Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dewi Rachmania
"Pembangunan daerah melalui otonomi bertujuan untuk memberdayakan masyarakat local sehingga memungkinkan masyarakat setempat untuk dapat menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tentram, dan sekaligus memperluas pilihan-pilihan (choice) yang dapat dilakukan masyarakat. Otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan daerah otonom yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Diberlakukannya otonomi daerah diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan Pemerintah Pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah.
Pajak daerah merupakan salah satu faktor pendukung yang mempunyai peranan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sebagai sarana pelaksanaan undang-undang perpajakan, perpajakan merupakan instrumen yang berupa tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya menggali potensi pajak menjadi penerimaan. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa upaya meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah juga tergantung pada bagaimana perlakuan perpajakan itu diselenggarakan. Baik buruknya perlakuan perpajakan daerah akan menentukan tingkat realisasi penerimaan pajak daerah, tentu saja tanpa bermaksud mengabaikan pengaruh faktor lainnya. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk menguraikan perlakuan perpajakan khususnya mengenai pajak daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang setelah diberlakukannya otonomi daerah serta menguraikan dan menganalisis implikasi dari diberlakukan otonomi daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang terhadap pajak daerah Kabupaten Tangerang. Dalam hal ini terjadi kenaikan atau penurunan terhadap pajak daerah Kabupaten Tangerang setelah diberlakukannya otonomi daerah. Penulisan karya akhir menggunakan metode kualitatif untuk jenis penelitiannya di mana pelaksanaan penelitian menekankan pada deskripsi secara alami serta pengambilan data atau penjaringan informasi dilakukan dari keadaan yang sewajarnya.
Sebelum otonomi daerah dilaksanakan terdapat enam jenis pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Tangerang yaitu Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Setelah Otonomi Daerah berjalan pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Tangerang adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir. Realisasi penerimaan Pajak Daearah Kabupaten Tangerang setelah otonomi daerah cenderung meningkat meskipun jenis pajak yang dikelola oleh daerah mengalami pengurangan."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T17511
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Desiriana Dinardianti
"Rumah sakit merupakan suatu usaha pelayanan kesehatan yang perlu dikelola secara profesional. Dengan perubahan status rumah sakit pemerintah menjadi unit swadana, saat ini rumah sakit pemerintah tidak lagi dipandang sebagai suatu lembaga sosial melainkan sudah beralih menjadi lembaga sosio ekonomi. Dengan demikian rumah sakit pemerintah juga harus dikelola secara efektif dan efisien. Agar dapat mengelola keuangan secara efektif dan efisien diperlukan adanya informasi akuntansi yang akurat. Oleh karena itu sebagai syarat menjadi unit swadana harus menggunakan sistem akuntansi accrual basis dalam pengelolaan keuangan rupiah sakit.
Rumah Sakit Umum Tangerang sudah menerapkan sistem akuntansi accrual basis untuk akuntansi pendapatan dan biaya rumah sakit. Hal ini didukung oleh pendapat dari Wakil Direktur Umum dan Keuangann. Sejauh ini Rumah Sakit Umum Tangerang belum pemah melakukan evaluasi terhadap jalannnya pelaksanaan sistem akuntansi seeara accrual. Untuk mengetahui sudah seberapa jauh pelaksanaan sistem accrual basis di Rumah Sakit Umum Tangerang perlu ditelaah secara mendalam.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penatalaksanaan sistem akuntansi pendapatan dan biaya di Rumah Sakit Umum Tangerang, setelah lima tahun menjadi unit swadana daerah. Metodologi yang dipakai adalah metode telaah data dan observasi langsung. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, menggunakan check list serta penelusuran dokumen. Kemudian dilakukan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Dari hasil pcnelitian dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi accrual basis mulai diaplikasikan untuk akuntansi pendapatan dan biaya di Rumah Sakit Umum Tangerang ,walaupun masih dalam tahap awal. Masih banyak dijumpai berbagai kendala dalam pelaksanaannya, sehingga masih perlu terus menerus disempurnakan. Sementara itu untuk pertanggung jawaban keuangan rumah sakit ke pemerintah daerah masih menggunakan sistem akuntansi cash basis . Hal ini mengakibatkan sampai saat ini rumah sakit menggunakan dua sistem akuntansi dalam pengelolaan keuangannya.
Sebagai saran untuk penyempumaan sistem akuntansi pendapatan dan biaya di Rumah Sakit Tangerang adalah dengan membuat pedoman tertulis yang teknis operasional untuk akuntansi pendapatan dan biaya sehingga dapat dijadikan acuan bagi staf akuntansi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Masih perlu disosialisaikan kembali akan pentingnya sistem akuntansi rumah sakit kepada seluruh staf di rumah sakit agar dapat dibuat suatu komitmen secara menyeluruh untuk menjalankan sistem akuntansi ini. Selain itu juga perlu dilakukan pendekatan kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan pengelolaan keuangan rumah sakit dengan menggunakan sistem akuntansi accrual basis, seperti yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negri No : 92 tahun 1993, sehingga dapat membantu rumah sakit untuk berkonsentrasi pada satu sistem akuntansi dalam pengelolaan keuangannya.
Kepustakaan : 17 (1989-2000)

A hospital constitutes a health service that should be managed professionally. With the change of status of government hospitals into self-funding units, nowadays a government hospital is not any more considered as a social institute, but has changed into a socio-economic institute. Thus government hospitals should also be managed effectively and efficiently. In order to operate its finances in an effective and efficient way, accurate accounting information is needed Therefore as a condition to become a self-funding unit, an accrual basis accounting system should he used in the financial management of a hospital.
The Tangerang General Hospital has applied an accrual basis accounting system for the hospital's accounting of income and expenditures. This is supported by the opinion of the Vice Director for General Matters and Finance. So far the Tangerang General Hospital has never carried out any evaluation on the course of the implementation of the accounting system in a accrual way. To know in how far the accrual basis system has been implemented an in-depth study is needed.
This research has the aim to evaluate the implementation of the accounting system for income and expenditures at the Tangerang General Hospital, after it has become a regional self-funding unit for five years. The methodology used is that of data examination and direct observation. The data are obtained through in-depth interviews, by using checklists and document investigation. Afterwards a descriptive analysis was made with a qualitative approach.
From the results of research the conclusion could be made that the accrual basis accounting system has been applied for the accounting of income and expenditures at the Tangerang General Hospital, although still at a beginning stage. Many obstructions are still found in its implementation, so that it still needs continuous completion. Meanwhile for the hospital's financial responsibility to the regional government the cash basis accounting system is still in use Therefore until now the hospital still uses a dual accounting system in its financial management.
As a proposal for the perfection of the accounting system for income and expenditures at the Tangerang Hospital a technical operational written guide shoal be compiled for income and expenditure accounting, as reference for the accounting staff in carrying out their task and function. The importance of the accounting system for the hospital should be resocialized to the entire hospital staff in order that a comprehensive commitment can be made to implement this accounting system. Besides, the regional government should be approached to form a policy for financial hospital management by using the accrual basis accounting system, as cast in the Decree of the Minister for Home Affairs year 1992 year 1993, in order to assist the hospital in concentrating on one accounting system in its financial management.
Bibliography: 17 (1989 - 2000)"
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T1518
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library