Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kota Tangerang merupakan salah satu kota pusaka di Indonesia, dan satu-satunya di Provinsi Banten. “Tangerang Live” merupakan sebuah visi dan misi dalam membangun Kota Tangerang, menjadi kota layak kunjung, layak huni, serta layak invesitasi. Kota Tangerang memiliki potensi besar dalam mengembangkan pariwisata perkotaan, karena terdapat beberapa peninggalan sejarah yang dapat menjadi sebuah daya tarik wisata. Tourism Business District merupakan sebuah istilah dalam pariwisata perkotaan yang berguna dalam memahami komponen pariwisata perkotaan, yang terdiri dari kesatuan fasilitas wisata. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan deliniasi Tourism Business District, serta menentukan karakteristik Tourism Business District yang terdapat di kota Tangerang. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel fasilitas wisata, CBD, jaringan jalan, serta penggunaan tanah yang terdapat di Kota Tangerang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode keruangan melalui pendekatan fasilitas wisata, dan analisis dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa deliniasi Tourism Busines District di kota Tangerang terdapat didalam wilayah pusat pelayanan kota, tepatnya di Kecamatan Tangerang, serta memiliki karakteristik Tourism Busines District yang di tentukan berdasarkan fasilitas primer yang tersedia, yaitu berupa atraksi yang didominasi oleh leisure setting dan terdapat core attraction berupa atraksi bangunan sejarah dan bangunan hasil pencapaian Kota Tangerang

---

Tangerang City is one of the heritage cities in Indonesia, and the only one in Banten Province. "Tangerang Live" is a vision and mission in developing Tangerang City, a city worthy of visit, livable, and worthy of investment. Tangerang City has great potential in developing urban tourism, because there are several historical relics that can become a tourist attraction. Tourism Business District is a term in urban tourism that is useful in understanding the components of urban tourism, which consists of a unity of tourist facilities. This study aims to determine the delineation of the Tourism Business District and determine the characteristics of the Tourism Business District in the city of Tangerang. The variables used in this research are tourist facilities, CBD, road network, and land use in Tangerang City. The method used in this research is the spatial method through the tourist facilities approach, and the analysis is carried out descriptively. The results show that the Tourism Busines District delineation in the city of Tangerang is located in the city service center area, precisely in the Tangerang District, and has the characteristics of the Tourism Busines District which are determined based on the available primary facilities, namely in the form of attractions dominated by leisure settings and core attractions in the form of historical building attractions and buildings achieved by the City of Tangerang."

"MPHPPIA merupakan bagian dari rangkaian upaya pengendalian HIV dan AIDS. Tujuan utamanya adalah agar bayi yang dilahirkan dari ibu dengan HIV terbebaskan dari HIV, serta ibu dan bayi tetap hidup dan sehat. Saat ini dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal SPM bidang kesehatan bagi Kabupaten/Kota secara eksplisit menyebutkan bahwa setiap orangberisiko terinfeksi HIV ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, penggunanapza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar dengan target capaian 100. Target ini cukup berat bila melihat data capaian PPIA selama ini yang masih sangat rendah. Data rutin Dinas Kesehatan KotaTangerang tahun 2017, cakupan kunjungan pertama kali ibu hamil ke tenaga kesehatan Kota Tangerang sudah mencapai 100 akan tetapi jumlah ibu hamil yang dites HIV baru berjumlah 4.230 orang atau hanya 10 SIHA, 2017. Untuk itu peneliti melakukanan alisis pelaksanaan kebijakan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak PPIA untuk mendapatkan informasi mendalam bagaimana pelaksanaan kebijakan PPIA di Kota Tangerang tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan FGD. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari satu informan dengan informan yang lain. Telaah terhadap dokumen yang dihasilkan, serta studi literatur dilakukan sebagai pembanding terhadap informasi yang telah di dapatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan PPIA di Kota Tangerang tahun 2017 masih belum sesuai dengan kebijakan dalam Pedoman Manajemen Program PPIA dan Pedoman Pelaksanaan PPIA, sehingga output belum menggambarkan implementasi PPIA secara menyeluruh. Faktor komunikasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap implementasi, khususnya komunikasi dengan klinik, rumah sakit swasta dan bidan praktik mandiri. Faktor sumberdaya khususnya fasilitas, perlu dipertimbangan untuk distribusi reagensia dan RDT tidak hanya di puskesmas tetapi juga kepada fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta. Faktor disposisi khususnya komitmen agar RS Kota Tangerang mampu menjadi RS rujukan PPIA. Faktor struktur birokrasi perlunya dibentuk tim lintas program/lintas sektor dalam pelayanan PPIA yang bergabung dalam topik HIV, serta penguatan pencatatan dan pelaporan bidan praktik mandiri terkait indikator ibu hamil yang dites HIV dan ibu hamil positif HIV. Kondisi sosial ekonomi mendukung pelayanan PPIA dengan adanya program jaminan kesehatan gratis melalui Universal Health Coverage UHC bagi semua warga Kota Tangerang. Akan tetapi masih ada stigma dan diskriminasi yang dapat menghambat ibu hamil untuk dites HIV.

