Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fadel Kafur Al Adn
Studi Komparatif Kebijakan Jaminan Sosial Kesehatan Indonesia Thailand dan Filipina dalam Mencapai Kondisi Universal Health Coverage = Comparative Study of Health Social Security Policies in Indonesia, Thailand, and the Philippines towards Achieving Universal Health Coverage
Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan sistem kesehatan di Indonesia, Thailand, dan Filipinayang juga merupakan negara-negara berkembang di Asia Tenggara yang telah mengalami kemajuan signifikan dalam pengembangan sistem kesehatan sejak tahun 1970-an. Perkembangan tersebut diiringi dengan peningkatan angka harapan hidup dan penurunan tingkat kematian ibu dan bayi di ketiga negara ini. Namun, meskipun terdapat peningkatan tersebut, terdapat kebutuhan yang semakin meningkat akan cakupan kesehatan universal yang komperhensif. Meskipun demikian, perjalanan menuju Universal Health Coverage di Indonesia, Thailand, dan Filipina masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya kebijakan yang mendukung dan infrastruktur kesehatan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kebijakan asuransi kesehatan sosial di Indonesia, Thailand, dan Filipina dalam upaya mencapai cakupan kesehatan universal. Dalam penelitian ini, basis penelitian merupakan pemerintah ketiga negara, dengan rentang waktu penelitian mencakup periode dari tahun 1970 hingga 2019. Dalam penelitian ini, dilakukan perbandingan terhadap desain kebijakan, kondisi infrastruktur kesehatan, serta capaian dalam implementasi cakupan kesehatan universal di ketiga negara tersebut. Dengan menggunakan pendekatan integrative review, penulis menghimpun literatur penelitian yang menganalisis perbedaan dan persamaan dalam implementasi kebijakan asuransi kesehatan sosial di antara ketiga negara ini, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mereka dalam mencapai cakupan kesehatan universal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ketiga negara, yaitu Indonesia, Thailand, dan Filipina, pada dasarnya memiliki kebijakan kesehatan yang kurang lebih sama dan terdapat temuan juga bahwa Thailand merupakan negara dengan implementasi Universal Health Coverage (UHC) yang paling baik dari komparasi tiga negara ini. Dalam banyak indikator yang dianalisis, Thailand menunjukkan keunggulan dan kesuksesan dalam mencapai cakupan kesehatan yang luas dan kualitas layanan yang baik. Sistem jaminan kesehatan nasional Thailand telah berhasil memberikan akses yang merata dan terjangkau bagi seluruh penduduknya, dengan cakupan jaminan kesehatan yang tinggi dan beragam, serta fasilitas kesehatan yang memadai. Selain itu, Thailand juga berhasil menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam peningkatan indikator kesehatan, seperti angka harapan hidup yang meningkat dan penurunan angka kematian bayi dan ibu. ......This research is motivated by the development of healthcare systems in Indonesia, Thailand, and the Philippines, which are also developing countries in Southeast Asia that have made significant progress in healthcare system development since the 1970s. This progress has been accompanied by an increase in life expectancy and a decrease in maternal and infant mortality rates in these three countries. However, despite these improvements, there is a growing need for comprehensive universal health coverage. Nevertheless, the journey towards Universal Health Coverage in Indonesia, Thailand, and the Philippines still faces challenges, including a lack of supportive policies and adequate healthcare infrastructure. The aim of this study is to compare social health insurance policies in Indonesia, Thailand, and the Philippines in their efforts to achieve universal health coverage. The research is based on the respective governments of the three countries, and the study period covers from 1970 to 2019. The comparison in this research includes policy design, healthcare infrastructure conditions, and achievements in the implementation of universal health coverage in these three countries. Employing an integrative review approach, the author compiles research literature that analyzes the differences and similarities in the implementation of social health insurance policies among these three countries, as well as the factors influencing their success in achieving universal health coverage. The research findings