Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang kegagalan bantuan luar negeri USAID melalui program DDG (Democracy and Decentralized Governance) tentang pelaksanaan good governance di wilayah Papua. Bantuan yang diberikan dalam kurun waktu 2004-2008 ini dinyatakan gagal melalui beberapa indikator, seperti akuntabilitas, indeks pembangunan manusia, kemiskinan, dll. Dalam tesis ini penulis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, ingin melihat faktor-faktor penyebab kegagalan program tersebut. Fokus penelitian penulis yaitu kegagalan yang terjadi dari perspektif lembaga/institusi pemberi bantuan, dalam hal ini USAID. Dengan bantuan konsep kegagalan bantuan luar negeri, penulis menemukan bahwa terdapat dua hal penyebab kegagalan program ini, yaitu faktor ketidakmampuan Usaid dalam memahami konteks budaya dan politik lokal (Papua) dan faktor kepentingan luar negeri AS yang dibawa serta USAID dalam program tersebut.

---

This study discussed about the failure of USAID?s foreign aid by the DDG (Democracy and Decentralized Governance) programme, about the implementation of good governance in Papua, Indonesia. The programme that was held on 2004 to 2008 indicated failed based on some indicators, such as accountability, transparancy, human resource index, poverty, corruption, human rights, etc. In this research/thesis the writer by using qualitative research method, want to analyse and find out the factors of the fail programme to the good governance in Papua. Focused of the analysis is the USAID as the donor of the aid programme. By using the concepts of foreign aid, the writer found that there are two factors of the fail programme, first is the unability of USAID in understanding about the local culture and the local politic (Papua), and the second is United State?s national interest in Papua.

Abstrak :
Tesis ini membahas bantuan demokrasi AS yang diimplementasikan oleh USAID Indonesia pada periode 2004-2009 dengan fokus Local Governance Support Program. Penelitian mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ide dasar program desentralisasi demokratis USAID di Indonesia pada periode 2004?2009 yang hendak menjawab kebutuhan konsolidasi demokrasi telah berlangsung optimal, tetapi belum mencakup seluruh kebutuhan aktual. Untuk itu, pada masa mendatang desain dari program sejenis perlu memperhatikan beberapa kondisi, yaitu: pemilihan lokasi (daerah target), simplifikasi administrasi proyek, pemilihan bentuk dan tema kegiatan, fokus spesifik pada kegiatan untuk masyarakat sipil dan legislatif, serta pelibatan pemerintah nasional dal am prosesnya......This thesis is about US democracy assistance implemented by USAID Indonesia in 2004 ? 2009 terms, focused on Local Governance Support Program (LGSP), using the qualitative descriptive design. The study shows that the idea of decentralized democratic governance program by USAID in Indonesia which was intended to fulfill the need of democratic consolidation have been implemented properly, but have not covered the overall actual challenges yet. In order to improve similar program in the future, some issues should take into account, including: selection of the area, simplifying the project administration, selection of type and topic of activities, special attention to activities design to civil society as well as local legislatives, and the involvement of Government of Indonesia in the process.

Abstrak :
Skripsi ini mencari hubungan antara tingkat penerapan bantuan pendidikan Decentralizing Basic Education (DBE) sebagai bentuk kekuasaan produktif Amerika Serikat (AS) dengan tingkat pemahaman budaya demokrasi yang terdiri dari dimensi habitus, ketiadaan etos lama, dan prinsip deliberatif pada siswa-siswi sekolah dasar kelas 5 di Kota Bogor. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain eksplanatif untuk membuktikan ketidakmampuan program yang dilandasi oleh Teori Modernisasi dalam mendukung demokratisasi melalui pendidikan. Hasil penelitian menyatakan bahwa hubungan tidak terdapat karena keberadaan etos lama yang masih mengakar dalam implementasi bantuan dari pemerintahan Bush yang neokonservatif, alih-alih penampakan bentuk kuasa dalam sebuah struktur ideasional yang tercermin dalam bantuan pendidikan ini.

---

This undergraduate thesis seeks relation between the level of US Education Aid DBE implementation as a manifest of US Productive Power with the level of student understanding of democratic culture consisted of habits, the erosion of old ethos, and principle of deliberative in 5th grade elementary school students in Bogor City. This research is quantitative with explanative design to prove program? inability founded of Modernization Theory in supporting democratization through education. The results find that no relation exists due to persistency of old ethos in the implementation of Neoconservative-Bush Administration Aid, instead of the manifestation of power form in an ideational structure reflected from this education aid.

