Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini diadakan atas dasar pemikiran bahwa untuk dapat mengikuti pendidikan jarak jauh atau belajar mandiri diperlukan adanya sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Brown & Holzman (1964) mengemukakan bahwa untuk mengembangkan kebiasaan belajar yang baik, dapat dilakukan dengan cara menentukan rencana kegiatan yang jelas dan adanya disiplin diri yang kuat untuk menepati apa yang direncanakan itu.Yang termasuk dalam aspek ini adalah tingkah laku yang berhubungan dengan kesiagaan serta ketepatan dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik serta merencanakan kegiatan belajar. Sementara, Universitas Terbuka yang menerapkan belajar mandiri memberikan kebebasan pada mahasiswanya untuk menetapkan sendiri jadwal. belajarnya, lama belajar dan cara belajar dengan sendirinya menuntut suatu sikap dan kebiasaan belajar yang baik tersebut. Di samping itu, untuk lebih mempermudah belajarnya, mahasiswa disarankan untuk belajar secara berkelompok dalam kelompok belajar dan mengikuti tutorial. Sudjarwo S (1988) mengutip pendapat Percival & Ellington mengemukakan bahwa belajar secara kelompok lebih efektif dan bermanfaat untuk memecahkan masalah. Beberapa keterampilan kognitif tingkat tinggi dari Bloom misalnya tingkat analisis, sintesis dan evaluasi akan lebih efektif bila dilakukan melalui diskusi kelompok. Bagi mahasiswa Universitas Terbuka, kelompok belajar selain berperan untuk meningkatkan motivasi belajar, mempermudah pelaksanaan kegiatan bersama, juga mendiskusikan rencana kegiatan akademik, ko dan ekstrakurikuler, serta mempercepat penyebaran informasi. Penelitian dilakukan terhadap populasi mahasiswa UT program studi non kependidikan dengan pertimbangan bahwa selain motivasi belajar di UT bervariasi, juga latar belakang kehidupan seperti pendidikan, sosial dan ekonomi mereka sangat berbeda atau heterogen. Pelaksanaan penelitian dilakukan di kelompok belajar Pusat Studi Mahasiswa (PSM) di Sukabumi, Bandung, dan Surakarta, Kelompok Belajar Mahasiswa (KBM) di Jakarta, Persatuan Kelompok Belajar (PKB) di Bogor dan Bandung. Sampel yang digunakan adalah mahasiswa semester tiga ke atas. Penelitian ini telah menguji hubungan antara sikap dan kebiasaan belajar, keikutsertaan dalam kelompok belajar dengan prestasi belajar mahasiswa program studi non kependidikan Universitas Terbuka. Seperti diketahui banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar di perguruan tinggi, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dimaksud dengan faktor internal adalah kecerdasan atau kemampuan intelektual, bakat, usia dan lain-lain. Faktor eksternal adalah latar belakang sosial ekonomi, pergaulan, kebiasaan belajar. Melalui kajian teoritis tentang variahel yang diperkirakan mempengaruhi basil belajar yaitu sikap dan kebiasaan belajar, sistem belajar jarak jauh dan belajar mandiri di Universitas Terbuka, maka diajukan bipotesis penelitian yang diuji kebenarannya pada 100 (seratus) orang mabasiswa UT yang mengikuti tutorial di PSM, KBM, dan PKB. Dari tiga hipotesis yang diajukan ternyata tidak satu pun dinyatakan diterima dan terbukti. Hipotesis yang diajukan adalah: 1. Ada bubungan yang signifikan antara sikap dan kebiasaan belajar, keikutsertaan dalam kelompok belajar dengan prestasi belajar mahasiswa Universitas Terbuka program studi non kependidikan setelah mereka belajar selama 3 (tiga) semester. 2. Ada bubungan yang signifikan antara keikutsertaan mahasiswa dalam kelompok belajar dengan prestasi belajar, bila pengaruh sikap dan kebiasaan belajar dan kecerdasan mahasiswa dikontrol. 3. Ada buhungan yang signifikan antara sikap dan kebiasaan belajar dengan prestasi belajar selama tiga semester, bila keikutsertaan dalam kelompok belajar dan kecerdasan mahasiswa dikontrol. Semakin baik sikap dan kebiasaan belajarnya, semakin baik prestasi belajarnya. Berdasarkan basil penelitian ini, maka untuk penelitian lebih Ianjut penulis menyarankan: 1. Menentukan sampel yang lebih besar lagi yangdapat mewakili kelompok-kelompok belajar mahasiswa Universitas Terbuka di seluruh Indonesia. 