Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query

Baharudin Aritonang, author

Hubungan presiden dengan lembaga negara lainnya menurut UDD NRI tahun 1945 / Baharudin Aritonang

Tulisan ini merupakan kajian tentang hubungan Presiden dengan lembaga negara lainnya yang kewenangannya diatur langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, yaitu MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY dan BPK. Hubungan mereka terkait langsung di dalam penyelenggaraan negara. Semua lembaga negara memiliki hubungan kerja, baik yang...

Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2018

342 JKTN 10 (2018)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

A.T. Soegito, author

Kabinet presidensil teruji dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia / A.T. Soegita

Sistem Kabinet secara yuridis konstitusional ditentukan oleh Konstitusinya (Undang-Undang Dasar). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) juga telah menetapkan sistem Kabinet. Sistem Kabinet yang dianut oleh UUD NRI Tahun 1945 adalah Sistem Kabinet Presidensil. Oleh karena itu, Sistem Kabinet Presidensil sering disebut sebagai Kabinet “amanat...

Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2018

342 JKTN 10 (2018)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Latuconsina, Ishak, author

Mengembalikan landasan konstitusional koperasi dalam UUD NRI Tahun 1945

Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia dalam perkembangannya masih menghadapi banyak tantangan untuk mampu memainkan peran yang siginifikan dalam mendukung pembangunan nasional di bidang ekonomi berdampingan dengan peran BUMN dan perusahaan swasta. Kondisi koperasi yang demikian itu ternyata kemudian semakin memprihatinkan karena koperasi juga telah kehilangan landasan konstitusionalnya sebagai wujud...

Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2017

342 JKTN 006 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

M. Alfan Alfian, author

Urgensi bab khusus tentang partai politik dalam konstitusi Indonesia

PARTAI politik memiliki peranan yang penting terkait dengan fungsinya dalam kehidupan politik bangsa. Partai politik memiliki kesempatan untuk mengikuti pemilu dan memiliki perwakilan di parlemen dan pemerintahan. Dengan demikian, partai politik turut serta dalam proses pengambilan keputusan strategis bangsa. Namun demikian, partai politik tidak diatur dalam konstitusi secara sistematis terkait...

Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2017

342 JKTN 005 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Zain Badjeber, author

Menyimak dan menerapkan pembukaan undang-undang dasar negara Rebulik Indonesia tahun 1945

Naskah rancangan pembukaan undang-undang dasar negara Indonesia disusun atas dasar pancasila yang digagas Ir Soekarno melalui pidatonya pada 1 juni 1945....

Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2016

342 JKTN 001 (2016)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Andi Mattalatta, author

Partai politik dan pemilihan umum menurut UUD NRI tahun 1945

KESEPAKATAN bersama dalam rumusan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya mempertegas sistem Presidensiil Dalam rangka memperkuat sistem presidensial secara konsisten, maka pelaksanaan fungsi partai politik secara sunguh-sungguh harus terus diupayakan. praktik koalisi memang dilegalkan sebagaimana penjelasan Pasal 6A Ayat 2 UUD 1945. Pembentukan koalisi partai politik menjadi keniscayaan dalam sistem...

Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2017

342 JKTN 005 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Siahaan, Pataniari, author

Partai politik dan pemilihan umum dalam sistem presidensial menurut UUD NRI Tahun 1945

PENGERTIAN partai politik adalah sekelompok orang-orang yang mempunyai nilai-nilai dan cita-cita dan tujuan yang sama yang mengorganisir dirinya dalam suatu partai politik. Di Indonesia sistem kepartaian diatur berdasarkan undangundang tentang partai politik yaitu dalam UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai...

Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2017

342 JKTN 005 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Aziz Fauzi, author

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang = Amendment to the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 through the Interpretation of the Constitutional Court in Judicial Review

Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan kewenangan yang diberikan UUD NRI Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Akibat hukum dari pengujian suatu undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Taufik Hidayat, author

Pemberhentian Presiden dan dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945: Analisa kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Penelitian ini membahas mengenai analisa kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tujuannya adalah untuk mengetahui yang didasarkan pada suatu analisa mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, terutama yang terkait dengan kewenangan MK dan MPR. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan, deskriptif,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S25464

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Jakob Tobing, author

Pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 sebuah bahasan ringkas

UUD 1945 terdiri atas pembukaan dan batang tubuh yang merupakan satu-kesatuan. Pembukaan UUD 1945 mengandung dasar negara pancasila dan nilai-nilai dasar eksistensi serta tujuan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia...

Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2016

342 JKTN 001 (2016)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian