Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Wilayah Kotamadya Ujungpandang (KMUP) sekarang ini, adalah bagian dari Kerajaan Gowa-Tallo yang telah mengukir lembaran sejarah selaku kerajaan maritim yang termasyhur di gugusan Nusantara pada abad XV. Perjanjian Bongaya (1668) yang mengakhiri perang berkepanjangan dengan VOC di satu sisi merupakan awal keruntuhan Kerajaan Gowa-Tallo, namun di sisi lain adalah juga titik tolak pertumbuhan Ujungpandang sebagai bandar niaga terbesar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang mencatat perkembangan pesat. Akibat gangguan keamanan - khususnya_ pemberontakan DI-TII (1951-1965) --telah memudarkan kejayaan itu, di saat mana arus barang dan jasa mengalir dari dan ke Surabaya yang mengambil alih fungsi dan peranan "pintu gerbang" KTI. Setelah memasuki era Orde Baru, dimana keamanan telah pulih kembali, seyogyanya "pintu gerbang" itu kembali ke asalnya, namun kenyataannya tidak demikian. Hal ini menuntut suatu kajian intensif, terlebih lagi pada saat ini, dimana KMUP berada pada posisi yang semakin kritis : menjelang tahun 2000 adalah kurun waktu yang ditargetkan untuk tinggal landas pembangunan nasional, yang berentetan dengan globalisasi perdagangan dunia, mulai dari AFTA 2003, APEC 2010 hingga WTO 2020. Penelitian ini termasuk jenis deskriptif-eksploratif, dalam hal mana tidak diperlukan hipotesis (Erickson dan Nosanchuk, 1983). Pendekatan empiris dilakukan dengan mengelompokkan data pada enam variabel operasional yang menjadi katalisator globalisasi yakni : (1) SDM; (2) Tata ruang; (3) dunia usaha; (4) Transportasi; (5) Fasilitas sosial; dan (6) Keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan penelitian ialah : (1) mendeskripsi aspek-aspek kehidupan kota saat ini, bagaimana dengan sarana dan prasarana yang tersedia mampu menggerakkan dinamika masyarakat; (2) mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan dan faktor-faktor kelemahan pelaksanaan dan para pelaku pembangunan di KMUP; dan (3) memprediksi aspek-aspek Ketahanan Wilayah (TANWIL) KMUP dalam kerangka Ketahanan Nasional (TANNAS) menghadapi era globalisasi. Fokus kajian diletakkan pada aspek-aspek yang menjadi katalisator globalisasi yakni perkembangan infrastruktur diteropong dari sudut Konsepsi TANNAS dan Trilogi Pembangunan. Pihhan aspek-aspek tersebut - sesuai dengan judul tesis -pada akhirnya akan memberi jawaban terhadap rangkaian pertanyaan : sampai dimana kesiapan KMUP dan seberapa jauh peranannya kelak dalam era globalisasi yang sudah di ambang pintu. Dari hasil penelusuran (eksplorasi) berdasarkan sumber literatur dan penelitian lapangan, ditemukan bahwa kunci kemajuan pembangunan KMUP yang menjadi dependent variable terletak pada sektor perhubungan (transportasi) khususnya sub sektor perhubungan laut. Pembangunan sektor transportasi harus didukung oleh tiga komponen independent variable yakni : (1) ketersediaan SDM dalam jumlah maupun mutu, (2) penataan ruang wilayah, dan (3) kelengkapan fasilitas sosial. Kesemuanya akan memberi feedback (umpan balik) terhadap. perkembangan dunia usaha dan kamtibmas selaku intervening variable dalam penelitian ini. Perkembangan dunia usaha akan membawa dampak terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, sedangkan kemantapan kamtibmas akan berdampak terhadap keamanan. Keduanya - kesejahteraan dan keamanan -- adalah inti dari gerak dan upaya pembangunan, yang mengandung makna filosofis keinerdekaan, yakni bebas dari rasa takut dan bebas dari ancaman kelaparan. Hasil penelitian terhadap ketiga independent variable antara lain ialah bahwa perkembangan SDM menunjukkan kinerja yang cukup baik. Telah terjadi transformasi struktural lapangan usaha penduduk dari sektor-sektor primer ke sektor-sektor sekunder dan tertier. Dalam penataan ruang wilayah dan pembangunan fasilitas sosial, ternyata porsi dana dan wewenang Pemda KMUP sangat kecil. Namun dengan dana dan kewenangan yang dimiliki, Pemda KMUP telah berupaya semaksimal mungkin melakukan terobosan antara lain dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain, yaitu instansi sektoral, Pemda Propinsi Sulawesi Selatan, dan investor swasta. Kecilnya porsi dana dan wewenang yang dimiliki oleh Pemda KMUP untuk menata kotanya sendiri, disebabkan belum adanya undang-undang tentang Pemerintahan Kota. Yang ada ialah undang-undang tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 5/1974) dan undang-undang tentang Pemerintahan Desa (UU No. 5/1979). Perilaku globalisasi menuntut otonomi yang jelas dan kewenangan penult dari Pemerintah Kota untuk berimprovisasi sehingga - bagi KMUP - dapat menegakkan kembali hegemoninya selaku pintu gerbang utama KTI. Modal dasar cukup dimiliki yakni SDM dan letak geografis pada posisi silang antara dua benua (Asia-Australia) dan dua samudera (Pasifik-Indonesia). Sumberdaya alam atau sumber kekayaan alam (SKA) juga tersedia, namun.dalam kapasitas selaku "pintu gerbang", maka SKA-nya akan menyebar pada kawasan di sekelilingnya, yakni buffer zone (Segitiga Minasamaupa), satellite (23 kabupaten/kotamadya se Propinsi Sulawesi Selatan), dan hinterland (9 propinsi yang terletak di bagian timur peta bumi Indonesia ditambah 2 propinsi di Pulau Kalimantan).

