Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Metode pembayaran dengan menggunakan Letter of Credit (L/C) seringkali digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Transaksi ini dinilai aman oleh penggunanya karena melibatkan perbankan. Untuk dapat memperoleh pembayaran dari pembukaan L/C yang diajukan oleh applicant (iroportir/pembeli), beneficiary (eksportir/penjual) harus mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh applicant kepada bank. Menurut UCP 500 dan/atau UCP 600, apabila bank sudah menerima dokumen yang lengkap dari beneficiary maka ia berhak atas pembayaran. Namun pada kasus penipuan dokumen L/C fiktif BNI, beneficiary menggunakan dokumen palsu untuk mendapatkan pembayaran L/C dari BNI dengan bekerja sama dengan oknum-oknum di BNI. Indonesia dalam hal ini belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai penipuan dokumen dalam transaksi L/C. Namun berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia, penipuan dapat menyebabkan pembatalan perjanjian. Selain itu, terdapat doktrin dari putusan-putusan pengadilan internasional yang menyatakan bahwa penipuan merupakan pengecualian dari prinsip independensi dan merupakan salah satu alasan untuk bank melakukan penolakan pembayaran. Thesis ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif yang menghasilkan penelitian preskriptif analitis.

---

Payment method using Letter of Credit (L/C) often used on the international trading transaction. This transaction is verified to be secure by the users bacause it involving banks. For claiming the payment from the L/C opening which issued by the applicant (importer/buyer), beneficiary (exporter/seller) should convey required documents by the applicant to the bank. According to the UCP 500 and/or UCP 600, if the bank has received complete documents from beneficiary, they have the rights of the payment. But in case of fictive BNI Lie document fraudulent, beneficiary using fake document to obtain payment from BNI by cooperating with people in BNI. In this case, Indonesia does not have the specific regulations which regulate about fraudulent document in LlC transaction yet. Meanwhile, according to Indonesia civil law, fraud may cause agreement annulment. Besides, there are doctrines from the international yurisdiction state that fraud is one of the excuse to the independence principle and is one of the reason for the bank to decline the payment. This thesis is a juridicial-normative research, with prescriptive type in which created prescriptive-analysis research."

"Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu cara pembayaran yang relatif aman dan banyak digunakan dalam pelaksanaan jual beli berskala internasional. Skripsi ini menganalisis penerapan sifat independensi atau keterpisahan perjanjian L/C terhadap perjanjian jual beli dan menganalisis mengenai kewajiban bank penerbit L/C ketika terjadi ketidaksesuaian dokumen L/C yang dipresentasikan oleh penerima L/C. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus antara PT Karya Agung Kencana melawan PT Venture Technology Indonesia yang terdapat dalam Putusan Nomor 191/Pdt.G/2012/PN.Btm. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa putusan hakim yang menentukan bahwa perjanjian L/C bersifat terpisah terhadap perjanjian jual beli telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UCP 600. Akan tetapi, putusan hakim yang menentukan bahwa bank penerbit L/C berkewajiban untuk meminta konfirmasi kepada pemohon L/C dalam hal terjadinya ketidaksesuaian dokumen yang dipresentasikan oleh penerima L/C tidak sesuai dengan Pasal 16 (b) UCP 600 sebab hal itu hanya merupakan sesuatu yang diperbolehkan dan bukan diwajibkan. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diajukan adalah Majelis Hakim yang mengadili sengketa yang berhubungan dengan L/C sebelum menjatuhkan putusan sebaiknya lebih memahami ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UCP 600 terkait dengan transaksi L/C, salah satunya yaitu mengenai perbedaan antara hak dan kewajiban issuing bank dalam hal terjadinya ketidaksesuaian dokumen yang dipresentasikan oleh beneficiary sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

