Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Belum ada pengaturan yang jelas mengenai penjaminan atas Hak Merek di Indonesia menciptakan ketidakpastian hukum di dunia bisnis. Di negara-negara lain seperti Jepang dan Amerika, Hak Kekayaan Intelektual sudah lama dapat dijadikan sebagai jaminan perbankan. Di Indonesia sendiri praktek penjaminan merek belum umum dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai hak atas merek dapat dijadikan sebagai jaminan perbankan, praktik penjaminan Hak atas Merek Dagang melalui lembaga penjaminan gadai pada Bank Syariah X serta peranan notaris di dalamnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan tipologi deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum diaturnya mengenai penjaminan Hak atas Merek Dagang dalam sistem hukum Indonesia mempersulit baik pihak kreditur maupun debitur dalam melakukan valuasi maupun eksekusi, namun masih dimungkinkan untuk mempraktekkannya dengan interpretasi dan pertimbangan masing-masing pihak. Kesepakatan kedua pihak tersebut kemudian dicantumkan dalam sebuah akta yang dibuat oleh notaris yang jika memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 1868 KUHPerdata menjadikannya sebagai akta autentik dan merupakan alat bukti yang sempurna. ......The absence of clear regulation related with the trademark rights as collateral in Indonesia creating legal uncertainty in the business world. In other countrues such as Japan and US, Intellectual Property Rights have been used as collateral for so long. While in Indonesia, the practice is yest still uncommon. This research aims to dig deeper into the practice of guarantee of trademark right as a collateral at Syariah Bank X and the role of a notary in it. To answer the research, the writer is using normative methode and descriptive-analytics techniques. The results of this study indicate that the lack of regulation regarding guarantee of trademark rights in the Indonesian legal system makes it difficult for both creditors and debtors to conduct valuations and executions, but it is still possible to apply such practice with the interpretation and consideration of each party. The agreement of the two parties then included in a deed written by a notary who if fulfilling the conditions specified in the article 1868 of the Civil Code makes it an authentic deed and is a perfect proof of evidence

Abstrak :
Perkembangan kegiatan ekonomi dan tingkat persaingan yang tinggi di antara pelaku usaha, memicu mereka untuk memberikan tanda pengenal terhadap produk-produk yang dihasilkan. Tanda pengenal yang lazim disebut merek ini, berfungsi sebagai pembeda bagi produk tersebut Dengan adanya merek, masyarakat diharapkan dapat mengenali produk yang dibeli. Merek juga berfungsi sebagai penanda kualitas dan prestise suatu produk. Akibatnya merek yang sudah terkenal dan mendapatkan kepercayaan masyarakat, sering ditiru atau bahkan digunakan tanpa izin oleh produsen pesaingnya. Sengketa mengenai merek diselesaikan di Pengadilan Niaga yang awalnya dibentuk untuk mencari solusi hukum bagi sengketa-sengketa dalam bidang niaga. Tesis ini khusus membahas peranan Pengadilan Niaga dalam sengketa merek dengan melakukan studi kasus pada sengketa merek Trisakti. Permasalahan ini menarik untuk dibahas karena Pengadilan Niaga merupakan bentuk pengadilan baru yang diamanatkan pembentukannya dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pada saat dibentuknya Pengadilan Niaga, pemerintah memerlukan suatu upaya untuk menangani kasus-kasus kepailitan, demi kepastian hukum, saat krisis moneter teijadi. Dan upaya tersebut sekaligus diharapkan bisa mendukung upaya-upaya proses perbaikan ekonomi melalui sarana hukum, termasuk dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti merek. Bab pertama dalam penulisan ini akan menguraikan latar belakang, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, definisi operasional, sistematika penulisan dan metode penelitian. Pembahasan bab kedua akan menguraikan Pengadilan Niaga sebagai salah satu kamar khusus dalam peradilan umum. Yaitu dimulai dari proses lahirnya Pengadilan Niaga, prinsip-prinsip umum Pengadilan Niaga, serta perluasan kewenangan Pengadilan Niaga dan persinggungannya dengan Pengadilan Negeri. Selanjutnya dalam bab ketiga akan diuraikan ketentuan mengenai peran Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan sengketa merek. Yaitu tentang syarat dan pendaftaran merek, pelanggaran terhadap hak atas merek, penyelesaian sengketa merek, dan peran Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan sengketa merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Untuk melihat peranan Pengadilan Niaga langsung dalam praktek, maka dalam bab keempat akan dianalisis suatu putusan hakim di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam sengketa merek Trisakti. Terakhir pada bab kelima, akan diberikan kesimpulan dan saran atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini......Development of economic activity and high level of competition amongs bussiness have trigger them to mark their product The mark known as trademark has function to distinguish their product from the other competitor so buyer can recognize the product Trademark also become mark for the quality o f the product and the prestige. As a result known trademarks are ussualy used without permission and trademark falsification by the other producers. The disputes of trademark is settled on the commercial court which for the the first time established for finding solution on bankcrupcy and debt restructuring This thesis specializes in th role of commercial court in the Trisakti trademark disputes. The case is interesting to disccuss because because of the commecial court just recently established to settle the trademark dispute by the regulation number 15 year 2001. As an effort on economic law reform includin on intellectual property rights. The first chapter on this thesis will disccuss background, the problems, purpose, usage, and method of the research, the writing, theoritical frame an concept Chapter two will explaiin about the establishment o f commercial court as a specialze cour in the commercial dispute. Chapter three will disccuss about the role of commercial court on the trademart dispute settlement Chapter four will disccuss the Trisakti Trademark disputes and the impact. Chapter five is about the conclusion and suggestions.