2. Memisahkan atau membandingkan antara mahasiswa yang ikut dalam kelompok belajar intensif dan yang tidak intensif. 3. Membedakan antara kelompok mahasiswa program studi Ilmu Pengetahuan Sosial dan program studi Matematika dan Ilmu Pasti Alam. 4. Perbaikan skala pengukuran. Akhimya penulis menyarankan agar basil penelitian ini dipergunakan sebagai bahan masukan bagi Universitas Terbuka untuk memperbaiki metode dan teknik penyelenggara-an tutorial dalam kelompok belajar serta membina sikap dan kebiasaan belajar yang lebih baik bagi mahasiswa Universitas Terbuka.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan manajemen ruang terbuka pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Jakarta Timur dan faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan Manajemen Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta Timur. Teori yang digunakan adalah pembangunan berkelanjutan, kota, perencanaan kota, tata ruang, ruang terbuka, ruang terbuka hijau, dan manajemen ruang terbuka. Penelitian ini dilakukan secara Post Positivist dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen atau pengelolaan RTH di Jakarta Timur belum terlaksana dengan optimal. Hal ini dibuktikan belum terpenuhinya secara maksimal 3 (tiga) dari 6 (enam) dimensi yaitu Policy, Investment, dan Maintenance. Dalam pelaksanaan manajemen RTH di Jakarta Timur memiliki beberapa kendala diantaranya berkaitan dengan sumber daya (manusia dan anggaran), keterbatasan peralatan operasional, dan kurangnya kesadaran masyarakat. ...... The research is aimed to describe management of open spaces in the green open space in East Jakarta and the factors that hinder the implementation of the management of green open space (RTH) in East Jakarta. The theory used is sustainable development, city, town planning, zoning, open space, green open spaces and open space management. The research is done in Post positivist descriptive design. The research results show that the implementation of the management of open green space in East Jakarta has not been implemented optimally. This is evidenced by from six dimention, only three dimention that have fulfilled, among which Policy, Investment, and Maintenance. In the implementation of the management of green space in East Jakarta has several constraints including with regard to the resources (human and budgetary), operational equipment limitations, and lack of public awareness.

Abstrak :
Disahkannya Perpu No. 1 Tahun 2004 menjadi Undang­ undang No. 19 Tahun 2004 telah memacu reaksi penolakan yang meluas. Hal ini merupakan sikap penolakan dari masyarakat terhadap diperbolehkannya penyimpangan sementara atas pasal 38 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang melarang pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung. Reaksi ini kemudian bermuara pada diajukannya pengujian Undang-undang No. 19 Tahun 2004 ke Mahkamah Konstitusi dengan perkara Nomor: 003/PUU­ III/2005. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini anatara lain adalah mengenai kebijakan perlindungan pelestarian hutan di Indonesia, perlindungan hutan dikaitkan dengan usaha pertambangan dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development), dan analisa yuridis atas pandangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap kebijakan pemerintah dengan menerbitkan Perpu No. 1 Tahun 2004 yang telah disahkan menjadi Undang-undang No. 19 Tahun 2004. Kesimpulan yang diperoleh adalah Pandangan Hukum Mahkamah Konstitusi terhadap kebijakan pemerintah dengan menerbitkan Perpu No. 1 Tahun 2004 yang telah disahkan menjadi Undang-undang No. 19 Tahun 2004 adalah menegaskan bahwa Undang-undang tersebut adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan kepastian hukum bagi ke-13 pemegang ijin usaha pertambangan. Hanya saja Mahkamah Konstitusi kurang memberikan kepastian hukum atas perlindungan atas lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi juga kurang memberikan kepastian hukum terhadap para pemegang ijin di luar ke-13 pemegang ijin tersebut.

