Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam menghadapi era global, rumah sakit di Indonesia menghadapi tantangan untuk bersaing dengan rumah sakit lain, antara lain persaingan dalam menjaga dan meningkatkan mutu pelayanannya. Untuk mengevaluasi kualitas pelayanan, diperlukan adanya indikator yang dapat dikelompokkan kedalam indikator klinis dan indikator organisasi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Untuk pengumpulan data, khususnya yang berhubungan dengan indikator klinis dan indikator organisasi, menggunakan instrumen penelitian, wawancara dengan pihak yang terkait di RSUD, dan melakukan studi dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indikator klinis dan indikator organisasi yang dapat dipakai untuk mengevaluasi kualitas pelayanan RSUD. Dari wawancara dengan pihak yang terkait yaitu Direktur, Kepala Tata Usaha, Kepala Subbag Kesekretariatan, Kepala Subbag Keuangan, Komite medik, Kepala Rung Rawat Inap Kebidanan dan Anak/Perinatologi, didapatkan unsur-unsur yang dapat dikelompokkan kedalam indikator klinis dan indikator organisasi. Dari hasil penelitian diperoleh indikator klinis yang dapat dipergunakan pada kelompok pelayanan ibu melahirkan dan bayi neonatal (AKIP, AKIE, AK3 baru lahir dengan BB<=2000 gram), dan indikator organisasi yang dapat dipergunakan untuk mengukur produktivitas RSUD (BOR, kunjungan optimal pasien), efisiensi dengan mengadakan pengukuran terhadap ALOS, mutu layanan dengan pengamatan terhadap pengelolaan keluhan/kepuasan pasien RSUD dan NDR. Kesimpulannya, dengan adanya indikator klinis dan indikator organisasi, dapat dipakai untuk mengevaluasi kualitas pelayanan RSUD sebagai upaya koreksi dan peningkatan kualitas pelayanan RSUD di Propinsi Sumatera Barat. Daftar Pustaka : 31 buku (1986-2001)

---

Evaluating of the General District Hospital's Service Quality in West Sumatera Province In facing the globalization era, hospitals in Indonesia are facing challenges in competing with other hospitals, such as competition in maintaining and improving the service quality. To evaluate the service quality, clinical and organization indicators are needed. This research is using qualitative and exploration approaches. To collect the data, specifically which refers to clinical and organization indicators, the writer uses research instrument, interview the resource persons of the General District Hospital, and applies documentation studies. The purpose of this research is to analyze clinical and organization indicators that can be used to evaluate the service quality of General District Hospital. The writer is able to get some elements that can be put in clinical and organization indicator from the interviews with the management of the hospital; they are the Director, Head of Administration, Head Department of Secretarial, Head Department of Finance, Medical committee, and chief of Perinatology word. From the result of the research, the writer is able to get clinical indicator that can be used in the group of giving birth mother and neonatal baby services (AKIP, ANTE, AKB newborn BB <= 2000 gram), and organization indicator that can be used to measure the productivity of General District Hospital (BOR, patients optimum Visits), efficiency by measuring ALOS, service quality by observing the management of the hospital patients complaints/satisfaction and NDR. The conclusion is, if there are clinical and organization indicators, they can be used to evaluate the service quality of general District Hospital as a correction and an improvement of the General District Hospital in West Sumatera Province. Reference: 31 (1986 - 2001)