Abstrak :
Penelitian mengenai implementasi kebijakan. di Indonesia masih jarang dilakukan. Studi implementasi sendiri mulai nampak pada awal tahun 1970-an. Sampai akhir Repelita V penelitian mengenai Implementasi kebijakan, khususnya permukiman kumuh masih terbilang langka. Permukiman kumuh di kota-kota besar disebabkan oleh besarnya laju urbanisasi yang tinggi. Laju urbanisasi Kotamadya Ujung Pandang 1,8 %, angka tersebut melebihi angka pertumbuhan penduduk Kotamadya Ujung Pandang yakni 1,7 %.

Penanggulangan masyarakat yang bermukim pada wilayah-wilayah kumuh belum mempuayai suatu model implementasi yang baku. Sistem yang mengatur mengenai proyek dan program yang diimplementasikan belum memadai, terutama menyangkut komunikasi (Communication), sumber daya (resources), disposisi atau sikap (disposition or attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Dari pemikiran di atas penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan permukiman Kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang.

Dalam penelitian im dikaji mengenai (1) sejauh mana implementasi kebijakan pemukiman kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang. (2) Bagaimana pengaruh implementasi kebijakan terhadap permukiman kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang. (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan permukiman kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang.

Implementasi kebijakan pemukiman kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang dilakukan oleh beberapa departemen, instansi, dan organisasi kemasyarakatan. Departemen yang terkait antara lain: Depattemen Sosial dan Departemen Pekerjaan Umum, masing-masing pada tingkat I (Propinsi) dan tingkat II (Kotamadya), Dinas Kesehatan bekerja sama BKKBN. Semua Departemen dan Dinas tersebut bekerja sama dengan Pemerintah daerah Kotamadya antara lain: Bappeda Tingkat II, Bangdes, Kecamatan dan kelurahan serta lembaga-lembaga dan organisasi yang terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan permukiman kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang belum terlaksana secara maksimal. Hal ini sangat dipengaruhi oleh peranan lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat langsung dalam pelaksanaan permukiman kumuh tersebut. Pengaruh implementasi kebijakan publik terutama menyangkut sistem komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi sangat mempengaruhi implementasi kebijakan permukiman kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan permukiman kumuh antara lain faktor pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya. Faktor ini terakumulasi menjadi satu ke dalam sistem kehidupan masyarakat kumuh di Kotamadya Dati II Ujungpandang.