Abstrak :
Sejak berakhirnya Perang Dingin isu-isu non-konvensional mulai mendapat perhatian lebih dibandingkan dengan sebelumnya, salah satunya isu HIV/AIDS. Kasus infeksi terparah terdapat di benua Afrika. Benua Afrika memiliki 63% kasus human immunodefiency virus (HIV)/AIDS dari keseluruhan kasus HIV/AIDS secara global, dengan hanya memiliki 10% dari penduduk dunia secara keseluruhan. Masalah kesehatan diperburuk dengan memprihatinkannya kondisi ekonomi di Afrika, dimana sekitar 80% negara-negara Afrika digolongkan ke dalam negara berpenghasilan rendah (low income countries) dengan pendapatan per kapita kurang dari US$ 2,400 per tahun. Hal tersebutlah yang mendorong hadirnya berbagai jenis bantuan ke Afrika. Amerika Serikat melalui USAID memberikan grant kepada Kenya. Kenya, sebuah negara di kawasan timur Afrika dimana setiap jamnya 16 nyawa terenggut karena HIV/AIDS, tidak luput dari perhatian Amerika Serikat. 14% dari penduduk Kenya usia produktif (15 - 49tahun) menderita HIV positif. Peran serta Amerika Serikat melalui USAID dalam membantu Afrika, kemudian mengalami perubahan ketika Amerika Serikat melalui Presiden George W. Bush mengeluarkan kembali Mexico City Policy atau yang sering disebut sebagai Global Gag Rule pada tanggal 22 Januari 2001. Ketika peran USAID yang besar terganggu dengan putusnya bantuan dana dari USAID kepada NGOs yang bekerja di Afrika dengan pelaksanaan Global Gag Rule, maka dengan sendirinya kebijakan tersebut berpengaruh pada usaha NGOs untuk melawan HIV/AIDS.

---

In the post Cold War era, non-conventional issues became more highlighted then before, HIV/AIDS issue is one of them. Africa has 63% human immunodefiency virus (HIV)/AIDS cases globally, with only 10% of the world's citizens. The health problem is worsen with Africa's economic situation, 80% of African countries are low income countries with US$2,400 per person annually. That is the main reason of aid to Africa. United States of America trough USAID gave grant to Kenya. Kenya, a country in east Africa where there are 16 lives taken because of HIV/AIDS, is one of USAID?s focus. 14% of Kenya?s citizens (15 - 49 years old) are HIV positive. The illegal abortion rate is high among Kenyan women from all ages, economic background, and cultural background. Besides that Kenya is the first African country who issued policies on population and family plannung, which started in 1967. America's role trough USAID in helping Kenya changed when United States of America in Bush?s administration reinitiate Mexico City Policy or Global Gag Rule on 22nd January 2001. When the role of USAID is bugged with the cut of funding from USAID to NGOs, automatically it will influence NGOs actions in helping Africa?s health problems. On that note, the fight againts HIV/AIDS is taking it's toll.

Abstrak :
Di Indonesia saat ini masalah PMS-HIV/AIDS merupakan hal yang patut diwaspadai dan diantisipasi lebih dini, mengingat prevalensinya meningkat terus-menerus dari tahun ke tahun. Posisi Indonesia yang sangat strategis ini dianggap rentan terhadap terjadinya endemi penyakit HIV/AIDS. Salah satu faktor yang berperan dalam penanggulangan PMS-HIV/AIDS adalah perilaku pencarian pengobatan. Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan rendahnya perilaku pencarian pengobatan pada kelompok pria. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku pencarian pengobatan pada pria dengan PMS-HIV/AIDS di Jakarta, Surabaya dan Manado, dengan menggunakan data sekunder dari Behavioral Surveillance Survey PMS- HIV/AIDS tahun 2000 yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia didukung USAID. Rancangan penelitian ini adalah studi potong lintang (Cross sectional Study), dengan pengolahan data menggunakan analisis regresi logistik ganda. Hasil penelitian ini menunjukkan proporsi perilaku pencarian pengobatan kurang baik pada responden sebesar 75,3%. Tidak ada hubungan yang bermakna antara umur, status perkawinan, sumber informasi dengan perilaku pencarian pengobatan. Variabel pengetahuan dan pendidikan berhubungan bermakna dengan perilaku pencarian pengobatan dan tidak ada interaksi antara pendidikan dan pengetahuan. Responden yang berpengetahuan kurang berpeluang melakukan pencarian pengobatan kurang baik 1,8 kali (95% CI: 1,1724-2,6442) dibandingkan dengan responden yang berpengetahuan baik setelah dikontrol variabel pendidikan. Sedangkan berdasarkan latar belakang pendidikan formal yang telah ditamatkan, ternyata responden yang berpendidikan rendah berpeluang melakukan pencarian pengobatan kurang baik 1,7 kali (95% CI: 1,0236- 2,5805) dibandingkan responden yang berpendidikan tinggi setelah dikontrol variabel pengetahuan. Dari penelitian ini disarankan perlunya dilakukan penelitian selanjutnya untuk menggali lebih dalam alasan respoden yang tidak melakukan pencarian pengobatan. Perlu penyuluhan yang lebih intensif, konsisten dan berkelanjutan dengan cara menyebarluaskan informasi dengan memanfaatkan media yang diminati. Bagi pemerintah perlu menjadikan program tetap dan pengalokasian dana tidak hanya untuk pengobatan juga untuk pelayanan kesehatan dan konseling. Daftar pustaka: 58 (1979-2002)

