Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat pemanfaatan jaringan internal Petranet sebagai salah satu sumber informasi bagi mahasiswa di Perpustakaan Universitas Kristen Petra. Pertimbangan yang mendasari penelitian ini, UK Petra merupakan universitas swasta pertama di Indonesia yang memasuki dunia Internet dengan diresmikannya Petranet pada Juni 1995. Dukungan dan layanan yang diberikan Petranet dimaksudkan untuk memperlancar fungsi. dan tujuan perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan informasi pemakainya. Pengumpulan data dilakukan melalui pengujian kuesioner. Jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pemilihan responden dan cara menganalisis data dijelaskan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa layanan Petranet dimanfaatkan para mahasiswa UK Petra sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan informasi untuk mendukung kegiatan pendidikan mereka. Meskipun telah dimanfaatkan dengan sebaik-_baiknya, perpustakaan UK Petra harus lebih proaktif untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang ada agar bisa memberikan kualitas layanan yang lebih baik bagi pemakainya.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai praktik pengalihan kewajiban negara ke negara lain untuk menangani pengungsi dalam hukum internasional, dengan UK-Rwanda Asylum Partnership Arrangement (“UK-Rwanda APA”) sebagai objek penelitian. Pada dasarnya, Negara Pihak Konvensi Mengenai Status Pengungsi terikat dengan kewajiban yang diatur dalam Pasal 3-34 Konvensi Mengenai Status Pengungsi, yang di antaranya adalah memberikan hak atas kebebasan beragama, hak terkait status yang berkaitan dengan hukum, hak atas pekerjaan, hak atas kesejahteraan, dan hak dalam tindakan administratif. Berdasarkan hal tersebut, baik negara pengirim maupun negara penerima dalam perjanjian pemindahan pengungsi harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang diatur dalam Konvensi Mengenai Status Pengungsi. Dalam halnya UK-Rwanda APA, ditemukan bahwa perjanjian ini bukanlah perjanjian internasional (treaty) karena perjanjian ini tidak mengikat berdasarkan hukum internasional, walaupun isi dan ruang lingkupnya menyerupai perjanjian internasional (treaty-like). Tidak adanya kewajiban yang mengikat dapat mengakibatkan ambiguitas, terbatasnya penegakan hukum, dan potensi gap dalam perlindungan pengungsi berdasarkan standar dalam Konvensi Mengenai Status Pengungsi. Penelitian ini memberikan saran bahwa Negara Pihak Konvensi Mengenai Status Pengungsi dalam kerja sama menangani pengungsi harus dilakukan berdasarkan prinsip solidaritas (principle of solidarity), prinsip pembagian beban (burden sharing), dan prinsip (responsibility sharing). Dalam melakukan kerja sama, Negara Pihak sebaiknya menggunakan perjanjian yang bersifat mengikat (legally binding) sesuai dengan hukum perjanjian internasional yang berlaku. Dengan demikian, kerja sama internasional dengan perjanjian pemindahan pengungsi tetap dapat menjamin perlindungan terhadap pengungsi secara maksimal. ......This undergraduate thesis discusses the practice of shifting responsibilities on refugees under international law, with the UK-Rwanda Asylum Partnership Arrangement (UK-Rwanda APA) as the object of research. It is the principle of the States Parties to the Refugee Convention are bound by the obligations stipulated in Articles 3-34 of the Refugee Convention, which include granting the right to freedom of religion, rights juridicial status, rights to gainful employment, rights to welfare, and rights in administrative measures. Based on this, both the sending country and the receiving country in the refugee transfer agreement must fulfill the obligations in accordance with the Refugee Convention. In the case of the UK-Rwanda APA, it appears that this agreement is not a treaty because this agreement is not binding under international law, even though its content and scope resembles an international agreement (treaty-like). The absence of binding obligations can lead to ambiguity, limited law enforcement, and potential gaps in refugee protection under standards in the Refugee Convention. This research provides a suggestion that the Contracting Parties Parties to the Refugees Convention in their cooperation in dealing with refugees must be carried out based on the principles of solidarity, the principle of burden sharing and the principle of responsibilities sharing. In carrying out cooperation, Contracting Parties should use legally binding agreements in accordance with applicable international treaty law. Thus, international cooperation with the transportation of refugee transfers can still guarantee maximum protection for refugees.

