Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini merupakan studi kasus yang membahas tentang .1 bagaimana proses dan hasil penyusunan kembali struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka nyesuaian terhadap undang-undang perpajakan nasional tahun 1983 & 1985 Untuk itu, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan- dan penelitian di lapangan. Adapun pembahasan yang dilakukan bersifat deskripetif. Direktorat Jenderal Pajak, merupakan organisasi pemerintah yang bertugas menyelenggarakan, sistem pemungutan pajak dengan berdasarkan pada undang-undang perpajakan yang berlaku. Sejak tahun. 1984, berlaku Undang-undang No. 6 , 7\dan 8 tahun 1983; masing-masing mengenai Ketentuan v. Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan - ,Atas.Barang: Mewah. Di tahun 1985, Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunann, dan Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Undang-undang tersebut menganut sistem full assessment dalam pemungutan pajak , sedangkan undang-undang sebelum itu menganut sistem official assessment. Adanya perubahan tersebut membuat pola tugas Direktorat Jenderal Pajak tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada. Untuk itu dilakukan penyusunan kembali struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak dengan pengelompokkan tugas-tugas Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan, dan Pengolahan Informasi; yang memerlukan dukungan kemampuan personalia perpajakan dan sarana perlengkapan yang memadai. Proses penyusunan kembali struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak, kelancarannya ditentukan oleh kemampu an manajemen Direktorat Jenderal Pajak dan kebijaksanaan pemerintah dalam mengendalikan organisasi Departemen. Penyusunan kembali struktur organisasi Direktorat Jen derai Pajak, menghasilkan pembentukan dan penambahan unit - unit organisasi yang baru; namun juga disertai dengan penghapusan dan penciutan beberapa unit organisasi lama. Akan tetapi penyusunan kembali struktur organisasi, kearah perluasan organisasi tersebut, belum didukung dengan perencanaan pegawai yang memadai. Hal ini selain disebabkan oleh karena belum terselenggaranya pengelolaan data kepegawaian yang sistematis, juga disebabkan adanya hambatan dari kebijaksanaan pemerintah yang membatasi y penerimaan pegawai baru."

"ABSTRAKPerjanjian kerjasama antara Roy Bestly dan Pirmauli Simanjuntak atas JasaPembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) untukpembayaran Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank BNI, direalisasikan denganpenyerahan Surat Setoran pajak (SSP) dan cek PT. Telkomsel, yang ternyatapenyetoran Surat Setoran pajak (SSP) ke Bank BNI tersebut tidak dilakukan. Haltersebut memunculkan adanya indikasi penggelapan uang Negara berupa SuratSetoran Pajak (SSP) PT Telkomsel, sehingga Jaksa Penuntut Umum mendakwaArio. P, Posma Situmorang dan Bemhard. P dengan Kitab Undang-undangHukum Pidana, karena Ario. P, Posma Situmorang, dan Bemhard. P telah menarikkeuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harusdiduga hal tersebut di peroleh dari kejahatan yang menyebabkan kerugian kepadaNegara, maka secara tidak langsung hal tersebut merupakan suatu perbuatanpidana yang merupakan penggelapan terhadap suatu pajak, maka dari JaksaPenuntut umum mendakwa dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selainhal tersebut, Putusan Pengadilan Nomor 615/PID.B/1999/PN.JKT.PST telahsesuai dengan kaidah hukum perpajakan, dikarenakan Ario. P, Posma Situmorang,Bemhard. P, Roy Bestly dan Tri Suwito. A, melakukan perjanjian kerjasama yangberindikasi kepada penggelapan uang Negara, yaitu berupa pajak, selain itumereka juga melakukan unsur kesalahan berupa kealpaan atau kesengajaan (pasal38, pasal 39, dan pasal 39A), maka dari itu Putusan Pengadilan Nomor615/PID.B/1999/PN.JKT.PST sesuai dengan kaidah hukum perpajakan.

---

ABSTRACTAgreement of cooperation between Roy Bestly and Simanjuntak, Pirmauli topPayment Services Tax (Income Tax) and Value Added Tax (PPn) Letters todeposit tax payments (SSP) to the Bank BNI, realized with the delegation letterdeposi tax (SSP) and PT Telkomsel checks, which appeared for the Lettersdeposit tax (SSP to the Baric BNI is not done. This is an indication raise moneyembezzlement State ax form letter deposit (SSP) PT Telkomsel, so that theGeneral Prosecutor alleges Ano. P, Posma Situmorang and Bernhard. P with theBook of La Criminal Law, as Ano P, Posma Situmorang, and Bernhard. P hasthe advantage of knowing something or things that should be suspected in the caseobtained from crime, which caused losses to the State, and indirectly it is acriminal act which ,s against a tax fraud, the Prosecutor General's claims with6.7/PID BmT9/PNTKTP^W- “ *• ,he C°Urt Dedsio" number . . . D D o- S ln accor<*ance with the principle taxation law,as the Ario. P, Posma Situmorang, Bernhard. P, Roy Bestly and Tri Suwito. Acooperation agreement t0 berindikasi money (0 ^ of ^namely the formif^ taxes, m addition they also make mistakes of omission ordeliberateness forn, (Axlicle 38 Article 39, and section 39A), the Decision of theCourt of Tax 615/PID.B / 1999/PN.JKT.PST accordance with the rule of lawtaxation."