---

MPHPMTCT is part of a series of HIV and AIDS control efforts. The ultimate goal is that infants born to mothers with HIV are released from HIV, and mothers and infants remain alive and well. Currently with the Regulation of the Minister of Health No. 43 of 2016 on Minimum Service Standards MSP of the health sector for the District City explicitly states that everyone is at risk of HIV infection pregnant women, TB patients, STI patients, transgender, drug users, and prisoners get standard HIV testing with 100 achievement targets. This target is quite heavy when looking at data PMTCT achievement during this time is still very low. Regular data of Tangerang City Health Office in 2017, coverage of first antenatal visit to health worker of Tangerang City has reached 100 but the number of pregnant women tested by HIV is only 4,230 people or only 10 SIHA,2017. Therefore, the researcher conducted analysis of policy implementation of Prevention of Mother to Child of HIV Transmission PMTCT to get in depth information how the implementation of PMTCT policy in Tangerang City 2017. This research is aqualitative research with data collection technique in depth interview and focus group discussion. Triangulation of sources is done by comparing data obtained from oneinformant with another informant. The study of the documents produced, as well as the literature study done as a comparison to the information that has been obtained.

The results showed that the implementation of PMTCT policy in Tangerang City in 2017 still not in accordance with the policy in PMTCT Program Management Guidelines and Implementation Guidelines of PMTCT, so that the output has not depicted the implementation of PMTCT as a whole. Communication factors are factors that affect implementation, especially communication with clinics, private hospitals and independent midwives. Resource factors, especially facilities, need to be considered forthe distribution of reagents and RDT not only in puskesmas but also to private health care facilities. Disposition factors, especially the commitment to Tangerang City Hospital is able to become a reference hospital PPIA. Bureaucratic structural factors need to be established cross program cross sectoral teams in PPIA services joining HIV topics, aswell as strengthening the recording and reporting of independent midwives on indicators of pregnant women tested for HIV and HIV positive pregnant women. Socio economic conditions support PMTCT services with a free health insurance program through Universal Health Coverage UHC for all citizens of Tangerang City. However, there arestill stigma and discrimination that can prevent pregnant women from testing HIV."

"Ruang festival memiliki peran integral dalam berbagai aspek keberlangsungan suatu kota baik secara tangible dan intangible. Ruang-ruang ini merupakan evidence akan narasi historis yang menjadi akar identitas dan kultural dari kota serta masyarakatnya. Pada ruang festival di Sungai Cisadane Kota Tangerang, ruang festival menjadi bukti kemunculan Kota Tangerang yang diinisiasi oleh sungai dan aktivitas di sekitarnya. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Tangerang, ruang festival di Sungai Cisadane telah menjadi ruang afirmasi nilai kultural, negosiasi sosial, serta wujud kendali oleh kuasa dari waktu ke waktu. Namun bagaimana kejelasan spesifik serta sebab akibat dari pergeseran peran ini masih perlu untuk diekspos secara menyeluruh. Penelitian ini menelusuri apa dan bagaimana hubungan antara festival dan sejarah suatu kota secara umum, serta bagaimana kemudian perubahan dari ruang-ruang festival ini terjadi dalam konteks perkembangan kota. Dalam kondisi kontemporer kota, ruang festival dominan menjadi target komodifikasi kota untuk kepentingan tertentu sehingga autentisitas menjadi isu utama dari Tesis ini. Dengan melihat ruang festival sebagai ruang pusaka, Tesis ini mendemonstrasikan bagaimana ruang festival di Sungai Cisadane merupakan ruang integral pada Kota Tangerang yang mampu membentuk identitas kultural Kota Tangerang serta memungkinkan inovasi dan perkembangan kota ikut hadir.

