Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKUntuk meningkatkan profesionalisme Polri, pimpinan Polri berusahameningkatkan kualitas sumber daya manusia anggotanya melalui pendidikan,terutama pendidikan yang bersifat akademis. Untuk itu pimpinan Polrimemberikan kesempatan pada anggotanya untuk melaksanakan pendidikan diPerguruan Tinggi. Anggota Polri yang melaksanakan pendidikan di PerguruanTinggi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu kelompok anggota Polri yangmelaksanakan tugas belajar dan anggota Polri yang mendapatkan ijin belajar daripimpinan Polri. Masing-masing kelompok tentu mempunyai motivasi meraihsukses dan motivasi menghindari kegagalan yang berbeda-beda dalammelaksanakan belajarnya, karena kedua kelompok tersebut mendapatkan tugasdan perlakuan yang berbeda dari pimpinannyaDalam kaitan itu semua, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untukmengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara kecenderungan meraihsukses dan kecenderungan menghindari kegagalan anggota Polri yangmelaksanakan tugas belajar dan ijin belajar di Perguruan Tinggi.Penelitian ini mengunakan sampel sebanyak 70 orang, dengan perincian35 orang dari anggota Polri tugas belajar dan 35 orang lainnya dari anggota Polriyang ijin belajar. Pengambilan sampel menggunakan metode incidental sampling.Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner skala kecenderunganberprestasi yang terdiri dari motif meraih sukses dan motif menghindari kegagalanyang diadaptasi dari Mehrabian dan ditambah beberapa item hasil elisitasi.Pengolahan data dengan menggunakan analisis mean dan t-test.Hasil analisis data menunjukkan bahwa motivasi meraih sukses antaraanggota Polri yang melaksanakan tugas belajar dan anggota Polri yang ijin belajarberbeda secara signifikan, yaitu lebih tinggi anggota Polri yang melaksanakantugas belajar. Demikian pula dengan motivasi menghindari kegagalannya.Dengan hasil yang demikian, penelitian ini memberikan gambaran bahwamotivasi meraih sukses dan motivasi menghindari kegagalan anggota Polri yangtugas belajar dan anggota Polri yang ijin belajar berbeda secara signifikan.Perbedaan tersebut dipengaruhi antara lain oleh faktor perbedaan tugas danperbedaan perlakuan yang diterima kedua kelompok tersebut.Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan pendekatangabungan antara kualitatif dan kuantitatif, agar diperoleh data yang lebihmendalam, sehingga hasil penelitian lebih sempurna."

"Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan piutang negara, termasuk piutang biaya pendidikan yang timbul akibat wanprestasi perjanjian ikatan dinas tugas belajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik demografi, pembiayaan, institusi pendidikan, dan variabel lainnya terhadap gagal bayar piutang biaya pendidikan (Tuntutan Ganti Kerugian Negara Kasus Wanprestasi Perjanjian Ikatan Dinas Tugas Belajar) di BPS. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed-methods dengan desain explanatory sequential, yang mengintegrasikan analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif menggunakan regresi logistik biner dengan data debitur periode 1983–2022. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel usia, nilai piutang, dan periode pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko gagal bayar. Sebaliknya, jenis kelamin, status kampus, lokasi kampus, dan periode pembayaran tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara statistik. Pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam memberikan wawasan tambahan terkait hambatan dalam optimalisasi penyelesaian piutang, strategi institusi ke depan, serta implementasi kebijakan yang memengaruhi proses pengelolaan piutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi data kuantitatif dan wawasan kualitatif memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang faktor-faktor yang memengaruhi gagal bayar. Temuan ini berimplikasi pada penyusunan kebijakan yang lebih adaptif, termasuk penguatan sistem seleksi beasiswa, penerapan kebijakan insentif dan hukuman yang tepat, peningkatan koordinasi antar unit, penyederhanaan proses administrasi, dan penguatan regulasi untuk mendukung keberlanjutan program tugas belajar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan piutang negara biaya pendidikan serta menjadi referensi dalam menyusun kebijakan yang relevan bagi sektor publik.

---

Statistics Indonesia (BPS), as a government institution, is responsible for managing state receivables, including education cost receivables arising from the breach of duty-bound scholarship agreements. This study aims to analyze the influence of demographic, financing, educational institution characteristics, and other variables on the default of education cost receivables (State Compensation Claim Due to Breach of Duty-Bound Scholarship Agreement) in BPS. The research employs a mixed-methods approach with an explanatory sequential design, integrating quantitative and qualitative analyses.

The quantitative analysis applies binary logistic regression using data from debtors between 1983 and 2022. The results indicate that age, loan amount, and education period significantly influence the risk of default. Conversely, gender, campus status, campus location, and payment periods show no statistically significant effects. The qualitative approach, conducted through in-depth interviews, provides additional insights into barriers to optimizing receivable settlements, institutional strategies, and policy implementation affecting the receivables management process.

The findings reveal that combining quantitative data and qualitative insights offers a more holistic understanding of the factors influencing default. These findings have implications for designing more adaptive policies, such as strengthening the scholarship selection system, implementing appropriate incentives and punishments, enhancing inter-unit coordination, streamlining administrative processes, and reinforcing regulations to ensure the sustainability of duty-bound scholarship programs. This study is expected to contribute to improving the effectiveness of managing education cost receivables and serve as a reference for formulating relevant policies in the public sector."