indicate that Indonesia, Thailand, and the Philippines essentially share similar healthcare policies. However, it is also evident that Thailand stands out as the country with the most successful implementation of Universal Health Coverage (UHC) among the three compared countries. In many analyzed indicators, Thailand demonstrates superiority and success in achieving broad healthcare coverage and quality services. Thailand's national health insurance system has successfully provided equal and affordable access to healthcare for its entire population, with high and diverse health coverage, as well as adequate healthcare facilities. Additionally, Thailand has made significant progress in improving health indicators, such as increasing life expectancy
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Sidayu, Ariteja
Demographic bonus for indonesia: challenges and policy implications of promoting universal health coverage / Ariteja Sidayu
Abstrak :
ABSTRAK Indonesia has been promoting universal health coverage (UHC) since 2014 as targeted in the national development plan document. indoneisa has also entered the stage of demographic bonus that could enhance the benefit of social welfare. starting from the idea of demographic bonus and the campaign of accelerating UHC in indonesia., this paper tries to answer question of how demographic dividend affects the promotions of UHC declared by government of Indonesia. the, this paper analysis the effects of demographic bonus based on two specific policies, supply side policy and demand side policy. the results of the analysis might not directly relate to the issue of demographic bonus. however, it could recommend several suggestions which could deal with the opportunity of demographic bonus. this paper is limited as it only based on some simple calculations on meeting the needs and the gaps on UHC
Jakarta: Ministry of National Development Planning, 2017
330 JPP 1:3 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Teuku Naraski Zahari
Analisis Kebijakan pembiayaan berkelanjutan untuk jaminan kesehatan semesta di Indonesia: studi kasus cukai rokok = Sustainable financing policy analysis for universal health coverage in Indonesia: the case of tobacco excise tax / Teuku Naraski Zahari
Abstrak :
ABSTRAK
Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) adalah skema pendanaan kesehatan masyarakat yang dipromosikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mencapai kesetaraan dalam layanan kesehatan termasuk dan memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat. Pada tahun 2014, Indonesia memulai program UHC melalui program nasional Jaringan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam implementasinya, JKN telah menghadapi banyak masalah dan salah satunya adalah defisit dana. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Indonesia telah memilih menggunakan cukai rokok sebagai sumber earmarked fund. Dengan metode sistem dinamis, penelitian ini memberikan wawasan struktural bahwa earmarking dari cukai rokok untuk JKN, dalam kasus Indonesia, tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Ketidakberlanjutan ini terutama disebabkan oleh dampak buruk penggunaan rokok terhadap kesehatan yang pada akhirnya meningkatkan beban biaya kesehatan dan oleh dampak sosioekonomi yang juga semakin membebani anggaran pemerintah.
ABSTRACT
Universal Health Coverage (UHC) is a public health funding scheme promoted by the World Health Organization (WHO) to achieve equity in healthcare service including promotive, preventive, curative, and rehabilitation care at an affordable cost. UHC also aims to provide financial equity and financial protection for the community. In 2014, Indonesia started the UHC program through its national program Jaringan Kesehatan Nasional (JKN). In its implementation, JKN has faced many issues with the most recent topic being the fund deficit. To counter this issue, the Indonesian Government has chosen to use earmarking fund from tobacco excise to support JKN. Using system dynamics, this research provides a structural insight that earmarked fund from tobacco excise, in Indonesia case, is not sustainable in the long run. This unsustainability is mainly caused by the adverse effects of tobacco use to health which in turn increases public health expenditure and by its socioeconomic effects which also further burdens the government budget.