---

Festival space has an integral role in various aspects of city history and its sustainability whether tangible or intangible. Furthermore, these spaces are evidence of the city and its community's historical, identity and cultural narrative. In the festival space of Cisadane River of Tangerang City, the festival space is the evidence for Tangerang Cits formation initiated by the river with the existence of various activities surrounding it. Following the development of Tangerang City, the festival space rove have shifted into a space of cultural affirmation, social negotiation, and act of ruling power throughout the times. This research explores the whatness and howness of these festival spaces in Tangerang City appears and relate to the city history and development with its shifting roles. In the city's contemporary condition, these festival spaces tend to be a target for city commodification for a specific purpose whereas then the authenticity of the festival spaces became the main concern. By seeing the festival spaces as a liminal and performative space, this Thesis demonstrates how the festival space in Cisadane River are an integral part of tangerang city which is capable of creating and preserving Tangerang cultural identity while also allowing innovation and development."

"Pada karya tulis ini, dilakukan optimasi pada sistem jaringan rute angkutan umum dalam kota di Kota Tangerang pada tahun 2005 melalui dua skenario yaitu : Do-Nothing dan Do-Something, dimana data dasar yang dipakai sebagai acuan dalam peramalan bangkitan perjalanan tahun 2005 adalah data dasar hasil survei transportasi tahun 2000 dan metoda peramalan yang dipakai adalah Gravity Model.Penyusunan model jaringan sistem transportasi Kota Tangerang tahun 2000 dilakukan dengan menggunakan program TRANPLAN 7.2. dan hasilnya berupa untuk kerja jaringan jalan Kota Tangerang tahun 2000 yang kemudian divalidasi dengan hasil lapangan (survei traffic counting) untuk menunjukkan apakah model tersebut dapat dipakai atau tidak. Model ini selanjutnya dipakai untuk menentukan besarnya tingkat kebutuhan angkutan umum pada tahun 2005.Pada tahap optimasi dengan skenario do-nothing, sistem jaringan rute tahun 2005 sama sekali tidak berubah dari keadaan pada tahun dasar (tahun 2000), namun yang berbeda adalah besarnya jumlah-calon penumpang, jumlah armada angkutan umum dan headway antar kendaraan angkutan umum sebagai akibat dari hasil peramalan bangkitan dan tarikan perjalanan. Sedangkan pada skenario do-something, suatu perencanaan berupa restrukturisasi sistem jaringan rute angkutan umum dijalankan dengan membuat lintasan rute (trayek) baru, jumlah trayek baru, pengaturan daerah perayanan, perubahan jenis moda dan penambahan atau penghapusan terminal.Hasil dari kedua skenario tersebut kemudian dibandingkan dengan mengacu pada suatu Transit Performance Measures, dimana sistem jaringan rute angkutan umum dilihat dari sudut pandang operator (pelayanan yang ditawarkan dan segi ekonomi) dan user (ketersediaan pelayanan dan kenyamanan)."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah dan mengetahui keadaan kepatuhan dalam hal pelaporan dan pembayaran SPTPD Masa serta rata-rata jumlah setoran setelah dilakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak daerah pada Pemerintah Kota Tangerang. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitiatif deskriftif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara atau focus group discussion (FGD) dan studi kepustakaan atau pengumpulan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak daerah telah dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pemeriksaan yang berlaku, namun masih belum didukung oleh infrastruktur yang memadai dan adanya permasalahan seperti ketersediaan SDM dan struktur organisasi, belum dilakukan penyesuaian program pemeriksaan secara tertulis dan Kertas Kerja Pemeriksaan yang belum lengkap. pemeriksaan pajak daerah telah meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 35,09 persen dari total 57 wajib pajak daerah yang sebelumnya tidak patuh dalam ketepatan waktu pelaporan SPTPD Masa dan sebesar 48,48 persen dari total 33 wajib pajak daerah yang sebelumnya tidak patuh dalam ketepatan waktu pembayaran masa pajak daerah serta rata-rata jumlah pembayaran masa pajak daerah untuk 24 wajib pajak daerah yang telah diterbitkan SKPDKB meningkat sebesar 31,78 persen dari jumlah rata-rata sebelum pemeriksaan sebesar Rp584.904.637,70.