Abstrak :
RTH seringkali masih dikalahkan oleh berbagai kepentingan lain dan berorientasi pada pembangunan fisik untuk kepentingan ekonomi. Konsep RTH Jakarta sesuai dengan peraturan sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 adalah sekitar 30% dari luas wilayah, namun sampai saat ini DKI Jakarta hanya mampu memenuhhi 9%. Disebutkan juga dalam Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan selanjutnya disebut RTHKP bahwa luas ideal RTHKP adalah 20% dari luas wilayah perkotaan, yang mencakup RTHKP publik dan privat. Keberhasilan penyediaan RTH di wilayah Jakarta Khususnya Jakarta Selatan juga harus didukung dengan kebijakankebijakan pemerintah daerah yang berbatasan dengan wilayah selatan Jakarta. Tanpa adanya koordinasi yang seimbang atar pemerintah daerah tentu saja tujuan dari penyediaan RTH ini tidak dapat terlaksana dengan sempurna. Bentuk Penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Normatif. Tipe Penelitian dapat dilihat dari berbagai sudut, namun dalam penelitian ini dilihat dari pemaparan yang dilakukan secara mendalam, yaitu penelitian ekplanatoris. Penyediaan RTH di setiap kota dilakukan melalui tahap-tahap pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di setiap kota mempunyai kendala tersendiri sesuai dengan perkembangan di setiap kota. Kendala tersebut berdampak pada penyediaan RTH di wilayah Jakarta Selatan. Pentingnya sinkronisasi kebijakan pemerintah satu dengan yang lainnya diharapkan meminimalisasi terjadinya tumpang tindih perizinan pembangunan yang dilakukan disetiap kota. Upaya pemerintah untuk meminimalisasikan dampak yang timbul salah satunya adalah dengan membuat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai RTH itu sendiri. Namun, ini dirasa belum cukup. Masyarakat dan pihak swasta pun harus turut serta dalam mendukung penyediaan RTH. ...... RTH often still defeated by various other interests and physical development oriented to economic interests. RTH concept Jakarta accordance with appropriate regulations Bylaw No. 1 of 2012 on Spatial Planning 2030 is approximately 30% of the area, but to date only able Jakarta memenuhhi 9%.Also mentioned in the material in the State Regulation No. 1 of 2007 on Spatial Planning of Urban Green Open Areas hereinafter RTHKP that RTHKP ideal area is 20% of the urban area, which includes public and private RTHKP. The success of the provision of green space in South Jakarta Jakarta particular must also be supported by local government policies that borders the south of Jakarta. Without the coordination of local government that balanced Atar course the purpose of the provision of green space can not be done perfectly. The study used the form Normative Research. Type of research can be seen from various angles, but in this study was seen from the in-depth exposure, ie ekplanatoris research. Provision of green space in each city through the stages of land acquisition as stipulated in Government Regulation No. 71 Year 2012 on Implementation of Land for Public Interest. Implementation of land acquisition for public interest in every city has its own constraints in accordance with the developments in each city. Such constraints have an impact on the provision of green space in South Jakarta. The importance of government policy synchronization with each other are expected to minimize the overlap permitting the construction is done in every city. Government's efforts to minimize the effects one is to make regulations governing the green space itself. However, this is still not enough. Society and the private sector must take part in supporting the provision of green space.