2019
T54239
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Elvina Diah
Fenomena out-of-pocket kesehatan, kejadian katastropik, dan pemiskinan pada rumah tangga di Indonesia tahun 2014-2016 = Out-of-pocket healthcare phenomenon, incidence catasthropic and impoverishment in Indonesia's household 2014-2016
Abstrak :
ABSTRAK
Fenomena Out-of-Pocket Kesehatan, Kejadian Katastropik, danPemiskinan pada Rumah Tangga di Indonesia tahun 2014-2016.Pembimbing : Dr. Pujiyanto, SKM, M.KesMasih adanya out-of-pocket pada peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN mengindikasikan bahwa JKN belum optimal dalam memberikan perlindungan finansialkepada pesertanya. Selanjutnya, pada negara low-middle income penting untuk melihatkejadian katastropik dan pemiskinan dalam rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalahuntuk melihat keterkaitan antara kepemilikan JKN dalam rumah tangga dengan out-ofpocketkesehatan dan kejadian katastropik dalam rumah tangga serta menggambarkanpemiskinan yang terjadi akibat out-of-pocket kesehatan di dalam rumah tangga padatahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Penelitian ini menggunakan data Susenas tahun2014 sampai dengan tahun 2016 yang dianalisis dengan pendekatan ekonometri. Untukout-of-pocket kesehatan dalam rumah tangga diestimasi dengan Ordinary Least Square OLS , untuk kejadian katastropik dalam rumah tangga diestimasi dengan menggunakanmodel logit, dan untuk gambaran pemiskinan dalam rumah tangga dianalisis denganmelihat pengeluaran rumah tangga sebelum dan sesudah memperhitungkan out-ofpocketkesehatan. Penelitian ini menunjukkan, adanya proporsi kepemilikan JKN dalamrumah tangga pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dapat memberikanperlindungan finansial berupa penurunan out-of-pocket kesehatan dan mencegahterjadinya pengeluaran katastropik dalam rumah tangga serta menjadi pengaruh tidaklangsung dalam menurunkan pemiskinan dalam rumah tangga. Ke depannya, perlufokus pada perluasan kepesertaan JKN dan peningkatan kegiatan promotif dan preventifdalam ranga mencapai Universal Health Coverage.Kata Kunci: Out-of-Pocket, Kejadian Katastropik, Pemiskinan, Jaminan KesehatanNasional, Universal Health Coverage.
ABSTRACT
Out of Pocket Healthcare Phenomenon, Incidence Catasthropicand Impoverishment in Indonesia s Household 2014 2016Counsellor Dr. Pujiyanto, SKM, M.KesOut of pocket OOP healthcare in National Health Insurance NHI participationindicates that NHI was not yet optimal to provide financial protection. Furthermore, It simportant for low middle income countries to look at catastrophic incidence inhousehold. The aim of this study was to examine the relationship between NHIownership on household with OOP healthcare and catastrophic incidence, and alsodescribe the impoverishment because of OOP healthcare in household from 2014 to2016. This study use Susenas data 2014 to 2016 and analyzed by econometric approach.For OOP healthcare in household estimated by Ordinary Least Square OLS , forcatastrophic incidence in household estimated using logit model, and to describeimpoverishment in household analyzed by looking at household expenditure before andafter taking into acoount OOP healthcare. The proportion of JKN ownership inhousehold from 2014 to 2016 can provide financial protection in the form of decreasedOOP healthcare and prevent catastrophic incidence in household, and become indirecteffect reducing impoverishment in household. In the future, we need to focus expandingNHI participation and increasing promotive and preventive programme in order toachieve Universal Health Coverage.Keywords Out of Pocket, Catastrophic Incidence, Impoverishment, National HealthInsurance, Universal Health Coverage
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T50209
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Iga Fajar Amirullah
Integrasi jaminan kesehatan daerah menuju universal health coverage: studi deskriptif pada penerapan kebijakan jaminan kesehatan di Kota Bekasi = Integration of regional health insurance towards universal health coverage: descriptive study on the implementation of health insurance policies in Bekasi City