Abstrak :
Imbalan atau kompansasi yang diterima dari pasien atau oleh pelaksana pelayanan kesehatan di rumah sakit atas perlakuan yang diberikan kepada pasien atau klien tersebut disebut Jasa Pelayanan. Belum terdapatnya peraturan/perundangan-undangan yang sesuai dengan job's pola pembagian jasa pelayanan tersebut maka setiap pimpinan rumah sakit harus arif dan bijak mengatur dan mendistribusikannya. Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B. Sa'anin Padang, seperti juga rumah sakit umum daerah ataupun rumah sakit jiwa lainnya, tidak jarang kebijakan yang diambil untuk pola pembagian jasa pelayanan menimbulkan rasa ketidakadilan, ketidakwajaran dan kurang proporsional oleh sebagian karyawan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan faktor-faktor internal dan eksternal dari lingkungan Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B. Sa'anin Padang, terhadap pola pembagian jasa pelayanan series usulan pola pembagian jasa pelayanan yang sesuai dengan asas atas keadilan, kewajaran dan proporsional serta sesuai dengan harapan karyawan sendiri. Suatu studi kasus dilakukan dengan metode kualitatif dengan informan dari Rumah Sakit jiwa Prof. KB. Sa'anin Padang. Dokumen/arsip yang ada dan terkait dengan pola pembagian jasa pelayanan tersebut dilakukan obeservasi dan pengkajiannya. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa gambaran Pola Pembagian Jasa Pelayanan itu dirasakan oleh sebagian karyawan belum adil, layak dan proporsional dan sangat tergantung dari Kebijakan Rumah Sakit Jiwa Prof. KB. Sa'anin Padang atas rekomendasi Tim Evaluasi Jasa Pelayanan melalui kesepakatan tim atau komitmen karyawan. Tenaga profesional terutama tenaga profesi perawat sangat menentukan dalam proses pengambilan keputusan tentang kebijakan pola pembagian jasa pelayanan. Peneliti menyarankan agar usulan pola pembagian jasa pelayanan yang baru dipertirnbangkan oleh pihak manajemen Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B. Sa'anin Padang sebagai bahan masukan untuk merevisi pola pembagian yang sekarang dan memasukan beberapa variabel internal dan eksternal dari Rumah Sakit Jiwa Prof H.B. Sa'anin Padang, dalam pola pembagian jasa pelayanam Kemudian disarankan juga untuk mensosialisasikan fakor-faktor internal dan eksternal tersebut serta asasasas keadilan, kewajaran dan proporsional dalam pembagian jasa pelayanan Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B. Sa'anin Padang, dan yang sangat penting adalah komitmen karyawan dan pemahaman kerja sama tim dalam mewujudkan Rumah Sakit Jiwa Prof H.B. Sa'anin Padang. ......Analysis on Policy on Distribution of Service Rewards Applied in Prof HB Saanin Mental Hospital, Padang West Sumatera Province Year 2004Incentive or compensation sourced from patient/client by health provider in hospital for the service provided is called as service rewards. The unavailability of rules regarding the distribution of service rewards forced hospital managers to wisely distribute it. As in many other hospitals, the distribution of service rewards applied in Prof HB Saanin Mental Hospital invited injustice feeling and felt as unfair and non-proportionate by some employees. This study aimed at investigating influences internal and external factors within the Prof FIB Saanin Mental Hospital environment on distribution pattern of service rewards. This study also provides distribution pattern that is in line with justice, fairness, and proportionate principles and accepted by the employees. This study was a case study using qualitative method with informants from the hospital Available related documents and archives were observed and reviewed. The study results reveal that the distribution of service rewards was felt as injustice and inappropriate and was heavily depended on hospital policy based on recommendation by service rewards evaluation team processed by team agreement or employee's commitment. Nurses played very decisive role in the decision making process on service rewards distribution. It is suggested to the hospital management to consider the proposal of new service reward distribution pattern as input to revise the existing pattern and to include several internal and external variables in the distribution pattern. It is also suggested to socialize those factors and justice, -fairness, and proportionate principles in distribution pattern. The most important thing is employee's commitment and understanding about teamwork in implementing the hospital vision.

Abstrak :
Pelaksanaan kegiatan TRIAS UKS yang meliputi Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan Lingkungan sekolah sehat di sekolah yang dibina oleh Tim Pembina UKS secara berjenjang mulai dari TP UKS Kecamatan, TP UKS Kabupaten/Kota, TP UKS Propinsi dan TP UKS Pusat, merupakan kegiatan lintas program dan lintas sektor yang harus dikoordinasikan secara baik. Pada kenyataannya TP UKS Propinsi Sumatera Barat terdapat masalah dalam melaksanakan koordinasi TP UKS. Untuk itu penulis ingin mengetahui gambaran pelaksanaan koordinasi TP UKS Propinsi Sumatera Barat dalam pembinaan dan pengembangan program UKS tahun 2000. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif, Data diperoleh melalui penelusuran data yang terdokumentasi, observasi dan wawancara mendalam terhadap 13 informan TP UKS dan Sekretariat TP UKS Propinsi Sumatera Barat. Informan ini adalah orang-orang yang masuk namanya dalam 5K No.441.5-119-1999 tentang Tim Pembina UKS Propinsi dan memahami serta mengetahui TP UKS dan Sekretariat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi TP UKS Propinsi Sumatera Barat dalam pembinaan dan pengembangan program UKS belum efektif. Mengingat koordinasi antar sektor terkait dalam wadah TP UKS Propinsi belum mencapai hasil yang efektif, maka untuk memperoleh daya guna dan hasil guna kegiatan TP UKS Propinsi yang maksimal, disarankan untuk dapat melakukan penyempurnaan SK TP UKS dan Sekretariat serta mengajak para ketua untuk selalu ikut berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan TP UKS Propinsi, karena disadari bahwa peran ketua merupakan salah satu kunci keberhasilan koordinasi. Dalam rangka otonomi daerah, tentu diperlukan tenaga profesional dari masing-masing instansi terkait untuk duduk di TP UKS Sekretariat.