Abstrak :
Reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dilaksanakan sejak tahun 2008. Terdapat sembilan area perubahan yang menjadi sasaran reformasi birokrasi, salah satunya adalah manajemen aparatur daerah. Melaksanakan reformasi di bidang kepegawaian adalah upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merespon tuntutan masyarakat dalam memperbaiki serta meningkatkan kualitas PNS baik sebagai birokrat yang menjalankan birokrasi maupun sebagai pelayan publik. Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah pengisian jabatan secara terbuka untuk jabatan camat dan lurah, dengan pertimbangan camat dan lurah merupakan ujung tombak pelaksanaan layanan publik pemerintah daerah, oleh karena itu membutuhkan sosok aparatur yang profesional, berintegritas dan berkompeten. Berkaitan dengan pelaksanaan seleksi terbuka muncul pertanyaan apakah seleksi terbuka akan mengacaukan pola karir yang telah tersusun dan menyebabkan regenarasi di lingkungan PNS tidak berjalan baik. Sebab tidak ada lagi keteraturan bagi PNS yang mengantri untuk mendapatkan kesempatan untuk duduk dalam jabatan struktural. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan, seleksi terbuka ini merupakan salah satu kemajuan dalam birokrasi dalam hal transparansi dalam sebuah pemerintahan daerah, karena proses dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan pihak luar dari birokrasi diharapkan penilaian akan berdasarkan kapabilitas dan integritas. ......Bureaucratic reforms in the Provincial Government of Jakarta has been carried out since 2008. There are nine areas of change that is being targeted reform of the bureaucracy, one of which is the management of local personnels. Implement reforms of the bureaucrats is Jakarta Provincial Government's efforts to respond to the demands of society in improving and increasing the quality of both civil servants as bureaucrats who run the bureaucracy as well as a public servant. One of the measures implemented are running open bidding for filling the positions camat and lurah, with consideration camat and lurah is a street levels bureaucracy who who directly deal with the public in providing public services, and therefore requires apparatus that professional figure, integrity and competence. Relating to the implementation of open selection question arises whether an open bidding will disrupt the career path that has been arranged and led to regeneration in the PNS is not going well. Because there is no regularity for civil servants queuing for a chance to promote in a structural position. Regardless of the advantages and disadvantages, this open selection is one of the advances in the bureaucracy in terms of transparency in a local government, because the process carried out openly with the involvement of external parties of the bureaucracy expected ratings to be based on the capability and integrity.

Abstrak :
ABSTRAK
Restrukturisasi adalah salah satu upaya penyelamatan bagi perusahaan yang mengakumulasi kerugian secara material. Akan tetapi restrukturisasi perusahaan secara nyata membutuhkan biaya yang mahal, prosedur yang rumit, dan memakan waktu yang cukup lama. Pilihan penyelamatan lainnya adalah melalui Kuasi Reorganisasi. Kuasi Reorganisasi sebenarnya merupakan salah satu metode restrukturisasi perusahaan. Perbedaanya adalah bahwa tidak ada aliran dana dalam Kuasi Reorganisasi. Dalam Kuasi Reorganisasi yang ada hanyalah suatu prosedur restrukturisasi ekuitas dengan prosedur akuntansi. Akhir dari Kuasi Reorganisasi ini akan menyebabkan defisit perusahan menjadi nol dan perusahaan seperti baru kembali (fresh start). Penelitian ini sebagian besar dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan didukung oleh beberapa data primer dari wawancara. Aspek hukum terkait Kuasi Reorganisasi penting untuk dibahas mengingat semakin seringnya Kuasi Reorganisasi dilakukan dalam praktiknya. Kuasi Reorganisasi juga akan melibatkan beberapa pengaturan terutama bila dilakukan oleh perusahaan terbuka. Selain itu Kuasi Reorganisasi juga dapat dibarengi dengan restrukturisasi perusahaan secara nyata yang membutuhkan upaya kreatif untuk penyehatan perusahaan. Sangat disayangkan bahwa literatur mengenai Kuasi Reorganisasi sangat terbatas sehingga pembahasan dan penelitian mengenai Kuasi Reorganisasi penting untuk dilakukan.