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) serta menggambarkan pelaksanaan kebijakan Jamkesda Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK) sebagai langkah inovasi Pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan Universal Health Coverage di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam kepada 5 orang informan dan studi dokumentasi pada dokumen perencanaan dan peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan Jamkesda di Kota Bekasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa integrasi dilakukan melalui penguatan regulasi, sinkroniasi anggaran dan intensifikasi koordinasi teknis. Sedangkan pelaksanaan kebijakan Jamkesda KS NIK dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebagai leading sector, dengan sasaran seluruh penduduk kota bekasi yang bukan peserta PBI, dengan paket manfaat layanan kesehatan mulai di Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah, hingga Rumah Sakit Swasta. Penilitian ini pun menyajikan analisa strategi integrasi yang diusulkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional, analisa konsep setralisasi dinamik, dan konsep UHC. ......This study aims to describe the implementation of the integration of Regional Health Insurance (Jamkesda) into the National Health Insurance (JKN) for Contribution Assistance Recipients (PBI) and to describe the implementation of the Jamkesda Health Card policy based on Population Identification Number (KS NIK) as an innovative step for the Bekasi City Government in realizing Universal Health Coverage in Bekasi City. This study used a descriptive qualitative method through in-depth interviews with 5 informants and documentation study on planning documents and regulations regarding the implementation of Jamkesda in Bekasi City. The results showed that integration was carried out through strengthening regulations, budget synchronization and intensification of technical coordination. While the implementation of the Jamkesda KS NIK policy is carried out by the Health Office as the leading sector, targeting all Bekasi city residents who are not PBI participants, with health service benefit packages starting at Puskesmas, Government Hospitals, to Private Hospitals. This study also presents an analysis of the integration strategy proposed by the National Social Security Council, an analysis of the dynamic neutralization concept, and the UHC concept.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sisca Fathriana Usman
Pengaturan Program Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Meningkatkan Capaian Universal Health Coverage Di Indonesia (Studi Pengenaan Sanksi Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik) = Regulating the National Health Insurance Program to Improve Universal Health Coverage in Indonesia (Study on the Enforcement of Public Services Restriction as an Administrative Sanction)
Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai pengaturan pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik atas pemenuhan kewajiban dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (Program JKN). Melalui Program JKN, negara memenuhi hak masayarakat atas kesehatan serta memberikan perlindungan dari risiko finansial yang timbul akibat gangguan kesehatan. Untuk memastikan keberlangsungan Program JKN perlu dilakukan upaya peningkatan cakupan universal health coverange (UHC). Salah satunya melalui pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan jaminan sosial kesehatan di Jepang dan Korea Selatan dapat mendorong capaian UHC dan bagaimana pengaturan Program JKN dapat meningkatkan capaian UHC di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian problem indentification. Analisa dilakukan terhadap pengaturan Program JKN untuk meningkatkan capaian UHC yang dititikberatkan pada pengaturan pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dalam Program JKN. Selain itu dilakukan studi perbandingan pengaturan sistem jaminan sosial di Jepang dan Korea Selatan dalam mendorong peningkatan capaian UHC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan penerapan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik dalam penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan di Jepang dan Korea Selatan, kedua negara telah berhasil mencapai UHC. Faktor sejarah perkembangan asuransi kesehatan sosial dan budaya yang didukung dengan sistem administrasi kependudukan yang stabil berpengaruh pada pencapaian UHC kedua negara. Berbeda dengan Indonesia, meskipun Pemerintah telah menyediakan sistem jaminan sosial kesehatan melalui Program JKN, namun tingkat literasi dan budaya masyarakat dalam berasuransi menjadi penghambat pencapaian cakupan kepesertaan Program JKN. Oleh karenanya, sanksi tidak mendapat pelayanan publik masih diperlukan dalam upaya mencapai cakupan UHC Program JKN. ......This study discusses the regulation of the imposition of sanctions of not getting public services for unfulfilling obligations in the National Health Insurance Program (JKN). Through the JKN, the state fulfills the people's right to health and provides protection from financial risks due to health problems. To ensure the sustainability of the JKN, universal health coverage (UHC) are needed to be achive. One of them is through the imposition of sanctions of not getting certain public services. The problems discussed in this research are how the national health insurance’s regulation in Japan and South Korea can support the achievement of UHC and how the regulation of the JKN can