Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai salah satu lembaga pemerintah masih belum menerapakan digitalisasi arsip melalui Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai salah satu aplikasi umum yang wajib digunakan oleh instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan SRIKANDI masih belum diterapkan secara menyeluruh di BSSN serta memberikan rekomendasi strategi peningkatan terhadap penggunaan aplikasi arsip digital di BSSN dengan mengintegrasikan model penerimaan yaitu DeLone and McLean dan dua variabel pada model Unified Model of Electronic Government Adoption (UMEGA) yaitu Social Influence dan Commitment from Leadership. Dengan menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modelling (PLS-SEM) pada 138 respons valid pegawai BSSN, didapatkan hasil bahwa 7 faktor memiliki pengaruh pada penerapan SRIKANDI di BSSN yaitu manfaat bersih (dampak organisasi dan individual), komitmen dari pimpinan, pengaruh sosial, kualitas layanan, kualitas sistem, penggunaan, serta kepuasan pengguna. Penelitian dilanjutkan dengan teknik open coding untuk mendapatkan rekomendasi strategi peningkatan berdasarkan hasil uji hipotesis yang valid. Terdapat 23 rekomendasi strategi peningkatan yang dikelompokkan ke dalam aspek people, process, dan technology. Penelitian ini memberikan implikasi kepada BSSN (aspek people dan process) berupa strategi peningkatan penggunaan aplikasi arsip digital serta memberikan implikasi kepada ANRI (aspek technology) berupa rekomendasi pengembangan aplikasi SRIKANDI.

---

Integrated Dynamic Archival Information System (SRIKANDI) has become one of the mandatory public applications for government agencies to implement the National Electronic Government System or smart government. The National Cyber and Crypto Agency (BSSN), as a government agency, has not yet implemented digital archiving through SRIKANDI. This is based on the low value of the BSSN SPBE index in 2023, especially in the field of archiving, coupled with the policy of relocating the capital city (IKN) to be implemented in 2024. This study aims to identify the factors that cause SRIKANDI to not be implemented comprehensively at BSSN and to provide recommendations for optimizing the implementation of digital archives at BSSN by integrating the DeLone and McLean acceptance model with two variables in the Unified Model of Electronic Government Adoption (UMEGA), namely Social Influence and Commitment from Leadership. Using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) on 138 valid responses from BSSN employees, it was found that 7 factors have an influence on the implementation of SRIKANDI at BSSN, namely net benefits (organizational and individual impacts), commitment from leadership, social influence, service quality, system quality, usage, and user satisfaction. The research was continued using the open coding technique to obtain recommendations for optimization strategies based on the results of valid hypothesis tests. There are 23 recommendations for optimization strategies grouped into people, process, and technology aspects. This research has implications for BSSN (people and process aspects) in the form of strategies for optimizing the implementation of digital archives so that the BSSN SPBE index value is achieved by increasing the use of SRIKANDI and can implement smart government in IKN and provide implications for ANRI (technology aspects) in the form of recommendations for the development of the SRIKANDI application."

"Tren peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi dan layanan pemerintahan dalam beberapa tahun terakhir dan kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menekankan pentingnya pemanfaatan sistem pemerintahan-ke-pemerintahan dalam pelaksanaan dekonsentrasi di Indonesia. Kehadiran peraturan tersebut mengamanatkan perubahan dalam tata kelola pelaporan dan evaluasi pelaksanaan dekonsentrasi selama ini dari manual menjadi secara elektronik. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat penerimaan pengguna atas adopsi e-Dekonsentrasi sebagai sistem pemerintahan-kepemerintahan pada pelaksanaan dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas tahun anggaran 2022. Penelitian ini mengacu pada UMEGA dari Dwivedi et al. (2017) dengan penambahan dua dimensi dari Rai, Ramamritham, dan Jana (2020). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan desain eksplanatori, dengan teknik pengumpulan data primer berupa kuesioner skala Likert empat poin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pengguna atas adopsi e-Dekonsentrasi pada tingkat variabel maupun setiap dimensinya berada pada kategori Tinggi. Namun, hasil triangulasi data menemukan masih adanya permasalahan pada masing-masing dimensi. Penelitian menyarankan agar dilakukannya upaya penguatan pada dimensi Transparency dengan menyegerakan penyusunan dan penegakan instrumen hadiah dan hukuman terkait penggunaan sistem dan Commitment from Leadership dengan melakukan evaluasi komprehensif untuk mengidentifikasi akar permasalahan dalam keterlambatan penyampaian laporan dari Bappeda provinsi kepada Kementerian PPN/Bappenas yang terus terjadi.

---

The increasing trend of information and communication technology utilization in government administration and services in recent years and the presence of Government Regulation No. 19 Year 2022 on Deconcentration and Assistance Tasks emphasize the importance of utilizing government-to-government systems in implementing deconcentration in Indonesia. The regulation mandates a comprehensive change in the governance of reporting and evaluation of deconcentration implementation from manual to electronic. This research aims to explain the level of user acceptance of e-Dekonsentrasi adoption as a government-to-government system in the implementation of the deconcentration of the Ministry of National Development Planning/Bappenas in fiscal year 2022. This research refers to the UMEGA from Dwivedi et al. (2017) with the addition of two dimensions from Rai, Ramamritham, and Jana (2020). The study used a quantitative approach and explanatory design, with four-point Likert scale questionnaire as the primary data collection technique. The results showed that the user acceptance of e-Dekonsentrasi adoption was in the High category at the variable level and each dimension. However, the results of data triangulation found that there are still problems in each dimension. The research suggests that efforts should be made to strengthen the Transparency dimension by hastening the process of preparing and enforcing reward and punishment instruments related to the system use and Commitment from Leadership dimension by conducting a comprehensive evaluation to identify the root causes of the delay in submitting reports from the provincial Bappeda to the Ministry of National Development Planning/Bappenas that continue to occur."