Abstrak :
Di tengah tingginya jumlah angka perokok di Indonesia, muncul tren baru penggunaan rokok elektrik. Berbeda dengan rokok konvensional, rokok elektrik diklaim lebih aman terhadap kesehatan karena tidak mengandung tar ataupun daun tembakau didalamnya. Pada kenyataannya, rokok elektrik mengandung nikotin yang merupakan zat adiktif serta bahan kimia lainnya. Saat ini rokok elektrik telah memiliki payung hukum dalam Undang-Undang Kesehatan. Namun, pengaturan terhadap rokok elektrik dalam Undang-Undang Kesehatan hanya mengatur sebatas pencantuman peringatan kesehatan. Maka dari itu, pengaturan mengenai rokok elektrik di Indonesia masih belum dapat melindungi hak-hak konsumen, terutama hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan informasi atas barang yang digunakan. Hal tersebut perlu untuk dipenuhi karena rokok elektrik mengandung zat adiktif serta zat kimia lainnya yang berisiko terhadap kesehatan sehingga konsumen harus memiliki informasi serta kesadaran terhadap rokok elektrik yang dikonsumsinya. Inggris merupakan salah satu negara yang memiliki pengaturan khusus terhadap rokok elektrik dalam TRPR. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelindungan hukum terhadap konsumen rokok elektrik diatur di Indonesia dan Inggris, bagaimana pengawasan terhadap peredaran rokok elektrik di Inggris dilaksanakan, serta pembelajaran yang dapat diambil untuk nantinya diterapkan di Indonesia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengaturan terhadap rokok elektrik di Indonesia belum dapat melindungi hak konsumen dalam memperoleh informasi produk rokok elektrik yang digunakan. Maka dari itu, pengaturan terhadap rokok elektrik nantinya harus dapat melindungi hak-hak konsumen. Mulai dari adanya pengawasan rokok elektrik sebelum beredar (pre-market) dan post-market yang dapat memastikan bahwa rokok elektrik sudah memenuhi standar yang nantinya ditetapkan, mulai dari kandungan, label, peringatan kesehatan, hingga iklan rokok elektrik. ......In the midst of the high number of smokers in Indonesia, a new trend has emerged in the use of electronic cigarettes (e-cigarettes). In contrast to conventional cigarettes, e-cigarettes are claimed to be safer for health because they do not contain tar or tobacco leaves in them. In reality, e-cigarettes contain nicotine which is an addictive substance and other chemicals. Currently, electronic cigarettes have a legal framework in the Health Law. However, the regulation of e-cigarettes in the Health Law only regulates the inclusion of health warnings. Therefore, regulations regarding electronic cigarettes in Indonesia are still unable to protect consumer rights, mainly consumers right to obtain comfort, security and information about the goods they use. This needs to be fulfilled because e-cigarettes contain addictive substances and other chemicals that pose a risk to health, so consumers must have adequate information to be aware of the e-cigarettes they consume. United Kingdom (UK) is one of the countries that has regulations on e-cigarettes in the TRPR. By using doctrinal research methods, this research aims to find out how legal protection for e-cigarette consumers is regulated in Indonesia and the UK, how supervision of the distribution of e-cigarettes in the UK is carried out, as well as lessons that can be learned to later be applied in Indonesia. The results of this research found that regulations on e-cigarettes in Indonesia have not been able to protect consumers' rights to obtain information on the e-cigarette products they use. Therefore, regulations on e-cigarettes must be able to protect consumer rights. Starting from monitoring e-cigarettes starting before e-cigarettes are released (pre-market) and post-market, which can ensure that e-cigarettes meet the standards that will be set, starting from content, labels, health warnings, to e-cigarette advertising.

Abstrak :
Contributing to the emerging literature on mixed-race people in the United States and United Kingdom, this book draws on racial formation theory and the performativity (i.e., “doing”) of race to explore the social construction of mixedness on both sides of the Atlantic Ocean.

Abstrak :
Seiring dengan berkembangnya teknologi, pemrosesan terhadap data pribadi menjadi semakin diperlukan, termasuk terhadap data pribadi tentang anak. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi oleh anak-anak menyebabkan anak-anak kerap kali menjadi subjek data dari kegiatan pemrosesan data pribadi. Namun, tidak seperti orang dewasa, anak masih memiliki keterbatasan untuk memahami implikasi kegiatan pemrosesan terhadap data pribadi tentang mereka. Anak-anak juga memiliki keterbatasan untuk mengendalikan peredaran data pribadi tentang mereka. Dalam menyikapi hal ini, perlu penerapan pelindungan data pribadi anak. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi telah mengatur bahwa pemrosesan data pribadi anak diselenggarakan secara khusus. Namun, tidak ada pengaturan atau penjelasan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan secara khusus itu selain dari perlunya persetujuan orang tua. Hal ini menyebabkan adanya keperluan untuk pengaturan pelindungan data pribadi anak secara lebih lanjut. Dari sejumlah negara, hukum pelindungan data pribadi anak di Amerika Serikat dan Inggris cukup menarik untuk diperhatikan karena keduanya telah memiliki aturan terkait dan pengalaman dalam penegakan hukumnya. Selain itu, pendekatan yang diterapkan di antara kedua negara itu cukup berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah anak-anak memerlukan pelindungan data pribadi yang lebih khusus dibanding orang dewasa, bagaimana hukum pelindungan data pribadi anak diterapkan di Indonesia, dan hal-hal apa saja yang dapat diterapkan Indonesia dalam pelindungan data pribadi anak dari perbandingan pengaturan pelindungan data pribadi anak di Amerika Serikat dan Inggris. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitan terhadap perbandingan hukum, yakni dengan membandingkan struktur atau kerangka hukum, substansi hukum, dan budaya hukum terkait pelindungan data pribadi anak di Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris tersebut. ......As technology develops, processing of personal data becomes increasingly necessary, including personal data about children. The increasing use of information technology by children means that children often become data subjects from personal data processing activities. However, unlike adults, children still have limitations in understanding the implications of processing activities for personal data about them. Children also have limited control over the circulation of personal data about them. In responding to this, it is necessary to implement the protection of children's personal data. The Personal Data Protection Act has regulated that the processing of children's personal data shall be conducted in a special arrangement. However, there are no further provisions or explanations regarding this special arrangement apart from the need for parental approval. This causes the need for further regulation of the protection of children's personal data. From a number of countries, the law on the protection of children's personal data in the United States and the United Kingdom is quite interesting to note because both of them already have relevant regulations and experience in enforcing the law. In addition, the approaches used between the two countries are quite different. This study aims to find out whether children should receive more special personal data protection measures compared to adults, how the law on the protection of children's personal data is implemented in Indonesia, and what can Indonesia implement in protecting children's personal data from a comparison of child personal data protection regulations in the United States and the United Kingdom. This research is a normative juridical research that focuses on comparative legal research, namely by comparing the structure or legal framework, legal substance, and legal culture related to the protection of children's personal data in Indonesia, the United States and the United Kingdom