improve UHC in Indonesia. This research is a normative juridical law research with a typology of problem identification research. The analysis was carried out on the JKN’s regulation to improve UHC achivement, which focused on the regulation of the enforcement of publics service restriction as an administrative sanction. In addition, a comparative study of the social security system in Japan and South Korea was conducted in encouraging the improvement of UHC achievement. The results show that although there are differences in the application of sanctions of publics service restriction in the implementation of national health insurance in Japan and South Korea, both countries have succeeded in achieving UHC. The historical factor, the development of national health insurance and the culture which is also supported by the resident registration system are the crusial factor of the achievement of UHC in both countries. In contrast to Indonesia, although the Government has provided a social security system through the JKN, the literacy level of insurance and culture of the community are obstacles to the implementation of the JKN. Therefore, the enforcement of publics service restriction as an administrative sanction is still needed to reach the UHC of JKN.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Baginda Sunan Hilmy Muhammad Pardamaian
Implementasi Kebijakan Layanan Kesehatan Masyarakat Berbasis Nomor Induk Kependudukan sebagai Jaminan Kesehatan Terintegrasi di Kota Bekasi = Policy Implementation of Public Health Service Based on National Identity Number as an Integrated Health Insurance in Bekasi City
Abstrak :
Jaminan Kesehatan Terintegrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bekasi melalui kebijakan Layanan Kesehatan Masyarakat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (LKM-NIK), hingga saat ini masih menjadi kebijakan yang diunggulkan dalam upaya mencapai Universal Health Coverage di Kota Bekasi. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan LKM-NIK sebagai jaminan kesehatan terintegrasi yang didukung dengan penggunaan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (1996). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist, dan teknik pengumpulan data kualitatif yakni dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan LKM-NIK sebagai jaminan kesehatan terintegrasi telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kota Bekasi. Hal ini ditunjukkan dari tercapainya masing-masing dimensi implementasi kebijakan berdasarkan teori Charles O. Jones (1996). Namun masih terdapat beberapa hal yang dapat diperbaiki serta ditingkatkan dalam upaya optimalisasi pelayanan kesehatan melalui kebijakan jaminan kesehatan terintegrasi. ......The Integrated Health Insurance organized by the Bekasi City Government through the Public Health Service Based on National Identity Number Policy (PHS-NIN), is still the favered policy in efforts to achieve Universal Health Coverage in Bekasi City. Therefore, this study aims to find out how the implementation of PHS-NIN policy as integrated health insurance is, supported by the use of the theory of policy implementation put forward by Charles O. Jones (1996). This study used a post-positivist approach and qualitative data collection techniques, namely in-depth interviews and literature studies. The result of this study found that the implementation of PHS-NIN policy as integrated health insurance has been well implemented by the Government of Bekasi City. This is shown from the achievement of each dimension of policy implementation based on the theory of Charles O. Jones (1996). However, there are still number of things that can be improved in an effort to optimize health services through and integrated health insurance policy.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mohammad Irfan Satrio
Determinan Status Kepesertaan Aktif dalam Program Asuransi Kesehatan Wajib pada Kalangan Pekerja Sektor Informal di Berbagai Negara: Literature Review = Determinants of Active Participation Status in the Mandatory Health Insurance Program among Informal Sector Workers in Various Countries: Literature Review
Abstrak :