---

This research’s purposes is to know the implementation of local tax audit phase, the condition of compliance in terms of reporting and payment of SPTPD Masa and the average amount of payment after the implementation of local tax audit to the taxpayer at Tangerang City Municipal. It is a case study with descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews or focus group discussion (FGD) and literature study or collection of documents. The results show the local tax audit in had been implemented based on the local tax audit standards and procedure, but is not supported by an adequate infrastructure and there are problems such as the availability of human resources and organizational structure, any adjustment of the written audit program had not been done and the incomplete of working paper. The local tax audit had increased the taxpayer compliance by 35.09 percent of the total 57 taxpayer who were previously non compliance in the reporting timeliness of the SPTPD Masa, 48.48 percent of the total 33 taxpayer who were previously non compliance in the payment timeliness of the local tax period and the average payment of local tax period for the 24 local taxpayers which issued by SKPDKB has increased by 31.78 percent from the average payment before the implementation of local tax audit by Rp584.904.637,70."

"Penelitian ini menganalisis jejak karbon yang dihasilkan dari aktivitas mudik menggunakan transportasi pribadi berfokus pada pemudik asal Kota Tangerang dan Kota Bekasi. Emisi gas rumah kaca dari kategori transportasi, khususnya transportasi darat, memiliki kontribusi signifikan terhadap total emisi sektor energi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi jejak karbon dalam aktivitas mudik serta memberikan pemahaman yang lebih baik terkait hal ini. Metode perhitungan jejak karbon dalam penelitian ini mengacu pada metode fuel-based dari dokumen World Resources Institute (WRI) Indonesia. Faktor emisi (EF) bahan bakar di Indonesia digunakan untuk memastikan relevansi hasil perhitungan. Data dikumpulkan melalui kuisioner yang disebarkan kepada pemudik asal Kota Tangerang dan Kota Bekasi. Analisis korelasi Pearson dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap jejak karbon, di mana hasilnya menunjukkan bahwa jarak perjalanan memiliki pengaruh paling signifikan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jejak karbon dari pemudik asal Kota Tangerang mencapai 10396,8 kgCO2, sementara pemudik asal Kota Bekasi memiliki jejak karbon sebesar 7218,5 kgCO2. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya kesadaran terhadap dampak jejak karbon dalam aktivitas mudik menggunakan transportasi pribadi, dengan harapan dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih baik untuk penurunan emisi di masa mendatang.

---

This research analyzes the carbon footprint generated from homecoming activities using private transportation, focusing on homecomers from Tangerang and Bekasi. Greenhouse gas emissions from the transportation category, particularly land transportation, significantly contribute to the total energy sector emissions in Indonesia. The aim of this study is to analyze the factors influencing the carbon footprint in homecoming activities and to provide a better understanding of this issue. The carbon footprint calculation method in this research refers to the fuel-based method from the World Resources Institute (WRI) Indonesia's document. Fuel emission factors (EF) in Indonesia are utilized to ensure the relevance of the calculation results. Data were collected through questionnaires distributed to homecomers from Tangerang and Bekasi. Pearson correlation analysis was conducted to identify the most influential factors on the carbon footprint, where the results showed that travel distance had the most significant impact. The calculation results indicate that the carbon footprint from homecomers from Tangerang reached 10,396.8 kgCO2, while homecomers from Bekasi had a carbon footprint of 7,218.5 kgCO2. The implications of this research underscore the importance of awareness regarding the carbon footprint impact in homecoming activities using private transportation, with the hope of generating better recommendations for emission reduction in the future."

"Secara yuridis, terdapat permasalahan hukum dimana Situ Kayu Antap yangberlokasi di kota Tangerang Selatan memiliki ketidaksesuaian pada pemanfaatanruangnya yaitu terjadi penerbitan hak atas tanah tanpa disertai hasil analisis ataukajian atas data fisik dan data yuridis yang relevan, sehingga perlu dilakukanpengendalian terhadap pemanfaatan ruang pada kawasan situ di wilayah kotaTangerang Selatan tersebut dalam perspektif hukum tanah nasional. Jenis penelitiandalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadapasas hukum, teori hukum, konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yangberhubungan dengan penelitian ini. Teori, asas dan konsep hukum tersebutdigunakan untuk menentukan bahwa lokasi Situ Kayu Antap merupakan sumber airpedalaman di wilayah kota Tangerang Selatan yang ditetapkan sebagai salah satuKawasan Strategis Nasional dan merupakan kawasan lindung yang harusdilestarikan keberadaannya demi kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu penataanruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terhadap Situ Kayu Antap harusdiperhatikan agar mampu dikembalikan pada fungsi yang sebenarnya. Adapunsalah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan ketentuanpenataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan lindung situ sesuaiketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian penulis, PT.Hana Kreasi Persada yang saat ini memiliki Hak Guna Bangunan atas kawasan SituKayu Antap dapat dicabut hak atas tanahnya atas dasar kepentingan umum dandapat diberikan ganti rugi oleh pemerintah kota Tangerang Selatan berdasarkanketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

