dikenakan tanggung jawab hukum dan tindak pidana, yang mana mungkin melibatkan hukuman pidana. Tanggung jawab pidana korporasi atas penyebaran konten KSBE dan penghasutan terhadap komunitas pengguna media sosial dapat dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik sebagai pelaku komersial. Sedangkan dalam pengaturan UU TPKS dan UU ITE mengenai pertanggungjawaban pidana perusahaan, khususnya yang melakukan tindak kekerasan pencurian elektronik, masih bermasalah dalam penerapannya dan belum memiliki landasan yang kuat dalam penerapannya.

---

In writing this thesis, the author explores the responsibility of social media platforms in overcoming electronic-based sexual violence in Indonesia. For some people, especially women, social media is a dangerous place because it contains images, videos and other information that should not be posted. The internet has given birth to a new type of crime known as cyber violence (KSBE), which has more complex forms and implications. Content, including victim statements, photos and videos, can be more easily shared and seen by more people in the digital world. Based on these facts, it is clear that legal remedies related to the implementation of legal remedies and social network responsibility for electronic violence are still a problem in Indonesia. The new concept of corporate responsibility is based on a realist view of corporations, which states that corporations are individuals who have interests, not based on the actions of their consumers. Given the unprecedented growth of the corporate concept and its power, a focus on corporate responsibility is essential for assigning responsibility for the risks associated with electronic systems providers. Problems with the authority of electronic system administrators include:user-generated content What is shared by electronic system operators is that electronic information created by other people can only be deleted if the electronic information contains a report. If electronic system operators act as distributors, they are not responsible for deleting or changing electronic information created by users. If the electronic system operator acts as a publisher, he is responsible for deleting (destroying) and managing electronic information created by the user. First, if electronic system administrators cannot prevent or delete (destroy) restricted electronic information according to instructions, then they can exercise control. Second, if the electronic system operator does not carry out its duties in sending prohibited electronic messages, thereby causing death or disturbance to the public, then the electronic system operator is subject to legal responsibility and criminal action, which may involve criminal penalties. Corporate criminal responsibility for the dissemination of KSBE content and incitement against the social media user community can be carried out by electronic system operators as commercial actors. Meanwhile, the provisions of the TPKS Law and ITE Law regarding criminal liability of companies, especially those that commit violent acts of electronic theft, are still problematic in their implementation and do not yet have a strong foundation in their implementation."

"Peningkatan tren perdagangan melalui laut akan mengakibatkan peningkatan aktivitas pelabuhan, sehingga akan makin banyak polusi udara akibat aktivitas tersebut. Untuk menjaga kualitas udara di area pelabuhan dan kota sekitar, diperlukan adanya pengendalian polusi udara di pelabuhan, khususnya untuk emisi dari kapal tambat yang merupakan kontributor polusi terbesar. Dalam studi ini, studi pustaka terkait sumber polusi udara di pelabuhan, dampaknya, cara memantau, dan teknologi potensial penurun emisi disediakan. Lebih lanjut, studi ini juga bertujuan untuk berkontribusi terhadap penelitian polusi udara pelabuhan di negara berkembang, dengan menyajikan sebuah studi kasus di Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS), yang terdiri dari estimasi inventarisasi emisi untuk kapal tambat dan potensi penurunan emisi jika TPKS menggunakan cold ironing dan emission after treatment system (AMECS). Terkait studi kasus, ditemukan bahwa pada tahun 2013, kapal tambat di TPKS menghasilkan 22.65 ton PM10, 18.12 ton PM2.5, 186.48 ton NOx, 225.04 ton SOx, dan 5.48 ton NMVOC. Penurunan emisi dapat dicapai dengan menggunakan cold ironing dan AMECS. AMECS diperkirakan dapat mengurangi lebih banyak emisi daripada cold ironing. Namun demikian, studi kelayakan lebih lanjut diperlukan untuk menentukan pilihan terbaik diantara kedua teknologi tersebut.

---

Increase in trends of seaborne trades will increase the activities in seaports, thus more air pollution will generated from those activities. Therefore, to maintain the good air quality in seaports area and nearby city, it is necessary to control air pollution in seaports, especially from ships berthing emission, the biggest contributor to the pollution. In this study, literature review concerning the source of air pollution in seaports, its impacts, the way to monitor, and potential emission reduction technologies were provided. Furthermore, this study also aims to contribute to seaports air pollution research in developing country, by presenting a case study in Semarang Container Terminal (TPKS), which consist of estimating ships berthing emission inventory and potential reduction if TPKS applies cold ironing and emission after treatment system (AMECS). Concerning the case study, it was found that in 2013, ships berthing at TPKS emit 22.65 tons PM10, 18.12 tons PM2.5, 186.48 tons NOx, 225.04 tons SOx, and 5.48 tons NMVOC. Emission reduction can be achieved by using cold ironing and AMECS. AMECS was estimated capable in reducing more emission than cold ironing. However, further feasibility study is needed to choose the most suitable technology between the two."

"Dikeluarkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari Prolegnas Prioritas tahun 2020 menimbulkan sejumlah konsekuensi, salah satunya adalah polarisasi pembingkaian berita oleh media berita digital. Berita terkait isu RUU PKS atau kemudian berganti nama menjadi RUU TPKS dibingkai oleh segelintir media sebagai RUU yang melegalkan perzinaan, LGBT, dan sejumlah miskonsepsi lainnya. Oleh media berita yang sama, isu kekerasan seksual pun diberitakan tanpa mengandalkan perspektif perempuan. Dalam upaya mengedukasi masyarakat, peran Konde.co sebagai media yang memahami pentingnya penggunaan perspektif perempuan adalah melakukan berbagai pemberitaan tandingan untuk melawan sentimen negatif seputar kekerasan seksual dan mendorong urgensi RUU TPKS di antara masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah agenda setting dengan konsep political agenda setting sebagai turunannya serta konsep perspektif perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam bersama empat informan kunci dan studi literatur. Penulis berargumen bahwa terdapat dua temuan utama pada penelitian ini, yakni bahwa (1) Konde.co berkontribusi dalam membentuk persepsi publik mengenai urgensi kekerasan seksual melalui perspektif perempuan yang mereka usung; serta (2) Konde.co berkontribusi dalam mendorong percepatan pengesahan RUU TPKS melalui tiga strategi yang dijalankannya.

---

The exclusion of the Draft Law on the anti-sexual violence (RUU PKS) from the 2020 Prolegnas Prioritas has resulted in various consequences, one of which is the polarization of news framing by digital news media. Some media outlets have framed the PKS Bill, later renamed the TPKS Bill, as a legislation that legalizes adultery, LGBT rights, and other misconceptions. These news sources have neglected to include women's perspectives when discussing the issue of sexual violence. In the pursuit of giving public education, Konde.co assumes the role of a media platform that recognizes the significance of incorporating a female perspective. Their efforts include generating alternative news coverage to challenge negative sentiments surrounding sexual violence and advocating for the prompt adoption of the Sexual Violence Bill (RUU TPKS) within society. The research draws upon agenda setting theory, specifically political agenda setting concept, and integrates a female perspective. Qualitative research methods, such as in-depth interviews with four key informants and literature analysis, are employed. The study reveals two primary findings: firstly, Konde.co contributes to shaping public perception on the urgency of sexual violence through their embraced female perspective, and secondly, they play a part in accelerating the passage of the RUU TPKS through the implementation of three strategies."