Abstrak :
Dalam kelompok etnik Bugis/Makassar, dikenal istilah siri'. Walaupun merupakan suatu konsep yang sulit didefinisikan secara tepat, namun umumnya para ahli sepakat bahwa siri ' berarti rasa malu dan harga diri. Siri' adalah inti kehidupan adat manusia Bugis/Makassar (Abdullah. 1985). Maksudnya. siri' merupakan unsur yang sangat prinsipil dalam diri mereka; merupakan nilai yang paling berharga untuk dibela dan dipertahankan. Berdasarkan beberapa literatur, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar manifestasi siri' dapat dibagi dua, yaitu manifestasi positif dan manifestasi negatif. Dalam bentuk manifestasi positif, siri' mcmpakan pendorong bagi orang Bugis/Makassar untuk melakukan suatu perbuatan terpuji dan pengekang untuk melakukan sesuatu yang dapat melanggar siri'-nya. Sementara dan segi negatifnya, siri' sering menjurus pada tindakan "main hakim sendiri" yang pada dasarnya bertujuan menegakkan siri'. Sejalan dengan pembagian di atas, Abidin, 1979, 1983, 1988a, 1988b (dalam Marzuki, 1995) menyebut kedua sisi siri' itu dengan istilah reaksi siri' yang bersifat internal (reaksi yang dilakukan untuk menjaga/menegakkan siri' ditujukan ke dalam diri orang ybs) dan reaksi siri' yang bersifat eksternal (reaksi yang dilakukan untuk menjaga/meneggakkan siri' ditujukan ke luar diri orang ybs). Sejalan dengan waktu, perkembangan siri' dalam prakteknya te1ah mengarah negatif. Kasus pembunuhan dan penganiayaan yang disebabkan oleh siri' cukup besar, pengetahuan generasi muda tampak samar-samar terhadap siri' (Effendy, 1977) dan mereka cenderung memberikan penilaian negatif terhadap siri' (Hardonn, 1977). Sementara di sisi lain, hingga kini pemerintah masih sering menganjurkan untuk mempertahan siri'. Anjuran itu tampaknya didasarkan pada anggapan bahwa masyarakan Bugis/Makassar (termasuk generasi muda) masih menilai siri' sebagai suatu hal yang positif atau setidaknya masih memiliki pengetahuan menganai konsep siri' secara luas. Mengingat perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, makan tampaknya anjuran pemerinah untuk melestarikan siri' tampak "tidak relevan" lagi, padahal sebenarnya anjuran itu adalah suatu hal yang positif. Oleh karena itu dirasa perlu untuk mengumpulkan kembali data empiris menganai pengetahuan dan penilaian (sikap) generasi muda Bugis/Makassar (selanjutnya disingkat GMBM di UP) terhadap rekasi siri' eksternal dan internal. Selain itu juga ingin dilihat kekuatan sikap yang dipegang oleh subjek penelitian. Untuk menguji kekuatan sikap ini, maka ada satu variabel lagi yang perlu diukur (variabel yang dianggap paling mendekati tingkah laku) yaitu intensi. Menurut Tesser (1995), Davidson dalam Petty & Krosnick (1995), sikap yang kuat adalah sikap yang dapat meramalkan tingkah laku atau konsisten dengan tingkah laku. Salah satu faktor yang dapat menentukan kekuatan sikap adalah jumlah pengetahuan yang dimiliki subjek tentang objek sikapnya. Jadi tujuan utama penelitian ini adalah memperoleh gambaran tentang pengetahuan tentang siri', sikap terhadap reaksi siri' eksternal dan reaksi siri' internal serta intesnsi untuk melakukan reaksi siri' eksternal dan reaksi siri' internal. Selain itu juga ingin dilihat hubungan antara variabel-variabel itu. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif dan hasil yang diperoleh diolah dengan menggunakan teknik perhitungan statistik deskriptif, i-test, korelasi Pearson dan one-way anova. Sampel penelitian ini adalah GMIBM di UP (yang diwakili oleh siswa-siswi beberapa SMUN di UP). Secara garis besar, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar subjek hanya memiliki sedikit pengetahuan dasar tentang siri', pengetahuan tentang hal positif yang dapat ditimbulkan siri' dan pengetahuan tentang penyebab timbulnya siri'. Untuk pengetahuan tentang ungkapan Bugis/Makassar yang berhubungan dengan siri' dan pengetahuan tentang hal negatif yang dapat ditimbulkan oleh siri', subjek tergolong tidak tahu. Bila dilihat secara keseluruhan, subjek penelitian hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang siri'. Sikap subjek terhadap reaksi siri' eksternal cendenderung negatif sementara sikap mereka terhadap reaksi siri' intemal cenderung positif. Terdapat perbedaan yang signitikan dalam mengevaluasi kedua bentuk reaksi siri' itu. Sedangkan intensi mereka untuk melakukan reaksi siri' eksternal cenderung Iemah dan intensi untuk melakukan reaksi siri' internal cenderung kuat. Hanya terdapat hubungan yang signifikan antara total pengetahuan tentang siri' dengan sikap terhadap reaksi siri' internal. Sementara itu, hanya terdapat hubungan yang signifikan antara sikap terhadap reaksi siri' eksternal dengan intensi untuk melakukan reaksi siri eksternal dan internal. Berarti sikap yang secara teoritis seharusnya kuat (didasari oleh pengetahuan yang banyak akan konsisten dengan intensinya), dalam penelitian tentang siri' ini tidak demikian Sementara sikap yang berhubungan secara signifikan dengan intensi, ternyata tidak berhubungan dengan jumlah pengetahuan yang dimiliki. Ada beberapa hal yang mungkin terjadi. Adapun saran yang dapat diberikan setelah penelitian ini dilakukan antara lain adalah diharapkan pihak-pihak yang terkait dapat lebih menggalakkan pengajaran tentang reaksi siri' internal. Langkah awal sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait. Dalam melakukan kampanye untuk melestarikan siri', perlu ditekankan masalah yang mungkin timbul bila reaksi siri' eksternal tetap dinilai positif. Diharapkan juga agar dalam penelitian selanjutnya, konsep pacce sebagai suatu konsep yang seringkali digandengkan dengan siri' juga diteliti.