Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara keterlibatan pemerintah federal Amerika dalam sistem hubungan industrial yang terwujud dalam The Sherman Anti Trust Act dengan tingkah laku politik AFL untuk melakukan amandemen terhadapnya. Pentingnya penelitian ini menyangkut konsep pembatasan kekuasaan negara dalam sistem hubungan industrial yang bercorak liberal-voluntaris. Sistem kekuasan politik menurut model ini ditempatkan di luar sistem hubungan industrial, sehingga sangat menarik untuk mengkaji tingkah laku politik AFL ketika menghadapi kekuasan pemerintah federal yang berada dalam sistem hubungan industrial melalui undang-undang yang digunakan untuk mengatur pemogokan tersebut. Craig (dalam Poole, 1981:31) yang menggunakan pendekatan sistem dalam membahas proses-proses dalam hubungan industrial menyebutkan bahwa faktor-faktor dalam sistem politik yang berpengaruh adalah: - Tindakan legislatif - Tindakan eksekutif Sedang dari sistem hukum adalah: - Statutory law (dibuat oleh lembaga legislatif) ? - Common law (dibuat oleh lembag penngadilan) - Administrative law. Selanjutnya dimensi tingkah laku politik serikat pekerja difokuskan pada bentuk hubungan serikat pekerja dan partai yang dapat berupa: - Serikat pekerja sebagai sekutu partai politik. - Serikat pekerja sebgai partner partai politik. - Serikat pekerja sebagai pengikut partai politik. - Serikat pekerja sebagai pimpinan partai. Pilihan terhadap salah satu bentuk hubungan tersebut merupakan cerminan dari fungsi, struktur, tindakan dan ideologi yang dimiliki oleh serikat pekerja. Dari kedua pendekatan tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan: "Seberapa jauh pengaruh sikap Kongres, Presiden dan Mahkamah Agung dalam masalah penerapan The Sherman Anti Trust Act terhadap intensitas hubungan AFL dan partai politik 1900-1920" Pembahasan masalah tersebut dilakukan dengan meneliti sikap 3 lembaga pemerintah federal yaitu Kongres, Mahkamah Agung dan Kepresidenan selama tahun 1900-1920, yang dibagi menjadi 3 periode: 1. periode kepemimpinan Theodore Roosevelt {1990-1909); 2. periode kepemimpinan Howard Taft (1909-1913) dan 3. periode kepemimpinan Woodrow Wilson (1913-1920). Bentuk-bentuk sikap dan kebijaksanaan ketiga lembaga ini dalam hubungan industrial, khususnya dalam masalah pemberlakuan The Sherman Anti Trust Act merupakan indikator yang digunakan untuk meneliti perubahan tingkah laku poltik AFL. Dari hasil penelitian menunjukkan ketika ketiga lembaga federal itu berada dalam posisi mendukung pengusaha dengan menolak untuk mengamandemen The Sherman Anti Trust Act yang merugikan gerakan serikat pekerja itu, maka terjadilah pergeseran sikap politik AFL dari non partisan menuju partisan Partai Demokrat. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara yang muncul dalam lembaga-lembaga yang menyelenggarakan fungsinya, sangat berpengaruh terhadap tingkah laku politik serikat pekerja dan disisi lain juga memperlihatkan bahwa partai politik merupakan saluran yang penting bagi serikat pekerja untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah.

Abstrak :
Ambivalensi berasal dari istilah dalam bahasa Inggris "ambivalence" yang artinya kurang lebih: Perasaan atau sikap-sikap yang bertentangan terhadap seseorang atau sesuatu yang timbul pada saat bersamaan, seperti misalnya rasa cinta dan benci (Webster's Kew World Dictionary, Second College Bdi.tipn, 1978). Sumber lain mendefinisikan Ambivalensi sebagai suatu koeksistensi dari perasaan-perasaan yang saling berlawanan terhadap seseorang, obyek atau gagasan. (En Carta, 1997) Dalam bahasa sederhana dan populer barangkali dapat diistilahkan dengan sikap "pli.n-plan", mendua, atau tidak konsisten yang punya konotasi luas. Misalnya saja sikap suatu pemerintahan terhadap negara atau negara-negara lain yang bersahabat namun pada waktu yang bersamaan juga melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan atau bahkan merugikan negara terkait. Kalau dalam definisi pertama perasaan cinta dan benci dapat timbul secara bersamaan dalam diri seseorang?.