---

Letter of Credit (L/C) is a payment method that is relatively safe and is widely used in international trading. This thesis analyzes the application of the independence or separate nature of the L/C agreement against the sale and purchase agreement and analyzes the obligations of the issuing bank when there is a discrepancy in the L/C document presented by the beneficiary. The research method used in this thesis is normative juridical research using a case approach between PT Karya Agung Kencana and PT Venture Technology Indonesia contained in Decision Number 191/Pdt.G/2012/PN.Btm. The results of the study conclude that the judge's decision which determines that the L/C agreement is separate from the sale and purchase agreement is in accordance with the provisions of Article 4 UCP 600. However, the judge's decision which determines that the issuing bank is obliged to ask for confirmation from the applicant in the event that there is a discrepancy in the document presented by the beneficiary is not in accordance with Article 16 (b) UCP 600 because it is only something that is permitted and not required. Based on the research results, the suggestion that can be submitted is that the Panel of Judges adjudicating disputes related to L/C before making a decision should understand more regarding the provisions stipulated in UCP 600 related to L/C transactions, one of which is regarding the difference between rights and obligations issuing bank in the event of discrepancies in the documents presented by the beneficiary so as to provide legal certainty for the disputing parties"

"ABSTRAKDalam transaksi perdagangan internasional yang menggunakan letter of Credit (L/C) terdapat dua permasalah krusial. Pertama, pembayaran L/C hanya dapat dilakukan jika terdapat presentasi yang sesuai. Dalam praktiknya banyak terjadi ketidaksesuaian antara dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh L/C (discrepancies). Kedua, bank hanya berurusan dengan dokumen-dokumen tidak dengan barang sehingga pihak beneficiary dari L/C yang berkudukan di negara lain sangat berpeluang melakukan fraud, seperti mempresentasikan dokumen yang dipersyaratkan L/C tetapi tidak melakukan pengiriman barang (ekspor fiktif) ataupun mengirimkan barang, namun barang yang dikirim merupakan barang rongsok. Pengadilan yang memiliki kewenangan memeriksa perkara sengketa demikian dalam praktiknya memiliki pandangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara. Dengan menggunakan metode kualitatif dan tipologi deskriptif, sumber-sumber hukum di bidang L/C seperti aturan, doktrin dan praktik-praktik perbankan di bidang L/C dianalisis bersama-sama dengan putusan pengadilan mengenai discrepancies dan fraud. Hasil dari penelitian ini menjelaskan adanya perbedaan antara pertimbangan dan putusan pengadilan dengan pengaturan-pengaturan maupun dengan teori-teori yang ada di bidang hukum L/C.

---

Letter of Credit (L/C) in international trade has two crusial issues. Firstly, the credit will only be honoured against complying presentation. In practice, presenting the documents to the bank seems like a hassle, there are a lot of discrepancies between the documents and L/C requirements. Secondly, banks only deal with documents and not with goods, therefore the beneficiary of L/C overseas have an advantageous opportunities to commit fraud, e.g. the beneficiary ships a non-existent cargo or the goods are in inferior quality or quantity. Court has judicial authority to hear and decide, they also have their own view when deciding such cases. This thesis uses qualitative research analytical and descriptive typological methods to address the issue. Thus the sources of L/C law, such as rules, doctrines and banking practices are analyzed together with the court verdict regarding discrepancies and fraud. The outcome of this study is to point out a contrast between the law of the L/C and the court verdict."

"Skripsi ini membahas mengenai unifikasi kebiasaan internasional mengenai Documentary Credit atau yang lebih dikenal dengan nama Letter of Credit atau L/C dalam pembayaran transaksi perdagangan internasional. Bahan pembahasan menyangkut perkembangan Documentary Credit di dalam sejarah hukum perdagangan internasional, pengaturan Documentary Credit berdasarkan Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP) 600, penggunaannya di dalam pembayaran transaksi perdagangan internasional dan aplikasinya di Indonesia.

---

The Focus of this study is the unification of international customs regarding Documentary Credit or which is better known as Letter of Credit or L/C as a method of payment in international trade transaction. The material that will be discussed consist of the development of Documentary Credit in the history of international trade law, the regulation of Documentary Credit based on Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP) 600, the usage in international trade transaction and the application in Indonesia."