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana Badan Informasi Geospasial (BIG) menjalankan kegiatan e-Government dengan memanfaatkan aplikasi PetaKita. Secara khusus, berusaha untuk menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi niat perilaku adopsi dalam menggunakan aplikasi e-Government dalam pemetaan partisipatif berbasis Sistem Informasi Geospasial (SIG) dengan mengambil kasus pada Aplikasi PetaKita. Model penelitian ini mengadopsi dan memodifikasi Unified Model of Elektronic Government Adoption (UMEGA) dengan menambahkan variabel Trust in Government Agency/Institution, Trust in Government Technology, dan Trust in Government Data. Dari sampel bersih sebanyak 130 dengan unit analisis pemilik akun Single Sign On (SSO) InaGeoportal sebagai induk aplikasi PetaKita, data ini kemudian diolah dengan metode SEM-PLS melalui software SmartPLS3. Hasilnya, Variabel yang mempengaruhi Behavioral Intention (Intensi Penggunaan) aplikasi PetaKita dari BIG dipengaruhi oleh faktor Attitude dan Trust in Government Technology. Kemudian Attitude dipengaruhi secara signifikan oleh Trust in Government Agency, dan Trust in Government Technology. Selain itu, Facilitating Condition berpengaruh signifikan terhadap Effort Expectancy penggunaan aplikasi. Meskipun faktor seperti Performance Expectancy, Effort Expectancy, Facilitating Condition terhadap Behavioral Intention, Perceived Risk, Trust in Government Agency/Institution terhadap Behavioral Intention, dan Trust in Government Technology terhadap Attitude tidak memiliki pengaruh signifikan.Temuan ini memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan adopsi aplikasi e-Government, serta merancang strategi komunikasi publik yang efektif, dengan memanfaatkan aplikasi e-Government yang lebih diterima oleh masyarakat, untuk meningkatan kepercayaan, dukungan, dan keterlibatan publik dalam kebijakan pemerintah.

---

This research aims to explain how the Geospatial Information Agency (BIG) carries out e-Government activities by utilizing the PetaKita application. In particular, it seeks to describe the factors that influence adoption behavioral intentions in using e-Government applications in participatory mapping based on Geospatial Information Systems (GIS) by taking the case of the PetaKita Application. This research model adopts and modifies the Unified Model of Electronic Government Adoption (UMEGA) by adding the variables Trust in Government Agency/Institution, Trust in Government Technology, and Trust in Government Data. From a net sample of 130 with the analysis unit being the owner of the InaGeoportal Single Sign On (SSO) account as the parent of the PetaKita application. This data is then processed using the SEM-PLS method via SmartPLS3 software. As a result, the variables that influence the Behavioral Intention of the PetaKita application are influenced by the Attitude and Trust in Government Technology factors. Then Attitude is significantly influenced by Trust in Government Agency and Trust in Government Technology. Apart from that, Facilitating Conditions have a significant effect on the Effort Expectancy of application use. Although factors such as Performance Expectancy, Effort Expectancy, Facilitating Conditions on Behavioral Intention, Perceived Risk, Trust in Government Agency/Institution on Behavioral Intention, and Trust in Government Technology on Attitude do not have a significant influence. These findings provide valuable insights for increasing the adoption of e-Government, as well as designing effective public communication strategies, by utilizing e-Government applications that are more accepted by the public, to increase public trust, support and involvement in government policies."

"Memahami faktor-faktor yang berpengaruh pada adopsi teknologi di lingkungan pemerintahan adalah hal yang penting untuk manajemen organisasi yang efektif dan siap mendukung transformasi digital di Indonesia. UMEGA adalah model adopsi teknologi untuk e-Government yang telah digunakan di berbagai negara sejak 2017 dalam konteks G2C. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo mengimplementasikan sebuah aplikasi G2G bernama Kendali, yaitu aplikasi mobile dan web untuk memudahkan pengelolaan kegiatan, dokumen, dan presensi karyawannya. Tujuan penelitian ini adalah membuktikan modifikasi model UMEGA oleh Kirat Rai, et al. (2020) yang berfokus pada konteks G2G dengan pengembangan yang menambahkan variabel Awareness among Leadership, Commitment from Leadership, dan Transparency. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model tersebut terbukti sesuai dengan konteks penelitian, dengan setiap konstruknya yang terdiri atas Performance Expectancy, Effort Expectancy, Facilitating Conditions, Attitude, Awareness among Leadership, Commitment from Leadership, dan Transparency terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap Behavioral Intention dalam menggunakan aplikasi Kendali.

---

Understanding the factors influencing technology adoption in the government institution is essential to ensure the organization is effectively running and ready to carry out digital transformation in Indonesia. UMEGA is a technology adoption model for e-Government that has been used in various countries since 2017 in the context of G2C. The Directorate General of Informatics Applications at the Ministry of Communication and Informatics has implemented a G2G application called Kendali, a mobile and web application to manage activities, documents, and employee attendance. This study aims to prove the modification of the UMEGA model by Kirat Rai, et al. (2020), which focuses on the G2G context with developments that add the variables Awareness among Leadership, Commitment from Leadership, and Transparency. The research uses a quantitative approach with a survey method. The results of this study indicate that the model is suitable for the research context. Performance Expectancy, Effort Expectancy, Facilitating Conditions, Attitude, Awareness among Leadership, Commitment from Leadership, and Transparency have a significant influence on Behavioral Intention in using the Kendali app."