---

Analysis Coordination of Health School Advisory Team Province in Health School Guidance and Improvement, West Sumatera Province, 2000School Health Program activities consist of health education, health services and healthy school environment. Hierarchical advisory teams supervise implementation of these activities according to level of administration, i.e. central, province, district and subdistrict. As an integrated activity, School Health Program needs a close of both inter-programs and inter-sectors coordination. Implementation of School Health Program in West Sumatera province shows provincial advisory team's lack of coordination. The researcher intends to explore thoroughly coordination aspects of the School Health Program in West Sumatera province during the year 2000. Design of this research is a case study by using qualitative approach. Data was collected from several sources such as documented reports, observations and in-depth interviews to thirteen informants who were member of advisory team and/or secretariate of the School Health Program of West Sumatera Province. Those informants are listed in governor decree as stated in SK. No. 441.5-119-1999 with regard to Advisory Team of the School Health Program of West Sumatera Province. They know very well the program activities as well team's performance. This study reveals an ineffectiveness of implementation and development of the School Program in West Sumatera Province. Lack of inter-sectors coordination within West Sumatera Province School Health Program advisory team has been the major cause of this less optimum program effectiveness. To overcome the problem, it is recommended to revise the governor decree and to update the advisory team member. In addition, it is very important to motivate better involvement of the school head in the program. The school head play a major role in program success. Tn the day of a greater local autonomy, the School Health Program demands a lot of professionals staff of many relevant disciplines to organize Secretariate of West Sumatera Province School Health Program Advisory Team.

Abstrak :
Akibat rendahnya cakupan penimbangan balita di posyandu tahun 1999 (angka D/S) maka 7.396 (4,72%) balita di Sumatera Barat jatuh pada keadaan kurang energi protein (KEP) sedang, 2.092 (1,3%) jatuh pada keadaan KEP berat (busung lapar), dengan kematian sebanyak 20 balita (0,05%). Untuk menurunkan angka KEP di atas pemerintah melaksanakan program penimbangan di posyandu di setiap desa. Kehadiran posyandu di setiap desa diharapkan mampu meningkatkan jumlah penimbangan balita (D/S) dengan demikian sekaligus mampu memperluas pemantauan status gizi balita dan program posyandu lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran cakupan penimbangan balita di posyandu, faktor-faktor lain yang berhubungan dengan cakupan tersebut serta melihat faktor mana yang paling dominan dalam mempengaruhi cakupan penimbangan di posyandu. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat. Rancangan penelitian yang digunakan adalah cross sectional dengan responden sebanyak 106 ibu balita di Kecamatan. IV Jurai Kabupaten. Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat. yang dipilih secara systematic random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cakupan penimbangan balita di kecamatan ini sebesar 51,2%. Terdapat 4 (empat) faktor yang berhubungan dengan cakupan penimbangan balita yaitu faktor status bekerja dan pengetahuan ibu mengenai posyandu, faktor pelayanan posyandu serta faktor pembinaan oleh kader. Faktor pelayanan posyandu ternyata merupakan faktor dominan dari keempat faktor di atas. Penelititan ini juga menyarankan agar semua pihak khususnya jajaran kesehatan baik di level Puskesmas maupun tingkat Kabupaten Pesisir Selatan untuk tetap terus berusaha memperbaik manajemen mutu pelayanan kesehatan khususnya di tingkat posyandu. Juga disarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menganggarkan alokasi khusus kegiatan pelayanan posyandu untuk tahun anggaran 2001 dalam rangka mengantisipasi diberlakukannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. ...... Correlation Between Mothers Characteristics of Under Five Children and Weighing Coverage in IV Jurai Sub District West Sumatera Province in Pesisir Selatan District, 2000A low weighing coverage for under five children in West Sumatera in 1999 caused a high prevalence of protein energy malnutrition, 4.72% and 1.3% respectively, for moderate and severe PEM with 0.05% death rate. To decrease the prevalence mentioned above government implements weighing program (integrated health posts, Posyandus ) in villages. The Posyandus are expected to increase the weighing coverage in order to monitor mutational status of the children. This study aims to obtain a figure of weighing coverage at the Posyandus and factors related to coverage and also to know the predominant factors among them. The study was conducted in IV Jurai sub district. Study design was a cross sectional one with under five old mothers as sample The number of respondents. The number of respondent was 106 selected through a systematic random sampling. The study showed that 51.8% of the children have been coming to the Posyandu. The Study concluded that there are four variables correlating to weighing coverage. The four variables are: job mothers, factors related to Posyandu service, knowledge mother's and guidance of cadre. Based on the study results it is suggested that Pesisir Selatan administration office district has to allocate the operational Posyandu budgeting in 2001.