---

Juridically, there is a legal problem in the Situ Kayu Antap, located in the South

Tangerang City, that has a mismatch within the use of its space. These kind of

mismatch has supported by the establishment of the land right without the result of

analysis or review of relevant physical and juridical data. So it is necessary to

controlling the use of the Situ Area in the South Tangerang City and to examining

its method by using the perspective of national land law. The type of the juridical

research method used by the author is normative legal research. This juridical

research uses the legal principle, legal theory, legal concept and statutory

regulations related to this research. These legal theories, principle and concept are

used to determine that the Situ Kayu Antap’s location is the one of water resources

in the interior of South Tangerang City which is designated as one of the National

Strategic Areas wherein its existence must be preserved for the people welfare.

Therefore, spatial planning and the control of spatial utilization of Situ Kayu Antap

must be enforced and considered so that it can be returned to its actual function and

its normal condition. The one of the ways to do such action is to implements the

spatial planning provisions and controls the utilization of Situ Area in accordance

with the applicable laws and regulations. Based on the author’s research, PT. Hana

Kreasi Persada that currently has a Building Rights Title over the Situ Kayu Antap

area, can have its land rights revoked by the government based on the public interest

and can be compensated by the South Tangerang City government if its meets the

requirements based on the applicable laws and regulations"

"

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom dengan usia yang relatif muda, sehingga masih ditemukan inkonsistensi peraturan dalam pelaksanaan promosi jabatan di dalam pemerintah kotanya. Fakta menyatakan bahwa pada bulan maret 2021 telah terjadi penyimpangan terhadap peraturan yang ada, yakni dengan dilantiknya beberapa pejabat oleh walikota yang sudah mengikuti promosi jabatan tanpa mendapatkan izin tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri di mana hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses promosi jabatan bagi pegawai negeri sipil di Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menganalisis setiap tahapan-tahapan seleksi yang harus dilalui oleh kandidat yang mengikuti proses promosi jabatan tersebut. Disamping itu secara teoritis topik ini menarik untuk dikaji guna mengetahui fakta sebenarnya yang terdapat di Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan melakukan wawancara mendalam kepada berbagai narasumber di Badan Kepegawaian, Pelataihan, dan Pendidikan (BKPP) Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang memiliki pengetahuan, pemahaman, pengalaman, dan penguasaan materi terkait promosi jabatan di Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa bahwa penyelenggaraan promosi jabatan di Pemerintah Kota Tangerang Selatan, yang dimulai dari tahap pengumuman adanya jabatan yang kosong hingga pengesahan dan pelantikan, telah sesuai dengan aturan yang tercantum didalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Setiap pegawai negeri sipil mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam proses promosi jabatan. Namun terdapat peluang yang berbeda berdasarkan kesiapan dan kapabilitas pegawai negeri sipil tersebut.

---

South Tangerang City is a relatively new autonomous region. Therefore, there are still inconsistencies in implementation of such regulations. For example the implementation of promotions within the city government. The fact that in March 2021 there has been a deviation from the existing regulations, namely the inauguration of several officials by the mayor who have participated in promotions without obtaining written permission issued by the Ministry of Home Affairs which is contrary to Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (the law). This research aims to analyze the job promotions process for civil servants in the Regional Government of South Tangerang. This research analyzes every determination organizes that should be passed by candidates who follow the job promotions process. In addition, theoretically, this topic is absorbing to concentrate to discover the genuine realities in the Regional Government of South Tangerang. The research is classified as descriptive research with utilizing qualitative methods. Data assortment methods were done by contemplating literature and conducting in-depth interviews with various sources at Badan Kepegawaian, Pelataihan, dan Pendidikan (BKPP) of the Regional Government of South Tangerang since they had insight, comprehension, and authority of this research topic. Based on research that has been done, it can be seen that the implementation of job promotions in the Regional Government of South Tangerang, starting from the announcement stage of the existence of vacant positions to ratification and inauguration, is appropriate and follows the rules stated in Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (government regulation) and Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 (the law). Each of those civil servants have the same rights and opportunities in the job promotions process. However, there are different opportunities based on the preparation and capability of the government workers.