Dalam rangka pencapaian universal health coverage, mekanisme asuransi kesehatan wajib merupakan satu langkah yang dapat ditempuh untuk mencapai hal tersebut. Namun, ditemukan permasalahan yang terjadi di berbagai negara, yaitu sulitnya mengintegrasikan sektor informal dalam program yang akhirnya menghambat negara dalam pencapaian UHC. Selain itu, tidak adanya lembaga yang menaungi sektor informal serta tidak adanya mekanisme efektif yang “memaksa” sektor informal untuk bergabung dalam program merupakan kondisi yang memprihatinkan karena sektor informal rentan terhadap bahaya kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat determinan status kepesertaan aktif dalam program asuransi kesehatan wajib pada kalangan sektor informal serta untuk menelaah inovasi yang dilakukan diberbagai negara ketika mengintegrasikan sektor informal dalam kepesertaan program. Literature review merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data diperoleh dari 5 online database yaitu, PubMed, ProQuest, ScienceDirect, Scopus, dan WileyOnline Library. Terdapat 12 studi yang terinklusi dalam penelitian ini. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas studi menggunakan asuransi kesehatan sosial dalam menerapkan program asuransi kesehatan wajib. Fungsi financial protection pada seluruh negara temuan kurang adekuat karena tingkat out-of-pocket masih diatas ambang batas WHO. Ditemukan 5 determinan yang berhubungan dengan enrollment dan 7 determinan terkait kepesertaan aktif. Terdapat 4 determinan yang dapat diberikan intervensi, yaitu pengetahuan, tingkat pendidikan, sosialisasi oleh pihak penyelenggara serta metode pembayaran. Ditemukan inovasi seperti menerapkan kajian wajib untuk program, pemberian insentif dan mengembangkan strategi komunikasi efektif. ......In the context of achieving universal health coverage, the mandatory health insurance mechanism is one step that can be taken to achieve this. However, problems were found in various countries, namely the difficulty of integrating the informal sector into programs which ultimately hindered countries from achieving UHC. In addition, the absence of institutions that oversee the informal sector and the absence of effective mechanisms that "force" the informal sector to join the program is a worrying condition because the informal sector is vulnerable to health hazards caused by its work. This study aims to examine the determinants of active participation status in compulsory health insurance programs among the informal sector and to examine innovations made in various countries when integrating the informal sector into program participation. Literature review is the method used in this study. Data sources were obtained from 5 online databases, namely, PubMed, ProQuest, ScienceDirect, Scopus, and WileyOnline Library. There are 12 studies included in this study. The results show that the majority of studies use social health insurance in implementing a mandatory health insurance program. The financial protection function in all the countries found is inadequate because the out-of-pocket level is still above the WHO threshold. There are 5 determinants related to enrollment and 7 determinants related to active participation. There are 4 determinants that can be intervened namely knowledge, level of education, counselling by the organizers and method of payment. Innovations were found such as implementing mandatory reviews for programs, providing incentives and developing effective communication strategies.
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andika Pratama
Business modelling and implementation of integrated medical record online in Indonesian health industry: case study in Permata hospital group = Pemodelan bisnis dan implementasi rekam medis online pada industri kesehatan di Indonesia studi kasus: grup rumah sakit Permata
Abstrak :
ABSTRAK<>br> Industri kesehatan di Indonesia merupakan sektor yang sangat besar dengan nilai ekonomis yang tinggi. Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Indonesia, seperti layaknya di negara lain, menggunakan rekam medis sebagai landasan pembiayaan, pembayaran, dan sistem pelayanannya. Tidak adanya sistem rekam medis yang terintegrasi di dalam infrastruktur JKN, menimbulkan masalah serius. JKN memaksa rumah sakit dan klinik untuk menghabiskan usaha dan biaya dalam jumlah besar untuk melakukan pengumpulan rekam medis yang berulang bagi setiap pasien. Kurangnya edukasi pada pengguna sistem JKN dan kemungkinan human-error menjadi penyulit dalam pengumpulan rekam medis. Dari perspektif rumah sakit dan pasien, pengumpulan rekam medis berulang memperlambat waktu penanganan per pasien. Tujuan tesis ini adalah untuk mengidentifikasi masalah pada infrastruktur JKN dan mengembangkan sistem informasi berbasis web untuk menangani pengumpulan, distribusi, dan pemakaian rekam medis secara online antar rumah sakit dan klinik. Tesis ini juga menguji potensi nilai bisnis yang dihasilkan oleh implementasi rekam medis online dengan metode net present value NPV , menilai kemungkinan peningkatan NPV secara positif menggunakan simulasi Monte Carlo, dan mengevaluasi faktor sensitif yang dapat mempengaruhi pertumbuhan NPV dengan menggunakan analisa sensitivitas. Pemodelan bisnis yang dilakukan menunjukkan peningkatan free cash flow sebesar 23,5 . Simulasi Monte Carlo yang dilakukan pada tesis ini juga menunjukkan bahwa kemungkinan peningkatan NPV bernilai positif incremental NPV > 0 pada implementasi rekam medis online adalah sebesar 100 .