---

The Factors Related to Health Seeking Behaviour of Men with STD - HIV/AIDS in Jakarta, Surabaya and Manado (Secondary Data Analysis, USAID, 2000)Nowdays, STD ? HIV/AIDS in Indonesia; are issues we have to anticipate and alert earlier, considering the prevalence increases from year to year. The strategic position of Indonesia is considered susceptible to the pandemy of HIV/AIDS. One of the involving factor HIV/AIDS is health seeking behavior. Previous studies showed the low of health seeking behavior in men's group. This study is aimed to discover the factors related to health seeking behavior of men with STD ? HIV/AIDS in Jakarta, Surabaya, and Manado by using secondary data analysis from behavioral surveillance survey of STD ? HIV/AIDS in 2000 that was conducted by the center of health research, University of Indonesia by USAID support. This study using cross sectional design, and data processing with multiple logistic regression analysis. The result of this study shows that the proportion of men health seeking behaviour is poor (75,3% respondents). There are no relationship between age, marital status, information sources with the health seeking behavior. The variables of education and knowledge related with health seeking behavior and there is no interaction between education and knowledge. The respondents with low knowledge have the possibilities of poor health seeking behavior 1,8 times (95% CI 1,I725 --2,6442) compared with those who have good knowledge after being controlled by the education variable. Meanwhile, based on the formal educational background that the respondents got through, those who have low education have the possibilities of health seeking behavior 1,7 times (95% 1,00236 - 2,5805) compared with those who have higher education after being controlled by knowledge variable. This study recommends the need of further research to discover more detailed explanations why respondents do not seek for health care, and need more intensive, consistent and continually health education by spreading out information by using the interested media. It is necessary for government to make the prevention program of STD ? HIV/AIDS as an annual program and the fund allocation is not only for medication but also for the health and counseling services.

Abstrak :
ABSTRAK
Praktik kerja profesi di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Periode Bulan April 2018 bertujuan untuk memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dibidang pemerintahan, memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Kementerian Kesehatan, memiliki gambaran nyata tentang permasalahan, serta mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik kefarmasian. Praktik kerja profesi ini dilaksanakan selama dua minggu dengan tugas khusus yaitu ldquo;Kajian Sistem Informasi Manajemen Logistik Obat dan BMHP di Indonesia Berdasarkan Sistem Informasi Manajemen Logistik Komoditas Kesehatan oleh USAID rdquo;. Tujuan dari tugas khusus ini adalah mengkaji sistem informasi logistik obat dan BMHP di Indonesia berdasarkan USAID serta mengkaji efektivitas dan efisiensinya.

---

ABSTARCT
Internship at General Directorate of Pharmaceuticals and Medical Devices of Republic Indonesia Period April 2018 aims to understand the duties and responsibilities of pharmacists in pharmacy management, have the insight, knowledge, skills and practical experience to undertake pharmaceutical practices in Ministry of Health, can also have the insight of pharmaceutical practice issues and learn strategies and activities that can betaken during pharmaceutical practice development. This internship was conducted for two weeks with special assignment ldquo;Study of Drug Logistics Management Information Systems and BMHP in Indonesia Based on USAID 39;s Health Commodity Logistic Management Information System rdquo;. The purpose of this special assignment is to review the drug logistics information system and BMHP in Indonesia based on USAID and assess its effectiveness and efficiency.