"

"Kota Tangerang yang merupakan salah satu daerah di Propinsi Banten memiliki industri dalam jumlah cukup banyak. Data industri di Kota Tangerang menunjukkan bahwa terdapat sekitar 1.045 buah industri yang tersebar di 13 kecamatan. Keberadaan industri di Kota Tangerang menimbulkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Pertumbuhan industri dapat menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, masalah tenaga kerja, masalah sanitasi lingkungan, masalah perubahan budaya masyarakat, permasalahan pada penataan ruang kota.Upaya yang dilakukan oleh industri untuk mengatasi dampak negatif terhadap lingkungan masih bersifat individual dan lebih mengarah kepada upaya menghilangkan sebanyak mungkin limbah dari lokasi pabrik tanpa mempedulikan bentuk akhir dari limbah-limbah tersebut di luar pabrik. Strategi pengelolaan lingkungan khususnya pengelolaan limbah seperti diuraikan di atas harus mulai dibenahi ke arah strategi yang lebih ramah lingkungan, baik di lokasi industri sendiri sebagai sumbernya, maupun di lingkungan tempat berakhirnya limbah-limbah tersebut. Salah satu strategi pengelolaan lingkungan yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan pengembangan ekoindustri (era-industrial development). Penerapan ekoindustri di negara maju dilakukan dalam sebuah kawasan industri. Penerapan ekoindustri di kawasan industri atau dikenal dengan eco-industrial estate atau eco industrial park. Industri-industri membentuk sinergisme yang dapat terjadi membentuk sebuah simbiosis mutualisme yang terjadi antar industri dalam sebuah kawasan industri.Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan umum penelitian ini adalah menciptakan dan menguji kelayakan secara teoritis suatu konsep pengembangan ekoindustri yang menjadi model khas di Kota Tangerang. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah (1) menentukan kelayakan secara teoritis potensi hubungan (network) antar industri di dalam mengelola limbah yang dihasilkan; (2) menentukan kelayakan secara teoritis potensi hubungan (network) industri dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan limbah industri.Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah secara kuantitatif dan kualitatif. Metode yang digunakan dalam melakukan pembahasan serta penulisan adalah secara deskriptif analitis. Sampel industri yang diambil berjumlah 8 sampel dengan dasar pemilihan potensi terciptanya hubungan (network) dalam pemanfaatan limbah. jumlah total sampel masyarakat adalah 35 sampel. Metode yang sama untuk penentuan kelayakan hubungan antar industri digunakan pula untuk penentuan kelayakan potensi hubungan industri dengan masyarakat, yaitu metode analisis tabulasi silang dan metode deskriptif. Kelayakan potensi hubungan (network) antar industri dan potensi hubungan (network) industri dengan masyarakat ditentukan apabila pengujian terhadap aspek teknis lingkungan, aspek ekonomis, dan aspek sosial disimpulkan layak apabila salah satu dan pengujian aspek tersebut di atas tidak layak, maka disimpulkan bahwa konsep ekoindustri tidak layak.Kesimpulan yang dapat ditarik dan penelitian ini adalah (1) Potensi hubungan (network) antar industri ditinjau dari aspek teknis lingkungan dengan variabel pemanfaatan limbah padat, pemanfaatan limbah cair, pemanfaatan sludge, dan kemudahan aksesibilitas, kemudian ditinjau dari aspek ekonomis dengan variabel biaya transportasi dan manfaat penjualan limbah, serta ditinjau dari aspek sosial dengan variabel potensi gangguan kesehatan terhadap pekerja/masyarakat dan persepsi masyarakat, secara teoritis layak untuk dilakukan oleh industni-industri yang diteliti; (2) Potensi hubungan (network) antara industri dan masyarakat ditinjau dari aspek teknis lingkungan dengan variabel pemanfaatan limbah padat, pemanfaatan limbah cair, pemanfaatan sludge, dan kemudahan aksesibilitas, kemudian ditinjau dari aspek ekonomis dengan variabel biaya transportasi dan manfaat penjualan limbah, serta ditinjau dari aspek sosial dengan variabel potensi gangguan kesehatan terhadap pekerja/masyarakat dan persepsi masyarakat, secara teoritis layak untuk dilakukan oleh industri-industri yang diteliti.Saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mendapatkan hasil yang lebih lengkap dan mendetail seharusnya dilakukan pengumpulan data untuk variabel lain; (2) Dibutuhkan inventarisasi industri-industri lain yang dapat melakukan hubungan; (3) Memberikan peluang terhadap industri baru untuk melakukan hubungan; (4) Pengintegrasian industri-industri inti untuk mengantisipasi adanya gangguan apabila salah satu industri inti tidak beroperasi; (5) Agar konsep ekoindustri ini dapat diterapkan sebaiknya dibentuk suatu perkumpulan atau forum komunikasi yang dapat menjembatani kepentingan industri dengan pelestarian lingkungan; (6) Pemerintah Kota Tangerang khususnya dinas yang menangani lingkungan hidup dapat memfasilitasi penerapan konsep ekoindustri sebagai aternatif pengelolaan lingkungan untuk industri dengan membentuk sebuah Cleaner Production Center (CPC) di daerah sebagai bentuk pengintegrasian program produksi bersih.

