Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini merupakan studi kasus yang membahas tentang .1 bagaimana proses dan hasil penyusunan kembali struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka nyesuaian terhadap undang-undang perpajakan nasional tahun 1983 & 1985 Untuk itu, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan- dan penelitian di lapangan. Adapun pembahasan yang dilakukan bersifat deskripetif. Direktorat Jenderal Pajak, merupakan organisasi pemerintah yang bertugas menyelenggarakan, sistem pemungutan pajak dengan berdasarkan pada undang-undang perpajakan yang berlaku. Sejak tahun. 1984, berlaku Undang-undang No. 6 , 7\dan 8 tahun 1983; masing-masing mengenai Ketentuan v. Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan - ,Atas.Barang: Mewah. Di tahun 1985, Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunann, dan Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Undang-undang tersebut menganut sistem full assessment dalam pemungutan pajak , sedangkan undang-undang sebelum itu menganut sistem official assessment. Adanya perubahan tersebut membuat pola tugas Direktorat Jenderal Pajak tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada. Untuk itu dilakukan penyusunan kembali struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak dengan pengelompokkan tugas-tugas Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan, dan Pengolahan Informasi; yang memerlukan dukungan kemampuan personalia perpajakan dan sarana perlengkapan yang memadai. Proses penyusunan kembali struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak, kelancarannya ditentukan oleh kemampu an manajemen Direktorat Jenderal Pajak dan kebijaksanaan pemerintah dalam mengendalikan organisasi Departemen. Penyusunan kembali struktur organisasi Direktorat Jen derai Pajak, menghasilkan pembentukan dan penambahan unit - unit organisasi yang baru; namun juga disertai dengan penghapusan dan penciutan beberapa unit organisasi lama. Akan tetapi penyusunan kembali struktur organisasi, kearah perluasan organisasi tersebut, belum didukung dengan perencanaan pegawai yang memadai. Hal ini selain disebabkan oleh karena belum terselenggaranya pengelolaan data kepegawaian yang sistematis, juga disebabkan adanya hambatan dari kebijaksanaan pemerintah yang membatasi y penerimaan pegawai baru.

Abstrak :
ABSTRAK
Perjanjian kerjasama antara Roy Bestly dan Pirmauli Simanjuntak atas Jasa Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) untuk pembayaran Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank BNI, direalisasikan dengan penyerahan Surat Setoran pajak (SSP) dan cek PT. Telkomsel, yang ternyata penyetoran Surat Setoran pajak (SSP) ke Bank BNI tersebut tidak dilakukan. Hal tersebut memunculkan adanya indikasi penggelapan uang Negara berupa Surat Setoran Pajak (SSP) PT Telkomsel, sehingga Jaksa Penuntut Umum mendakwa Ario. P, Posma Situmorang dan Bemhard. P dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karena Ario. P, Posma Situmorang, dan Bemhard. P telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga hal tersebut di peroleh dari kejahatan yang menyebabkan kerugian kepada Negara, maka secara tidak langsung hal tersebut merupakan suatu perbuatan pidana yang merupakan penggelapan terhadap suatu pajak, maka dari Jaksa Penuntut umum mendakwa dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selain hal tersebut, Putusan Pengadilan Nomor 615/PID.B/1999/PN.JKT.PST telah sesuai dengan kaidah hukum perpajakan, dikarenakan Ario. P, Posma Situmorang, Bemhard. P, Roy Bestly dan Tri Suwito. A, melakukan perjanjian kerjasama yang berindikasi kepada penggelapan uang Negara, yaitu berupa pajak, selain itu mereka juga melakukan unsur kesalahan berupa kealpaan atau kesengajaan (pasal 38, pasal 39, dan pasal 39A), maka dari itu Putusan Pengadilan Nomor 615/PID.B/1999/PN.JKT.PST sesuai dengan kaidah hukum perpajakan.

---

ABSTRACT
Agreement of cooperation between Roy Bestly and Simanjuntak, Pirmauli top Payment Services Tax (Income Tax) and Value Added Tax (PPn) Letters to deposit tax payments (SSP) to the Bank BNI, realized with the delegation letter deposi tax (SSP) and PT Telkomsel checks, which appeared for the Letters deposit tax (SSP to the Baric BNI is not done. This is an indication raise money embezzlement State ax form letter deposit (SSP) PT Telkomsel, so that the General Prosecutor alleges Ano. P, Posma Situmorang and Bernhard. P with the Book of La Criminal Law, as Ano P, Posma Situmorang, and Bernhard. P has the advantage of knowing something or things that should be suspected in the case obtained from crime, which caused losses to the State, and indirectly it is a criminal act which ,s against a tax fraud, the Prosecutor General's claims with 6.7/PID BmT9/PNTKTP^W- “ *• ,he C°Urt Dedsio" number . . . D D o- S ln accor<*ance with the principle taxation law, as the Ario. P, Posma Situmorang, Bernhard. P, Roy Bestly and Tri Suwito. A cooperation agreement t0 berindikasi money (0 ^ of ^ namely the formif^ taxes, m addition they also make mistakes of omission or deliberateness forn, (Axlicle 38 Article 39, and section 39A), the Decision of the Court of Tax 615/PID.B / 1999/PN.JKT.PST accordance with the rule of law taxation.