Abstrak :
Penelitian ini dilatar belakangi oleh kontroversi kasus Irak yang bersumber dari sikap Amerika Serikat yang berambisi menjatuhkan pemerintahan Irak di bawah Presiden Sadam Hussein. Berbagai argumentasi dan bukti tentang keterlibatan Irak dalam terorisme dan senjata pemusnah masal terus disampaikan oleh Amerika Serikat guna mendapatkan dukungan masyarakat internasional. Perdebatan tentang perlu tidaknya tindakan militer atas negara Irak terus berlanjut baik di media massa maupun di forum-forum resmi di Perserikatan Bangsa Bangsa. Perdebatan tentang perlu tidaknya invasi tersebut juga berkembang di negara-negara Uni Eropa yang selama ini dikenal sebagai anggota NATO di bawah Amerika Serikat. Negara senior yang sangat berpengaruh seperti Jerman dan Prancis dengan tegas menolak rencana invasi militer atas Irak. Permasalahan yang perlu dijawab dalam penelitian ini adalah 1) apa kepentingan Amerika Serikat menggulingkan Presiden Sadam Husein? dan 2) mengapa Uni Eropa menentang invasi militer terhadap Irak? Serangan terhadap Irak adalah bagian dari kepentingan Amerika Serikat untuk menjamin keamanan sumberdaya minyak bumi dan dominasinya terhadap kawasan Timur Tengah dengan cara mengganti pemerintahan yang dianggap tidak mendukung Amerika Serikat. Timur Tengah yang selama ini menjadi daerah instabilitas harus berada di bawah kontrol Amerika Serikat. Pada saat yang sama, Jerman dan Francis atas nama Uni Eropa juga mempunyai kepentingan untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah melalui kerjasama-kerjasama ekonomi dan peran diplomatiknya dalam menyelesaikan damai terhadap masalah konflik antara Israel dan negara-negara di Timur Tengah. Konsisten dengan langkah damai melalui perlucutan senjata Irak melalui Resolusi PBS 1441, Jerman dan Prancis menentang Amerika Serikat yang mengesampingkan resolusi tersebut dengan menginvasi Irak secara sepihak. Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Jerman dan Prancis dengan Amerika Serikat mempunyai kepentingan yang sama yaitu peningkatan pengaruh terhadap kawasan Timur Tengah. Penolakan Jerman dan Prancis terhadap invasi militer atas Irak berangkat dari keinginan Jerman dan Prancis meningkatkan peran-peran diplomatiknya di Timur Tengah.

---

This research attempts to explain the different policy of European Union and US on Iraqi war H. Since 11 September attack, US government believed that radical Moslem terrorist was behind on WTC case. For US, North Korea, Iran and Iraq are devil axis where terrorists are free to live and grow. Those countries must be under control the UN extremely for international stability reason. For Iraq, in particular, US government proposes to change Iraqi administration for world peace and democratization of Iraqi people. Under Saddam Husein, the peace process of Middle East has not been achieved. US have pushed the UN to take military action deal with Iraq. US said that Saddam Husein developed the weapon mass of destruction to fight Israel and occupy other Arabic land. Although the UN team did not find the weapon mass of destruction like US opinion, the Bush administration would like to change Saddam government. Meanwhile, European Union disagreed to US policy. For European Union both Germany and France as leading countries of Europe, diplomacy is much better way than a war. It is necessary to take some questions dealing with the European Union (Germany and France) and US policy on Iraq problem. First, Why US really wanted to change Saddam Husein government? Second, Why European Union (Germany and France) rejected US proposal for Iraq? There were opinions on European forum itself whether fighting Iraq military was need. Some of them did so, and the rest did not so. Germany and France as senior countries of Europe preferred to take diplomacy. European Union asked the UN to take pays more attention for Iraq problem. The point is that European Union has not wanted to US as sole power for Iraqi future. It is fact that some European Union countries are member of NATO, but it does not mean that all US policy will be supported. They have worried what US did would cause race and religious sentiment. The most important thing of combating Iraq is national interest of US. A natural resource of Iraqis the answer. Oil is a main of Iraq resource that is hunted. US have recognized that potential oil of Iraq is bigger than Sandia. If US could change Iraq government, most oil resource of Iraq would support US industry. US efforts have disturbed the bilateral economical relationship between Iraq and European Union. Politically, European Union wants to give more contribution for peace process in Middle East region. Without any political tension on that region, European Union will get many advantages. The Middle East countries those are disappointed to the US domination will tend to Europe. European Union for future time will have power and influence like US.