---

Tangerang City, one of area in Province of Banten, has industries in a large number. Data of industry in Tangerang City shows that there are 1.045 industries in 13 Sub District. The existence of industries in Tangerang City would cause impacts that can be positive or negative. Besides that, industry can cause negative impacts such as problems on environmental pollution, labor force, environmental sanitation, cultural change in society, and spatial planning.

However, in practice, the waste management is still individually and more directed to dispose the waste without a proper treatment. Environmental management strategies especially waste management that is mentioned before have to be changed in order to be more environmentally sound, even in site of industry as the source of waste, or in the area of waste disposal. One of the strategies that can be applied to fulfill is the eco-industrial development. In developing countries, the eco-industrial development is applied in an industrial estate, which is known as eco-industrial estate or eco-industrial park. Industries synergies each other and form a mutualism symbiosis.

Based on problem that mentioned before, the general purpose of this research is to create and test the theoretical feasibility of the eco-industrial development concept which is made for Tangerang City. Furthermore, the specific purposes of this research are (1) to determine theoretical feasibility of the inter-industries potential network in industrial waste management; and (2) to determine theoretical feasibility of the potential network between industries and the society in industrial waste management.

Approach that is used in this research are quantitative and qualitative. Method that is used in analysis and writing is analytical descriptive. Eight samples of industries are chosen based on the potential network in waste reuse. The number of sample from people of society is 35. The same method are applied to determine theoretical feasibility of the inter-industries potential network in industrial waste management and theoretical feasibility of the potential network between industries and the society in industrial waste management. The methods are cross tabulation analysis and descriptive whit which the feasibility can be determined. Feasibility of the inter-industries potential network in industrial waste management and theoretical feasibility of the potential network between industries and the society in industrial waste management are can be determined, if only the test of technical environment, economical and social aspect are determined feasible. If one of the aspects is infeasible, so the concept is infeasible.

Thus, the conclusions can be deduced from this research are (1) the inter-industries potential network in industrial waste management, which is determined from technical environment aspect with variable solid waste reuse, liquid waste reuse, sludge reuse, and accessibility, then from economical aspect with variable transportation cost and benefit of selling the waste, and last, from social aspect with variable health disturbance and social perception, is theoretical feasible (2) the potential network between industries and the society in industrial waste management, which is determined from technical environment aspect with variable solid waste reuse, liquid waste reuse, sludge reuse, and accessibility, then from economical aspect with variable transportation cost and benefit of selling the waste, and last, from social aspect with variable health disturbance and social perception, is theoretical feasible.

Suggestion from this research are (1) to gain more complete and more detail outcome from this kind of study, it would be needed to collect other data; (2) industries inventory that can join in networking is needed; (3) to gain optimally result, its must give opportunity to other new industries; (4) core industries integration to anticipate lack of inappropriate situation which one of industry stops operate; (5) to make this concept practicable, it would be better b form a communication forum that consist of all stakeholders from the industrial area, in order to achieve environmental conservation; (6) government officer from Tangerang City, especially environmental agency can facilitate the application of eco-industrial development concept as an alternative for industry's environmental management with develop local cleaner production center (CPC) as an integration cleaner production programmed.

Number or References : 25 (1993 - 2004)"