ABSTRACT<>br> Health care industry in Indonesia is a very big sector with a lump sum of money flowing through it. Universal health coverage UHC in Indonesia, just like many of its adversaries, based its costing, payment, and service system on patients existing medical records. This posed a serious problem due to the inexistence of an integrated medical record system within their infrastructure. UHC force hospitals and clinics to spend extra effort and cost by doing redundant medical record collection for every patients. Lack of well educated UHC users and the possibility of human error attributes to the difficulty in medical record collection. From the hospital rsquo s and patient rsquo s perspective, the redundant collection of the medical records leads to longer handling time per patient. The objective of this thesis is to identify the problems existing in UHC infrastructure and to develop a web based information system to handle the medical record collection, distribution, and usage within hospitals and community health clinics. It also examines the value of potential business generated by online medical record implementation based on net present value NPV method, reviews the probability of positive incremental NPV by using Monte Carlo simulation, and evaluates the sensitive factors that influence the incremental NPV by using sensitivity analysis. Business modelling done on online medical record implementation signify an incremental free cash flow of 23.5 higher than without online medical record. Monte Carlo simulation done in this thesis also shows that the probability of positive incremental NPV incremental NPV 0 in integrated medical record online implementation is 100 .
2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Arief Rosyid Hasan
Analisis kebijakan jaminan kesehatan nasional tahun 2014 (Peraturan Presiden No 12 dan 111 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan dari sisi regulator) = Analysis of the national health insurance policy in 2014 presidential decree 12 and 111 in 2013 on health insurance of regulator view
Abstrak :
Tesis ini membahas Analisis Kesiapan Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014 (Peraturan Presiden No. 12 dan 111 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan) dari Sisi Regulator. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan teori implementasi Edward III. Hasil penelitian menunjukanadanya permasalahan komunikasi yaitu kurangnya upaya sosialisasi dan adanya aturan yang dinilai belum harmonis dan adanya disparitas pelayanan kesehatan dari sisi sumber daya. Dari sisi disposisi, para pemangku kepentingan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional memiliki sikap yang menghambat kesiapan implementasi yang dapat dilihat dari informasi penetapan besaran iuran premi. Dari sisi struktur organisasi sudah terjalin koordinasi dengan baik antar atau antara pemangku kepentingan. Kesimpulannya adalah belum siapnya implementasi Jaminan Kesehatan Nasional. Saran yang dapat dilakukan agar implementasi dapat berakselerasi dengan baik adalah sosialisasi hendaknya dilakukan secara masif dan efektif dengan menggunakan berbagai cara dan perlu adanya melibatkan masyarakat. Saran untuk mengurangi disparitas pelayanan kesehatan adalah mendorong pemerintah daerah untuk segera mendirikan berbagai fasilitas kesehatan di daerah upaya untuk akselerasi pembangunan kesehatan. Selain itu perlu aturan yang menetapkan penempatan tenaga kesehatan di seluruh Indonesiaagar tujuan Universal Health Coverage dapat tercapai di 2019 sesuai dengan Road Map Jaminan Kesehatan Nasional. ...... This thesis discusses the Implementation Readiness Analysis of National Health Insurance Policy in 2014 (Presidential Decree. 12 and 111 of 2013 on Health Insurance) from the regulator view. This study was conducted with a qualitative approach using the implementation theory of Edward III. The results showed the existence of communication problems, namely the lack of socialization and regulation efforts are not yet harmonized and health care disparities in terms of resources. In terms of the disposition, the stakeholders of the National Health Insurance policy to have an attitude that impede implementation readiness that can be seen from the determination of the amount of dues premium information. In terms of organizational structure has been established with a good coordination between or among stakeholders. The conclusion is unprepared implementation of National Health Insurance. Suggestions to do in order to accelerate the implementation of socialization should be done well is massively and effectively using a variety of ways and the need for community involvement. Suggestions to reduce health care disparities is encouraging local governments to immediately establish various health facilities in the region to accelerate health development efforts. Also needs to be a rule that defines the placement of health personnel throughout Indonesiaagar goal can be achieved Universal Health Coverage in 2019 in accordance with the Road Map for National Health Insurance.
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2014
T42494
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>