Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Abdurrahman, author
Bandung: Alumni, 1984
346.04 ABD t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Perkembangan permasalahan di masyarakat telah membawa pengaruh pada konflik pertanahan yaitu sekedar bverdimensi hukum menjadi juga berdimensi ekonomi, politik, sosial dan pertahana keamanan. Pertanyaan yang diajukan penulis artikel ini adalah masalah relevankah UUPA? Menurut penulis, UUPA secara substansi masih tetap relevan. Namun demikian pemerintah perlu mengadakan peraturan pelaksanaan dari pasal-pasal...
Hukum dan Pembangunan, XXVIII (4) Juli Agustus 1998: 262-280, 1998
HUPE-XXVIII-4-JulAgus1998-262
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Parlindungan, A.P. (Adi Putera), author
Bandung: Mandar Maju, 1989
346.044 PAR h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Parlindungan, A.P. (Adi Putera), author
Bandung: Alumni, 1985
346.04 PAR p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Parlindungan, A.P. (Adi Putera), author
Bandung: Mandar Maju, 1990
346.04 PAR b
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Juwono Sudarsono, author
Jakarta: [publisher not identified], 1983
346.04 JOE u
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Parlindungan, A.P. (Adi Putera), author
Bandung: Mandar Maju, 1989
346.04 PAR b
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
R. Ismala Dewi, author
Universitas Indonesia, 1987
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Fisko, author
Penelitian ini bertujuan membahaas kebijakan pertanahan tahun 1966-1998 dan implikasi yang muncul akibat orientasi pembangunan ekonomi yang berfokus pada pencapaian pertumbuhan yang tinggi. Mas Orde Baru (1966-1998) disebut sebagai masa penyimpanan pelaksanaan UUPA. Masa tersebut menghasilkan lebih banyak kebijakan mengenai hak atas tanah dan pendaftaran tanah dibandingkan kebijakan mengenai penguasaan...
2006
JUKE-1-3-Apr2006-259
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Prittagustya Anggyani Permana, author
Setelah keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) maka setiap peralihan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang yaitu PPAT. Hal ini disebutkan antara lain dalam peraturan pelaksanaan UUPA yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (PP 24/1997) tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 (PP...
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T23496
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>